Pacitan, Jatim (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan menggelar aksi damai di depan Mapolres Pacitan, Jawa Timur, Selasa, menyusul dugaan kasus rudapaksa (pemerkosaan) yang melibatkan oknum anggota polisi terhadap tahanan perempuan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan poster dan banner bertuliskan kecaman, serta menaburkan bunga di depan Mapolres sebagai bentuk kritik atas dugaan kekerasan seksual yang mencoreng institusi kepolisian.

Koordinator aksi, Yusuf Mukib menyatakan, pihaknya menuntut evaluasi total terhadap sistem perlindungan tahanan di lingkungan Polres Pacitan serta permintaan maaf secara terbuka dari pihak kepolisian kepada masyarakat.

“Menyikapi kelakuan bejat oknum polisi yang diduga melakukan rudapaksa, kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan perlindungan tahanan,” ujar Yusuf.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku, termasuk jika berasal dari internal institusi kepolisian.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut.

“Atas nama pribadi dan institusi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat,” kata Ayub.

Ia menambahkan, anggota yang diduga terlibat telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Timur, dan proses hukum tengah berjalan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengungkapkan perempuan harus berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, karena perempuan kerap dijadikan kelompok radikal sebagai sasaran radikalisasi.

Ia menyebutkan hal itu terbukti dari banyaknya kaum perempuan yang terlibat dalam berbagai kejadian teror di Indonesia, seperti bom keluarga di Surabaya, bom Katedral Makassar, bom Sibolga, bom panci Bekasi, penyerangan Mabes Polri, dan lain-lain.

“Kita perlu mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme, baik melalui pemahaman ideologi yang lebih moderat maupun dengan memperkuat nasionalisme,” ungkap Alissa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan masih menjadi tantangan besar bagi kaum perempuan untuk meningkatkan partisipasi di ruang publik, khususnya dalam penanggulangan terorisme.

Disebutkan bahwa tantangan besar dimaksud, yakni masih rentannya perempuan terpapar ideologi radikal terorisme yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, secara fisik dan fisiologis, perempuan memiliki peran sebagai ibu yang membesarkan anak.

Perempuan cenderung memiliki ikatan emosional yang kuat, sehingga mudah dieksploitasi oleh berbagai ideologi ekstrem yang menekankan loyalitas dan militansi.

"Ketika perempuan sudah yakin dengan ideologi ini, mereka bisa lebih militan dibandingkan laki-laki," katanya.

Kedua, Alissa menuturkan masih adanya budaya atau tradisi yang menganggap perempuan tidak mampu mengambil keputusan rasional, sehingga mudah dimanipulasi membuat pelabelan terhadap perempuan semakin buruk.

Dikatakan bahwa apabila perempuan diberikan ruang untuk berkembang, memimpin dan mengambil keputusan, maka mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang rasional serta bermanfaat untuk keluarga dan lingkungannya.

Misalnya, lanjut dia, sisi loyalitas dan naluri mengasuh perempuan dikembangkan dan diarahkan untuk hal yang positif seperti mencintai Pancasila, bela negara, dan wawasan kebangsaan, maka perempuan akan mudah menginternalisasi berbagai nilai tersebut ke dalam dirinya.

Bahkan jika terus dikembangkan, Alissa berpendapat perempuan bisa mengambil peran penting dalam hal pencegahan terhadap ideologi transnasional yang mengancam kedaulatan negara.

Oleh karena itu, Alissa menegaskan perlunya kembali membumikan semangat Kartini, sosok perempuan yang berjuang untuk emansipasi perempuan di Indonesia dalam hal pendidikan dan kehidupan sosial.

Ditekankan bahwa perempuan harus berdaya, terus mengasah diri, dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dalam membumikan semangat Kartini, kaum perempuan juga harus terus ditingkatkan imunitasnya dari penyebaran paham radikal terorisme.

Selama ini, ia tak menampik bahwa hambatan perempuan untuk berkembang muncul dari dalam diri sendiri. Banyak perempuan di Indonesia yang masih terbelenggu oleh tradisi yang menyebutkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan laki-laki lebih unggul dalam hal kepemimpinan.

"Akibatnya, keterampilan perempuan tidak terasah, sehingga mereka kesulitan untuk berkompetisi. Tantanganya adalah kesiapan mental dan psikis perempuan itu sendiri,” ujar Alissa.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintah memberikan fasilitas yang lebih nyata bagi perempuan, seperti mendorong pendidikan yang lebih tinggi untuk perempuan di desa dan melibatkan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang), mulai dari level desa hingga pemerintahan pusat.

“Pemerintah harus mendorong perempuan untuk lebih percaya diri dan terlibat dalam ruang publik,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Tim kuasa hukum dari Hana Nelsri Kaban (tergugat II), dan Hotman Tulus Sianipar (tergugat III), meminta agar majelis hakim yang diketuai
Efrata Happy Tarigan menolak gugatan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nomor perkara: 154/Pdt.G/2025/PN Mdn, yang diajukan Muhammad Ansori Lubis.

“Gugatan Muhammad Ansori Lubis terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cq Bank BNI KCP Aksara Kota Medan selaku tergugat I, dan kepada klien kita selaku tergugat II, III, atas pemblokiran nomor rekening Universitas Darma Agung diharapkan ditolak oleh hakim,” kata Eriksoni Purba didampingi Irmansyah selaku tim kuasa hukum tergugat II, II, di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/4).

Pihaknya mengatakan, alasan penolakan gugatan itu dikarenakan saat ini Muhammad Ansori Lubis sudah mundur dari jabatannya sebagai rektor dari perusahaan yang berdiri dibawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung.

“Kami tadi sampaikan kepada majelis hakim bahwa, saat ini kami sudah mendapatkan salinan SK pengunduran diri dari Muhammad Ansori Lubis sebagai Rektor Universitas Darma Agung,” jelas dia.

Sementara, lanjut dia, penggugat dalam perkara ini adalah Muhammad Ansori Lubis dalam kapasitasnya sebagai rektor.

“Itu yang kami pertanyakan tadi kepada hakim, bagaimana legal standingnya,” kata dia.

Sementara itu Irmansyah mengatakan, legal standing penggugat menjadi penting dalam gugatan tersebut. Sebab, hal ini berkaitan dengan kepentingan sang penggugat atas pokok gugatannya terkait perkara yang menyangkut konflik di Yayasan Perguruan Universitas Darma Agung itu.

“Kalau penggugatnya sudah mundur ya menurut kami gugatannya harus ditolak. Tapi itu pun tetap kami serahkan kepada keputusan hakim,” ujarnya.

Sebelumnya Hakim Ketua Efrata Happy Tarigan didamping Nazir dan Hendra Hutabarat masing-masing sebagai Hakim Anggota membuka persidangan di ruang Cakra VI, Pengadilan Negeri Medan.

Sidang perdana gugatan Muhammad Ansori Lubis terhadap PT Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Aksara Medan selaku tergugat I, Hana Nelsri Kaban tergugat II dan Hotman Tulus tergugat III ini mengagendakan pembacaan gugatan/permohonan.

Dalam persidangan itu, perihal pengunduran diri Muhammad Ansori Lubis selaku penggugat dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Darma Agung itu sendiri sempat dipertanyakan majelis hakim kepada pihak kuasa hukum tergugat.

Kuasa hukum tergugat dari Yayasan Perguruan Darma Agung yang diketuai Hana Nelsri Kaban dan Sekretaris Hotman Tulus Sianipar mengatakan akan memberikan penjelasan dalam eksepsi mereka.

Selanjutnya, Hakim Ketua Efrata Happy Tarigan menunda dan melanjutkan persidangan pekan depan.

“Sidang dilanjutkan pada Selasa (29/4), diharapkan para pihak baik penggugat maupun para tergugat hadir di persidangan,” jelas Hakim Efrata Tarigan.

Medan (ANTARA) - Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi (pemohon) meminta hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, membatalkan penetapan status tersangka kliennya atas kasus dugaan tindak pidana narkoba.

“Harapan kami dari kuasa hukum pemohon, hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, memberikan putusan agar membatalkan status tersangka kepada klien kami Rahmadi,” kata Suhandri Umar Tarigan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (22/4).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan dalam putusannya memulihkan harkat dan martabatnya kliennya.

“Permintaan kami selaku kuasa hukum sesuai dengan pembuktian dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang sudah kita jalani dari awal hingga akhir,” tegas dia.

Lebih lanjut, Suhandri Umar menegaskan di mana bukti tertulis dari pihak termohon yakni Diresnarkoba Polda Sumut Cq Penydik Kompol Dedy Kurniawan melalui tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut dianggap lemah.

“Bukti tertulis yang dimaksud, yakni baik itu dari SPDP, surat penangkapan tersangka, surat LP model A-nya, bahkan pihak termohon juga tidak bisa menghadirkan saksi-saksi atau penyidik atau petugas yang melakukan menangkap terhadap klien kita,” ujarnya.

Bahkan, tegas Suhandri Umar, di mana dari pihak termohon hanya bisa menghadirkan ahli. Namun, pihaknya menilai ahli hukum pidana yang dihadirkan tidak kooperatif ketika memberikan keterangan di persidangan.

“Ahli yang dihadirkan pihak termohon kita melihat secara gamblang bahwa ahli itu kita anggap kurang kooperatif, karena ketika kita selaku kuasa hukum pemohon bertanya, ahli dari termohon tidak mau menjawab,” tutur dia.

Namun, sambung dia, ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya dari Jakarta, yakni Prof Dr. Jamin Ginting menjawab semua pertanyaan yang diajukan pihak termohon yang diwakili tim Bidkum Polda Sumut.

“Selain itu, kita selaku pemohon juga dapat menghadirkan dua orang saksi ke persidangan,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, bukti surat tambahan yang diberikan pihak termohon hari ini adalah berita acara interogasi saksi-saksi yang melakukan penangkapan.

“Namun, bukti surat tambahan itu kami menilai sangat ganjal, di mana berita acara interogasi itu di tanggal 3 Maret 2025, sekitar pukul 23.30 WIB, sehingga menurut kami ketika klien kami ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB di Tanjungbalai, tidak mungkin sampai ke Polda Sumut pukul 23.30 WIB. Maka kami menganggap itu tidak benar,” tegas Suhandri Umar.

Kendati demikian, pihaknya masih memaklumi pihak termohon untuk memberikan satu bukti surat, meskipun rencana jadwal persidangan hari ini beragendakan kesimpulan atau konklusi.

“Dikarenakan termohon menambahkan satu bukti surat, sehingga kami menambahkan beberapa poin di konklusi untuk menangkis bukti surat tambahan yang diberikan termohon,” ucapnya.

Sebelumnya Hakim Tunggal Hosari Parsaoran Nababan membuka persidangan lanjutan gugatan permohonan praperadilan yang diajukan Rahmadi, dengan memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyerahkan satu bukti surat tambahan.

Setelah menerima satu bukti surat tambahan dari pihak termohon, Hakim Tunggal Cipto menskors persidangan selama satu jam, dan kembali melanjutkan persidangan dengan agenda kesimpulan baik dari pemohon dan termohon.

“Saya sudah menerima kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon, sidang ditunda dan dilanjutkan pada Rabu (23/4), dengan agenda putusan,” ujar Hakim Cipto Nababan.

Ambon (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hieriej menerima gelar adat "Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai” dari Raja Negeri Rutong, Raza Valdo Maspaitella.

Pengukuhan gelar adat kepada Wamenkum RI dilakukan di Baileo Somalopu Maririwai Negeri Rutong, di Ambon, Selasa.

“Ini suatu kebanggaan bagi saya hari ini dan tidak akan terlupakan dalam sejarah hidup, diberi gelar yang sangat istimewa oleh Raja Negeri Rutong Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai, yang berarti tokoh yang berwibawa dan pemberani, dalam menjaga hukum adat serta melindungi masyarakat di wilayah hukum adat,” katanya.

Ia mengatakan gelar adat ini menunjukkan seseorang yang memiliki kedudukan penting dalam hukum adat, dihormati karena kebijaksanaannya, serta bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai adat dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lopurisa Uritalai.

Hal Ini merupakan tanggung jawab besar dan suatu kehormatan yang luar biasa dari masyarakat Negeri Rutong.

“Gelar ini tentu adalah suatu amanah yang harus saya lakukan, khususnya untuk pembangunan masyarakat Negeri Rutong, tetapi lebih umumnya kepada pembangunan bangsa secara keseluruhan,” katanya.

Ia menyatakan gelar adat yang diberikan merupakan tanggung jawab yang besar untuk bersama-sama membangun Indonesia, yang berawal dari Negeri Rutong, negeri kecil yang sederhana tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa.

“Banyak penghargaan yang telah diterima Negeri Rutong dan menjadi kebanggaan bagi kita semua untuk tetap mempertahankan kerukunan dalam menunjukkan bahwa kita saling menghargai dan toleransi antarsesama,” katanya.

Raja Rutong Reza Valdo Maspaitella berharap dengan pemberian gelar adat itu Wamenkum dapat menindaklanjuti harapan masyarakat adat untuk mensinkronisasi hukum positif dan hukum adat, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik di Negeri Rutong maupun seluruh negeri adat di Maluku.

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri setempat melanjutkan kembali kerja sama dalam penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara tahun 2025.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Edy Aprianto di Mukomuko, Selasa, mengatakan pihaknya setiap tahun meminta pendampingan hukum penanganan perkara perdata dan tata usaha negara melalui penandatangan nota kesepahaman atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko.

"Untuk tahun ini kami melanjutkan kembali dan pihak Kejari sudah menyampaikan ke kami untuk bersama melanjutkan kembali kerja sama ini," katanya.

Menurut dia, manfaat yang diperoleh Dinas Perikanan Mukomuko selama menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pihaknya meminta pendapat dan masukan dari Kejari, apakah kegiatan yang ada di dinas dijalankan atau tidak.

"Kami minta legal opinion di dalam setiap kegiatan, baik yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun dana alokasi umum (DAU) yang ada di dinas ini," ujarnya.

Menurut dia, kalau dijalankan, apakah kegiatan ini tidak menyalahi aturan, karena kalau menyalahi aturan maka yang menjadi korban nantinya para pelaksana kegiatan di dinas ini.

Untuk itu, kata dia pula, pentingnya instansinya mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Mukomuko agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Dinas Perikanan Mukomuko tahun 2025 mendapat dana alokasi umum sekitar Rp1,3 miliar dan anggaran sebesar itu untuk pembelian sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk kelompok usaha bersama nelayan.

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK) yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas hukum yang mendukung fungsi, tugas dan wewenang LPS di sektor keuangan.

Fungsi, tugas dan wewenang LPS ini juga termasuk sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa kolaborasi strategis dengan para profesional hukum seperti HKHSK menjadi penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi LPS.

Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki para anggota HKHSK, diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi LPS dalam menjalankan mandat secara kredibel, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Oleh karenanya, LPS memandang perlu untuk melanjutkan kembali kerja sama yang telah kami mulai sejak 2019 silam dan telah berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Kelanjutan kerja sama ini kami lakukan dengan perluasan lingkup mengakomodir kebutuhan UU P2SK,” kata Ary.

Nantinya, kerja sama antara LPS dengan HKHSK meliputi berbagai aspek antara lain sosialisasi kebijakan dan program kerja, asistensi penanganan dan penyelesaian bank dan perusahaan asuransi, penelitian dan kajian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Kerja sama ini juga menunjukkan kepada publik bahwa kerja sama hukum dan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan nasional.

Adapun kerja sama kedua belah pihak tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada Selasa (22/4).

Ketua Umum HKHSK Kukuh Winandoko menjelaskan mengenai kesiapan HKSHK terkait kerja sama dengan LPS, terutama terkait dengan sudah diundangkannya UU P2SK pada tahun 2023.

“Kami sudah bertransformasi dari yang awalnya hanya berfokus di pasar modal, namun kini kami sudah masuk ke semua sektor keuangan,” kata Kukuh.

Ia menambahkan bahwa HKHSK sudah melakukan perubahan standar profesi serta menyiapkan kode etik yang baru, mengingat saat ini ini sudah mencakup seluruh sektor keuangan.

“Tentu saja dalam hal ini kami juga butuh masukan dari LPS untuk juga bisa saling bersinergi dalam membuat stabilitas di sektor keuangan,” tutup Kukuh.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mengelar diskusi bersama membahas isu keberlanjutan industri perkebunan sawit untuk mendorong pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di perkebunan sawit di daerah itu.

"Kegiatan ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia dalam industri sawit, sebagai respons atas tantangan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di daerah," kata Perwakilan ELSAM Adzkar Ahsinin, di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu fokus utama dalam Stranas BHAM yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

Dia mengatakan regulasi ini merupakan wujud upaya Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional, seperti Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), ke dalam kerangka hukum nasional.

"Selain perkebunan, dua sektor lain yang menjadi prioritas implementasi Stranas BHAM adalah pariwisata dan pertambangan. Namun dalam konteks Kalimantan Barat, isu perkebunan, khususnya sawit, menjadi sangat relevan karena skala pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Adzkar.

Menurut dia, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaan norma bisnis dan HAM di daerah masih menghadapi tantangan serius, di antaranya minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya pemahaman terhadap standar HAM, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap dampak negatif operasional bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam paparannya, Adzkar juga merujuk pandangan akademisi Akinwumi Ogunranti dan Amitav Acharya, yang menekankan pentingnya proses pelokalan dalam penerapan norma global.

Teori kongruensi Acharya menekankan bahwa norma-norma global cenderung lebih mudah diterima jika disesuaikan dengan budaya dan praktik lokal yang telah ada sebelumnya.

"Pelokalan bukan berarti kehilangan substansi norma global, melainkan menjadikannya relevan dan bisa diterima oleh komunitas lokal. Inilah yang sedang kami dorong dalam konteks industri sawit di Kalimantan Barat," katanya.

Menurut data USDA, Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia, menyumbang 59 persen atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Sementara luas lahan sawit di Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 16,8 juta hektar. Produksi yang tinggi ini berkontribusi pada perekonomian, namun juga menimbulkan berbagai dampak eksternal negatif.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2023 terjadi 108 konflik agraria di sektor perkebunan, 88 di antaranya berada di perkebunan sawit, yang berdampak pada lebih dari 7.700 orang dan mencakup lahan seluas 103 ribu hektar.

Selain konflik agraria, studi ELSAM dan Perkumpulan Gemawan tahun 2024 juga menyoroti dampak lingkungan dan pangan akibat ekspansi sawit. Di Kalimantan Barat, masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan lahan sebagai sumber pangan menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan dan ketahanan pangan.

"Hak atas pangan adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum HAM internasional maupun nasional. Industri harus memastikan aktivitasnya tidak melanggar hak tersebut," katanya.

Selama tiga tahun terakhir, ELSAM telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong pelaksanaan prinsip bisnis dan HAM di sektor sawit. Mulai dari pelatihan dan pendidikan HAM, pemantauan konflik, advokasi, hingga pewacanaan alternatif penyelesaian konflik melalui pendekatan multipihak seperti yang dianut dalam standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Di Kalimantan Barat, ELSAM bersama mitra lokal juga melaksanakan riset pangan alternatif, dokumentasi fotografi pertanian subsisten, peliputan jurnalistik dampak lingkungan, serta pemberdayaan petani kecil untuk mengadopsi praktik sawit berkelanjutan.

Dalam rangka mendiseminasikan hasil kerja tersebut, ELSAM menggelar diskusi publik “Pangan Alternatif dalam Hegemoni Sawit”, talkshow “Memotret di Kebun Sawit: Strategi Pemantauan HAM di Kalbar”, serta peluncuran buku Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan.

"Lewat pendekatan multi-wacana dan pelibatan komunitas, kami ingin membangun kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya soal profit, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan," kata Adzkar.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) terus mendorong implementasi pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu secara inklusif.

"Mengingat belum semua pencari keadilan/masyarakat tidak mampu mendapatkan layanan bantuan hukum, maka kami berharap seluruh OBH terakreditasi di Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," kata Kepala Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dihubungi, Senin.

Dalam upaya mengoptimalkan hal tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir telah bekerja sama dengan 13 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pekan sebelumnya.

Kerja sama tersebut, kata Budi merupakan bagian dari implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang miskin merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Bahkan, pada pekan sebelumnya, Kakanwil telah menjalin kerja sama yang dihadiri 13 OBH, serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi, Kadiv Yankum, Chusni Thamrin, dan jajaran.

Kadiv P3H, Zulfahmi dalam laporannya meminta peran aktif OBH dalam meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan, dan masukan masyarakat melalui survei yang digelar. Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengakses bantuan hukum gratis yang difasilitasi Kanwil Kemenkum Malut, dan OBH terakreditasi.

Adapun sebaran Organisasi Bantuan Hukum di Malut 2025 Di Kota Ternate, terdapat tujuh OBH, yaitu Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Malut, Yayasan Bantuan Hukum Trust Malut, Yayasan Bantuan Hukum Kapita Malut, Yayasan Bantuan Hukum Juvis Malut, Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen, Yayasan Yustisia Malut, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Malut.

Di Kota Tidore Kepulauan terdapat Posbakumadin Kota Tidore. Di Halmahera Utara terdapat dua OBH yaitu Posbakumadin Cabang Halut, dan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Halmahera Utara.

Sementara di Halmahera Barat, terdapat Yayasan Yustisia Cabang Halbar. Halmahera Selatan terdapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara Cabang Halmahera Selatan, dan di Kepulauan Sula terdapat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima.