Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal d

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia RI melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Papua Barat Daya untuk mendengar secara detail implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus memastikan program itu berjalan optimal di provinsi ke-38 itu.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan kedatangannya ke Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG ini berjalan tanpa adanya keraguan di setiap daerah khususnya di wilayah ini.

Karena adanya informasi yang tersampaikan kepada Kementerian HAM mengenai program ini tentang keraguan dari beberapa titik daerah di Papua, sehingga pihaknya turun untuk menggali informasi dan memastikan keraguan itu tidak terjadi di Papua Barat Daya.

"Tetapi saya berterima kasih dan memberikan penghargaan ternyata di beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat Daya sudah menjalankan Program MBG ini," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu.

Dalam pertemuan itu, katanya, sudah banyak hal disampaikan pemerintah daerah baik menyangkut implementasi Program MBG dan juga kendala yang ada, tentunya akan menjadi catatan penting untuk nantinya disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN)

"Seperti menyangkut perwakilan BGN di Papua Barat Daya guna mempermudah koordinasi, dan juga kendala soal pengadaan tanah pembangunan dapur sehat yang berhubungan dengan hak ulayat, akan menjadi perhatian kami untuk disampaikan kepada BGN," bebernya.

Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal di Papua Barat Daya.

"Yang menjadi konsentrasi utama kami adalah memastikan setiap daerah tidak merasa ragu terhadap Program MBG ini," ujarnya.

Dia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Papua Barat Daya yang telah menjalankan program strategis itu. Itu artinya keraguan terhadap Program MBG di Papua Barat Daya benar-benar tidak ada sama sekali.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan implementasi Program MBG ini baru berjalan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Sekatan. Sementara tiga Kabupaten lain Kabupaten Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw masih dalam program menuju penerapan program itu.

"Kabupaten lain masih proses pembangunan dapur sehat," katanya.

Dia pun mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun tengah menunggu petunjuk teknis terkait dengan kewenangan dan kebijakan anggaran penerapan program strategis itu.

"Kita masih menunggu, namun yang pastinya di beberapa daerah di provinsi ini sudah jalankan program itu," ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan menangani warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV yang mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran.

"Kami bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan pihaknya mendapati laporan dari manajemen Apartemen Kalibata City terkait adanya WNA yang membuat keributan pada Senin (21/4).

Maka itu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan.

"Kami meminta pertanggungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya dan WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku," ujarnya.

Kemudian, Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan berkoordinasi dengan pihak yang berwajib melakukan pengamanan di area Kalibata City dan sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif, efisien, humanis dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

Diharapkan hal ini mampu menciptakan rasa aman untuk masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar lingkungan nya, laporan tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (Sarang Asing)/APOA atau melalui media sosial Kanim Jaksel.

Berdasarkan keterangan yang diterima, WNA itu tidak memiliki masalah izin tinggal. Namun tercatat seharusnya, dia tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di Jakarta Selatan (Jaksel).

Viral di media sosial X yang memperlihatkan kamera seorang WNA pada sebuah supermarket dengan barang di sekelilingnya berantakan. Tak hanya itu, dia juga melumuri badannya dengan minyak goreng.

Pria itu tak terlihat mengenakan pakaian atasan dengan hanya memakai celana pendek. Pergerakannya diawasi oleh sejumlah petugas keamanan serta warga.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menyebutkan pemicu seorang warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga karena masalah keluarga.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kami mendapatkan informasi pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 26 April. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri acara pemakaman di Vatikan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Prasetyo melanjutkan keberangkatan utusan-utusan Presiden itu masih dikoordinasikan, kemungkinan empat utusan itu berangkat Kamis (24/4), atau selambat-lambatnya Jumat (25/4).

“Keberangkatan sedang diatur, bisa jadi akan berangkat besok atau hari Kamis, atau selambat-lambatnya Jumat,” kata Prasetyo.

Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024. Dalam kunjungannya itu, mendiang Sri Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengunjungi Masjid Istiqlal, bertemu dengan Jokowi yang semasa itu masih menjabat Presiden di Istana Merdeka, dan berdialog dengan para yesuit di Jakarta.

Di Istana Merdeka, mendiang Paus Fransiskus juga bertemu dengan Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Sementara itu, Ignatius Jonan, mantan menteri perhubungan, saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta juga mengemban tugas penting, yaitu sebagai Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia. Jonan saat itu menyambut kedatangan mendiang Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa.

“Pemerintah Indonesia sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kami mendapatkan informasi pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 26 April. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri acara pemakaman di Vatikan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Prasetyo melanjutkan keberangkatan utusan-utusan Presiden itu masih dikoordinasikan, kemungkinan empat utusan itu berangkat Kamis (24/4), atau selambat-lambatnya Jumat (25/4).

“Keberangkatan sedang diatur, bisa jadi akan berangkat besok atau hari Kamis, atau selambat-lambatnya Jumat,” kata Prasetyo.

Tokoh-tokoh yang diutus Prabowo pernah bertemu langsung dengan Sri Paus Fransiskus saat kunjungannya di Jakarta pada September 2024. Dalam kunjungannya itu, mendiang Sri Paus Fransiskus memimpin misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mengunjungi Masjid Istiqlal, bertemu dengan Jokowi yang semasa itu masih menjabat Presiden di Istana Merdeka, dan berdialog dengan para yesuit di Jakarta.

Di Istana Merdeka, mendiang Paus Fransiskus juga bertemu dengan Prabowo, yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan.

Sementara itu, Ignatius Jonan, mantan menteri perhubungan, saat kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta juga mengemban tugas penting, yaitu sebagai Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia. Jonan saat itu menyambut kedatangan mendiang Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, diantaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BNPT lantik pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono meminta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia menampung informasi mengenai potensi tindak pidana terorisme dari masyarakat.

Pasalnya, kata dia, saat ini penangkapan terhadap pelaku terorisme bisa dilakukan sedari adanya potensi tindak pidana, salah satunya berupa kepemilikan bahan untuk perakitan bom.

"Kalau dahulu, bomnya sudah jadi baru pelakunya ditangkap. Ketika meledak sudah tidak ada pencegahan, ini yang bahaya," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Maka dari itu dengan adanya keberadaan FKPT di seluruh daerah Indonesia, ia menyebutkan berbagai potensi tindak pidana terorisme tersebut bisa dikumpulkan informasinya dari masyarakat.

Berbagai informasi itu, kata dia, dapat dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT serta Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.

Nantinya, Satgas Intelijen, yang bertugas memantau jaringan terorisme di Indonesia, akan membuat laporan guna dikirimkan kepada aparat penegak hukum (apgakum) sebagai dasar penangkapan.

Eddy mencontohkan salah satu potensi tindak pidana terorisme yang bisa ditangkap pelakunya, yakni kepemilikan pupuk urea yang kemungkinan akan dipakai untuk perakitan bom.

"Namun konsekuensinya penyidik harus dapat membuktikan bahwa pupuk urea ini digunakan untuk membuat bom," tuturnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah Indonesia.

FKPT, menurut dia, merupakan tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme di daerah.

"Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan kepada BNPT bahwa pencegahan terorisme hukumnya wajib maka kami bentuk FKPT sesuai UU," ucap Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, ia pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan lebih aktif dan bisa berbaur bersama Forkopimda, kata dia, upaya pencegahan terorisme di daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

Dia pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism), namun radikalisasi masih terus berlanjut, bahkan sering mengincar Generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eddy meminta FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Tanah Air, khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan radikal terorisme," ujar Andi dalam kesempatan yang sama.

Dia pun meyakini berbagai kerja FKPT di daerah, termasuk dalam terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing.

Pasalnya, menurut dia, semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," ucap dia menambahkan.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi disaksikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Rabu.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” kata Agus sebagaimana keterangan tertulisnya.

Selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman tercatat pernah mendeportasi warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals dalam kasus eksploitasi seksual anak.

Dia juga berhasil mengamankan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara, hingga mengamankan dua warga negara China yang diburu pemerintah setempat dalam kasus kejahatan ekonomi.

Sementara itu, Plt. Dirjen Imigrasi sebelumnya, Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Pada serah terima jabatan tersebut, Menteri Agus menyampaikan apresiasinya terhadap pengabdian Godam di Ditjen Imigrasi. Menurut dia, kepemimpinan Godam telah membawa perubahan positif terhadap instansi.

Selama enam bulan menjabat, Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Godam mencapai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp9 triliun. Pencapaian itu juga melampaui target Rp6 triliun.

Selain itu, dia juga aktif memperluas tempat layanan imigrasi di luar kantor atau immigration lounge serta memperluas penggunaan pintu otomatis (autogate)di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, autogate telah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate); Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate); Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate); Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate); dan Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” kata Menteri Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) menggelar acara pisah sambut dekan pada Kamis (17/4) dimana acara ini merupakan transisi kepemimpinan dari dekan periode 2021-2025, Prof Usman kepada dekan baru periode 2025-2029 Hartati.

Dalam acara yang dihadiri oleh Rektor Unja Prof Helmi, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Hafrida dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof Fauzi Syam para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, serta seluruh dosen dan tendik Fakultas Hukum, dilangsungkan serah terima jabatan Dekan Fakultas Hukum Unja.

Prof Helmi memberikan dukungan penuh kepada Dekan baru dan berharap Fakultas Hukum dapat semakin dikenal dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Rektor juga menekankan pentingnya kerja sama dan integritas dalam menjalankan program kerja fakultas.

“Mudah-mudahan fakultas hukum berjalan ke depan lebih baik dan tentu saja semakin baik. Mari kita sama-sama menguatkan fakultas hukum ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Prof. Helmi.

Selanjutnya, sambutan dari Dekan Periode 2021-2025 Prof Usman menyampaikan laporan tentang capaian dan program kerja selama masa kepemimpinan nya.

“Beberapa capaian penting antara lain peningkatan akreditasi program studi, percepatan pengusulan guru besar, serta kerja sama dengan luar negeri, terutama Jerman. Ada beberapa program yang belum tercapai, seperti akreditasi program doktor dan magister ilmu hukum, yang harus dilanjutkan oleh Dekan baru. Saya berharap civitas akademika Fakultas Hukum dapat mendukung kepemimpinan baru dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi,” kata Profesor Usman.

Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Dr. Hartati, dengan didukung oleh tim yang solid, dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia berharap akreditasi program studi yang belum selesai dapat segera rampung dan memperoleh status unggul.

Dekan periode 2025-2026 Hartati menyampaikan visi dan misinya untuk memajukan Fakultas Hukum. Ia menekankan pentingnya peningkatan publikasi ilmiah, penguatan peran fakultas dalam advokasi kebijakan publik, serta pengabdian kepada masyarakat dan menyerukan agar seluruh civitas akademika bekerja sama untuk mewujudkan visi fakultas yang lebih unggul.

Hartati menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari estafet kepemimpinan yang harus dilanjutkan dengan visi dan misi yang sesuai dengan program universitas. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan fakultas tidak hanya bergantung pada pimpinan, melainkan juga pada kerja sama seluruh civitas akademika