Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan pelaksanaan Ikrar Setia NKRI merupakan bukti bahwa pelaksanaan program deradikalisasi di dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi telah berjalan dengan efektif.

Dalam acara Ikrar Setia NKRI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pasir Putih, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (15/4), Kepala BNPT mengungkapkan bahwa program deradikalisasi menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara, tidak terkecuali kepada para narapidana terorisme (napiter).

"Program deradikalisasi terhadap rekan-rekan ini jangan dipandang sebagai kegiatan yang sifatnya formalitas," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan bahwa Ikrar Setia NKRI menunjukkan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memberikan jaminan, baik kehidupan maupun kesejahteraan nantinya.

Dengan demikian, kata dia, ikrar terhadap lima napiter di Lapas Pasir Putih menjadi bukti nyata bahwa deradikalisasi berjalan efektif melalui sinergi yang kuat antara BNPT, lapas, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri, dan semua pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Kunrat Kasmiri menekankan bahwa sinergisitas dan kolaborasi penting dilakukan dalam menjamin keberhasilan program deradikalisasi.

"Memang kita harus berkolaborasi bersama karena ini adalah tanggung jawab kita bersama," ungkap Kunrat dalam kesempatan yang sama.

Maka dari itu, deradikalisasi, menurutnya, bukan hanya tanggung jawab petugas lapas maupun BNPT, tetapi kerja bersama selama simultan dan terencana.

Kerja bersama tersebut, sambung dia, meliputi jangka pendek dan panjang, mulai dari awal para napiter berproses sampai dengan mereka melakukan re-integrasi di luar.

Dirinya pun menambahkan bahwa dengan adanya sinergisitas antarseluruh pemangku kepentingan dalam program deradikalisasi, diharapkan dapat mencegah kembalinya napiter ke jaringannya dan kembali terpapar paham radikal saat bebas.

"Jangan sampai setelah mereka bebas kembali ke jaringannya lagi. Ini yang dikhawatirkan," ujarnya

Adapun kelima napiter yang mengucapkan Ikrar Setia NKRI tersebut terdiri atas empat orang yang berasal dari Lapas Kelas II A Pasir Putih, sedangkan satu napiter lainnya berasal dari Lapas Kelas I Batu.

Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS dan dua lainnya dari kelompok Jamaah Islam iyah (JI).Salah seorang napiter diketahui terlibat dalam peristiwa Bom Panci Bintara.

Ikrar NKRI menjadi salah satu indikator keberhasilan program deradikalisasi yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan oleh Lapas Nusakambangan bersama BNPT, Densus 88, dan instansi terkait.

Diharapkan, para napiter mampu menjalani sisa masa pidana dengan semangat baru serta mempersiapkan diri menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air.

Prosesi pengucapan ikrar berlangsung khidmat di aula Lapas Pasir Putih Nusakambangan dan dihadiri oleh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Nusakambangan dan Cilacap, BNPT, Densus 88 AT Polri, Kodim Cilacap, Polresta Cilacap, Polsek Nusakambangan, Kementerian Agama Cilacap, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Nusakambangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM sebut dokter PPDS pelaku pemerkosaan harus diproses hukum

Jakarta (ANTARA) -

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, dalam pernyataan tertulis menyampaikan baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada artisnya tersebut, telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," tulis pernyataan Gold Medalist, sebagaimana dikutip laporan Soompi, Selasa.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng" tambahnya.

Berdasarkan laporan aktif dari penggemar mengenai tindakan jahat dan pemantauan internal, Gold Medalist mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (sebelumnya Twitter)," tulis penyataan tersebut.

Gold Medalist akan terus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap aktivitas daring "ilegal" tersebut guna melindungi hak-hak artisnya.

"Kami akan terus mengajukan keluhan tambahan terhadap postingan jahat yang mencemarkan nama baik artis kami, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak-hak artis kami melalui tindakan hukum yang kuat terhadap setiap perilaku kriminal yang jelas," lanjutnya.

​​​​​​​Adapun bintang "Queen of Tears" itu telah terseret dalam kontroversi sejak bulan Maret, menyusul dugaan hubungan di bawah umur dengan mendiang aktris Kim Sae Ron, klaim yang telah dibantahnya dengan tegas.

Jakarta (ANTARA) - Aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun telah mengajukan pengaduan hukum terhadap unggahan, komentar jahat secara daring di internet.

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, dalam pernyataan tertulis menyampaikan baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada artisnya tersebut, telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," tulis pernyataan Gold Medalist, sebagaimana dikutip laporan Soompi, Selasa.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng" tambahnya.

Berdasarkan laporan aktif dari penggemar mengenai tindakan jahat dan pemantauan internal, Gold Medalist mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (sebelumnya Twitter)," tulis penyataan tersebut.

Gold Medalist akan terus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap aktivitas daring "ilegal" tersebut guna melindungi hak-hak artisnya.

"Kami akan terus mengajukan keluhan tambahan terhadap postingan jahat yang mencemarkan nama baik artis kami, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak-hak artis kami melalui tindakan hukum yang kuat terhadap setiap perilaku kriminal yang jelas," lanjutnya.

Adapun bintang "Queen of Tears" itu telah terseret dalam kontroversi sejak bulan Maret, menyusul dugaan hubungan di bawah umur dengan mendiang aktris Kim Sae Ron, klaim yang telah dibantahnya dengan tegas.

Penerjemah: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset hanya tinggal memerlukan komunikasi serius dengan partai politik (parpol).

"Ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan," kata Supratman saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Pemerintah akan melakukan komunikasi tersebut, terlebih Pemerintah sempat mengajukan RUU Perampasan Aset pada periode pemerintahan presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Menkum menyebut sikap pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai RUU tersebut tidak berubah. Bahkan, Presiden Prabowo menaruh atensi terhadap RUU Perampasan Aset.

"Dan ini (RUU Perampasan Aset) lagi dibahas di antara kementerian dan lembaga. Nanti pada waktunya itu akan diajukan kembali," imbuh Menkum.

Sebelum diajukan kembali ke parlemen, kata dia, Pemerintah memandang perlu kesepakatan awal dengan kekuatan politik terkait dengan RUU yang mengatur pemiskinan terhadap koruptor itu.

"Bagi Pemerintah, yang paling penting adalah memastikan sebelum kami ajukan ke parlemen, ini ada kesepakatan lebih awal. Jadi, ini soal politik saja, ya, soal politik," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset di Dewan Perwakilan Rakyat terganjal tahun politik.

Pasalnya, kata Wamenkum, beleid tersebut sudah masuk ke DPR sejak April 2023. Akan tetapi, sepanjang tahun 2023 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum Presiden RI pada bulan Februari 2024 merupakan tahun politik.

"Banyak di antara teman-teman di DPR yang kembali maju pada pemilihan legislasi berikutnya sehingga ini belum dibahas," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara pertemuan media di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Adapun RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025—2029. Namun, RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Serang (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai (DPD) Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah siap memberikan pendampingan hukum terhadap anggota DPRD Banten RFB (44) terkait statusnya sebagai tersangka pada kasus penipuan dan penggelapan.

"Pastinya ada bantuan hukum, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman saya belum dapat informasi lengkapnya berkaitan dengan anggota Fraksi Partai Golkar Provinsi Banten," kata Tatu di Serang, Selasa.

Tatu juga mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kami sangat menyayangkan, ikut prihatin dan jajaran keluarga besar Partai Golkar akan mengikuti tahap-tahap yang dilakukan oleh penegak hukum," katanya.

Pihaknya juga menegaskan anggota fraksi akan menyiapkan bantuan hukum karena itu memang sudah menjadi kewajiban dari partai untuk mendampingi anggotanya.

"Anggota fraksi kami akan menyiapkan batuan hukum karena itu memang kewajiban kami dari partai untuk mendampingi anggotanya," ujarnya.

Sedangkan untuk pergantian anggota, pihaknya mengaku akan menunggu informasi lebih lengkap dan inkrah keputusan hukum nya baru dapat dilakukan pergantian.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Banten menangkap RFB atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

RFB yang juga menjabat sebagai Direktur CV. Prisma Kencana, dilaporkan telah menyerahkan cek senilai Rp350 juta kepada PT. Sinar Dinamika Beton sebagai alat pembayaran untuk beton ready mix. Namun, saat dicairkan, cek tersebut ditolak oleh pihak bank karena saldo tidak mencukupi.

"Sehingga dengan adanya hal tersebut pihak PT. Sinar Dinamika Cilegon mengalami kerugian yang hingga saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh RF," kata Dirreskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa telah menugaskan tim guna mengecek dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di Garut, Jawa Barat.

Pigai menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengar informasi dari jurnalis di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

“Ya, ini informasi yang bagus untuk saya, supaya saya perintahkan staf saya turun lagi dari Bandung ke Garut. Makasih,” ujar Pigai.

Bandung yang dimaksud Pigai adalah terkait kasus dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.

Untuk kasus tersebut, Pigai telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Sementara itu, Polda Jabar mengungkapkan bahwa dokter spesialis kandungan yang diduga pelaku pelecehan telah ditangkap oleh aparat penegak hukum setempat.

"Sudah diamankan dan ditangani oleh Polres Garut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol. Surawan saat dihubungi di Bandung, Selasa.

Sebelumnya, tersebar video hasil rekaman CCTV terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di salah satu klinik di wilayah Garut.

Video tersebut tersebar di sejumlah akun media sosial, maupun di grup aplikasi perpesanan WhatsApp yang menayangkan seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan metode Ultrasonografi (USG).

Video tersebut tidak cukup jelas terkait dugaan arah pelecehannya, yakni hanya menayangkan adanya pergerakan tangan dokter layaknya memeriksa pasien kandungan di area mendekati payudara pasien.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025