Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) membahas secara detail upaya dan sistem pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan tujuan kedatangannya ke Papua Barat Daya adalah untuk memastikan proses penanganan pengungsi di Maybrat kembali ke kampung mereka berjalan maksimal.

"Saya sudah banyak mendengar informasi detail tentang penanganan pengembalian pengungsi, saya kira sudah cukup jelas penanganannya," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Kehadiran Kementerian HAM ini, katanya, untuk mendengar dan melihat secara langsung kondisi terkini penanganan pengembalian pengungsi di Maybrat.

"Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik," ucapnya.

Hanya saja, kata dia, sejumlah kendala yang menjadi penghambat proses pemulangan pengungsi di beberapa kampung hingga saat ini masih belum berjalan.

Kendala itu akan menjadi catatan penting baginya untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait guna mendukung proses penanganan pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

"Kendala mengenai akses jalan yang belum memadai, itu nanti jadi perhatian kami untuk disampaikan kepada kementerian terkait," ujarnya.

Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Salossa mengatakan rapat bersama Kementerian HAM ini bagian penting untuk bersinergi dalam menangani persoalan yang menjadi kendala pemulangan pengungsi di Kabupaten Maybrat.

"Kendatipun demikian, kami sudah berupaya sejak 2021 untuk memulangkan pengungsi kembali ke kampung halamannya," ucapnya.

Dia menyebutkan dari sekitar 6.000 orang pengungsi di lima distrik yakni Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan, sebanyak 1.400 pengungsi dari 172 kepala keluarga sudah balik ke Distrik Aifat Selatan.

"Aktivitas masyarakat, layanan kesehatan dan pendidikan sudah berjalan seperti biasa," bebernya.

Kemudian, pemerintah setempat pun tengah berupaya melakukan pemulangan terhadap pengungsi ke Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur.

Sementara yang belum sama sekali adalah Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan. Kendalanya adalah akses jalan yang belum tersambung sehingga menjadi masalah utama dalam proses pemulangan para pengungsi.

"Jalan dari Susumuk Kabupaten Maybrat tembus ke Kabupaten Bintuni adalah ruas jalan trans nasional. Ruas jalan ini belum dibangun secara baik sehingga kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah pusat," harapnya.

Pembangunan jalan itu, kata dia, juga menyangkut pelayanan kemanusiaan dari pemerintah daerah terhadap empat distrik pedalaman yakni Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur Selatan.

"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan akses jalan ini guna mendukung pelayanan dan juga pemulangan pengungsi," harapnya.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat telah berupaya untuk melakukan upaya pemulangan pengungsi ke empat distrik itu. Upaya ini untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Maybrat yang menginginkan wilayah itu aman, sehingga pelayanan dasar masyarakat di 24 distrik dan 259 kampung dan satu lurah bisa berjalan optimal.

Dia mengakui bahwa terkait data pengungsi, pemerintah daerah masih belum menentukan data pasti tentang pengungsi di lima distrik itu, karena pengungsi yang sudah kembali ke kampung halaman, keluar lagi dari kampung dan tersebar di beberapa wilayah seperti Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

"Karena mereka ikut bersama anaknya di wilayah itu untuk bersekolah, sehingga sulit bagi kita menentukan data yang pasti," ucapnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Subang (ANTARA) - Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu menyampaikan komitmennya untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk bagi anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman.

"Kami komitmen dalam menegakkan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran," kata Kapolres, di Kabupaten Subang, Jabar, Rabu.

Ia mengatakan, penanganan terhadap anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman hingga kini masih terus dilaksanakan. Bahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut.

"Pemeriksaan sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Propam. Untuk perkembangannya akan kami sampaikan secara terbuka," katanya.

Secara pribadi dan institusi Polri, Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya. Selanjutnya, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, sebelumnya dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial merekam seorang anggota polisi dari Polres Subang melontarkan penghinaan terhadap seniman dalam panggung sebuah acara.

"Orang seni, orang seni itu murahan, bener enggak? Orang seni itu enggak ada yang bakal kaya. Sengsara orang seni itu. Oleh karena itu ayo joget, percuma enggak ada joget mahal-mahal. Yang penting tertib aman dan terkendali," ungkap polisi itu di atas panggung dalam sebuah acara sebagaimana terekam dalam video yang beredar.

Polisi itu dikabarkan bernama Hendra Gunawan, berpangkat Aiptu. Ia menyampaikan kata-kata itu saat kondisi mabuk dalam sebuah acara di Desa Jambelaer, Kecamatan Dawuan, Subang, pada Sabtu (19/4).

Setelah sempat ramai di media sosial, Aiptu Hendra yang menjabat Bhabinkamtibmas di Polsek Kalijati itu menyampaikan permohonan maaf yang kemudian diunggah melalui akun resmi media sosial Polres Subang.

"Saya meminta maaf kepada masyarakat berikut pelaku seni khususnya Kabupaten Subang dan se Indonesia yang telah tersakiti sama saya atas tutur kata yang kurang menyenangkan. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar besarnya dari hati sanubari saya. Saya mohon dibukakan permintaan maaf untuk saya," kata Aiptu Hendra. (KR-MAK)

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Sabang guna memperkuat pengawasan warga negara asing (WNA) di wilayah setempat pada Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulastono, dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu, mengatakan gelaran rapat kali ini mengangkat tema “Sinergitas dan Kolaborasi Anggota Tim PORA dalam rangka memperkuat Pengawasan Orang Asing” dengan harapan semakin mempererat hubungan antaranggota tim.

“Melalui rakor ini, saya berharap tercipta sinergi dan kolaborasi antar instansi agar seluruh anggota Tim PORA Kota Sabang dapat bersama-sama mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Sabang sehingga tidak terdapat orang asing yang melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah,” katanya.

Dalam rapat ini, Novianto menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan salah satu pilar utama dalam menjagakeamanan, ketertiban dan kedaulatan negara kita.

Karena itu, dia mengharapkan Tim PORA Sabang dapat menjalankan peran dengan sebaik-baiknya guna menjaga keamanan masyarakat.

“Kita harus memastikan setiap orang asing yang melakukan kegiatan di Kota Sabang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial,” katanya.

Rakor Timpora ini sendiri diisi dengan pemaparan materi tentang Pengawasan dan Potensi Kerawanan yang disebabkan oleh orang asing, khususnya di wilayah Kota Sabang yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Agus Sofani.

Dalam paparan materinya, Agus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim PORA dan menyampaikan bahwa gelaran rapat ini akan dilaksanakan secara rutin ke depannya.

“Kami mengucapkan rasa terima kepada seluruh anggota Tim PORA Kota Sabang yang telah hadir dan ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan demi mengamankan wilayah Kota Sabang dari WNA yang bermasalah,” katanya.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan operasi gabungan bersama anggota Tim PORA Sabang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh dengan mendatangi salah satu toko selam (dive shop) dan penginapan yang berada di Kawasan Pantai Gapang, Gampong Iboih, Kota Sabang.

Subang (ANTARA) - Kapolres Subang AKBP Ariek Indra Sentanu menyampaikan komitmennya untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk bagi anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman.

"Kami komitmen dalam menegakkan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran," kata Kapolres, di Kabupaten Subang, Jabar, Rabu.

Ia mengatakan, penanganan terhadap anggotanya yang melontarkan penghinaan terhadap seniman hingga kini masih terus dilaksanakan. Bahkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut.

"Pemeriksaan sedang kami laksanakan, termasuk pemeriksaan tes urine dan proses etik oleh Propam. Untuk perkembangannya akan kami sampaikan secara terbuka," katanya.

Secara pribadi dan institusi Polri, Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya. Selanjutnya, proses hukum masih berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, sebelumnya dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial merekam seorang anggota polisi dari Polres Subang melontarkan penghinaan terhadap seniman dalam panggung sebuah acara.

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran RUU KUHAP adalah sebuah langkah besar yang dinantikan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses penegakan hukum.

RUU KUHAP ini mengatur secara lebih rinci hak-hak tersangka dan terdakwa dalam kerangka criminal justice system dengan tetap mempertahankan kewenangan politik dan jaksa sebagaimana juga diatur dalam KUHAP 1981.

KUHAP sejatinya menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana. Sangat fundamental bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. KUHAP 2025 akan lebih memberi jaminan keadilan bagi setiap pihak dalam proses criminal justice system.

KUHAP 2025 bersama KUHP nasional ini menjadi satu rangkaian pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana. KUHAP 2025 menjadi legacy bagi Pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR RI 2024-2029, terutama Komisi III DPR RI.

KUHAP baru ini nantinya menjadi pilar penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan kebenaran materiel dan formal dalam rangka pencapaian keadilan dalam criminal justice system. KUHAP baru ini diharapkan akan melahirkan prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). KUHAP adalah hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiel.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Penyusunan draf dan naskah akademik diharapkan segera selesai dan KUHAP baru nanti dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026.

RUU KUHAP ini dinilai telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban.

Konsep ini sejalan dengan spirit konstitusi sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, karena bersandarkan pada hukum (rechstaats) bukan bersandarkan semata pada kekuasaan (machstaats).

Warna lain dari KUHAP 2025 nantinya adalah pengaturan tentang mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang diatur secara detail dalam satu bab khusus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak sekadar berorientasi penjatuhan hukuman semata, tetapi bagaimana memulihkan hak korban tindak pidana.

Dalam RUU KUHAP, restorative justice akan dikedepankan selama proses hukum. Jadi mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan bisa di-restorative justice-kan. Intinya, dengan restorative justice penyelesaian perkara dilakukan dengan orientasi pemulihan kerugian korban. Bukan semata-mata menghukum si pelaku dengan melibatkan korban dan pelaku.

Penguatan Peran Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981 merupakan tonggak lahirnya reformasi hukum acara dalam peradilan pidana.

Pada perkembangannya, KUHAP bagi beberapa pihak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Berbagai kejadian dalam rangka penegakan hukum telah membuktikan KUHAP memiliki banyak kelemahan yang berakibat fatal.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat peraturan yang cukup rinci tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak atas pendampingan penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas peradilan yang adil, hal yang sama tidak ditemukan dalam peraturan hak saksi.

Keberadaan Saksi dalam konteks hak perlindungannya tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerima perlindungan yang memadai, baik fisik, psikologis, maupun hukum seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana posisi saksi yang menghadapi ancaman, tekanan, atau intimidasi sering diabaikan. Akibatnya, saksi enggan bersaksi atau tidak dapat berbicara dengan jujur dan bebas, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas persidangan itu sendiri.

Meskipun tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum, dalam praktiknya sangat bergantung kepada kebijakan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum.

Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seseorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum.

Penyidik terkadang lupa bahwa seorang saksi mempunyai hak keperdataan. Suatu pemberian kuasa dari seorang subjek hukum kepada penasihat hukum adalah suatu perjanjian perdata, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat menyiksa emosi saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama, pelaku penyerta atau uitlokker.

Menyadari pentingnya pengaturan yang memungkinkan saksi untuk menerima bantuan hukum, mendapat pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan perkara pidana merupakan aspek penting dalam upaya memastikan keadilan dan kesetaraan hak bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dalam sistem peradilan.

Dalam situasi ini, penting untuk mempertimbangkan pentingnya dan perlunya peraturan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah dibahas oleh para ahli hukum dan filsuf. Perspektif mereka memberikan wawasan berharga tentang cara terbaik untuk mewujudkan keadilan dalam implementasi dan pembentukan norma hukum berkaitan mengenai nilai-nilai hak-hak saksi pada khususnya.

KUHAP baru ini akan memperkuat peran advokat. Advokat nantinya dapat mendampingi saksi dan korban dari sebelumnya hanya mendampingi tersangka.

Jika di KUHAP 1981 advokat hanya bisa mendengar dan melihat pemeriksaan, maka KUHAP baru mengatur advokat bisa melakukan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap klien yang didampingi. Pada KUHAP baru ini nantinya tugas advokat tidak lagi terbatas hanya mencatat dan mendengarkan saat pemeriksaan.

KUHAP didisain untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, karena kamera pengawas bakal ditempatkan dalam setiap pemeriksaan. KUHAP baru mencegah semaksimal mungkin terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam pemeriksaan.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memberikan kesaksian atau informasi penting dalam perkara hukum tidak menjadi korban ancaman, intimidasi atau perlakuan sewenang-wenang yang dapat menghambat proses pemeriksaan peradilan.

Dalam konteks hukum, perlindungan saksi tidak hanya memastikan keselamatan fisik dan psikologis saksi, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan lancar dan keadilan tercapai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Dengan memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa rasa takut, sistem hukum tidak hanya menghormati hak asasi manusia, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas proses peradilan.

Pada praktik penegakan hukum sering kali khususnya pemeriksaan perkara pidana diwarnai dengan hal-hal yang bertentang dengan prinsip negara hukum rechtsstaat berdasarkan equaly before the law. Misalnya tidak segan-segan melakukan perbuatan yang tercela seperti adanya intimidasi dan penganiayaan terhadap saksi atau tersangka untuk mengejar pengakuan pada proses pemeriksaan.

Selain itu juga dari pihak-pihak yang sedang menghadapi proses hukum terdapat pengabaian hak-haknya meliputi perlindungan harkat dan martabat sebagai individu yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan berdasarkan konsep negara hukum.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” (vide Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28 ayat I ayat (5) UUD 1945).

Karakteristik negara hukum yang demokratis menjelma kehidupan bernegara yang memiliki komitmen terhadap tampilnya hukum sebagai pemegang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Konsekuensi dari “spirit dari rechstaats itu” adalah bahwa tindakan pemerintah selalu harus berdasarkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara termasuk hak-hak dalam proses hukum.

Keseimbangan peran penegak hukum

Sebagai catatan akhir bahwa RUU KUHAP ini juga tetap menjaga kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses peradilan hukum pidana. KUHAP baru ini dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antarsubsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bahwa fungsi aparat penegak hukum (APH) tak akan berubah. Secara garis besar KUHAP baru tidak mengubah kewenangan, tugas pokok, dan fungsi institusi aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses acara pidana.

Menuntaskan pembahasan KUHAP yang merupakan lex generalis agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

Setelah selesai RUU KUHAP ini, maka langkah berikutnya membahas lex spesialis lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI bahwa tetap dipertahankan diferensiasi fungsional yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Pemisahan fungsional ini untuk bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu Lembaga sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007.

*) Prof Dr Andi M Asrun SH MH adalah Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi UNPAK

Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber daya manusia (BPSDM) Hukum melakukan penilaian kompetensi 50 Aparat Sipil Negara (ASN) Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, guna memetakan potensi dan kesesuaian PNS di Kemenkum daerah itu.

"Penilaian kompetensi PNS secara daring ini untuk meningkatkan profesionalitas," kata Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani dalam keterangan pers yang diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan penilaian kompetensi bagi 50 PNS Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Pengembangan talenta dan karier ASN harus berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang menjadi inti dari misi BPSDM Hukum," katanya.

Ia menyatakan BPSDM Hukum telah terakreditasi “A” dari BKN sebagai lembaga penyelenggara assessment center. Untuk menjaga predikat tersebut, Pusat Penilaian Kompetensi terus meningkatkan profesionalitas dengan menjunjung prinsip independensi, validitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan asesmen.

"Hasil penilaian ini akan digunakan dalam pembinaan kepegawaian, termasuk untuk promosi jabatan, pengembangan karier, dan manajemen talenta. Jadi setiap peserta juga akan mendapatkan feedback sebagai bahan pengembangan diri,” katanya.

Kepala Penilaian Kompetensi Eva Gantini mengatakan kegiatan penilaian yang berlangsung secara daring selama dua hari dan penilaian akan mencakup uji potensi dan kompetensi yang dirancang guna menjamin kualitas hasil penilaian secara maksimal.

"Kami berharap para peserta dapat memperoleh gambaran objektif atas kompetensinya masing-masing, selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan diri, pengisian jabatan, serta pembinaan karier secara berkelanjutan," katanya.

Plt Kakanwil Kemenkum Kepulauan Babel Harun Sulianto mengucapkan terima kasih atas dipilihkan Kanwil Kemenkum Babel sebagai salah satu tempat penilaian kompetensi.

"Kami berharap kompetensi PNS ini dapat terpetakan, sehingga dapat diketahui kebutuhan pengembangan diri dalam rangka manajemen karir PNS," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia dalam rangka mensukseskan ibadah haji 2025.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka mensukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan untuk mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia, dan di negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji yang datang dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mensukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua pihak, terutama oleh Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program tersebut.

Saat ini terdapat tiga embarkasi yang menerima layanan fast track yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu embarkasi di Jakarta, Surabaya, dan Solo.

Lebih lanjut, Almirba mengatakan bahwa kunjungannya tersebut juga untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri Agama RI Nasaruddin Umar tentang layanan fast track di Indonesia sejauh ini dan ingin mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dari layanan tersebut.

"Jadi, pada siang hari ini, kami ingin mendengarkan langsung paparan dari Yang Mulia Bapak Menteri Agama berkaitan dengan inisiatif fast track Makkah Route yang tentu merefleksikan kerja sama yang terjadi sudah lama ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengatakan bahwa salah satu target dalam layanan haji tahun ini adalah merapikan seluruh persoalan yang terkait dalam penanganan jamaah haji sehingga tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi.

"Kami akan merapikan seluruh jamaah haji Indonesia dan mudah-mudahan nanti dengan begitu kami tidak merepotkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurus persoalan yang muncul di dalam jamaah haji kami," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Imigrasi Saudi pantau layanan "fast track" untuk jamaah haji Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat-serikat pekerja dengan tema "Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan."

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," kata Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya, Jakarta, Selasa.

Menurut Dekananto, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri pada Januari 2025 lalu.

"FGD ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis," katanya.

Dekananto juga berharap ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kepolisian ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, kata dia.

"Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolres akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini baru awal, diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal agar persoalan-persoalan terkait hubungan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat.

Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya, turut diundang juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat-serikat pekerja dengan tema "Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan" di Jakarta, Selasa (22/4).

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," kata Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dekananto Eko Purwono saat ditemui di Balai Pertemuan Metro Jaya.

Menurut Dekananto, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri pada Januari 2025 lalu.

"FGD ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis," katanya.

Dekananto juga berharap ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kepolisian ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif, kata dia.

"Rencananya, kegiatan serupa akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolres akan berkolaborasi dengan serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa kegiatan ini baru awal, diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal agar persoalan-persoalan terkait hubungan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat.

Acara FGD tersebut juga dihadiri oleh para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya, turut diundang juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025