Tulungagung (ANTARA) - Dua pelajar tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terpaksa mengikuti ujian penilaian sumatif akhir jenjang (PSAJ) atau ujian kelulusan di Lapas Kelas IIB Tulungagung karena tersangkut kasus hukum.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung Rizal Arbi Fanani, Senin, mengatakan, ada dua pelajar dari sekolah berbeda yang saat ini berstatus tahanan titipan Kejaksaan Negeri Tulungagung dan tetap difasilitasi untuk mengikuti ujian kelulusan.

“Keduanya masing-masing berinisial BK (18) dari salah satu SMA negeri dan FAN (18) dari salah satu SMK negeri di Tulungagung. Statusnya masih tahanan titipan karena belum menjalani sidang,” kata Rizal, Senin.

BK diketahui tersandung perkara Undang-Undang Darurat terkait penjualan bubuk mesiu untuk petasan. Sementara FAN terlibat kasus dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ujian PSAJ dijadwalkan berlangsung sejak Kamis (10/4) hingga Selasa (22/4), dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan sebanyak 13 mapel untuk BK dan 15 mapel untuk FAN. Selama ujian berlangsung, keduanya didampingi oleh pengawas resmi dari sekolah masing-masing.

“Setiap hari ada dua mata pelajaran yang diujikan, kecuali hari Jumat hanya satu mata pelajaran karena waktu terbatas,” jelasnya.

Pihak Lapas juga menyediakan dua ruangan berbeda untuk pelaksanaan ujian, yakni ruang layanan Litmas dan ruang Kasi Binadik.

Menurut Rizal, fasilitasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ke-4 mengenai fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga binaan, termasuk mereka yang masih berstatus pelajar, agar tetap mendapatkan hak pendidikan,” ujar Rizal.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,”

Banjarmasin (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) atas tewasnya seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin.

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Penyidik Unit I Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut Kompol Dedy Kurniawan digugat praperadilan oleh Rahmadi, warga asal Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, atas sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kepemilikan narkoba.

Sidang praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, dibuka oleh Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Medan, Senin (14/4).

Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhardi Umar Tarigan dalam surat permohonannya mengungkapkan bahwa pihaknya keberatan atas penetapan status tersangka Rahmadi atas kasus dugaan narkoba.

“Kami menilai penetapan tersangka terhadap Rahmadi tidak didukung alat bukti yang cukup serta diduga melanggar prosedur hukum alias cacat prosedur,” tegas dia.

Oleh sebab itu, pihaknya sangat keberatan terkait proses penangkapan kliennya yang dianggap tidak sesuai SOP dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Proses hukum yang dijalani kliennya kami penuh dengan kejanggalan dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Makanya kami mengajukan gugatan praperadilan, yakni Presiden Cq Kapolri Cq Kapoldasu Cq Diresnarkoba Cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan,” jelas dia.

Setelah mendengarkan surat pembacaan permohonan, Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan menunda persidangan dan dilanjutkan pada Selasa (15/4), dengan agenda jawaban dari termohon.

“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada Selasa (15/4), dengan agenda jawaban dari termohon,” kata Hakim Cipto.

Di luar persidangan, Suhardi Umar Tarigan juga mengungkapkan selain mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Medan, pihaknya juga mengungkapkan telah melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dialami Rahmadi saat penangkapan.

Yakni, lanjut dia, dugaan pelanggaran HAM berupa penganiayaan terhadap Rahmadi oleh oknum penyidik, yang juga sempat viral di media sosial dan televisi nasional.

“Akibat peristiwa penganiayaan yang dialami klien kami pada saat penangkapan, kami telah melaporkan ke Bid Propam Polda Sumut dan akan diteruskan ke SPKT untuk tindak pidana umum,” tegasnya.

Atas hal itu, pihaknya meminta agar hakim yang memeriksa permohonan praperadilan tersebut dapat memutus sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan ahli yang akan ajukan ke persidangan.

“Kami berharap hakim dapat membatalkan penyadapan status tersangka kepada Rahmadi, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta dipulihkan hak dan martabatnya kembali," sebut dia.

Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut bernama Deni ketika ditanya terkait ketidakhadiran pada sidang perdana pekan lalu, mengaku akan berkoordinasi dengan atasannya.

"Nanti akan kami tanya ke atasan dulu ya," ucapnya sembari meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Medan.

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) Budi Argap Situngkir mengajak jajarannya untuk mengevaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Budi saat memimpin apel pagi yang dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kepala Divisi P3H, Zulfahmi beserta jajaran.

“Hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, menjadi dasar peningkatan kinerja triwulan II dan selanjutnya. Saya minta kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan,” ajak dia, Senin (14/4).

Dalam pemenuhan data dukung capaian kinerja maupun pembangunan zona integritas, dirinya meminta tim kerja agar dapat memperhatikan tidak hanya tenggat waktu, tetapi juga memastikan bahwa isi laporan relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Pelaksanaan rencana kerja pelayanan dan pembinaan hukum dilakukan secara kolaboratif dan sinergi,” lanjutnya.

Di akhir arahan, Budi Argap Situngkir menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani seluruh pegawai, serta semangat kebersamaan dan solidaritas antarpegawai sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019—2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia mengatakan bahwa dirinya banyak berdiskusi dengan penyidik guna membahas tugas-tugas advokat.

“Saya menjelaskan beberapa aspek, misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta dan membenarkan yang salah atau sejenisnya, tetapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa, secara profesional menurut hukum,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa sumpah advokat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) turut dibahas dalam pemeriksaan tersebut.

“Ada salah satu sumpah di Undang-Undang Advokat bahwa advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu menurut si advokat tersebut merupakan tanggung jawab profesionalnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan,” Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas, dan kami para lawyer, para advokat, dilarang untuk melanggar sumpah tersebut.”

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkulu Julian Fernando memastikan bahwa mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tidak mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa selama ditahan di rutan tersebut.

Ia menyebutkan bahwa Rohidin Mersyah akan menjalani masa penahanannya sebagaimana tahanan lainnya, tanpa pengecualian dalam hal pelayanan maupun fasilitas, baik dari segi penempatan sel maupun konsumsi harian.

"Hari ini Rohidin dilimpahkan oleh pihak KPK ke Rutan Malabero. Untuk penempatan khusus tidak ada, semuanya sama. Tidak ada perlakuan istimewa," kata dia di Kota Bengkulu, Senin.

Julian menerangkan hingga 30 hari ke depan, Rohidin akan menjalani masa pengenalan lingkungan, di mana ia akan bergabung dengan tahanan lainnya dari berbagai kasus.

Sementara itu, hingga saat ini pihaknya belum mengizinkan adanya kunjungan terhadap Rohidin, sebab hal tersebut merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak penahan.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu menyebutkan bahwa kasus korupsi gratifikasi dan pemerasan terkait dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah akan disidangkan pada 21 April 2025.

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menangani kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap tahanan di rutan markas kepolisian tersebut yang diduga melibatkan tiga oknum polisi.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin, mengatakan, tiga oknum polisi, masing-masing Aiptu P, Bripka W dan Bripka SU, yang diduga terlibat dalam kasus telah dilakukan penempatan khusus (patsus).

Ia mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah.

"Tiga oknum anggora tersebut diduga melanggar prosedur standar saat menjaga tahanan," katanya.

Menurut dia, ketiga oknum tersebut diduga melakukan kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Dalam penanganan perkara tersebut, kata dia, kepolisian juga telah meminta keterangan Z, mantan tahanan Polda Jawa Tengah yang memberi pernyataan tentang adanya pungli tersebut.

Ia menambahkan terdapat bukti awal yang cukup terhadap perbuatan para oknum polisi yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun itu.

Ketiga oknum polisi tersebut, lanjut dia, akan menjalani proses disiplin etik kepolisian untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali mendeportasi warga negara asing asal Amerika Serikat (AS) yang mengamuk dan merusak fasilitas salah satu klinik kesehatan di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali.

“Kami deportasi sore ini, pesawat berangkat pukul tujuh malam,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Senin.

Pelaku yang diketahui bernama Mitchell McMahon itu juga dimasukkan dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, pria berusia 27 tahun itu tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada 2 April 2025.

Ia masuk Bali menggunakan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 1 Mei 2025.

Meski termasuk ranah pidana karena melanggar Pasal 406 KUHP terkait tindak pidana perusakan, namun polisi tidak menyeret ke pengadilan karena diselesaikan secara damai antara pelaku dengan pihak Klinik Nusa Medika Pecatu, Kabupaten Badung dan mengganti kerugian sebesar Rp35 juta.

Selain melanggar KUHP, pemuda itu juga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia itu yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan serta membahayakan pasien lain di klinik itu.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu (12/4) sekitar pukul 05.00 WITA.

Saat itu, Mitchell yang diantar oleh temannya juga warga negara asing ke klinik menumpangi taksi daring, dalam keadaan tidak sadar.

Namun, tiba-tiba sesaat setelah sadar, ia kemudian menyerang temannya dan merusak fasilitas kesehatan di dalam ruang pemeriksaan di klinik.

Pihak klinik kemudian melaporkan kasus itu kepada petugas Linmas Desa dan Polsek Kuta Selatan untuk ditangani.

Sementara itu, Imigrasi Bali mencatat selama Januari hingga 31 Maret 2025, sebanyak 128 warga negara asing dideportasi yang terbanyak dari Rusia sebanyak 32 orang, kemudian Amerika Serikat ada 10 dan Ukraina ada delapan orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bengkulu (ANTARA) - Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 November 2024 di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bengkulu untuk menjalani sidang.

Asisten Intelejen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu David Palapa Duarsa di Kota Bengkulu, Senin menyebutkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pemindahan para tersangka yaitu Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah alias Anca.

"Untuk RH disini (Rutan Bengkulu) dan dua lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Kota Bengkulu, kami hanya memfasilitasi," ujar dia.

Hingga saat ini, Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berada di Rutan Bengkulu bersama dengan petinggi Kejati dan Kejari Bengkulu untuk menjalani pelimpahan.

‎
Sementara itu, terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi akan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Hubungan Industria Tipikor Bengkulu Kelas 1 A.

Ketua Pengadilan Negeri Hubungan industria Tipikor Bengkulu kelas 1A Agus Hamza menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skenario pelaksanaan sidang, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi ke Pengadilan Sungai Rupat.

"Untuk skenarionya sidang akan dialihkan ke Pengadilan Sungai Rupat karena ada pertimbangan keamanan dan kelancaran persidangan lain di Pengadilan Tipikor. Kami juga mengantisipasi kemungkinan adanya aksi massa," ujar dia.

Selain Rohidin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu non aktif Isnan Fajri dan Ajudan Gubernur Evriansyah aliansi anca juga akan menjalani sidang di Pengadilan Bengkulu.

Sebab, ketiganya ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 23 November 2024 dengan barang bukti uang tunai Rp7 miliar, yang diduga digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Agus menegaskan, pada pelaksanaan sidang nantinya pengadilan akan melakukan pengamanan yang ketat selama sidang berlangsung.

"Siapa pun yang ingin menghadiri persidangan harus menunjukkan identitas. Jika tidak membawa kartu identitas penduduk (KTP), tidak akan diizinkan masuk," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten segera menyiapkan sejumlah kesiapan layanan keimigrasian untuk periode pemberangkatan calon haji yang akan digelar pada Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria CA di Tangerang, Senin mengatakan bahwa secara prinsip terkait dengan fasilitas, pihak Imigrasi memastikan kesiapan sejumlah layanan termasuk petugas yang nantinya akan berjaga di setiap terminal.

"Kami bersama Kementerian Agama bersama stakeholder terkait. Dan juga kami sudah mengupayakan koordinasi bersama Pemerintah Arab Saudi agar pelayanan kepada calon haji Indonesia bisa berjalan baik," katanya.

Ia menegaskan, sebagai kesiapannya dalam melayani calon haji yang akan berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Maka, pihaknya saat ini telah menyiagakan sejumlah lounge khusus untuk jamaah umrah dan haji di Terminal 2F.

Selain itu, Imigrasi Bandara Soetra juga akan menyiapkan petugas keimigrasian dari Arab Saudi. Sehingga, nantinya ketika proses pemeriksaan paspor calon jamaah haji dapat berjalan lancar tanpa ada penumpukan.

"Untuk jumlah petugas pastinya kami belum bisa menginformasikan secara detai. Tetapi, prinsipnya layout dan konter sudah siap," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pada musim haji 2025 ini, pihaknya akan melayani sebanyak tiga embarkasi diantaranya seperti dari embarkasi Cipondoh Tangerang, Pondok Gede Jakarta dan sebagian embarkasi Jawa Barat.

"Total ada enam conter untuk khusus Makkah Route dan untuk konter petugasnya sudah tersedia dengan aman," tutur dia.

Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten menyebutkan terdapat tiga maskapai yang akan mengangkut jemaah haji Indonesia yakni, Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air. Di mana, berdasarkan website resmi Kementerian Agama, untuk total kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah.

Jumlah ini, terdiri atas 203.320 kuota jemaah reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Untuk embarkasi Pondok Gede, Cipondoh, sebagian Jawa Barat, itu dibagi dua, ada Kertajati dan Soetta.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka terhadap empat hakim atas dugaan suap dalam putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Empat hakim yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut, antara lain, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat serta majelis hakim yang menangani perkara: Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM).

"MA menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua MA," ucap Juru Bicara MA Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Jakarta, Senin.

Yanto mengingatkan bahwa semua pihak wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Ia pun menyatakan bahwa pihaknya prihatin atas terulang kembali peristiwa hakim terlibat rasuah.

Mahkamah Agung, lanjut dia, sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan pada saat MA sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional.

Kejagung pada hari Minggu (13/4) menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah DJU, ASB, dan AM. Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

"Berdasarkan alat bukti yang cukup, sudah diperiksa tujuh orang saksi. Maka, pada Minggu (13/4) malam penyidik menetapkan tiga orang tersangka," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di Jakarta, Senin dini hari.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa ketiganya diduga menerima uang suap senilai miliaran rupiah melalui MAN, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat pada saat itu. Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

Putusan lepas dimaksud dijatuhkan oleh DJU selaku hakim ketua bersama dengan dua hakim anggota, AM dan ASB, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Pada putusan ini, para terdakwa korporasi yang meliputi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan primer maupun subsider jaksa penuntut umum (JPU).

Kendati demikian, majelis hakim menyatakan perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (ontslag van alle rechtsvervolging) sehingga para terdakwa dilepaskan dari tuntutan JPU.

Majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak, kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabat para terdakwa seperti semula.

Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan, Kantor Wilayah Ditjenpas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyalurkan bantuan seragam sekolah kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau.

Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Senin mengatakan penyaluran bantuan ini dilakukan guna menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025.

"Dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025 kami dari jajaran Lapas Kelas II B Tanjungpandan menggelar kegiatan bakti sosial di SD Negeri 11 Badau," katanya.

Menurutnya, kegiatan bakti sosial ini dikemas dalam kegiatan Lapas Goes to School dengan mengusung tema "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat".

Disampaikan, bantuan paket lengkap seragam sekolah tersebut diserahkan kepada dua orang siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau.

Royhan menambahkan, selain itu, pihaknya juga membantu pelunasan uang komite bagi sembilan orang siswa kurang mampu di SD Negeri 11 Badau untuk periode satu semester.

Lapas Kelas II B Tanjungpandan juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada sebanyak empat orang tua siswa yang kurang mampu dan berdomisili di sekitar wilayah Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan
sebagai implementasi dari moto Direktur Jenderal Pemasyarakatan yakni "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat" yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian jajaran petugas lapas untuk membantu masyarakat sekitar," ujarnya.

Royhan menambahkan, HBP ke-61 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa jajaran pemasyarakatan hadir tidak hanya untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetapi juga untuk masyarakat luas.

"Peringatan HBP ke-61 tahun 2025 ini menjadi momentum untuk tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam lapas tetapi juga menunjukkan bahwa pemasyarakatan hadir dan "Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat," katanya.

Kepala SDN Negeri 11 Badau, Ismail di Cerucuk, Senin menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Lapas Kelas II B Tanjungpandan kepada sekolah yang dipimpinnya.

Ismail menyampaikan, kondisi ekonomi orang tua siswa secara umum kategori menengah ke bawah, bangunan fisik sekolah sudah banyak yang rusak, dan minimnya jumlah siswa menjadi tantangan khusus.

Dirinya berharap bantuan dari pihak Lapas Tanjungpandan menjadi semangat bagi siswa dan orang tua siswa untuk semangat bersekolah.

“Kami sangat berterimakasih ini merupakan dukungan yang luar biasa, khususnya menjadi semangat bagi anak-anak kami untuk tetap bersekolah di tengah keterbatasan mereka dan keluarga," ujarnya.