Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi tata lingkungan hidup di tingkat tapak.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa, Menteri LH Hanif menyebut pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup secara berjenjang sampah ke tingkat daerah dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penegakan hukum.

"Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum kepada unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup," ujar Menteri Hanif.

Dengan pembinaan dan pengawasan, lanjut dia, maka memastikan semua unit yang ada di tingkat tapak dapat dikontrol oleh petugas lingkungan hidup di tingkat tapak. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan oleh petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pembinaan dan pengawasan itu diperlukan, kata dia, ketika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, lanjutnya, akan menyentuh sendi-sendi lingkungan hidup.

Untuk itu dia meminta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengendali lingkungan hidup untuk mempersiapkan pengawasan dan pembinaan sampai ke tingkat tapak.

"Pada saat kemudian SDM-nya kita tidak siapkan sekarang dengan detail, kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan SDM pengendali lingkungan hidup dan belum bisa mengukur berapa pengawas lingkungan yang dibutuhkan," ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri LH minta pemda awasi & tegakkan hukum lingkungan tingkat tapak

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo menggelar ujian program belajar bagi warga binaan pemasyarakatan melalui paket A, B, dan C, yang merupakan program pendidikan kesetaraan nonformal yang setara dengan SD, SMP hingga SMA.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo di Gorontalo, Selasa mengatakan bahwa pemberian hak pendidikan bagi narapidana merupakan bagian dari tujuan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.

"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di situ dicantumkan dalam pasal yang mengatur tentang pemberian hak mereka, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan," ucap Sulistyo.

Sulistyo menjelaskan, salah satu bentuk pembinaan kepribadian adalah memberikan kesempatan belajar bagi narapidana dan tahanan, terutama bagi mereka yang pendidikannya sempat terputus karena menjalani pidana.

"Di sinilah ada program-program yang harus kita wujudkan melalui sinergi dan kerja sama dengan pemangku kebijakan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan," ucap Sulistyo.

Ia mengatakan saat ini, tercatat ada 21 peserta ujian paket A, 16 peserta ujian paket B, dan 15 peserta ujian paket C.

"Kami bisa mewujudkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya," kata Sulistyo.

Salah seorang warga binaan peserta program paket belajar Abdurahman Suleman, mengatakan sangat senang dapat mengikuti kegiatan tersebut.

"Perasaan saya sangat senang mengikuti kegiatan paket B karena selama di luar tidak sempat mengikuti paket B. Alhamdulillah pada saat di Lapas Gorontalo mengadakan paket B saya ikutan," ujarnya.

Pencegahan dan pemberantasan mafia hukum dan peradilan termasuk penyalahgunaan kewenangan adalah masalah serius yang membutuhkan pendekatan multidimensi.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menangkap empat hakim dan dua pengacara serta seorang panitera terkait dugaan suap putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di PN Jakarta Pusat.

Kasus itu menambah daftar panjang kasus terkait mafia peradilan yang telah diungkap oleh penegak hukum setelah ditangkapnya mantan hakim agung yang juga karena suap.

Komisi III DPR pada saat itu menyoroti para hakim pada kasus Ronald Tannur yang divonis bebas pada tingkat pertama sebelum diputus bersalah di tingkat kasasi. Fenomena suap pada sistem peradilan ini sudah sejak lama terjadi dan ternyata belum hilang sama sekali, seperti penyakit kronik yang belum ada obatnya.

Fenomena suap hakim dan mafia peradilan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas penegakan hukum. Praktik suap, intervensi pihak eksternal, dan kolusi antara penegak hukum, pengacara, dan para pihak berperkara telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pemerintah dan DPR telah berupaya dengan berbagai cara seperti membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) maupun Panitia Kerja (Panja) untuk menyoroti hal ini, namun ternyata kartel hukum ini tidak hilang.

Bukan rahasia umum bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum sangat rentan dengan suap maupun mafia atau calo. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Sebenarnya sudah ada komitmen untuk mereformasi sistem hukum dan peradilan secara lebih terbuka, profesional, dan terpercaya. Seluruh model dan format kajian terhadap independensi, kemandirian, maupun upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas peradilan yang tinggi telah dicoba untuk digalakkan.

Namun seolah permasalahan itu tidak akan pernah berhenti dan terus menerus terjadi, bahkan semakin marak dan kasat mata. Kita tidak hanya berbicara dari permasalahan suap di pengadilan yang baru saja terungkap oleh Kejaksaan Agung, namun juga berbicara di seluruh tahap peradilan.

Ini berarti sistem peradilan pidana misalnya juga menyangkut penyidikan, upaya paksa, penuntutan, hingga putusan itu sendiri. Atau dari pengajuan gugatan atau permohonan, putusan, hingga eksekusi, seluruh tahap seolah memiliki “tarif”.

Dalam praktek di lapangan, banyak modus yang telah tercipta untuk memuluskan peran dan pengaruh mafia hukum dan peradilan. Karena itu, kita tidak hanya berbicara soal struktur dan substansi dari hukum dan peraturan perundang-undangan, namun juga kultur dari hukum dan fenomena tersebut.

Kajian ilmiah juga terus dilakukan untuk menjawab dan mencegah permasalahan ini dari sudut pandang penegakan hukum dan etik, ketatanegaraan, pengawasan, atau hingga sistem hukum yang telah berjalan saat ini.

Karena itu menarik untuk menganalisis modus operandi, dampak, dan langkah-langkah strategis untuk memberantas mafia hukum serta peradilan.

Persoalan suap hakim dan mafia peradilan

Permasalahan mengenai suap menyuap dalam sistem peradilan bukan hal baru karena pasti terkait dengan penanganan perkara dan kewenangannya.

Hal itu teridentifikasi dari beberapa akar permasalahan, pertama adalah korupsi yang sudah sangat kronis dan sistemik dibarengi dengan lemahnya pengawasan internal dan eksternal.

Kita sering mendengar adanya penanganan terhadap hakim yang bermasalah, tapi tampaknya tidak juga memberikan dampak yang signifikan. Penanganan permasalahan hakim dan aparat penegak hukum sepertinya hanya gesture belaka atau untuk meredam amarah publik.

Kedua, sistem rekrutmen dan seleksi hakim atau sistem karir yang seringkali tidak transparan dan banyak “titipan”. Hal ini terasa biasa saja namun berdampak cukup jauh, koneksi masuknya mafia hukum dan peradilan menjadi langgeng dan banyak yang kemudian tersandera dengan “utang budi” tersebut.

Kita tidak membicarakan terlebih dahulu soal kapasitas dan kualitasnya, karena pada akhirnya bergantung pula pada “koneksi”. Persoalan ini diperparah dengan sistem pembinaan karir yang tidak meritokratis, sistem reward and punishment dikhawatirkan hanya menjadi slogan.

Ketiga adalah permasalahan rendahnya gaji hakim dan kesejahteraannya dibandingkan dengan beban kerja dan godaan suap yang jauh timpang. Meskipun kini gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan, tidak serta merta membuat hakim merasa “aman” dan tercukupi.

Selanjutnya adalah banyaknya intervensi dan minimnya pengawasan karena pengaruh dari luar (mafia) cukup tinggi. Pengawasan internal dan eksternal tidak efektif karena kalah dengan asas kemandirian dan independensi yudikatif; yang bebas dan mandiri.

Pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial (KY) maupun lembaga pengawas eksternal lainnya akhirnya hanya mengandalkan publik untuk menekan, bukan komitmen dari pengawas yang memegang kewenangan.

Persoalan selanjutnya adalah minimnya pendidikan dan pelatihan yang mendorong integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pelatihan integritas, pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi tidak memiliki tolok ukur yang jelas dan obyektif.

Modus operandi penyuapan terhadap lembaga penegak hukum dan peradilan sebenarnya sudah teridentifikasi, namun tidak memiliki semacam denah (roadmap) untuk penanggulangannya.

Hal yang paling dapat terlihat tentunya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau penegakan hukum. Ketidakpastian berdampak pada sistem ekonomi dan investasi serta pelindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian dapat terlihat adanya penyimpangan terhadap tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hingga kini adagium seperti “keadilan hanya milik penguasa atau orang kaya” atau “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” akan selalu muncul.

Urgensi langkah strategis

Beberapa upaya dan langkah-langkah strategi eradikasi suap, penyimpangan, dan penyalahgunaan di sistem peradilan sebenarnya selalu dikaji. Namun yang paling penting adalah konsistensi dan keberlanjutan melalui komitmen yang tinggi.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan suap dan penyimpangan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pertama, reformasi struktur peradilan dan penegakan hukum perlu dijamin.

Kedua, penguatan fungsi pengawasan melalui sistem, pengawasan internal, maupun pengawasan eksternal. Sistem peradilan pidana misalnya memiliki pengawasan hakim secara internal (Bawas MA), Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, hingga aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ataupun penegakan hukum.

Lebih jauh lagi perlu dipikirkan kembali bagaimana sistem dapat secara otomatis mengawasi akuntabilitas dan keakuratannya.

Revisi Hukum Acara Pidana harus memungkinkan upaya untuk mengajukan keberatan terhadap beberapa tindakan atau upaya paksa yang telah diatur dalam undang-undang, secara obyektif dan transparan.

Keempat, transparansi dari rekrutmen, pembinaan karir, uji kompetensi, dan peningkatan integritas harus dapat dijamin, diharapkan akan mendorong publik agar ikut mengawasi.

Sistem pembinaan karir, mutasi, promosi, demosi, dan pengisian jabatan harus memiliki tolok ukur yang jelas, obyektif, dan kepastian atau ketegasan. Jaminan untuk pembinaan karir dan penempatan di wilayah harus dilakukan dengan sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitasnya.

Kelima, perhatian terhadap hakim dan kesejahteraan maupun fasilitas yang mendukung optimalisasi kerja dan profesionalitas. Saat ini, banyak hakim atau aparat yang mengalami kekurangan dari sisi kesejahteraan maupun dukungan sarana dan prasarana kerja.

Penanganan terhadap pelanggaran etik maupun hukum harus dapat dilakukan secara terbuka atau membuka ruang publik untuk dapat mengadu dan mendapat tindak lanjut yang jelas.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dioptimalkan untuk pengawasan dan transparansi publik. Hal terkait adalah penggunaan whistleblowing system dapat saling melaporkan penyimpangan tentunya dengan penghargaan jika terbukti dan bermanfaat.

Keenam, peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan pengungkapan praktik mafia hukum dan peradilan. Selain edukasi terhadap seluruh aparat penegak hukum, hakim, dan termasuk advokat; dibutuhkan kejelasan sistem yang dapat memudahkan penanganan pelanggaran seperti hukum dan etik yang sangat berat dan dilakukan melalui SOP atau prosedur yang jelas dan obyektif.

Reformasi struktural, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesadaran integritas harus dilakukan secara konsisten dan simultan.

Tanpa upaya serius, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia akan terus merosot dan tentunya menghambat pembangunan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu perlu pendekatan penegakan hukum (penindakan), pencegahan, pelatihan, dan langkah-langkah sistemik dalam pengambilan kebijakan dan penanganannya harus terus dilakukan secara transparan dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Komisi III DPR RI

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendorong pembentukan tim pelaporan instrumen HAM internasional khusus lintas kementerian/lembaga.

Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan pembentukan tim pelaporan khusus diperlukan agar pelaksanaan kewajiban laporan periodik Indonesia di tingkat internasional berjalan lebih terstruktur dan optimal.

"Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan periodik atas delapan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi," kata Ibnu dalam pertemuan dengan Kementerian HAM di Jakarta, Senin (14/4), sebagaimana dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun konvensi dimaksud, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR); dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Ibu menjelaskan bahwa selama ini penyusunan laporan tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, seiring perubahan kebijakan, koordinasi pelaporan kini beralih ke Kemenko Kumham Imipas.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan berbagai pihak.

"Kami akan menggandeng Komnas HAM dalam penyusunan pelaporan instrumen HAM internasional ke depan," ujar Munafrizal.

Ia juga menambahkan bahwa perlunya reformasi pola koordinasi, termasuk inisiasi pertemuan bersama dua kemenko serta kementerian/lembaga terkait isu HAM.

Selain itu, Munafrizal menyarankan penambahan anggota tim sekretariat pada Surat Keputusan Tim Kerja Pelaporan, yaitu Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah dan Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha.

Selain membahas soal pelaporan periodik, pertemuan juga menyepakati rencana penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional HAM Indonesia yang akan diikuti berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi forum sinergi nasional dalam berbagai isu HAM.

Dalam pertemuan itu, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas disambut Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas didampingi Sekretaris Deputi Slamet Pramoedji serta Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan Temmanengnga, beserta jajaran.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi tata lingkungan hidup di tingkat tapak.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa, Menteri LH Hanif menyebut pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup secara berjenjang sampah ke tingkat daerah dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penegakan hukum.

"Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum kepada unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup," ujar Menteri Hanif.

Dengan pembinaan dan pengawasan, lanjut dia, maka memastikan semua unit yang ada di tingkat tapak dapat dikontrol oleh petugas lingkungan hidup di tingkat tapak. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan oleh petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pembinaan dan pengawasan itu diperlukan, kata dia, ketika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, lanjutnya, akan menyentuh sendi-sendi lingkungan hidup.

Untuk itu dia meminta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengendali lingkungan hidup untuk mempersiapkan pengawasan dan pembinaan sampai ke tingkat tapak.

"Pada saat kemudian SDM-nya kita tidak siapkan sekarang dengan detail, kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan SDM pengendali lingkungan hidup dan belum bisa mengukur berapa pengawas lingkungan yang dibutuhkan," ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

1. KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022.

Selengkapnya klik di sini.

2. Ketua KPK tegaskan takkan ambil honor usai jadi pengurus BPI Danantara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pengacara Ronald Tannur disebut kirim uang Rp2 miliar ke adiknya

Adik kandung penasihat hukum Lisa Rachmat, David Rachmat, mengungkapkan bahwa kakaknya pernah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp2 miliar melalui transfer rekening pada rentang waktu bulan Mei 2024.

David mengungkapkan uang tersebut dikirimkan oleh sang kakak, yang merupakan pengacara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur itu, untuk berinvestasi.

"Bu Lisa tertarik untuk melakukan investasi saham melalui saya agar mendapatkan dividen. Setelah dapat, dividennya saya kembalikan," ujar David saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Febri Diansyah sebut ditanya penyidik soal menjadi kuasa hukum Hasto

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. KY telusuri pelanggaran kode etik hakim soal putusan lepas kasus CPO

Komisi Yudisial berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan hal itu merespons penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga orang hakim lainnya karena diduga menerima suap dan/atau gratifikasi atas putusan lepas dimaksud.

"KY sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPPH," ucap Mukti dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pamekasan (ANTARA) - Petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Pamekasan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam lapas itu dengan menggunakan bola tenis.

"Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 April 2025," kata Kalapas Narkotika Klas IIA Pamekasan Fathorrosi di Pamekasan, Jawa Timur, Senin.

Ia menuturkan, upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu itu terjadi saat petugas bernama Ferik Kurniawan tengah mengawasi para pekerja borongan yang sedang membersihkan rumput di area bagian dalam Lapas Narkotika, yakni di sisi barat bagian selatan.

Kala itu, Kurniawan melihat sebuah bola tenis yang mencurigakan di lokasi tersebut, karena dalam kondisi telah tersayat benda tajam.

"Si Kurniawan ini lalu mengambil bola tenis tersebut dan memeriksa bola tersebut," katanya.

Ternyata, sambung Kalapas, di dalam bola tenis tersebut terdapat narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,39 gram.

"Petugas yang bernama Ferik Kurniawan ini lalu segera melaporkan temuan itu kepada pimpinan, dan bola tenis tersebut langsung diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Fathorrosi menduga sabu itu sengaja diselundupkan untuk diedarkan di dalam lapas.

"Dugaan kami, barang tersebut dilempar dari luar pagar oleh masyarakat dan belum tahu ini akan ditujukan ke siapa," katanya.

Saat ini, sambung Fathor, pihaknya masih berupaya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan memeriksa rekaman kamera pengintai yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan itu.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan kewaspadaan petugas Lapas Narkotika dan mengimbau kepada masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kasus itu kepada aparat penegak hukum.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo melakukan aksi sosial dengan menyerahkan bantuan paket bahan pokok kepada warga sekitar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 tahun 2025.

"Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Lapas Gorontalo terhadap masyarakat di sekitar Lapas," ucap Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo, Senin.

Ia mengatakan, kegiatan bakti sosial merupakan agenda yang telah menjadi tradisi Lapas Gorontalo. Dana kegiatan berasal dari hasil sumbangan para pegawai, Koperasi Lapas, serta dukungan dari pihak ketiga yang turut berkontribusi dalam upaya meringankan beban masyarakat kurang mampu.

"Tak hanya itu, kegiatan kali ini juga melibatkan Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Cabang Lapas Gorontalo yang turut ambil bagian dalam penyaluran bantuan. Kehadiran para ibu-ibu ini menambah kehangatan suasana serta mempererat tali silaturahmi antara petugas pemasyarakatan dan masyarakat," kata dia.

Menurut Sulistyo, aksi sosial itu bukan hanya sekadar seremonial peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan, tetapi juga bentuk komitmen Lapas Gorontalo untuk hadir dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kegiatan ini dapat meringankan beban warga dan mempererat hubungan baik antara Lapas dan masyarakat," kata dia, lagi.

Warga sekitar pun menyambut kegiatan ini dengan penuh rasa syukur. Salah satu penerima bantuan Ramlah, mengungkapkan rasa terima kasihnya,

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lapas Gorontalo. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Semoga seluruh jajaran Lapas Gorontalo selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bertugas," ucap dia.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61.

“Kegiatan ini sejalan dengan salah satu 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan implementasi dari AstaCita Bapak Presiden, serta arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan,” Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Senin (14/4).

Pihaknya mengatakan kegiatan bansos yang berlangsung di halaman depan Rutan Kelas I Medan merupakan wujud nyata kepedulian sosial dari jajaran pemasyarakatan terhadap lingkungan sekitarnya.

“Bakti sosial ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HBP ke-61 yang mengusung semangat berbagi, mempererat hubungan dengan masyarakat, dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan serta empati di tengah-tengah kehidupan sosial,” ujar dia.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas I Medan khususnya pemasyarakatan untuk hadir di tengah masyarakat.

“Tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harmonis,” ucap dia.

Pihaknya berharap semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat dan dengan pemberian bansos ini masyarakat bisa turut mendukung dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

“Sehingga hubungan baik antara Rutan Kelas I Medan dengan lingkungan sekitar terjalin dengan baik,” jelasnya.

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) untuk keluarga warga binaan yang membutuhkan sebagai wujud berbagi dengan sesama.

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Senin, mengatakan kegiatan baksos tersebut merupakan wujud nyata pengabdian insan pemasyarakatan kepada masyarakat. Selain itu, juga merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 yang mengangkat tema "Transformasi Pemasyarakatan yang PASTI dan ber-AKHLAK Dalam Mewujudkan Indonesia Maju".

"Bakti sosial ini bukan hanya rutinitas seremonial, tapi menjadi momentum mempererat hubungan antara petugas lapas dan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemasyarakatan hadir untuk memberikan dampak positif, baik di dalam maupun di luar tembok lapas," ujar Andi Wijaya Rivai.

Menurut dia baksos dilakukan dengan membagikan paket sembako untuk keluarga warga binaan yang membutuhkan. Adapun kegiatan diikuti oleh jajaran pegawai Lapas Kelas I Madiun, Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan pemasyarakatan, dan keluarga.

Kegiatan itu, lanjut Andi, diharapkan dapat membantu keluarga warga binaan yang membutuhkan. Serta, menjadi pelecut semangat jajaran lapas setempat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

"Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, baksos tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas serta memberikan manfaat, dan menginspirasi untuk terus berbuat baik," katanya.

Kegiatan baksos juga sekaligus mencerminkan semangat peringatan ke-61 Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) serta menyukseskan program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sementara, kegiatan pembagian paket sembako tersebut mendapat sambutan positif warga sasaran. Mereka mengaku terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Lapas Kelas I Madiun.

Situbondo (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, memberikan penyuluhan hukum kepada santri di pondok pesantren di wilayahnya melalui program Jaksa Masuk Pesantren dengan tujuan agar santri memahami hukum.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Hazamal Huda di Situbondo, Senin, mengemukakan bahwa penyuluhan hukum kepada santri di pondok pesantren selain memberikan pemahaman tentang hukum juga memberikan wawasan baru bagi santri.

"Penyuluhan hukum sebelumnya kami laksanakan di Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa Pleyan Kecamatan Kapongan. Di sana kami memberikan pemahaman hukum dasar kepada santriwan dan santriwati," katanya.

Hazamal Huda mengaku kedatangannya ke pondok pesantren adalah ingin memberi penyuluhan hukum sejak dini kepada siswa-siswi Ponpes Nurul Huda dengan harapan agar kaum pesantren juga paham hukum dan mengenali kinerja kejaksaan.

"Materi hukum yang diberikan ya yang dasar-dasar saja, kami juga lebih banyak mengenalkan bagian-bagian di kejaksaan," katanya.

Hazamal menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Situbondo berbeda dengan kejaksaan di daerah lainnya yang melakukan sosialisasi hukum ke siswa SMP dan SMA/SMK.

"Kejaksaan daerah lain juga melaksanakan kegiatan serupa yakni program Jaksa Masuk Sekolah, tapi kami di Situbondo jaksa masuk pondok pesantren," ujarnya.

Hazamal menceritakan, ada hal mengesankan dalam kegiatan penyuluhan hukum, yakni pihaknya secara khusus mendapatkan pemberian surban langsung dari Pengasuh Ponpes Nurul Huda, Habib Muhammad Taufik.

"Sambutan beliau (Habib Muhammad) sangat luar biasa, yang paling kami kenang dan tidak mungkin terlupakan adalah pemberian surban kepada saya," tuturnya.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Keluarga Besar Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung Gelar Bakti Sosial kepada masyarakat yang kurang mampu dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 Tahun 2025 kepada sepuluh orang masyarakat yang kurang mampu.

Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menyampaikan kegiatan ini terlaksana sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto melalui surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Mashudi perihal penyampaian buku panduan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 Tahun 2025.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Rutan Tarutung terhadap masyarakat serta bentuk implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pemasyarakatan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung kepada masyarakat yang kurang mampu," ujar Evan di Tarutung, Senin (14/4).

Paket Bantuan Sosial yang diberikan berisi kebutuhan pokok berupa Beras 5 kg, Minyak Goreng 1 kg dan Gula 1 kg.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengapresiasi jajaran Rutan Kelas IIB Tarutung yang telah menyelenggarakan bakti sosial dengan baik.

"Kegiatan bakti sosial dalam rangka peringatan HBP ke-61 ini menjadi momentum penting bagi unit pelaksana teknis pemasyarakatan untuk berbagi dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat, serta menunjukkan bahwa Lapas/Rutan hadir sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan aktif berkontribusi," sebut Yudi.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat atas bantuan yang diberikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.