Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proses hukum terhadap seorang pengamat di bidang pertanian yang menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara Rp5 miliar di Kementerian Pertanian sedang berlangsung.

Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan proses laporan pengaduan akan dipercepat dan saat ini telah masuk ke ranah penegak hukum.

“Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang me-loby kepada saya untuk dimaafkan, saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat,” kata Mentan.

Menurutnya, pelaporan itu dilakukan atas dasar keresahan masyarakat, khususnya para petani yang merasa semangatnya dirusak oleh narasi-narasi negatif yang tidak berdasar. Pernyataan-pernyataan pengamat tersebut dinilai melemahkan upaya swasembada pangan yang saat ini mulai membuahkan hasil.

“Banyak yang sudah tahu siapa, proses ini sudah berjalan hingga ke penegak hukum,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial pengamat tersebut.

Pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian. Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” ungkapnya.

Baginya, pengamat tersebut hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya (2014–2019), kritik-kritik tajam kerap dilontarkan.

Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.

Mentan juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi.

“Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian.

Namun, jika kritik dilandasi motif pribadi, hal tersebut merupakan penyalahgunaan peran intelektual yang merugikan negara.

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk penghianatan,” ucapnya.

Diketahui, pengamat yang kini tengah dilaporkan ke penegak hukum itu sempat tidak bersuara kritis pada periode 2019–2023 karena diduga menerima proyek besar dari Kementan. Namun, saat ruang penyimpangan ditutup, kritik dengan nada menyerang kembali bermunculan.

“Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan audit investigatif dan menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai kontrak, bahkan terindikasi fiktif. Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin, dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah,” tambah Mentan.

Ia menambahkan bahwa integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati. Siapapun yang terbukti merugikan negara, baik pengamat, mitra kerja, maupun pegawai internal Kementan, akan ditindak tegas.

“Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri. Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementan, dalam bentuk dan simbol apapun,” tegas Mentan Amran.

Namun demikian, Mentan juga menekankan bahwa kritik yang tidak berdasar justru berpotensi menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang tengah berjuang di lapangan.

“Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi kalau terbukti punya rekam jejak korupsi,” ujarnya.

Ia meminta publik untuk bersabar menanti proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Mohon bersabar, proses ini segera tuntas. Yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Demokrasi dan negara hukum itu dua sisi dari mata uang yang sama. Demokrasi yang baik itu demokrasi konstitusional, berdasar atas hukum. Negara hukum yang baik, harus demokratis

Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa negara hukum yang baik harus demokratis sehingga kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan dan diperbaiki jika dinilai belum maksimal.

“Demokrasi dan negara hukum itu dua sisi dari mata uang yang sama. Demokrasi yang baik itu demokrasi konstitusional, berdasar atas hukum. Negara hukum yang baik, harus demokratis,” kata Jimly saat peluncuran Jimly Award bagi Pejuang Penegak Demokrasi dan Konstitusi di Jakarta, Kamis.

Jimly mencontohkan pemimpin Partai Nazi Adolf Hitler yang mengeklaim bahwa Jerman merupakan negara hukum (rechtsstaat). Namun, dalam perjalanannya memimpin, hukum dibuat berdasarkan kemauan Hitler sendiri.

“Maka rechtsstaat yang tidak demokratis. Jadi, rechtsstaat yang baik itu yang demokratis. Sebaliknya, demokrasi yang baik itu berdasar atas aturan, bukan atas kehendak yang berkuasa,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dunia. Dalam konteks demokrasi elektoral, presiden hasil pemilihan umum di Indonesia mengantongi suara terbanyak jika dibandingkan pemimpin dunia lainnya.

Ia menyebut tiga dari lima presiden dengan jumlah pemilih paling banyak di dunia berasal dari Indonesia. Ketiganya, yaitu Presiden Prabowo Subianto, presiden ketujuh Joko Widodo, dan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun begitu, Jimly menyoroti indeks persepsi demokrasi Indonesia yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, menurut dia, kualitas demokrasi menjadi aspek yang perlu ditingkatkan.

Di samping itu, ia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Kata “adalah” pada frasa tersebut mencerminkan suatu definisi.

“Jadi, ini definisi. Kalau bukan negara hukum, bukan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia, ya, negara hukum,” ucap ketua MK pertama itu.

Permasalahannya, sambung Jimly, indeks rule of law di Indonesia masih belum maksimal. Ia memandang aspek ini perlu ditingkatkan oleh semua pihak.

“Intinya kita ini punya tanggung jawab sejarah untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas negara hukum,” imbuhnya menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik sebanyak 3.344 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 352 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Rudy Susmanto menekankan penambahan aparatur itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

"ASN dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menjadi agen perubahan yang mampu mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima," kata Rudy Susmanto.

Dengan luas wilayah mencapai 299.000 hektare dan jumlah penduduk hampir 6 juta jiwa, Kabupaten Bogor membutuhkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu berpikir kritis serta inovatif.

Menurut dia, luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Susmanto juga menitipkan Kabupaten Bogor kepada ASN yang baru saja dilantik dan mengajak mereka untuk bekerja sama dalam membangun kabupaten yang maju, adil, dan makmur.

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia, Medan, Sumatera Utara mengamankan pria berinisial PB (40) warga negara asing (WNA) asal China di wilayah itu yang melanggar izin tinggal.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia Ridha Sah Putra di Medan, Kamis.

Ridha mengatakan pengamanan ini dilakukan berawal dari adanya informasi adanya WNA yang bekerja di restoran China, Kecamatan Medan Maimun, Medan.

Kemudian, petugas mengamankan WNA asal China tersebut pada Jumat (11/4) yang sebelumnya masuk ke Indonesia pada Februari 2025, setelah dilakukan operasi intelijen keimigrasian dan mengumpulkan bukti yang cukup.

"Dalam pengamanan itu, PB merupakan juru masak di restoran tersebut, dimana pekerjaan ini tidak sesuai izin yang diberikan," ucapnya.

Ridha menjelaskan, dimana PB dilakukan pemeriksaan administrasi sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Kota Medan yang bergerak taman rekreasi anak.

Selain itu, dalam dokumen yang didapatkan PB tinggal komplek di Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah dilakukan pengecekan alamat perusahaan itu tidak ada, begitu juga sudah tidak tinggal di komplek tersebut," katanya.

Ridha menambahkan PB pemegang izin tinggal terbatas sebagai penanam modal asing atau investor, diketahui dalam dokumen perusahaan sebesar Rp10 miliar,

"Kami sudah melakukan pengecekan di perusahaan tersebut diduga investasi itu tidak benar," tutur dia.

Ia mengatakan pengakuan PB tersebut, dirinya ingin membuat taman rekreasi hanya saja tidak dilakukan sampai saat ini, sehingga ada rekan warga negara Indonesia mengajak menjadi juru masak tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan tindakan deportasi dan dilakukan pencegahan maupun penangkalan," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata mengapresiasi atas kinerja Imigrasi Polonia upaya dalam pengawasan orang asing.

"Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui adanya orang asing yang mencurigakan agar memberi informasi agar dilakukan tindakan administrasi, dan konsekuensi deportasi," ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Polonia amankan WNA asal China langgar izin tinggal

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian,"

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia, Medan, Sumatera Utara mengamankan pria berinisial PB (40) warga negara asing (WNA) asal China di wilayah itu yang melanggar izin tinggal.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia Ridha Sah Putra di Medan, Kamis.

Ridha mengatakan pengamanan ini dilakukan berawal dari adanya informasi adanya WNA yang bekerja di restoran China, Kecamatan Medan Maimun, Medan.

Kemudian, petugas mengamankan WNA asal China tersebut pada Jumat (11/4) yang sebelumnya masuk ke Indonesia pada Februari 2025, setelah dilakukan operasi intelijen keimigrasian dan mengumpulkan bukti yang cukup.

"Dalam pengamanan itu, PB merupakan juru masak di restoran tersebut, dimana pekerjaan ini tidak sesuai izin yang diberikan," ucapnya.

Ridha menjelaskan, dimana PB dilakukan pemeriksaan administrasi sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Kota Medan yang bergerak taman rekreasi anak.

Selain itu, dalam dokumen yang didapatkan PB tinggal komplek di Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah dilakukan pengecekan alamat perusahaan itu tidak ada, begitu juga sudah tidak tinggal di komplek tersebut," katanya.

Ridha menambahkan PB pemegang izin tinggal terbatas sebagai penanam modal asing atau investor, diketahui dalam dokumen perusahaan sebesar Rp10 miliar,

"Kami sudah melakukan pengecekan di perusahaan tersebut diduga investasi itu tidak benar," tutur dia.

Ia mengatakan pengakuan PB tersebut, dirinya ingin membuat taman rekreasi hanya saja tidak dilakukan sampai saat ini, sehingga ada rekan warga negara Indonesia mengajak menjadi juru masak tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan tindakan deportasi dan dilakukan pencegahan maupun penangkalan," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata mengapresiasi atas kinerja Imigrasi Polonia upaya dalam pengawasan orang asing.

"Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui adanya orang asing yang mencurigakan agar memberi informasi agar dilakukan tindakan administrasi, dan konsekuensi deportasi," ucapnya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Kamis, Prasetyo mengakui bahwa dirinya memang diminta untuk ikut aktif menyampaikan informasi kebijakan pemerintah kepada publik, meskipun tanpa proses pelantikan resmi.

"Nggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo melalui sambungan telepon.

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Menanggapi spekulasi bahwa penunjukan dirinya berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah yang belakangan sering kali blunder, Prasetyo membantah hal itu.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya justru bertujuan memperkuat penyampaian kebijakan pemerintah.

"Nggak juga, nggaklah. Ini hanya untuk memperkuat kebijakan kita. Kalau ada yang kurang, nanti kita perbaiki," katanya.

Prasetyo menambahkan pemerintah akan membuka diri terhadap komunikasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi guna memberi kepastian hukum, sebab terdapat sejumlah pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Dengan undang-undang itu adalah memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha,” ujar Wakil Ketua Komisi XII (membidangi energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup serta Investasi) DPR RI Sugeng Suparwoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Sugeng bahwa revisi UU Migas dapat memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha.

Kedua hal tersebut sangat diperlukan dalam sektor migas yang padat modal dan padat teknologi.

Ketidakpastian hukum itu bersumber dari sejumlah pasal UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan itu menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.​

Salah satu implikasi utama dari putusan ini adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Setelah BP Migas dibubarkan, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No. 95 Tahun 2012 sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, terbentuknya SKK Migas dinilai belum sepenuhnya melaksanakan putusan MK.

“Kelembagaan Regulatory Sektor Hulu yang ada sekarang adalah SKK Migas, itu disarankan untuk diubah nantinya dalam bentuk, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi, adalah Badan Usaha Khusus," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk menentukan apakah bentuknya akan tetap seperti SKK Migas saat ini, yang berdiri hanya berdasarkan peraturan presiden (perpres), atau akan diatur dalam undang-undang.

Revisi UU Migas, imbuh dia sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri baru-baru ini, tidak membahas soal koalisi.

“Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi, Red),” ujar Prasetyo, dikonfirmasi awak media via telepon di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, tidak semua partai politik harus bergabung dalam pemerintahan.

Ia menilai hubungan antara pemerintah dan PDIP tetap berjalan baik, terlebih Megawati saat ini masih menjabat sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam di kediaman Megawati berlangsung secara empat mata.

Dasco yang turut hadir di pertemuan itu menilai perbincangan Presiden Prabowo dengan Megawati berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Meski dirinya tidak mengetahui secara rinci topik yang dibahas, Dasco hanya menyebut pertemuan itu kemungkinan berisi tukar pikiran mendalam terkait masa depan Indonesia.

Pertemuan berlangsung sekitar 1,5 jam sejak pukul 20.30 WIB turut, turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menkopolhukam Budi Gunawan.