Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan.

Budi mengatakan salah satu yang akan didorong dalam reformasi ini adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Mendag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Mendag juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, antara lain, subsidi pertanian dan perikanan.

Menurut dia, proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 14.6.

Terkait Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO yang diagendakan pada 2026 di Kamerun, Budi menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Ia juga menekankan pentingnya mencapai hasil yang signifikan pada pertemuan tersebut.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," imbuh Budi.

Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam sesi II Pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) di Jeju, Korea Selatan.

Budi mengatakan salah satu yang akan didorong dalam reformasi ini adalah pemulihan sistem penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding WTO.

"Kami mendukung peran APEC dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan fokus pada reformasi WTO, termasuk pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan pengangkatan kembali anggota Badan Banding untuk memastikan sistem yang adil dan dapat diandalkan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Mendag menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan praktik tarif resiprokal yang merugikan perekonomian Indonesia.

Menurut dia, praktik tersebut mengganggu perdagangan di Indonesia yang menekankan pada akses pasar global yang adil.

Namun demikian, Pemerintah Indonesia tidak menempuh retaliasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global.

Pemerintah Indonesia memilih untuk mengedepankan diplomasi dan fokus mencapai solusi yang saling menguntungkan.

"Kami percaya pendekatan pembalasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus mengedepankan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Mendag juga menggarisbawahi pentingnya kemajuan kolektif dalam menyelesaikan isu-isu substansial WTO, antara lain, subsidi pertanian dan perikanan.

Menurut dia, proses negosiasi harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan inklusivitas, serta sesuai dengan mandat yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri Ke-11 (MC11) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, terutama SDG 14.6.

Terkait Konferensi Tingkat Menteri Ke-14 WTO yang diagendakan pada 2026 di Kamerun, Budi menegaskan dukungan Indonesia terhadap implementasi Visi Putrajaya 2040.

Ia juga menekankan pentingnya mencapai hasil yang signifikan pada pertemuan tersebut.

"Indonesia percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kami siap bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh anggota untuk mencapai hasil yang substantif dan seimbang pada MC14 mendatang," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman,"

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada masyarakat di seluruh wilayah demi mencegah aksi premanisme.

Hal tersebut dilakukan Kejagung setelah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar ikut serta memberantas aksi premanisme.

Menurut Kepala Pusat Penerangan hukum Kejagung Harli Siregar, sedari dulu pihaknya memang telah memiliki program sosialisasi kesadaran hukum untuk masyarakat.

"Selama ini kami sudah lakukan memberikan sosialisasi-sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat. Tentu tagline nya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman," kata Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat.

Program tersebut, lanjut Harli, akan dimaksimalkan dengan memperluas area sosialisasi hingga pelosok daerah.

Untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah setempat agar sosialisasi bisa lebih tepat sasaran.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menggandeng tokoh masyarakat setempat agar pesan kesadaran hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Kita akan bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dalam rangka membangun kesadaran itu," jelas Harli.

Dengan metode tersebut, Harli yakin pemahaman masyarakat akan hukum akan meningkat sehingga aktivitas premanisme bisa ditekan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk merancang undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus mengenai organisasi profesi ke depannya.

UU tersebut, menurutnya, penting agar organisasi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki pegangan hukum dalam menjalankan perannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Tugas pemerintah pada masa ini adalah mendesain organisasi profesi dengan baik agar memiliki fondasi hukum yang jelas," ujar Yusril dalam Kongres Nasional PDGI Ke-28 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Yusril pun menyoroti pentingnya posisi organisasi profesi seperti PDGI dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ia menekankan bahwa organisasi profesi memiliki perbedaan mendasar dengan organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan, atau partai politik.

Disebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi profesi menuntut kompetensi dan keahlian tertentu yang bersifat spesifik dan tidak bisa diikuti oleh sembarang pihak.

Dengan demikian PDGI sebagai organisasi profesi, kata Menko, memainkan peran penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi.

"Sayangnya, sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur organisasi profesi. Ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah," ujarnya.

Dirinya menilai keberadaan regulasi yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan agar organisasi profesi dapat bekerja secara optimal, memiliki legitimasi hukum yang tegas, dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti tantangan global yang dihadapi organisasi profesi, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dia menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko yang harus diantisipasi.

Dikatakan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dapat mempercepat proses pelayanan kesehatan, namun juga bisa menggeser peran manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di sinilah organisasi profesi berperan penting dalam memastikan anggotanya terus mengembangkan kompetensi agar tidak tertinggal," kata Yusril menambahkan.

Ia berharap Kongres Nasional PDGI Ke-XXVIII dapat menghasilkan rumusan yang strategis dan konstruktif untuk penguatan PDGI ke depan serta PDGI bisa tetap solid, menjaga kekompakan dan persatuan, dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia.

'"Semoga kongres ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperkokoh eksistensi PDGI sebagai organisasi profesi yang unggul dan terpercaya," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut Yusril turut membuka Kongres dan meresmikan pameran alat kesehatan dan perawatan gigi.

Kongres Nasional PDGI Ke-28 mengusung tema Penguatan Peran dan Fungsi PDGI Bagi Anggota dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Kongres yang berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2025 tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan peran PDGI dalam mendampingi anggotanya, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kesehatan gigi di Indonesia terus meningkat dari sisi kualitas, jangkauan, dan akuntabilitas.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Ketua Umum PDGI Usman Sumantri.

Selain itu, ratusan peserta yang terdiri dari anggota PDGI dari berbagai wilayah Indonesia turut meramaikan kongres, yang menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan penguatan organisasi profesi dokter gigi di Indonesia tersebut.

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendukung inisiasi Rumah Sakit (RS) Islam Sultan Agung Semarang dalam menjalin kerja sama peningkatan layanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dia menuturkan fungsi Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas bersifat mendukung dan menjembatani. Apabila kerja sama tersebut menyangkut perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, maka ruangnya ada di Kemenko.

"Namun untuk pelaksanaan teknis tetap menjadi domain kementerian teknis terkait," ujar Menko Yusril dalam audiensi bersama jajaran RS Islam Sultan Agung Semarang di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasikan.

Ia memberi masukan bahwa kerja sama yang diinisiasi tersebut bisa dimulai dari wilayah Jawa Tengah sebagai pilot project atau proyek percontohan, misalnya bisa dimulai dari Lapas Nusakambangan, sebagai contoh awal sebelum kerja sama diperluas.

Yusril pun menginstruksikan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imipas untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara RS Islam Sultan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna merancang bentuk kerja sama yang konkret.

Adapun audiensi juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.

Dari pihak RS Islam Sultan Agung Semarang, hadir Direktur Utama dr. Agus Ujianto beserta jajaran. Dalam paparannya, dr. Agus menjelaskan maksud kunjungan tersebut adalah untuk membangun kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bertugas di lapas dan rumah tahanan (rutan).

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman," kata dr. Agus pada audiensi.

Manajer Litbang dan Diklat RS Islam Sultan Agung dr. Galih Pria Pambayun menambahkan bahwa RS Islam Sultan Agung siap menyediakan layanan telemedisin yang terintegrasi untuk mendata dan menangani isu kesehatan fisik maupun mental penghuni lapas.

"Dengan akreditasi A yang kami miliki, kami siap memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di lapas secara berkelanjutan," ucap Galih.

Deputi Ibnu menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaan teknis tetap berada di bawah kewenangan Ditjenpas.

"Setiap warga binaan tetap memiliki hak kesehatan yang sama seperti masyarakat umum. Karena itu, medical record sangat penting untuk diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan," ujar Ibnu.

Dirinya turut menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam implementasi kerja sama tersebut. Pihaknya pun ingin memastikan bahwa asas akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap proses yang akan dilaksanakan bersama.

Selain itu, Deputi Surya turut menyampaikan dukungannya. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 12 klinik pemasyarakatan yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan.

"Penguatan kerja sama ini akan semakin memperluas akses kesehatan yang layak bagi warga binaan," ungkap Surya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

BNN berharap LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kasus narkotika untuk mencegah intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperkuat sinergi dalam perlindungan saksi dan korban kasus narkotika melalui audiensi di Jakarta (15/5).

Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan salah satu isu krusial yang dibahas dalam audiensi, yakni tentang perlindungan saksi dan korban pada kasus narkotika, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika.

"BNN berharap LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kasus narkotika untuk mencegah intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan terhadap saksi dan korban oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan narkotika," ucap Komjen Pol. Marthinus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, saksi dan korban, akan lebih terbuka dalam memberikan informasi akurat dan menyeluruh, yang sangat krusial untuk keberhasilan proses hukum dan penindakan kasus narkotika.

Selain itu, Kepala BNN juga mengungkapkan harapannya agar program perlindungan dapat selaras dengan program rehabilitasi.

Untuk itu, dirinya menginstruksikan jajaran BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota untuk aktif menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan LPSK, sebagai tindak lanjut dari pertemuan.

"Dari kegiatan audiensi ini, BNN mengharapkan sinergisitas strategis dengan LPSK dapat menghasilkan berbagai langkah konkret dalam memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban serta mempercepat terwujudnya Indonesia Bersinar (bersih dari narkoba)," tuturnya.

Audiensi dilakukan Kepala BNN bersama dengan Ketua LPSK Achmadi. Audiensi yang dilakukan guna memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan narkotika tersebut juga diikuti oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dari seluruh wilayah Indonesia secara daring.

Sebelumnya, BNN memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun.

Oleh karena itu dalam rencana strategis periode 2025—2029, BNN berencana untuk melakukan penguatan sumber daya dan infrastruktur agar dapat lebih optimal dalam menangani permasalahan narkoba.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk merancang undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus mengenai organisasi profesi ke depannya.

UU tersebut, menurutnya, penting agar organisasi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki pegangan hukum dalam menjalankan perannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Tugas pemerintah pada masa ini adalah mendesain organisasi profesi dengan baik agar memiliki fondasi hukum yang jelas," ujar Yusril dalam Kongres Nasional PDGI Ke-28 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Yusril pun menyoroti pentingnya posisi organisasi profesi seperti PDGI dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ia menekankan bahwa organisasi profesi memiliki perbedaan mendasar dengan organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan, atau partai politik.

Disebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi profesi menuntut kompetensi dan keahlian tertentu yang bersifat spesifik dan tidak bisa diikuti oleh sembarang pihak.

Dengan demikian PDGI sebagai organisasi profesi, kata Menko, memainkan peran penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi.

"Sayangnya, sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur organisasi profesi. Ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah," ujarnya.

Dirinya menilai keberadaan regulasi yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan agar organisasi profesi dapat bekerja secara optimal, memiliki legitimasi hukum yang tegas, dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti tantangan global yang dihadapi organisasi profesi, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dia menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko yang harus diantisipasi.

Dikatakan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dapat mempercepat proses pelayanan kesehatan, namun juga bisa menggeser peran manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di sinilah organisasi profesi berperan penting dalam memastikan anggotanya terus mengembangkan kompetensi agar tidak tertinggal," kata Yusril menambahkan.

Ia berharap Kongres Nasional PDGI Ke-XXVIII dapat menghasilkan rumusan yang strategis dan konstruktif untuk penguatan PDGI ke depan serta PDGI bisa tetap solid, menjaga kekompakan dan persatuan, dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia.

'"Semoga kongres ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperkokoh eksistensi PDGI sebagai organisasi profesi yang unggul dan terpercaya," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut Yusril turut membuka Kongres dan meresmikan pameran alat kesehatan dan perawatan gigi.

Kongres Nasional PDGI Ke-28 mengusung tema Penguatan Peran dan Fungsi PDGI Bagi Anggota dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Kongres yang berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2025 tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan peran PDGI dalam mendampingi anggotanya, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kesehatan gigi di Indonesia terus meningkat dari sisi kualitas, jangkauan, dan akuntabilitas.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Ketua Umum PDGI Usman Sumantri.

Selain itu, ratusan peserta yang terdiri dari anggota PDGI dari berbagai wilayah Indonesia turut meramaikan kongres, yang menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan penguatan organisasi profesi dokter gigi di Indonesia tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di bidang penegakan hukum dan pengawasan.

Kerja sama itu dikukuhkan dalam pertemuan antara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi di kantor Kejaksaan Agung, Jumat.

"Kerja sama ini dalam konteks untuk memperkuat sinergi antara dua kementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan program-program pembangunan agar bisa dilakukan sebaik-baiknya, akuntabel dan juga memenuhi aspek perundang-undangan serta hukum," kata Munadi kepada awak media.

Munadi menjelaskan, kerja sama dengan Kejaksaan Agung di bidang pengawasan dan penegakan hukum sangatlah penting.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh program kerja dan kegiatan pembangunan kementerian dapat di jalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita ingin memastikan program-program ini sesuai dengan koridor hukum jadi nantinya kita berharap dengan kerja sama ini kita bisa melakukan pencegahan," jelas Munadi.

Di saat yang sama, Harli menyambut baik adanya kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kemendiktisaintek.

Harli memastikan pihaknya siap memantau setiap program-program pembangunan yang akan berlangsung maupun yang akan dilakukan.

"Tentu pendampingan yang akan kami berikan baik dari sisi pencegahannya terutama tentunya akan memberikan efek yang positif bagi berlangsungnya dunia pendidikan kita semakin baik," jelas dia.

Dengan adanya pengawasan tersebut, Harli berharap program-progam pendidikan yang dilakukan Kemendiktisaintek dapat berjalan dengan maksimal.

“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil.

“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,” ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. “Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya,” katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

“Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik,” ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

“Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa,” kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga orang meninggal dunia akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kerja sama ini dalam konteks untuk memperkuat sinergi antara dua kementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan program-program pembangunan agar bisa dilakukan sebaik-baiknya, akuntabel dan juga memenuhi aspek perundang-undangan serta hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di bidang penegakan hukum dan pengawasan.

Kerja sama itu dikukuhkan dalam pertemuan antara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek Khairul Munadi di kantor Kejaksaan Agung, Jumat.

"Kerja sama ini dalam konteks untuk memperkuat sinergi antara dua kementerian dalam upaya memastikan pelaksanaan program-program pembangunan agar bisa dilakukan sebaik-baiknya, akuntabel dan juga memenuhi aspek perundang-undangan serta hukum," kata Munadi kepada awak media.

Munadi menjelaskan, kerja sama dengan Kejaksaan Agung di bidang pengawasan dan penegakan hukum sangatlah penting.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh program kerja dan kegiatan pembangunan kementerian dapat di jalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kita ingin memastikan program-program ini sesuai dengan koridor hukum jadi nantinya kita berharap dengan kerja sama ini kita bisa melakukan pencegahan," jelas Munadi.

Di saat yang sama, Harli menyambut baik adanya kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Kemendiktisaintek.

Harli memastikan pihaknya siap memantau setiap program-program pembangunan yang akan berlangsung maupun yang akan dilakukan.

"Tentu pendampingan yang akan kami berikan baik dari sisi pencegahannya terutama tentunya akan memberikan efek yang positif bagi berlangsungnya dunia pendidikan kita semakin baik," jelas dia.

Dengan adanya pengawasan tersebut, Harli berharap program-progam pendidikan yang dilakukan Kemendiktisaintek dapat berjalan dengan maksimal.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Para WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA),"

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai mendeportasi delapan warga negara asing (WNA) asal China karena penyalahgunaan Visa on Arrival (VoA).

"Para WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA)," kata Kepala Kantor Imigrasi Banggai Yusva Aditya dalam keterangan tertulis di Palu, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa visa yang semestinya digunakan untuk kunjungan wisata justru disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banggai.

Ia mengatakan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ia menyampaikan bahwa proses pendeportasian dikawal langsung oleh tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) sejak pukul 05.00 WIB hingga selesai pada Selasa (13/5) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Yusfa menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta kedaulatan negara.

"Imigrasi bukan hanya tentang pelayanan dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengatakan tindakan ini juga sejalan dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tengah Arief Hazairin Satoto, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas ini.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan orang asing sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.

"Melalui langkah ini, Kanwil Ditjenim Sulteng berharap dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong sinkronisasi hukum lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa adaptasi dan sinkronisasi kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah lintas sektor, termasuk di lingkungan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan 20 K/L, termasuk di antaranya Kemdiktisaintek yang dilakukan pada Rabu (14/5).

"Apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum adalah langkah yang strategis di semua K/L termasuk Kemdiktisaintek sebagai representasi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan juga pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat diperlukan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut juga menekankan Kemdiktisaintek terus melakukan kolaborasi kebijakan yang adaptif di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk mengimplementasikan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya untuk mendukung visi Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan dan lainya," ujar Fauzan.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan kerja sama lintas kementerian menjadi hal yang sangat baik, dalam rangka mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri, sebab dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai K/L dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

"Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan," ucap Supratman.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025