Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.

"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.

Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.

Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.

Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.

IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.

Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.

"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.

Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.

Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.

Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.

IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.

Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusny Thamrin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengikuti Seminar Action Plan.

Dalam forum yang difasilitasi Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dan para Kadiv menyiapkan pemaparan Action Plan Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Malut.

Tiga narasumber sebagai penguji dalam seminar yakni, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Ketiganya memberikan evaluasi serta masukan atas rencana aksi yang disusun oleh para peserta.

“Action Plan Kanwil Kemenkum Malut ini berisi identifikasi isu dan permasalahan, serta gagasan/solusi yang diambil. Baik di bidang pelayanan hukum, maupun di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum,” terang Budi Argap Situngkir saat pemaparan di Ternate, Kamis (10/4).

Budi Argap Situngkir mengatakan, di wilayah terdapat tantangan yang harus dimitigasi dalam upaya mengoptimalkan capaian perjanjian dan target kinerja. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual, minimnya peningkatan PNBP AHU, dan pengaduan masyarakat, partisipasi indeks reformasi hukum, kurangnya SDM perancang perUU, dan isu strategis lainnya.

“Dari identifikasi tersebut, kami menawarkan gagasan/solusi melalui renana aksi misalnya dengan mengoptimalkan diseminasi dan edukasi kekayaan intelektual, pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Notaris, pembinaan perancang perUU, dan sinergi bersama stakeholders dalam optimalisasi layanan dan pembinaan hukum di wilayah,” terang Budi Argap Situngkir.

Diskusi dan tanya jawab antara tim penguji dengan Kakanwil dan Pimti turut menyertai kegiatan seminar tersebut. Berbagai masukan dan rekomendasi dilahirkan guna mengoptimalkan kinerja pelayanan dan pembinaan hukum di wilayah.

"Kami turut mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Dengan harapan akan memperkuat pelaksanaan substansi melalui action plan sebagai strategi pelayanan dan pembinaan hukum di Maluku Utara,” pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - Praktisi hukum I Gede Pasek Suardika menyebut surat edaran (SE) yang melarang penggunaan kemasan sekali pakai bisa digugat.

Advokat yang juga politikus dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini menilai SE yang sementara diterapkan di Provinsi Bali ini masih parsial karena hanya menyasar kemasan untuk produk air minum dalam kemasan (AMDK).

"Sejatinya banyak yang dilarang di SE ini. Tapi larangan kemasan air di bawah 1 liter terlihat diskriminatif jika kemasan lain tidak diperlakukan sama. Padahal banyak produk lain juga memakai plastik sekali pakai," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis.

Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan SE Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang penggunaan kemasan sekali pakai dan meminta masyarakat beralih menggunakan kemasan guna ulang demi mengurangi tumpukan sampah plastik sekali pakai yang terus menggunung di daerah tersebut.

Gede mengungkapkan kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini akan menjadi konsisten apabila minuman kemasan saset, plastik pembungkus beras, gula pasir dan lainnya juga tidak boleh dijual.

Menurutnya kebijakan tersebut bisa digugat apabila masyarakat atau produsen yang produk-produknya memiliki izin edar merasa keberatan.

"Melarang produk yang telah berizin dan membayar pajak di Republik ini adalah bentuk kesewenangwenangan. Ketidakmampuan dalam mengatasi sampah lalu menyalahkan pihak lain adalah bukti ketidakmengertian menyelesaikan akar masalah," ucap mantan senator Dewan Perwakilan Daerah dan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan penertiban sawit di kawasan hutan harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kriteria kawasan hutan itu sendiri.

“Sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan,” kata Sadino dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

“Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi di situ pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan,” ujar Sadino.

“Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan,” imbuhnya.

Selain itu, kriteria kawasan hutan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya.

Sadino pun menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

“HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945,” kata Sadino.

Menurutnya, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan kreditor.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk bekerja.

Selain menggarap kawasan hutan lindung, satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun.

Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyatakan terbuka dalam bekerja sama dengan beragam pihak, khususnya dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di tanah air.

"Kami lembaga HAM, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan ke depan akan sangat terbuka untuk melakukan kerja sama untuk pencegahan kasus-kasus TPKS, karena perempuan anak dan kelompok rentan lainnya berpotensi menjadi korban," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur, dengan agenda pembahasan seputar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga merupakan Ketua PKK dan Pembina Posyandu se-Kabupaten/Kota di NTT Asti Laka Lena mengungkapkan bahwa kondisi kekerasan seksual di daerahnya itu memprihatinkan. Asti mengatakan kasus kekerasan seksual yang ada di NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Kemarin ada salah satu literasi yang menunjukkan bahwa 75 persen narapidana di NTT itu adalah karena kasus kekerasan seksual. Jadi ini adalah sesuatu yang memprihatinkan," kata dia.

Sejalan dengan hal itu, Asti menilai diperlukan kolaborasi dari beragam pihak untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di NTT, bahkan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi telah mengatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Kita menyatakan darurat kekerasan seksual untuk perempuan dan anak," kata Arifah Fauzi.

Arifah lalu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Koordinasi, sinergi. Karena kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tangan (kewenangan) kami terbatas, anggaran kami terbatas. Tapi dengan adanya kesadaran, kemauan untuk menyelesaikan bersama-sama," katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM dan Komnas Perempuan menyatakan terbuka dalam bekerja sama dengan beragam pihak, khususnya dalam mencegah terjadinya kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di tanah air.

"Kami lembaga HAM, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan ke depan akan sangat terbuka untuk melakukan kerja sama untuk pencegahan kasus-kasus TPKS, karena perempuan anak dan kelompok rentan lainnya berpotensi menjadi korban," kata Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima audiensi dari Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur, dengan agenda pembahasan seputar kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, perwakilan Forum Perempuan Diaspora Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga merupakan Ketua PKK dan Pembina Posyandu se-Kabupaten/Kota di NTT Asti Laka Lena mengungkapkan bahwa kondisi kekerasan seksual di daerahnya itu memprihatinkan. Asti mengatakan kasus kekerasan seksual yang ada di NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Kemarin ada salah satu literasi yang menunjukkan bahwa 75 persen narapidana di NTT itu adalah karena kasus kekerasan seksual. Jadi ini adalah sesuatu yang memprihatinkan," kata dia.

Sejalan dengan hal itu, Asti menilai diperlukan kolaborasi dari beragam pihak untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di NTT, bahkan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi telah mengatakan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Kita menyatakan darurat kekerasan seksual untuk perempuan dan anak," kata Arifah Fauzi.

Arifah lalu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Koordinasi, sinergi. Karena kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tangan (kewenangan) kami terbatas, anggaran kami terbatas. Tapi dengan adanya kesadaran, kemauan untuk menyelesaikan bersama-sama," katanya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Kamis, serta melakukan dialog dengan warga binaan di lembaga pembinaan narapidana tersebut.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso serta didampingi 10 anggota komisi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melihat langsung sarana dan prasarana lapas serta program pembinaan warga binaan, diantara adalah kebun ketahanan pangan, pembuatan kapal hias, produksi sandal, dan dapur produksi roti.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Warga binaan juga menyampaikan permintaan kepada wakil rakyat tersebut guna memperjuangkan pemenuhan hak batiniah seperti bilik keluarga.

"Setelah kami melihat langsung bagaimana kondisinya, kami mengapresiasi jajaran Lapas Banda Aceh. Kondisinya sama dengan lapas lainnya di Indonesia, yang kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas Banda Aceh hanya 300-an orang, tetapi dihuni 500-an orang," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga binaan untuk terus memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi.

"Kami mengingatkan untuk terus berbuat baik. Warga binaan yang masih di dalam lapas, belum tentu tidak lebih baik dari masyarakat di luar lapas. Kami juga memperjuang agar warga binaan di lapas ini bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik lagi," katanya.

Terkait aspirasi warga binaan menyangkut dengan bilik keluarga, Sugiat Santoso mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan warga binaan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Bilik keluarga ini merupakan pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan pada rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami juga berharap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membuat patung hukum bilik keluarga tersebut," kata Sugiat Santoso.

Sementara itu, Suhaimi, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengharapkan Komisi XIII DPR RI memperjuangkan keberadaan bilik asmara. Bilik ini menjadi tempat pertemuan dan pemenuhan hak batiniah warga binaan dengan keluarga.

Selama ini, kami menerima kebutuhan lahiriah dengan baik. Namun, untuk hak batiniah, selama ini tidak terpenuhi. Kami berharap DPR RO memperjuangkan hak batiniah berupa bilik asmara," kata Suhaimi dalam pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Selain itu, Suhaimi juga menyampaikan aspirasi warga binaan lainnya berupa renovasi musala dalam lapas. Selama ini, rumah ibadah tersebut tidak mampu menampung jamaah ketika shalat lima waktu.

"Kami mengusulkan musala diperbesar, sehingga mampu menampung jamaah saat shalat lima waktu. Selain itu, kami juga berharap pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis," kata Suhaimi.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengunjungi dan menginspeksi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh serta berdialog dengan warga binaan di lembaga pembinaan narapidana tersebut.

Inspeksi tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso serta didampingi 10 anggota komisi di Lapas Kelas IIA Banda Aceh di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Kamis.

Dalam inspeksi, Komisi XIII DPR RI melihat langsung sarana dan prasarana lapas serta program pembinaan warga binaan di antara kebun ketahanan pangan, pembuatan kapal hias, produksi sandal, dan dapur produksi roti.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Warga binaan juga menyampaikan permintaan kepada wakil rakyat tersebut guna memperjuangkan pemenuhan hak batiniah seperti bilik keluarga.

"Setelah kami melihat langsung bagaimana kondisinya, kami mengapresiasi jajaran Lapas Banda Aceh. Kondisinya sama dengan lapas lainnya di Indonesia, yang kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas Banda Aceh hanya 300-an orang, tetapi dihuni 500-an orang," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga binaan untuk terus memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi.

"Kami mengingatkan untuk terus berbuat baik. Warga binaan yang masih di dalam lapas, belum tentu tidak lebih baik dari masyarakat di luar lapas. Kami juga memperjuang agar warga binaan di lapas ini bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik lagi," katanya.

Terkait aspirasi warga binaan menyangkut dengan bilik keluarga, Sugiat Santoso mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan warga binaan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Bilik keluarga ini merupakan pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan pada rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami juga berharap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membuat patung hukum bilik keluarga tersebut," kata Sugiat Santoso.

Sementara itu, Suhaimi, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengharapkan Komisi XIII DPR RI memperjuangkan keberadaan bilik asmara. Bilik ini menjadi tempat pertemuan dan pemenuhan hak batiniah warga binaan dengan keluarga.

Selama ini, kami menerima kebutuhan lahiriah dengan baik. Namun, untuk hak batiniah, selama ini tidak terpenuhi. Kami berharap DPR RO memperjuangkan hak batiniah berupa bilik asmara," kata Suhaimi dalam pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Selain itu, Suhaimi juga menyampaikan aspirasi warga binaan lainnya berupa renovasi musala dalam lapas. Selama ini, rumah ibadah tersebut tidak mampu menampung jamaah ketika shalat lima waktu.

"Kami mengusulkan musala diperbesar, sehingga mampu menampung jamaah saat shalat lima waktu. Selain itu, kami juga berharap pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis," kata Suhaimi.

Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

“Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

“Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

“Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora, Kabupaten Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Kedua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro usai menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh.

Atnike mengatakan untuk Aceh sendiri pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Kemudian, untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

Baca: Masyarakat sipil minta Komnas HAM lanjutkan penyelidikan HAM berat Aceh

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Di mana, terjadinya dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Ia menuturkan dari sekitar lima ribu nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti. Serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Baca: 29 rumah untuk korban pelanggaran HAM berat di Aceh, ini anggarannya

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen melayani warga binaan pemasyarakatan (WBP) aksi terorisme dengan pendekatan secara tulus dan humanis.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan komitmen tersebut ditekankan BNPT bersama seluruh lembaga terkait, khususnya Tim Deradikalisasi yang terdiri atas BNPT, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan, serta Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri.

“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Saat menghadiri acara Halalbihalal bersama WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, Jawa Barat (9/4), Eddy mengapresiasi kinerja para petugas lapas yang terus membina warga binaan dengan semangat keikhlasan.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi tingkat literasi dan kreativitas para warga binaan, yang ditunjukkan melalui penampilan musik dan lagu saat memeriahkan acara halalbihalal itu.

Sementara itu mewakili Kepala Lapas Kelas IIB Sentul Ibnu Fauzi, Kepala Seksi Bina Narapidana dan Produksi Leddi Wahyudi Sunarya menyampaikan bahwa kehadiran Kepala BNPT merupakan sebuah momen bersejarah bagi Lapas Sentul.

“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap, sebelumnya juga Bapak Deputi 1 BNPT sempat hadir dalam acara buka bersama,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.

Leddi juga menyampaikan bahwa momentum tersebut menambah semangat bagi para warga binaan untuk menjalani masa binaan mereka dengan lebih baik.

Adapun acara halalbihalal mengusung tema Semangat di Hari Nan Fitri untuk Perkokoh Nilai Kebangsaan dan Toleransi.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan bersalam-salaman penuh kehangatan, guna mempertegas komitmen semua pihak untuk terus membangun kebangsaan dan toleransi di dalam lapas melalui pembinaan yang inklusif dan bermakna.