“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,”

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 6-12 April 2025, yang menjadi sorotan di antaranya kasus mengenai dokter PPDS Unpad tersangka pemerkosaan keluarga pasien hingga kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak mantan Kapolsek Mulia, Iptu (purn) Djamal Renhoat (62) di Puncak Jaya, Papua Tengah.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

Dokter PPDS Unpad pelaku pemerkosaan diduga alami kelainan seksual

Kepolisian Daerah Jawa Barat mengungkapkan adanya indikasi kelainan perilaku seksual pada dokter yang sedang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap keluarga pasien.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Surawan mengatakan temuan itu berdasarkan pemeriksaan awal terhadap dokter PPDS terduga pelaku pemerkosaan berinisial PAP (31).

"Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya,” kata Surawan saat merilis pengungkapan kasus tersebut di Bandung, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus pagar laut di Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian dari wassidik, dari penyidik madya, kami sepakat menetapkan sembilan orang tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan tersangka pertama adalah MS selaku mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya yang menandatangani PM 1 dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kemudian tersangka kedua adalah AR (Abdul Rosyid) selaku Kades Segarajaya sejak tahun 2023 sampai sekarang.

Baca selengkapnya di sini.

KPK sita barang bukti elektronik dan motor dari rumah Ridwan Kamil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita barang bukti elektronik dan sepeda motor dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

Asep menjelaskan bahwa penyidik KPK saat ini sedang mengekstrak informasi yang ada di barang bukti elektronik tersebut.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolres: KKB tembak mantan Kapolsek Mulia hingga meninggal

Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilaporkan menembak mantan Kapolsek Mulia Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat (62 th) di kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Insiden penembakan terjadi Senin malam (7/4) yang terjadi di rumah merangkap kios, kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara kepada Antara di Jayapura, Senin malam.

"Memang benar KKB melakukan penembakan hingga menewaskan Iptu (Purn) Iptu Djamal Renhoat, katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Puluhan sarjana hukum mengikuti pendidikan khusus profesi advokat tahun 2025 Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia Kota Medan, Sumatera Utara.

"Bekerja sama dengan Universitas Dharmawangsa Medan," ujar Ketua Bidang Pendidikan Khusus Profesi Advokat DPC Peradi Medan Bintang Christien di Universitas Dharmawangsa Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Peserta mendapatkan materi hukum acara, kode etik advokat, teknik litigasi hingga praktik peradilan.

"Semuanya ini bekal keilmuan, dan keterampilan praktis sebelum memasuki dunia profesi hukum secara resmi," ucap Bintang.

Ketua DPC Peradi Medan Dwi Ngai Sinaga menyampaikan pendidikan khusus itu tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi membentuk karakter dan integritas para calon advokat.

Peradi Medan ingin menciptakan calon-calon advokat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga menjunjung tinggi etika profesi.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) Budi Argap Situngkir menandatangani perjanjian kerja sama dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Malut bagi masyarakat miskin.

"Saya sangat mengapresiasi keaktifan para pemberi bantuan hukum (OBH) selama ini yang menjalankan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Maluku Utara," ujar Argap Situngkir di Ternate, Sabtu.

Kerja sama tersebut, kata Budi Argap Situngkir merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Meskipun terjadi efisiensi anggaran, dirinya meminta OBH tetap semangat dan profesional dalam memberikan pendampingan walaupun dengan ketersediaan anggaran yang sangat minim.

"Mengingat belum semua pencari keadilan/masyarakat tidak mampu mendapatkan layanan bantuan hukum, maka kami berharap seluruh OBH terakreditasi di Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Hal itu, lanjut Budi Argap Situngkir, dilakukan dengan memberikan bantuan hukum secara konsisten, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan pelayanan hukum yang optimal dan professional dalam menangani setiap perkara.

Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan bantuan hukum, Budi Argap Situngkir menekankan para OBH agar melakukan survei kepuasan layanan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

"Sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik," terangnya.

Perjanjian kerja sama tersebut diikuti 13 OBH, serta dihadiri Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, dan jajaran.

Kadiv P3H, Zulfahmi dalam laporannya meminta peran aktif OBH dalam meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan pada mekanisme hukum soal Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang mempolisikan wakilnya Cecep Nurul Yakin dengan tuduhan pemalsuan surat.

"Iya berjalan saja sesuai dengan aspek hukum. Kalau sudah pelaporan kan aspeknya sudah hukum ya. Kita ikut saja mekanisme hukum yang berjalan," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan pelaporan ini tidak akan mengganggu proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, apalagi jika dihubungkan bisa menunda pelaksanaan PSU di sana.

"Enggak lah, kan aspek keuangan pembiayaan untuk PSU (dan teknisnya) tetap hal yang berbeda dengan pelaporan tadi itu," ujarnya.

Sebelumnya, viral di media sosial terkait Bupati Ade Sugianto yang melaporkan Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin ke Polres setempat atas tuduhan pemalsuan surat yang mengatasnamakan dirinya.

Laporan yang ditujukan ke Polres Tasikmalaya pada Jumat (11/4) sore melalui kuasa hukumnya, Bambang Lesmana itu, atas dugaan adanya surat undangan untuk para camat pada akhir 25 Maret 2025 yang ditandatangani seakan-akan oleh Bupati Ade Sugianto. Padahal surat itu tanpa seizin dan sepengetahuannya.

Kuasa Hukum Bambang Lesmana.SH menyatakan, sudah seringkali kejadian seperti itu dalam soal administrai dan Bupati Ade juga seringkali mengingatkan Wakil Bupati Tasikmalaya itu.

"Padahal bupati sudah mengingatkan baik lisan maupun tertulis, namun masih aja dilakukan," ucap Bambang seusai pembuatan laporan.

Singkawang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat telah menerbitkan sebanyak 2.011 paspor warga selama bulan Maret 2025.

Menurut Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo, mengatakan pembuatan paspor terdiri dari 1.137 laki-laki dan 879 perempuan.

"Itu capaian kinerja Imigrasi dalam layanan penerbitan paspor selama bukan Maret," ujarnya.

Selain itu capaian kinerja Imigrasi dalam penerbitan Pos Lintas Batas (PLB) sebanyak 132 PLB. Sementara penundaan penerbitan paspor ada empat dan penolakan paspor sebanyak ada dua.

"Penundaan ini dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI," ujarnya.

Kemudian layanan untuk penerbitan izin tinggal Keimigrasian seperti izin tinggal kunjungan sebanyak 30 pemohon, VOA ada 16, dan izin tinggal terbatas ada satu pemohon.

Selanjutnya layanan pelintasan di PLBN Jagoi Babang untuk kedatangan WNA ada 117 dan kedatangan WNI 1.429 orang. Keberangkatan WNA 80 orang dan keberangkatan WNI sebanyak 1.618 orang.

Selain itu juga Imigrasi Singkawang melakukan tindakan administratif Keimigrasian di bulan Maret untuk detensi satu orang, deportasi satu orang dan cekal 1 orang.

"Saat ini realisasi anggaran mencapai Rp2,1 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp9,4 miliar.

Dia menambahkan, layanan paspor juga meningkat pasca-libur lebaran mencapai 200 pemohon pekan ini.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu (8/4) kemarin, permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," katanya.

Meningkatnya permohonan pembuatan paspor ini juga karena tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru.

"Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan," ujarnya.

Pihaknya juga selektif dan teliti dalam menerbitkan paspor terutama pemohon dengan tujuan kerja di luar negeri.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Hal tersebut katanya, untuk mencegah tindakan TPPO yang sedang marak terjadi saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah di Jakarta, Sabtu malam.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menyebutkan keempat tersangka dimaksud, yakni WG selaku Panitia Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, MS selaku advokat, AR selaku advokat, serta MAN selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

MS dan AR memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada MAN diduga sebanyak Rp60 miliar.

Pemberian suap tersebut diberikan melalui WG dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara itu memberikan putusan ontslag atau tidak terbukti.

WG ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, AR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta MAN ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

WG disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara MS dan AR masing-masing disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, pasal yang disangkakan kepada MAN, yakni Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 huruf B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh dokter cabul Priguna Anugerah Pratama (31 tahun) dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban,

Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Polda Jabar menahan Priguna Anugerah Pratama atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan terhadap dua perempuan lainnya.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

Samarinda (ANTARA) - Sivitas akademika Universitas Mulawarman di Samarinda, Sabtu, menyatakan komitmen moral untuk mengawal tuntas kasus penambangan ilegal di dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Pendidikan dan Latihan Kehutanan, Fakultas Kehutanan (Fahutan) kampus tersebut.

"Kami berkomitmen moral untuk mengawal kasus penambangan hingga selesai," demikian penegasan ini disampaikan Rektor Unmul Profesor Abdunnur bersama Dekan Fahutan Unmul Profesor Irawan Wijaya Kusuma.

Pernyataan sikap tersebut juga dihadiri segenap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas dan Fakultas Unmul.

Sivitas akademika Unmul menuntut penuntasan kasus ini secara terbuka dan bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun.

Mereka juga menolak segala aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan dengan melibatkan seluruh unsur kampus.

Terpisah, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Kalimantan Wilayah II Samarinda menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan dugaan penambangan ilegal di kawasan hutan pendidikan Unmul yang dilaporkan pada tahun 2024.

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Jakarta (ANTARA) - Wahid Foundation menyatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) berperan penting sebagai panduan strategis dalam membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari paham ekstremisme.

"Tujuan dari RAN PE ini sebenarnya pemerintah ingin membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan dengan mendorong keadilan sosial, penguatan peran komunitas serta perbaikan tata kelola pencegahan ekstremisme kekerasan yang inklusif," kata Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation Siti Kholisoh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Indonesia sejak 2021 memiliki kebijakan penanggulangan terorisme yang dikenal dengan RAN PE.

Menurut Siti, RAN PE berbentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan itu tersebar dalam tiga pilar, yakni pilar pencegahan (kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi); pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

"Organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahid Foundation terlibat sebagai mitra dalam implementasi pilar ketiga," ujar Siti.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan RAN PE fase pertama pada 2021-2024, Wahid Foundation telah melakukan berbagai kegiatan.

"Salah satu program prioritas kami adalah penguatan komunitas melalui Desa Damai dan penguatan pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah melalui Sekolah Damai untuk membangun ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di daerah.

"Kami mencoba menginisiasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran daerah dengan mengefektifkan pelaksanaan RAN PE di daerah," kata Siti.

Mengenai RAN PE fase kedua pada 2025-2029, Siti mengatakan prioritasnya adalah memastikan pencegahan ekstremisme kekerasan dilakukan secara berkeadilan dan inklusif.

Adapun tujuan utamanya, menciptakan ekosistem yang kuat, adil, dan damai melalui pelibatan aktif masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda serta terintegrasi dengan agenda pembangunan lainnya seperti dimensi gender, pendidikan maupun keadilan sosial.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana mendorong adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, termasuk pelaporan yang terbuka kepada publik mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE. Kemudian inklusivitas, bagaimana pendekatan berbasis gender dan inklusivitas harus menjadi bagian integral dalam implementasi RAN PE," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT menyatakan fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo mengatakan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang mengalami peningkatan pasca-libur lebaran.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu hingga Jumat permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," kata Herry saat dihubungi di Singkawang, Sabtu.

Hal itu bisa dilihat di ruang pelayanan, bahwa semakin hari semakin ramai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor. Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan.

"Hal itu dikarenakan tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru, sehingga banyak juga anak-anak yang mau membuat paspor," ujarnya.

Apabila ditemukan permohonan paspor dengan tujuan kerja ke luar negeri, tentu pihaknya akan lebih teliti untuk penerbitan paspor masyarakat yang bersangkutan.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Ketelitian itu telah dibuktikan, yang mana diawal tahun 2025 ini Kantor Imigrasi Singkawang telah menunda 10 paspor pemohon. Hal itu dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI.

"Ada 10 berkas pemohon yang kami tunda dikarenakan mau bekerja ke luar negeri. Apabila yang bersangkutan sudah melampirkan dua surat izin tersebut barulah bisa kita terbitkan paspornya. Sehingga nantinya para pekerja Migran Indonesia tidak ada masalah ketika bekerja di luar negeri," ujarnya.

Dia juga mengatakan, Imigrasi turut berperan dalam mencegah praktek-praktek TPPO dengan menunda permohonan pembuatan paspor.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Jabar menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) atau dokter residen berinisial Priguna Anugerah Pratama (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pihaknya.

"Iya kami tangani kasusnya, sudah ditahan tanggal 23 Maret tersangkanya," kata Surawan di Bandung, Rabu (9/4).

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan bahwa pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

"Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025