Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), telah menginventarisasi produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat alur investasi di Indonesia.

“Dari kami hasil kajiannya, kami sudah terbitkan buku dari Ditjen PP dan kepada bapak Presiden akan segera kami serahkan menyangkut soal peraturan mana yang saling bertentangan satu dengan yang lain,” kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menkum menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan wartawan terkait kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 itu, Indonesia dikenakan tarif resiprokal 32 persen. Salah satu yang disoroti pascatarif tersebut, yakni aspek regulasi untuk mempermudah investasi.

Menkum mengakui bahwa aspek regulasi merupakan hal yang penting untuk memberi dukungan dalam rangka menciptakan daya saing bagi Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Oleh sebab itu, ia menilai, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang tindih-menindih diperlukan.

Lebih lanjut Supratman menyebut pihaknya akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dari hasil inventarisasi itu. Jika dibutuhkan, akan dilakukan revisi menggunakan metode kodifikasi maupun omnibus law terhadap peraturan yang bermasalah.

“Kami nanti menunggu kebijakan beliau (Presiden),” katanya.

Dalam konferensi pers tersebut, Supratman juga memaparkan bahwa pada tiga bulan pertama tahun 2025, Ditjen PP telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan dilakukan di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian harmonisasi ini ditargetkan meningkat setelah diluncurkannya aplikasi e-Harmonisasi pada Februari 2025. Inovasi tersebut diyakini dapat meningkatkan kecepatan dan transparansi harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan kajian standar operasional prosedur penyelenggaraan program pondok pesantren dan pendidikan formal bagi warga binaan sebagaimana inisiasi Majelis Ulama Indonesia daerah setempat.

"Kami akan segera melakukan pertemuan kembali dengan MUI Kabupaten Bekasi untuk membahas lebih rinci berkaitan rencana pendirian pondok pesantren dan penyelenggaraan pendidikan formal bagi para warga binaan kami," kata Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga di Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ia mengatakan pembahasan dimaksud mencakup rumusan materi rinci menyangkut tujuan, sasaran kegiatan, standar warga binaan yang dapat diikutsertakan, termasuk bentuk dukungan apa saja yang bisa diberikan guna mewujudkan terlaksana program tersebut.

Kemudian rencana kerja seperti materi kajian, jadwal kegiatan hingga monitoring dan evaluasi setiap kegiatan. Setelah pembahasan lanjutan ini tuntas maka langkah berikutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Lapas Cikarang dengan MUI Kabupaten Bekasi sebagai bentuk komitmen resmi kedua belah pihak.

Dirinya menyambut sangat positif atas inisiatif MUI Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan program pondok pesantren serta pendidikan formal bagi warga binaan di Lapas Cikarang.

"Program ini sejalan dengan visi kami dalam meningkatkan pembinaan spiritual dan pendidikan warga binaan, khususnya bagi yang beragama Islam," katanya.

Dia berharap program tersebut dapat memberikan bekal yang cukup bagi warga binaan untuk reintegrasi sosial dengan lebih baik setelah bebas nanti.

Tidak sampai di situ, lanjutnya sinergi ini juga diharapkan dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembinaan warga binaan sekaligus menjadi amal jariah bagi segenap pihak yang terlibat.

Urip mengaku tidak menemukan kendala berarti untuk dapat merealisasikan pendirian pondok pesantren bagi warga binaan, terlebih sejak tahun 2019 Lapas Cikarang sudah memiliki gedung representatif yang dapat digunakan sebagai pusat kegiatan pondok pesantren nanti.

"Gedung ini diresmikan oleh Habib Luthfi bin Ali bin Yahya dinamai dengan Pesantren Al Islah Lapas Cikarang dan saat ini dipakai untuk kegiatan program membaca, menulis dan menghitung, kegiatan belajar Al Quran serta pembinaan kerohanian agama Islam," katanya.

Lapas Kelas IIA Cikarang saat ini menampung 1.444 warga binaan dan 1.390 warga di antaranya beragama Islam dengan 1.145 jiwa berstatus narapidana sedangkan 245 orang lain tahanan.

Selama ini kegiatan pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIA Cikarang dilaksanakan setiap hari dari Senin-Sabtu di masjid dan Gedung Al-Islah, mencakup mengaji Iqra dan Al Quran serta pembelajaran tata cara salat.

"Di kita juga ada kajian kitab safinatunnajah, kitab ta'lim muta'alim, albarjanji. Kemudian pengajian, khatam Quran, hadroh juga peringatan hari besar Islam," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud menginisiasi pendirian pondok pesantren serta penyelenggaraan pendidikan formal bagi warga binaan Lapas Cikarang melalui program kerja sama antar lembaga.

"Kami sudah bicara dengan Kepala Lapas Cikarang untuk program pendirian pondok pesantren di dalam lingkungan lapas. Nanti saya sebagai penanggung jawab," katanya.

Ia menyatakan kepala lapas telah bersedia merealisasikan program ini berdasarkan hasil pembicaraan awal mengingat arti penting pemberian akses pendidikan secara merata kepada masyarakat, termasuk warga para binaan.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung periode 2015-2023 itu menyatakan tujuan pendirian pondok pesantren ini dalam rangka meningkatkan pembinaan spiritual dan memberikan akses pendidikan setara bagi narapidana, termasuk yang masih berusia di bawah umur.

Dia mengatakan kegiatan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang sebenarnya telah berjalan namun belum memiliki legalitas resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi. Legalitas tersebut dinilai penting agar proses pendidikan lebih terstruktur serta berkelanjutan.

Pihaknya juga akan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal setara SMP dan SMA melalui sistem Paket B dan Paket C tanpa membebani pihak lapas maupun warga binaan sebagai bagian dari program ini.

"Semuanya gratis. Jadi pihak lapas apalagi warga binaan tidak perlu memikirkan soal biaya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif dan berorientasi pada reintegrasi sosial," kata dia.(KR-PRA).

Madiun (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun menggelar pelatihan penanggulangan kebakaran bagi petugas dan pekerja dapur guna meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi risiko bencana kebakaran di lingkungan lapas setempat.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Selasa, mengatakan kegiatan pelatihan tersebut digelar bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Madiun.

"Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para petugas dan pekerja dapur dengan pengetahuan serta keterampilan dasar menghadapi potensi kebakaran, khususnya yang bisa terjadi di lingkungan lapas dan dapur lapas yang merupakan area rawan," ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi standar keselamatan kerja serta pemenuhan aspek keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan para peserta menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran yang bisa terjadi sigap dan profesional.

Pihaknya menyadari bahwa area lapas, utamanya dapur, memiliki risiko tinggi terhadap kebakaran. Melalui pelatihan tersebut, ingin memastikan bahwa petugas lapas dan pekerja dapur tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktik untuk menangani kebakaran secara cepat dan tepat.

"Pelatihan ini juga merupakan bentuk komitmen lapas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan siap menghadapi segala bentuk potensi bencana," katanya.

Sementara, saat melakukan latihan simulasi pemadaman kebakaran, para peserta latihan mempraktikkan bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) dan lainnya.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan petugas semakin terampil dan tidak panik jika sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran di lingkungan lapas setempat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor.

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memandang kolaborasi penting untuk pelayanan hukum yang berkeadilan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Saat menghadiri Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Bogor di Lorena Ballroom, Swiss-Belinn Bogor, Selasa, Adit menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan keperdataan dan pertanahan.

Adit menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesional di bidang hukum merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Ia mengemukakan bahwa notaris dan PPAT adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam sektor properti dan perdata.

"Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor," ujar Adit.

Selain menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat persaudaraan usai Lebaran 2025, kata dia, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antarprofesi dalam menjawab tantangan pelayanan hukum ke depan, termasuk menghadapi dinamika regulasi serta digitalisasi sistem pertanahan dan perizinan yang semakin kompleks.

Ketua DPRD Kota Bogor berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara rutin agar terbangun kepercayaan dan kekompakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan komunitas profesi di kota ini.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap program paket belajar bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo.

"Program yang dilaksanakan oleh lapas ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat apalagi bicara persoalan pendidikan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim di Gorontalo, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa program belajar yang ada di lapas merupakan implementasi dari amanat undang-undang dan memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lebih lanjut, Kasim menyatakan bahwa upaya mencerdaskan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan formal, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk lapas.

"Upaya untuk mencerdaskan itu dapat dilakukan oleh semua segmen masyarakat, termasuk lapas sebagai unit organisasi yang benar-benar kami pandang dapat membantu pemerintah untuk memberi ruang kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan," jelasnya.

Ia memandang Lapas Gorontalo sebagai unit organisasi yang memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang berkelanjutan bagi warga binaannya.

Dengan adanya program paket belajar di Lapas Gorontalo, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi reintegrasi sosial dan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas.

Lapas Kelas IIA Gorontalo menggelar ujian program belajar bagi warga binaan pemasyarakatan melalui paket A, B, dan C yang merupakan program pendidikan kesetaraan nonformal yang serta dengan SD, SMP hingga SMA.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan bahwa pemberian hak pendidikan bagi narapidana merupakan bagian dari tujuan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.

"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di situ dicantumkan dalam pasal yang mengatur tentang pemberian hak mereka, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan," ucapnya.

Sulistyo menjelaskan, salah satu bentuk pembinaan kepribadian adalah memberikan kesempatan belajar bagi narapidana dan tahanan, terutama bagi mereka yang pendidikannya sempat terputus karena menjalani pidana.