Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.

Jakarta (ANTARA) - Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 535,25 gram ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid di Jakarta, Jumat.

Saat petugas menghampiri dan meminta keterangan, namun pria tersebut berusaha melarikan diri.

Petugas jaga berhasil mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan bukti konkret komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Petugas Lapas Cipinang menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Lapas Cipinang berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari narkoba, serta mendukung pembinaan yang bermartabat.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Sumaryo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada Kepolisian dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKP Suminto menyebutkan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Liga Inggris memasuki pekan ke-32 mulai Sabtu (12/4) hingga Minggu (13/4) dengan total mempertandingkan sepuluh pertandingan.

Pemuncak klasemen sementara Liverpool akan menjamu West Ham pada laga yang berlangsung di Anfield, Merseyside, Minggu pukul 20.00 WIB.

The Reds dalam ambisi untuk bisa keluar dari hasil negatif usai sebelumnya sempat ditaklukkan Fulham 2-3.

Selain itu tim asuhan Arne Slot tersebut juga menelan tiga kali kekalahan dan mendapatkan dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir.

Misi The Reds tentu saja akan berat ketika menghadapi The Hammers yang juga mempunyai tekad untuk bisa lepas dari tren negatif.

West Ham bertamu ke Anfield dengan kondisi tak meraih kemenangan dalam empat laga terakhir usai memperoleh dua seri dan dua kekalahan.

Di laga lainnya, Newcastle United akan ditantang Manchester United di St. James Park, Minggu pukul 22.30 WIB.

Newcastle dalam ambisi untuk bisa memperpanjang rekor kemenangan mereka yang mendapatkan empat kemenangan berturut-turut di semua kompetisi.

Ambisi tersebut tentunya akan berat mengingat tim asuhan Eddie Howe ini kehilangan sejumlah pilar yang dipastikan absen karena cedera. Nama-nama seperti Sven Botman, Lewis Hall, Jamal Lascelles, dan Joe Willock diragukan untuk tampil pada laga ini.

Di kubu Setan Merah juga tidak dalam kondisi yang siap tampil penuh mengingat nama-nama seperti Lisandro Martinez, Amad Diallo, Johnny Evans, dan Ayden Heaven juga dalam pemulihan cedera.

Dikutip dari laman Premier League, Jumat, berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-32:

Sabtu, 12 April

Manchester City vs Crystal Palace - 18.30 WIB

Brighton vs Leicester - 21.00 WIB

Nottingham vs Everton - 21.00 WIB

Southampton vs Aston Villa - 21.00 WIB

Arsenal vs Brentford - 23.30 WIB

Minggu, 13 April

Chelsea vs Ipswich - 20.00 WIB

Liverpool vs West Ham - 20.00 WIB

Wolves vs Tottenham - 20.00 WIB

Newcastle United vs Manchester United - 22.30 WIB

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum terjadi pada Kamis (10/4), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari penetapan tersangka kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi hingga sopir ojek online (ojol) diperiksa sebagai saksi kasus teror di kantor Tempo.

1. Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK sebut satu pimpinan DPR RI belum lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa satu pimpinan DPR RI belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tahun pelaporan 2024.

Selengkapnya baca di sini.

3. Dua mantan direktur LPEI tak berkomentar usai diperiksa KPK

Dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak berkomentar usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit.

Selengkapnya baca di sini.

4. BNPT: Indeks Terorisme Global 2025 catat kemajuan positif Indonesia

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim periksa sopir ojol dalam kasus dugaan teror di Tempo

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memeriksa seorang sopir ojek online (ojol) sebagai saksi terkait kasus dugaan teror di Kantor Tempo, Jakarta Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Seorang warga binaan permasyarakatan (WBP) menyampikan beberapa permohonan kepada Tim Komisi XIII DPR RI saat pertemuan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, Aceh, Kamis (10/4/2025). Kunjungan Tim Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas II A Banda Aceh itu untuk berdialog langsung dengan warga binaan permasyarakatan (WBP) dan melihat kondisi Lapas yang over kapasitas dan selain mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang akan memberikan Amnesti kepada 44.000 warga binaan, sedangkan yang sudah terverifikasi sebanyak 14.000 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa

kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa rancangan produk hukum daerah yang tidak dilakukan harmonisasi melalui Kemenkum, masuk kategori cacat prosedur.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Kamis, mengatakan kewajiban melakukan harmonisasi merupakan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Kalau tidak diharmonisasi, cacat prosedur dan akan menjadi objek yang bisa diuji di Mahkamah Agung," kata Muhayana.

Dia menyebut upaya yang dilakukan Kemenkum untuk mencegah pelanggaran terhadap amanat undang-undang tersebut yaitu melaksanakan penandatangan kerja sama dengan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Pemerintah daerah kemudian mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan pembahasan rancangan produk hukum daerah yang meliputi, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan peraturan bupati/wali kota.

"Permohonan pembahasan diajukan kepala daerah atau sekretaris daerah. Sampai sekarang, belum ada pemerintah daerah di wilayah kerja kami yang langgar amanat undang-undang," ucap Muhayana.

Dia menegaskan pembentukan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya, sehingga diperlukan proses harmonisasi secara substantif.

Mekanisme pembahasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara tatap muka dan virtual yang melibatkan unsur pemerintah daerah terutama instansi pemerkarsa rancangan produk hukum daerah, serta biro hukum sekretariat daerah.

"Kalau rancangan itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, kami kembali ke pemerintah daerah supaya merevisi karena pembahasan belum selesai," jelas dia.

Dia menyebut selama periode Januari-Maret 2025 sebanyak 18 rancangan produk hukum daerah telah rampung dilakukan harmonisasi yang terdiri atas 1 rancangan peraturan wali kota, dan 17 rancangan peraturan bupati di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Dua rancangan peraturan kepala daerah berasal dari Provinsi Papua Barat yaitu Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni dan Rancangan Peraturan Bupati Fakfak, sisanya sebanyak 16 produk berasal dari wilayah Papua Barat Daya.

Meliputi 12 Rancangan Peraturan Bupati Sorong, 1 Rancangan Peraturan Wali Kota Sorong, 1 Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, 1 Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan, dan 1 Rancangan Peraturan Bupati Tambrauw.

"Jadi, ada 2 rancangan peraturan kepala daerah di Papua Barat dan 16 berasal dari wilayah Papua Barat Daya," jelas Muhayana.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.

"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.

Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.

Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.

Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.

IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.

Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.