Medan (ANTARA) - Gugatan permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi terkait sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka atas dugaan kepemilikan narkoba kembali digelar di ruang sidang Cakra IV, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (21/4).

Dalam sidang lanjutan itu, Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut yang mewakili Diresnarkoba Polda Sumut cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan selaku termohon menghadirkan ahli hukum pidana, Dr. Andi Hakim Lubis dari Universitas Medan Area.

Ahli menjelaskan bahwa sesuai KUHAP, penetapan status tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jika tidak terpenuhi, maka penetapan tersebut dinilai tidak sah.

Namun, pernyataan ini justru menimbulkan perdebatan ketika Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi, menyinggung kejanggalan dalam proses penyidikan.

Pihaknya mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang dilakukan yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut.

Dalam persidangan, ketika dimintai pendapat oleh kuasa hukum pemohon, Suhandri Umar Ali Tarigan, ahli Dr Andi enggan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Menanggapi itu, Hakim Cipto meminta agar ahli dapat menjawab pertanyaan dari pemohon berdasarkan pengetahuan ahli.

"Begini ya ahli. Jawab saja sesuai kapasitas sebagai ahli,” ujar Hakim Cipto.

“Baik, kalau ini sudah perintah hakim, akan saya jawab,” kata Andi di hadapan kuasa hukum pemohon dan tim Bidang Hukum Polda Sumut selaku termohon.

Dalam keterangannya, ahli menjelaskan bahwa dalam kasus tertangkap tangan, proses penetapan tersangka dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Apabila tertangkap tangan, tidak diperlukan surat perintah,” ujar Dr. Andi Hakim Lubis.

Namun, pernyataan ini mendapat tanggapan dari kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan dan menegaskan bahwa Sprindik dalam berkas perkara kliennya, yang menunjukkan bahwa penangkapan Rahmadi bukan merupakan kasus tertangkap tangan.

“Kalau memang tertangkap tangan, kenapa sampai tanggal 6 Maret 2025 baru dilakukan gelar perkara? Seharusnya, jika tertangkap tangan, siapapun boleh melakukan penangkapan tanpa perlu Sprindik,” tegas Suhandri.

Lebih lanjut, Suhandri mengungkapkan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 3 Maret 2025, nama Rahmadi sudah disebut sebagai tersangka.

Namun, surat penetapan tersangka baru dikeluarkan pada 6 Maret 2025 setelah dilakukan gelar perkara.

“Jadi klien kami disebut dua kali tersangka, yakni di tanggal 3 Maret dan 6 Maret. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penetapan tersangka?,” tanya dia kepada ahli.

Ditegaskan Suhandri Umar, bahwa SPDP diterbitkan tanggal 3 Maret 2025, penangkapan tanggal 3 Maret 2025, penetapan tersangka juga tanggal 3 Maret.

"Tapi gelar perkara baru dilakukan tanggal 6 Maret 2025. Apa dasarnya? Tanpa dua alat bukti sah, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap. Ini menyangkut hidup dan kebebasan orang, gak bisa main-main,” tegas Suhandri di ruang sidang.

Namun, saat diminta menjawab secara langsung, ahli tidak memberikan jawaban memadai.

"Saya tidak bisa menjawab. Soal pembuktian biarlah dibuktikan di pokok perkara nanti,” kilahnya.

Ahli juga menyatakan bahwa tidak mungkin ada penetapan tersangka jika gelar perkara belum dilakukan. Padahal dalam kasus ini, Rahmadi telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka sebelum gelar perkara digelar.

Setelah mendengarkan keterangan ahli, Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan, menunda persidangan dan dilanjutkan pada Selasa (22/4) besok dengan agenda kesimpulan dari kedua pihak.

"Sidang dilanjutkan besok dengan agenda kesimpulan,” kata Hakim Cipto.

Di luar persidangan, Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum pemohon, mengaku bahwa persidangan lanjutan praperadilan yang digelar hari ini berlangsung cukup alot.

“Memang persidangan hari ini agak sedikit alot, kita sempat bersitegang sedikit dengan ahli itu biasa, apalagi kalau sudah menyangkut pendapat hukum,” katanya.

Dia mengatakan ahli tadi menyatakan bahwa jika penangkapan dilakukan dalam kondisi tertangkap tangan, maka Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) tidak diperlukan.

"Tapi yang jadi masalah, dalam berkas perkara justru ada Sprindik-nya. Ini kontradiktif,” ujar dia.

Bahkan, lanjut dia, Kabid Humas Polda Sumut sebelumnya menyampaikan bahwa kliennya, Rahmadi ditangkap dari hasil pengembangan. Hal tersebut berbeda dengan klaim tertangkap tangan yang disampaikan di persidangan.

“Kalau memang ini murni tertangkap tangan, kenapa butuh Sprindik? Dan kalau memang tertangkap tangan, gelar perkara seharusnya tidak perlu dilakukan di tanggal 6. Tapi nyatanya, surat penetapan tersangka baru keluar setelah gelar perkara itu,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan keabsahan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 3 Maret 2025, di mana nama Rahmadi sudah dicantumkan sebagai tersangka, padahal penetapan resmi baru muncul tanggal 6 Maret setelah gelar perkara.

“Ini menimbulkan kerancuan. Kalau memang ditetapkan tersangka pada tanggal 3, berarti belum ada dua alat bukti yang sah sebagaimana syarat KUHAP. Ini yang kami tekankan ke ahli, tapi dia tidak bisa menjawab. Bahkan ketika kami tanya, dijawab bahwa hal itu nanti saja dibuktikan di pokok perkara,” sebutnya.

Ia juga menyayangkan ketidakhadiran penyidik yang seharusnya bisa memberikan kejelasan mengenai apakah benar penangkapan dilakukan secara tertangkap tangan, dan di mana barang bukti ditemukan.

“Kami ingin bertanya langsung soal itu, tapi mereka (penyidik) tidak hadir,” katanya.

Suhandri menegaskan, meskipun keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP, bukan berarti keterangan tersebut bersifat mutlak, namun hanya sebagai pembanding.

“Keterangan ahli itu bukan kebenaran mutlak. Dia hanya bagian dari lima alat bukti yang sah, selain saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan. Tapi sayangnya, ahli yang dihadirkan termohon justru tidak menjawab pertanyaan dasar dari kami. Ini berbeda dengan ahli kami yang menjawab semua pertanyaan dari termohon,” tegasnya.

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya prosedur formal sebagai dasar hukum penanganan kasus lintas negara sebelum memulangkan narapidana (napi) warga negara Inggris.

Saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey (17/4), ia menyebutkan setiap kebijakan pemindahan atau pemulangan narapidana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan kerangka hukum nasional serta perjanjian internasional yang berlaku.

“Dalam hal ini, kami tidak hanya bicara tentang hubungan antarnegara, tapi juga bagaimana menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, dirinya mengaku harus memastikan bahwa hak-hak para narapidana tetap terlindungi tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.

Yusril menuturkan bahwa pemerintah Indonesia menghargai dan terbuka untuk menindaklanjuti permohonan repatriasi atau pemulangan warga negara Inggris yang sedang menjalani masa pidana di Indonesia.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah membutuhkan dasar hukum yang kuat dalam bentuk surat permohonan resmi sebagai prasyarat untuk dapat menelaah lebih lanjut kasus per kasus, termasuk memperhatikan aspek kemanusiaan seperti kondisi kesehatan narapidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Dominic Jermey menyambut baik keterbukaan pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Inggris untuk menjaga hubungan bilateral yang saling menghormati berbagai prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami berterima kasih atas kesediaan pemerintah Indonesia untuk berdialog secara konstruktif. Ini adalah refleksi dari hubungan yang kuat dan penuh saling pengertian,” ungkap Jermey.

Pertemuan tersebut menjadi langkah diplomatik penting dalam mempererat hubungan kedua negara, khususnya dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.

Kegiatan itu juga membuka peluang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan Inggris, terutama di bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Salah satu bentuk kerja sama yang sedang dijajaki berupa Mutual Legal Assistance (MLA), yakni bantuan timbal balik dalam masalah hukum pidana. MLA menjadi instrumen penting dalam pemberantasan kejahatan lintas negara dan perlindungan hak-hak warga negara masing-masing.

Adapun pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus membangun komunikasi intensif dan menjajaki bentuk kerja sama konkret demi kepentingan bersama.

Turut hadir dalam pertemuan sejumlah pejabat tinggi dari kedua belah pihak. Dari Kemenko Kumham Imipas RI, hadir Sekretaris Menko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya, Deputi Bidang Koordinasi HAM Ibnu Chuldun, Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional Ahmad Kaffah, Sekretaris Deputi Koordinasi Hukum Sri Yuliani, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu.

Sementara dari pihak Kedutaan Inggris, hadir Sam Perkins selaku political counsellor dan Ramon Sevilla selaku political officer.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 pada tahun ini.

Agus saat ditemui usai pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan tersebut tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga pejabat pemasyarakatan.

"Kepada para pejabatnya sudah tegas kami sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada telepon genggam di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, risikonya adalah mereka akan dievaluasi," ujar Agus.

Sementara itu, terhadap warga binaan atau narapidana yang melanggar aturan, akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

"Artinya, proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya.

Menurut Agus, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegas dan konsisten terhadap peraturan yang ada.

"Kami tidak ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka," Menteri Imipas menegaskan.

Adapun tema besar Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 adalah Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Sebagai salah satu rangkaian dari hari bakti tersebut, Kementerian Imipas menggelar IPPA Fest 2025.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

IPPA Fest, imbuh dia, menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi.

Agus menyebut gelaran ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya mendukung Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan dan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Semua orang dari latar belakang apa pun berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

IPPA Fest menjadi medium promosi bagi karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan. IPPA Fest berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 pada tahun ini.

Agus saat ditemui usai pembukaan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Jakarta, Senin, mengemukakan bahwa evaluasi berkelanjutan tersebut tidak hanya kepada warga binaan, tetapi juga pejabat pemasyarakatan.

"Kepada para pejabatnya sudah tegas kami sampaikan aturan. Kalau masih ada peredaran narkoba, kalau masih ada telepon genggam di lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, risikonya adalah mereka akan dievaluasi," ujar Agus.

Sementara itu, terhadap warga binaan atau narapidana yang melanggar aturan, akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

"Artinya, proses evaluasi berkelanjutan tetap berjalan kepada mereka yang kedapatan masih masuk dalam peredaran narkoba, kami tidak ragu untuk memindahkan ke Nusakambangan," imbuhnya.

Menurut Agus, Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tegas dan konsisten terhadap peraturan yang ada.

"Kami tidak ragu untuk melakukan penindakan terhadap mereka," Menteri Imipas menegaskan.

Adapun tema besar Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 adalah Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat. Sebagai salah satu rangkaian dari hari bakti tersebut, Kementerian Imipas menggelar IPPA Fest 2025.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

IPPA Fest, imbuh dia, menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi.

Agus menyebut gelaran ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan bahwa IPPA Fest merupakan bagian dari upaya mendukung Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ia mengatakan bahwa pihaknya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan dan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Semua orang dari latar belakang apa pun berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.

IPPA Fest menjadi medium promosi bagi karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan. IPPA Fest berlangsung mulai 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memamerkan berbagai karya warga binaan pada Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, mulai 21 - 23 April 2025.

IPPA Fest 2025 yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 ini memamerkan berbagai karya dan kreativitas warga binaan, mulai dari pertunjukan seni, kuliner, kerajinan tangan, batik, hingga lukisan.

“Perhelatan ini mengusung tema Creation Beyond the Bars yang memberikan sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara,” ucap Menteri Imipas Agus Andrianto saat membuka IPPA Fest di Jakarta, Senin.

Menurut Agus, IPPA Fest tidak hanya perayaan semata, tetapi juga refleksi atas perjalanan panjang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna.

Agus menyebut gelaran IPPA Fest ini sebagai wadah pemulihan martabat warga binaan dan menunjukkan negara hadir untuk mengurangi kejahatan dengan bukan hanya pemenjaraan, melainkan juga pembangunan kapasitas pribadi

“Kita ingin warga binaan kembali menjadi manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat sesuai dengan Ascaita pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Menurut dia, IPPA Fest dapat menjadi medium promosi bagi karya-karya warga binaan, sehingga Agus pun mengajak berbagai pemangku kepentingan, utamanya pelaku usaha, untuk ikut serta mendayagunakan warga binaan di seluruh Indonesia.

“Yang pekerjaannya bisa dikerjakan di lembaga pemasyarakatan, mohon jadikanlah warga binaan yang ada di pemasyarakatan menjadi plasma-plasma dari industri-industri yang dibangun oleh teman-teman yang ada di luar,” ujar Menteri Imipas.

elalui gelaran ini, Kemenimipas berharap warga binaan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan bekal yang sudah terlatih sehingga meminimalisasi kejahatan berulang dan mengurangi residivis di lembaga pemasyarakatan.

Agus menuturkan sekitar 132 warga binaan dari berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia dilibatkan dalam IPPA Fest 2025. Ia pun memastikan pengamanan ketat diberlakukan terhadap warga binaan tersebut.

“Kita pasang gelang pengaman,” ucap Agus ditemui usai pembukaan acara tersebut.

Dalam acara pembukaan, Kemenimipas juga melelang berbagai kain batik dan lukisan buah karya warga binaan. Hasil lelang yang mencapai puluhan juta akan digunakan untuk pengembangan warga binaan pemasyarakatan ke depannya.

Pembukaan IPPA Fest 2025 turut dihadiri oleh Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat 15 WNI yang ditangkap di Amerika Serikat atas tuduhan pelanggaran imigrasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

“Berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 WNI yang terdampak, baik yang sudah ditahan dan ada pula yang sudah dideportasi,” ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai peluncuran SARI (Sahabat Artifisial Migran Indonesia), fitur chatbot untuk PMI, bersama UN Women di Jakarta, Senin.

Direktur Kemlu itu memastikan bahwa salah satu dari WNI yang diamankan di AS adalah Aditya Harsono Wicaksono (AH) yang tinggal di Marshall, Minnesota, diduga akibat keikutsertaan dalam aksi protes terkait kematian George Floyd yang memicu gerakan "Black Lives Matter" pada 2021.

Pria berusia 33 tahun tersebut ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Selain AH, satu dari 15 WNI lainnya yang diamankan tersebut diketahui telah dideportasi ke tanah air, ucap Judha.

Judha memastikan bahwa Kemlu RI telah berkomunikasi intensif dengan 6 Perwakilan RI di AS yang terdiri dari KBRI Washington DC serta KJRI di kota-kota San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston, dan New York untuk memitigasi kasus hukum dan imigrasi yang menimpa WNI.

“Termasuk KJRI Chicago yang menangani kasus tersebut juga sudah berhubungan dengan yang bersangkutan, dengan istrinya yang merupakan WN AS, dan pihak kuasa hukumnya,” kata pejabat Kemlu itu.

Kemlu RI juga telah berkoordinasi dengan otoritas setempat, seperti ICE dan Departemen Keamanan Nasional AS.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran WNI terhadap hak hukum mereka apabila ditangkap, Judha menyatakan bahwa Perwakilan RI setempat dan komunitas WNI di AS terus didorong untuk menyebarluaskan informasi terkait hal tersebut.

Hak-hak hukum tersebut antara lain hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara, kata Judha.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen terus memperkuat penegakan hukum sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembuangan sampah secara sembarangan atau di lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal.

Kepala Dinas LH Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyatakan hasil evaluasi menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat keterangan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir sehingga memicu praktik pembuangan sampah secara ilegal.

"Untuk itu kami menegaskan kepada seluruh pelaku usaha agar segera melengkapi dokumen surat keterangan pembuangan sampah guna mencegah praktik buang sampah ke lokasi ilegal," katanya di Cikarang, Senin.

Dia menyatakan Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Dinas LH Kabupaten Bekasi sejauh ini telah menutup sembilan titik TPS liar yang dikelola oknum dengan pola open dumping.

"Mereka ada juga yang membuka usaha di area sempadan sungai dan sejumlah wilayah rawan pencemaran lain," katanya.

Ia mengaku kerap menjumpai bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat usaha tanpa pengelolaan sampah yang baik.

"Banyak bangunan liar yang tidak memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu sehingga berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar, baik melalui pembuangan ke bantaran sungai maupun langsung ke badan air," ucapnya.

Pemerintah daerah pada akhir pekan lalu juga telah mengesahkan rancangan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah secara sistematis dan berbasis kepastian hukum sebagaimana regulasi pemerintah pusat.

Rancangan peraturan daerah ini mengacu ketentuan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

"Raperda telah disahkan tinggal menunggu perbup (peraturan bupati) sebagai implementasi atas langkah konkret menjamin pengelolaan sampah berlandaskan kepastian hukum," katanya.

Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan utama Kabupaten Bekasi seiring peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kawasan industri. Sehingga peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat tata kelola persampahan yang partisipatif, terpadu dan berkelanjutan.

Donny juga menyebutkan pihaknya terus menggencarkan upaya edukasi dan sosialisasi pilah sampah di tingkat rumah tangga. Penguatan program daur ulang melalui bank sampah dan tempat pengolahan sampah terpadu pun dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami mengajak seluruh stakeholder baik masyarakat, pelaku usaha maupun instansi pemerintahan daerah untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah secara menyeluruh," katanya.

Pihaknya mencatat sebanyak 144 ton sampah diangkut sepanjang tahun 2024 dari 18 aliran sungai melalui 31 operasi pengangkutan yang melibatkan enam wilayah unit pelaksana teknis daerah sebagai bagian dari komitmen menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran di kawasan perairan.

"Memasuki 2025, khususnya periode Februari hingga Maret, terjadi peningkatan signifikan pengangkutan sampah dengan jumlah kegiatan mencapai 26 titik dan total sampah liar yang diangkat sebanyak 130.000 kilogram, mencakup sampah darat maupun sungai," katanya.

Dinas LH Kabupaten Bekasi menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup melalui kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, komunitas lingkungan serta dukungan lintas sektor.

"Langkah-langkah preventif seperti sosialisasi pemilahan sampah, penguatan bank sampah serta penertiban TPS liar diharapkan mampu menekan volume sampah yang mencemari sungai dan lingkungan guna mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bersih, sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin penyelesaian Meikarta dituntaskan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan.

"Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," ujar Ara saat berdiskusi dengan konsumen Meikarta, di Jakarta, Senin.

Kementerian PKP juga siap menuntaskan pengaduan konsumen Meikarta. "Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya," kata Ara pula.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara diminta untuk menyelesaikan masalah Meikarta yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan. Namun demikian proses penyelesaiannya harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ara pun menyampaikan bahwa dirinya telah menghubungi James Riady untuk datang ke Kementerian PKP pada Rabu (23/4) mendatang guna menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk para konsumen Meikarta.

"Mohon doanya semoga kita bisa menyelesaikan masalah Meikarta ini dengan baik. Saya sudah bicara dengan Pak James Riady untuk menyelesaikan masalah Meikarta ini secepatnya," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan jajarannya siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta.

Menteri PKP pun langsung mengajak diskusi bersama sekitar 39 konsumen apartemen Meikarta guna mendapatkan informasi dan klarifikasi, di Jakarta, Senin.

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami. Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? Janjinya kapan apartemen mau diserahkan?" kata Ara.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017, dan ada juga yang masih mengangsur, serta ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Ara pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Musti ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," katanya pula.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu. Namun demikian hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Kami berterima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah menindaklanjuti dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah menjamin konsumen bisa dapat keadilan dan bisa direalisasi secepatnya, karena saya masih bayar angsuran Meikarta sampai sekarang," kata Trianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada indikasi "matahari kembar" dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

"Oh, enggak ada lah itu," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu "matahari kembar" dalam silaturahmi yang berlangsung pada hari Kamis (17/4) itu.

Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

Sespimmen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah dengan pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada hari Jumat (11/4).

Jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, kata Prasetyo, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

Juru Bicara Presiden RI ini juga menepis adanya kesan bahwa pertemuan tersebut berlawanan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini.

Menurut Prasetyo, semangat dari pertemuan itu adalah murni silaturahmi dan tidak perlu diasosiasikan dengan konflik politik.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya 'kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar ... jangan begitu," katanya.

Prasetyo memastikan bahwa jajaran pemerintahan saat ini tetap solid dan fokus bekerja di Kabinet Merah Putih.

"Solid ... solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Jokowi sebagai hal positif. Namun, dia mengingatkan agar tidak muncul kesan adanya "matahari kembar" setelah keduanya menyebut Jokowi sebagai bos.

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menjadikan momentum Hari Kartini untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menilai kasus yang dialami para mantan pemain sirkus perempuan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum.

“Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM,” kata Widya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum ini juga berkaca sebagai seorang perempuan dan ibu, ia sangat prihatin atas dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak sejak usia dini.

Widya mengaku tak bisa membayangkan jika anaknya sendiri mengalami hal serupa diambil saat masih balita, lalu dipaksa bekerja dan hidup dalam tekanan.

“Saya sebagai legislator perempuan di Komisi III DPR RI, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, saya berharap bahwa Hari Kartini tidak hanya dilihat sebagai momentum, melainkan sebagai nafas juang dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan.

“Agar para korban dapat dipulihkan hak-haknya, serta mendapat pemenuhan rasa keadilan,” pungkas Widya.

Adapun pada hari ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari untuk membahas kasus tersebut.

Pimpinan Komisi III DPR RI yang memimpin rapat meminta semua pihak menahan diri, harus duduk bersama sehingga ada solusi untuk kepentingan semua pihak. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025