Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah memfasilitasi pengharmonisasian sebanyak 40 (empat puluh) produk hukum daerah selama triwulan I 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung Dr Rahmat Feri Pontoh, dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (19/4).

Ia mengatakan hal tersebut dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Adapun produk hukum daerah yang diharmonisasi adalah
1. Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 5 Ranperda dan 12 Ranperkada;
2. Kabupaten Bangka sebanyak 4 Ranperkada;
3. Kabupaten Bangka Selatan 4 Ranperda;
4. Kabupaten Belitung sebanyak 4 Ranperkada;
5. Kabupaten Belitung Timur sebanyak 2 Ranperda dan 4 Ranperkada;
6. Kota Pangkal Pinang sebanyak 1 Ranperda dan 4 Ranperkada;

Menurutnya proses harmonisasi merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan Ranperda dan Ranperkada dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Untuk meningkatkan kualitas layanan, pengharmonisasian Ranperda dan Ranperkada akan dilaksanakan akselerasi menjadi 5 (lima) kerja", katanya.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Harun Sulianto menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemda di Babel atas sinergi yang telah baik dalam pembentukan produk hukum daerah (Perda dan Perkada), dengan harapan produk hukum yang dihasilkan makin berkualitas, taat asas, tidak tumpang tindih dan efektif.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Pelaksana Harian (Plh) Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak, Sriwidodo, mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana lapas tersebut, mengingat kondisinya saat ini sudah kelebihan kapasitas dan minim fasilitas.

"Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Perempuan Pontianak mencapai 264 orang, melebihi kapasitas yang seharusnya. Dengan hanya dua blok yang tersedia, kapasitas lapas yang semula diperuntukkan untuk 150 orang kini dipenuhi lebih dari dua kali lipat, sehingga kondisi hunian sangat padat," kata Sriwidodo dalam kegiatan pembagian bantuan kepada warga binaan Lapas Perempuan oleh Tim Penggerak PKK Kalbar di Pontianak, Sabtu.

Dia mengatakan, dengan kondisi kelebihan penghuni lapas tersebut pihaknya terpaksa membuat pengaturan tidur yang kurang ideal, dengan mereka harus bergeser-geser.

Pihak lapas, lanjut Sriwidodo, sedang berupaya untuk memperluas bangunan dan menambah blok baru agar dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi warga binaan. Namun, hingga saat ini, pembangunan lanjutan tersebut belum mendapat persetujuan dari pusat.

"Tentunya, kami berharap agar ada tindak lanjut pembangunan untuk memperluas kapasitas ini, karena dengan kondisi yang ada, kami masih sangat terbatas dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi para penghuni," katanya.

Sriwidodo juga menyoroti sejumlah keterbatasan fasilitas yang ada di Lapas, termasuk tidak tersedianya gedung olahraga yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, akses jalan menuju blok-blok lapas yang cukup jauh juga menjadi masalah, terutama saat cuaca buruk.

"Kami juga menghadapi kendala terkait akses jalan masuk, yang kondisinya masih buruk. Jika hujan, jalan menjadi becek dan sulit dilalui. Namun, kami bersyukur ada bantuan dari warga sekitar, seperti tetangga kami di Amazon yang sering memperbaiki jalan," katanya.

Masalah lain yang dihadapi oleh Lapas Perempuan Pontianak adalah terkait dengan air bersih. Hingga kini, Lapas belum terhubung dengan sistem penyediaan air bersih PDAM, dan mereka masih mengandalkan air sumur yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

"Air yang kami gunakan berasal dari sumur, yang terpengaruh oleh pasang surut. Kami menampungnya terlebih dahulu sebelum dipakai di blok-blok. Saat musim kemarau, kami mengalami kesulitan pasokan air," tuturnya.

Sriwidodo menyatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk menghubungkan lapas dengan sistem PDAM, yang rencananya akan dilanjutkan pada tahun mendatang. Diharapkan, masalah air bersih dapat segera teratasi.

Selain itu, untuk masalah transaksi keuangan, saat ini warga binaan di Lapas Perempuan Pontianak tidak diperbolehkan melakukan transaksi tunai. Mereka hanya dapat melakukan transaksi non-tunai melalui koperasi, dan tidak ada fasilitas untuk penggunaan ponsel di dalam Lapas.

"Terkait dengan peredaran uang, warga binaan tidak diperbolehkan menggunakan uang tunai, dan semua transaksi dilakukan secara non-tunai melalui koperasi," tambah Sriwidodo.

Sriwidodo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Ibu Gubernur dan Ibu Bupati Mempawah, yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi lapas dan memperhatikan kondisi yang ada.

"Terima kasih atas perhatian Ibu Gubernur dan Ibu Bupati yang telah peduli dan menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Kami sangat menghargai kepedulian Ibu terhadap kami," kata Sriwidodo.

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi segera menginisiasi peraturan daerah (Perda) tentang hukum adat yang dapat membantu melestarikan budaya leluhur di daerah setempat.

Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Sabtu, mengatakan Perda hukum adat jika ditegakkan memiliki potensi bagi daerah dalam upaya melestarikan budaya.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Maulana bersama Waki Wali Kota Diza Hazra Aljosha telah menyandang gelar sebagai pemangku adat yang dikukuhkan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi.

"Kita buatkan warisan budaya dari leluhur raja Jambi menjadi suatu peraturan daerah sehingga aturan adat ini betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Maka nantinya Perda tersebut bisa diterapkan pemangku adat yakni kepala wilayah di semua tingkatan mulai dari rumah tangga (RT), kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, Maulana berharap dengan adanya Perda hukum adat dapat mendorong generasi muda supaya mencintai budaya daerahnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua LAM Kota Jambi Aswan Hidayat mengatakan Perda hukum adat telah ditunggu selama ini namun tidak pernah ada pemimpin daerah yang menyuarakan.

Ia menyambut baik inisiatif Wali Kota dan pihaknya berencana akan mengajukan rancangan Perda tersebut kepada DPRD dan pemerintah daerah.

"Perda hukum adat diperkirakan dalam tahun ini atau tahun depan sudah dapat kita jalankan," katanya.

Malang Raya (ANTARA) - Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LKPH UMM) berkomitmen mendukung pemerataan akses pelayanan hukum diberbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"LKPH UMM berkomitmen memberikan bantuan hukum yang humanis, responsif, berkeadilan, dan menjangkau untuk semua lapisan masyarakat pencari keadilan," kata Kepala LKPH UMM Yaris Adhial Fajrin di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Komitmen dukungan penuh pada pemerataan akses layanan hukum bagi masyarakat ditegaskan melalui penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan program penyuluhan hukum ke daerah yang kesulitan akses akan ditingkatkan.

Langkah itu disebutnya perlu diambil demi membekali masyarakat dengan pemahaman atas hak-hak hukumnya.

Diharapkan ke depannya, pihak bisa terus memperluas jangkauan layanan dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan hukum nasional yang lebih adil dan merata.

"Sebagai lembaga hukum berbasis institusi perguruan tinggi, dukungan penuh dari akademisi dan praktisi hukum di lingkungan kampus dapat memperkuat posisi LKPH UMM sebagai lembaga kampus yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga berdaya guna dalam praktik pelayanan publik," ucap dia.

Pihaknya memastikan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan kemudahan hak masyarakat mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum.

"Sebagai bagian dari Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Nasional, LKPH UMM akan terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan merata di Jawa Timur," katanya.

Tehran (ANTARA) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Israel adalah pelaku utama terorisme di dunia.

Ia mengatakan pada Jumat (18/4) bahwa rezim Israel menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan pembunuhan di seluruh dunia, sementara beberapa pihak yang disebut sebagai pembela hak asasi manusia tetap mendukung rezim tersebut.

Pezeshkian menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tindakan Israel dapat dianggap sebagai tindakan genosida.

Presiden mengkritik bahwa meskipun Israel menghadapi sedikit oposisi internasional, setiap insiden yang melibatkan Iran justru sering disambut dengan kecaman luas dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kepala Negara Iran itu juga menyerukan negara-negara Islam untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan yang lebih besar, sambil menegaskan bahwa jika mereka menunjukkan ketegasan yang lebih, Israel tidak akan berani melakukan tindakan kekerasan dan agresi semacam itu.

Sumber: IRNA-OANA

Tehran (ANTARA) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Israel adalah pelaku utama terorisme di dunia.

Ia mengatakan pada Jumat (18/4) bahwa rezim Israel menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan pembunuhan di seluruh dunia, sementara beberapa pihak yang disebut sebagai pembela hak asasi manusia tetap mendukung rezim tersebut.

Pezeshkian menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tindakan Israel dapat dianggap sebagai tindakan genosida.

Presiden mengkritik bahwa meskipun Israel menghadapi sedikit oposisi internasional, setiap insiden yang melibatkan Iran justru sering disambut dengan kecaman luas dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kepala Negara Iran itu juga menyerukan negara-negara Islam untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan yang lebih besar, sambil menegaskan bahwa jika mereka menunjukkan ketegasan yang lebih, Israel tidak akan berani melakukan tindakan kekerasan dan agresi semacam itu.

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu menyampaikan notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” katanya.

Pada acara Silaturahmi dan Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Surabaya, Jumat (18/4), Gubernur menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Khofifah berharap ajang silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang akan memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Mantan Menteri Sosial itu juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ujarnya.

Dia menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Khofifah turut menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim, dengan 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” katanya.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memperlancar berbagai urusan masyarakat.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu menyampaikan notaris dan PPAT turut mendukung tertib administrasi di sektor perdata, pertanahan, maupun dunia usaha.

“Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai mitra strategis pemerintah merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan berintegritas,” katanya.

Pada acara Silaturahmi dan Halal bi Halal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Alumni Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Surabaya, Jumat (18/4), Gubernur menekankan bahwa peran INI dan IPPAT semakin krusial di tengah tantangan global, transformasi digital, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan transparan.

“Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah organisasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terpercaya dan akuntabel untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Khofifah berharap ajang silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana membangun pertemuan pemikiran yang akan memperkuat mutual understanding, sebagai dasar terbentuknya kepercayaan (trust) dan saling menghormati (respect).

Mantan Menteri Sosial itu juga mendorong penerapan sistem pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.

“Penerapan pendaftaran tanah secara elektronik lebih efisien dan dapat mengurangi potensi sengketa maupun konflik,” ujarnya.

Dia menilai percepatan transformasi digital membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang andal serta pemerataan kemampuan pemanfaatan teknologi di kalangan notaris, PPAT, dan pemerintah daerah.

“Ini menjadi tantangan bersama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Khofifah turut menyinggung konsep Gerbang Baru Nusantara, yang menempatkan Jawa Timur sebagai hub penghubung wilayah timur dan barat Indonesia.

Sebanyak 80 persen logistik dari 20 provinsi di kawasan timur Indonesia disuplai dari Jatim, dengan 34 jalur tol laut, 19 di antaranya berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Ini menunjukkan pentingnya menjaga Jatim sebagai center of gravity dan episentrum dari berbagai perkembangan nasional,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Wamena (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wamena membutuhkan dukungan fasilitas tambahan setelah kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI Nicholay Aprilindo.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lapas Kelas II B Wamena M Munir Kossah di Wamena, Jumat mengatakan tentu pihaknya sangat berharap setelah kunjungan dari Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo maka ada perubahan yang bisa dirasakan oleh warga binaan maupun petugas lapas.

“Kami bersyukur pak Nicholay bertemu dan duduk bersama dengan seluruh warga binaan serta mendengar apa yang mereka sampaikan, termasuk kami petugas. Kami sangat berharap dari apa yang disampaikan bisa menjadi catatan dan bisa direalisasikan,” katanya.

Menurut Munir, permintaan yang disampaikan itu terkait fasilitas kantor yang bisa digunakan oleh petugas maupun pimpinan lapas.

“Sangat disayangkan sekali Lapas Wamena ini tidak memiliki kendaraan operasional yang baik salah satunya ambulans. Ada kendaraan operasional bantuan dari pemerintah daerah (pemda) tetapi telah termakan usia, akibatnya kendaraan itu sering rusak dan tidak bisa digunakan baik oleh petugas maupun kepala lapas,” ujarnya.

Dia menjelaskan kendaraan operasional yang pihaknya fokuskan dalam pertemuan dengan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenimipas RI Nicholay Aprilindo.

“Kami sangat sayangkan ketika ada warga binaan yang sakit dan membutuhkan dirujuk ke rumah sakit, agak kesusahan mengantarnya karena tidak ada kendaraan ambulans di sini. Ini yang kami sampaikan sehingga dapat segera dijawab,” katanya.

Dia menambahkan dengan kondisi seperti ini sebenarnya tidak menyurutkan semangat para petugas dalam memberikan pelayanan optimal kepada warga binaan di Lapas Kelas II B Wamena.

“Petugas selalu bekerja sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Namun fasilitas ini hanya tambahan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada warga binaan di sini,” ujarnya.

Bandung (ANTARA) - Kuasa hukum Perkumpulan Lyceum Kristen yang menggugat hak status lahan SMAN 1 Bandung Hendri Sulaeman mengajak untuk adanya perdamaian antara pihakmya dengan pihak tergugat, yakni BPN Bandung dan Pemprov Bandung.

"Menurut saya, ini kan masih ada proses, masih ada upaya hukum. Tapi menurut saya berdamai jalan yang terbaik," kata Hendri dalam pesan singkatnya di Bandung, Jumat.

Meski, Hendri mengaku dirinya juga memprediksi putusan PTUN Bandung hari ini bukanlah yang terakhir dan bakal adanya upaya hukum lanjutan.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen dalam sengketa soal kasus status lahan SMA Negeri (SMAN) 1 Bandung.

Dalam amar putusan PTUN Bandung dengan Nomor Perkara: 164/G/2024/PTUN.BDG tertanggal 17 April 2025, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen, dan menolak eksepsi tergugat (Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung) dan tergugat intervensi (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).

"Mengadili, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," tulis putusan PTUN Bandung yang dilihat ANTARA di Bandung, Jumat dini hari.

Dalam putusan itu, pengadilan menyatakan Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat atas lahan itu batal, dan memerintahkan Tergugat I yakni Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung untuk mencabut dokumen itu.

Kemudian, pengadilan juga memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan di lahan itu atas nama Penggugat, yakni Perkumpulan Lyceum Kristen.

Diketahui, Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) mendaftarkan gugatannya dengan Nomor: 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024. PLK menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku tergugat pertama, serta tergugat intervensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Gorontalo (ANTARA) - Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) tengah mendalami dua kasus kekerasan seksual di Provinsi Gorontalo, salah satunya yang melibatkan seorang mantan rektor.

Wakil Ketua LPSK RI Susilaningtias di Gorontalo, Jumat mengatakan sebelumnya pihaknya telah menerima permohonan perlindungan untuk saksi dan korban atas kasus kekerasan seksual terhadap 11 orang korban.

"Selain mendalami kasus kekerasan seksual terhadap anak, ada juga kasus yang melibatkan 11 orang korban dan terlapor satu orang mantan rektor. Ini yang sedang kami dalami di Gorontalo," katanya.

Selain mendalami dua kasus tersebut, kunjungannya di Gorontalo juga untuk membuka komunikasi antara LPSK RI dengan pihak terkait di daerah, agar ke depan bisa bekerjasama dalam konteks perlindungan saksi dan korban.

Oleh karena itu, untuk memperlancar proses pendalaman kasus-kasus tersebut, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo.

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan mantan rektor, secara khusus hari ini pihaknya telah berkoordinasi dengan PWNU Gorontalo dan menyampaikan dukungannya atas langkah praktis dan tegas yang telah diambil oleh pihak PWNU Gorontalo dalam menyikapi kasus tersebut.

Besar harapan kata dia, semua pihak terkait di Gorontalo dapat membantu LPSK RI memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, khususnya dalam penanganan kasus kejahatan pidana di daerah itu.

"Saya berharap kepada saksi dan korban yang mengetahui atau mengalami kasus ini, jangan hanya diam. Harus berani menyampaikan penderitaan yang dialami, sehingga LPSK dan pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya bisa membantu mengungkap kejahatan yang terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, pada April 2024 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo berinisial AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut.

AH yang merupakan seorang Profesor itu sudah dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU, sehingga sejak tanggal 16 April 2024 yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.

Setahun berlalu, belum ada perkembangan dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polda Gorontalo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK RI dalami dua kasus kekerasan seksual di Gorontalo

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) pada triwulan pertama tahun ini telah mencatatkan pencapaian dengan mempublikasikan sembilan artikel pada jurnal ilmiah.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, menilai BSK Hukum berkomitmen dalam mendukung kebijakan berbasis bukti di bidang hukum.

BSK Hukum, yang menyediakan layanan jurnal elektronik (e-Journal) dalam platform digital, memberikan informasi atas berbagai karya tulisan ilmiah yang merupakan hasil kajian/analisis kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Publikasi jurnal ilmiah ini berperan penting dalam menyebarkan pemikiran, serta analisis kebijakan bidang hukum, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebijakan di Indonesia,” kata Supratman dalam sesi Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Update Isu Aktual Kemenkum Tahun 2025, Selasa (15/4) siang.

Saat ini BSK Hukum memiliki tiga jurnal yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Penelitian Hukum de Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak secara gratis. Hingga Maret 2025, telah dipublikasikan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Edisi Maret 2025 sebanyak 5 tulisan dan JIKH Edisi Maret 2025 sejumlah 4 tulisan.

Secara total di capaian periode triwulan I ini, sebanyak 109 tulisan telah disampaikan (submissions) SINTA 2. Terinci 49 jurnal di antaranya berbentuk tulisan Jurnal Hukum de Jure, 18 Jurnal HAM, dan 42 JIKH.

"Setiap tulisan dalam jurnal ini disusun dengan pendekatan yang cermat dan sistematis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada publik tentang isu-isu yang tengah berkembang,” ucap Supratman.

“Selain itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para stakeholder, baik di sektor pemerintahan, akademik, maupun swasta, dalam membuat dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, guna memberikan solusi atas tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang ada," kata pria yang akrab disapa Bang Maman ini.

Selain itu, BSK Hukum juga memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit pendukung dalam perumusan kebijakan di bidang hukum. Dari total 34 isu kebijakan yang dikaji dengan melaksanakan analisis strategi kebijakan dalam periode triwulan pertama di 2025, 13 di antaranya telah selesai (38,24 persen), dan 21 lainnya masih dalam proses.

“Hasil analisis yang dilakukan oleh BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Menteri Hukum (Permenkum),” kata Supratman.

Adapun kajian/analisis kebijakan terdiri dari kajian/analisis terhadap Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Menteri dan kajian/analisis isu aktual berdasarkan permintaan atau isu. Dari 13 judul yang telah selesai dikaji, beberapa tajuknya membahas tentang pengintegrasian layanan publik Kemenkum menuju transformasi digital, serta analisis kebijakan tentang kerja sama bidang hukum dengan berbagai negara seperti Belanda, Swiss, dan Inggris.

“Output kajian/analisis kebijakan berupa naskah kebijakan, risalah kebijakan, dan policy paper yang kemudian disampaikan kepada para pemangku kepentingan,” ujar Supratman di Ruang Rapat Soepomo, gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum.

Selain memproduksi kajian/analisis strategi kebijakan dan jurnal elektronik (e-Journal), BSK Hukum juga melakukan pengukuran/indeks diantaranya Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkum serta Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi. Layanan lain yang diberikan oleh BSK Hukum yaitu menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, serta buku elektronik (e-Book).

“BSK Hukum telah menetapkan lima layanan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik,” kata Supratman.

“BSK Hukum menyediakan layanan narasumber, konsultasi dan audiensi, baik atas permintaan dari internal Kemenkum, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah terkait kebutuhan kepakaran di bidang hukum atau pelaksanaan tugas dan fungsi BSK Hukum,” tambahnya.

Hasil kajian/analisis kebijakan BSK Hukum dipublikasikan melalui buku, baik dalam versi cetak maupun elektronik. Untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya, buku-buku hasil kajian secara elektronik dipublikasikan melalui aplikasi e-Book di https://ebook.balitbangham.go.id/.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh BSK Hukum pada triwulan I, indeks survei persepsi anti korupsi (SPAK) Kemenkum berada di level sangat baik dengan nilai 97,78 dari maksimal 100. Sementara itu, indeks survei persepsi kepuasan layanan publik (SPKP) juga di level sangat baik dengan nilai 97,27 dari maksimal 100.

Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengatakan capaian kinerja Program Badan Strategi Kebijakan di wilayah Triwulan I 2025
bahwa Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Babel telah menjalankan beberapa program diantaranya penentuan topik Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan yang mengangkat tema Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Perseroan Perorangan,
selain itu telah dilakukan inventarisasi permasalahan untuk Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM), Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPAK- SPKP) serta Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Pemerintah Daerah di Bangka Belitung .

Hadir mengikuti dan menyaksikan kegiatan konfrensi pers tersebut melalui Live Youtube Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.
siap