Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara meminta entitas bisnis di daerah itu memperkuat integritas dalam prinsip-prinsip HAM.

"Kami mendorong setiap entitas bisnis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh rantai operasional," ujar Kepala Kanwil KemenHAM Sumut Flora Nainggolan di Medan, Jumat.

Flora mengatakan ini bukan hanya merupakan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi investasi jangka panjang yang memperkuat keberlanjutan bisnis.

Menurut dia, lebih dari 160 negara telah berkomitmen memajukan 10 prinsip United Nations Global Compact (UNGC) yang terangkum di dalam empat tema HAM yaitu kerja layak dan antikorupsi.

Selain itu, ada dua prinsip di dalam koridor HAM yakni bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan HAM yang dinyatakan secara internasional dan memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Penerapan prinsip bisnis berbasis HAM membutuhkan kontribusi aktif dari sektor swasta dan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan implementasi," ujarnya.

Flora mengatakan dorong penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha seperti KemenHAM Sumut saat melakukan kunjungan di PT Pacific Palmindo Industry.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kepatuhan bisnis dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di sektor korporasi," tutur Flora.

Ia mengatakan kunjungan itu menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan bisnis dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pihak Kementerian HAM memberikan imbauan agar perusahaan konsisten menjalankan operasional bisnis dengan mengindahkan regulasi yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip HAM untuk mencegah potensi pelanggaran.

Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini Istana belum menerima usulan mengenai sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Menurutnya, usulan semacam itu biasanya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo mengakui bahwa terdapat banyak usulan terkait pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun permintaan status daerah istimewa.

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi hal tersebut. Setiap usulan, kata dia, perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum diambil keputusan.

Dia menjelaskan bahwa mengakomodasi usulan pemekaran atau pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi, seperti kebutuhan penyiapan perangkat pemerintahan baru.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB atau daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ucap Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo mengatakan Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

"Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).

Dia menengarai usulan tersebut muncul karena Kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan.

"Kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," ucapnya.

Namun, dia memandang usulan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk saat ini.

"Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," ujarnya.

Dia lantas berkata, "Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen."

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Oknum anggota polisi yang bertugas sebagai penjaga tahanan di Kepolisan Resor Kota (Polresta) Samarinda tengah menjalani proses menuju sidang etik, menyusul adanya dugaan kelalaian yang mengakibatkan narkoba bisa masuk ke dalam ruang tahanan Mapolresta Samarinda.

Kepala Polresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar melalui pesan tertulis di Samarinda, Jumat, membenarkan adanya indikasi kelalaian dari anggotanya tersebut.

"Betul, ada oknum anggota jaga tahanan yang lalai dan membiarkan narkoba masuk ke dalam tahanan Polresta Samarinda," tegasnya.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Hendri Umar menjelaskan bahwa anggota yang bersangkutan saat ini sedang menjalani penempatan khusus (patsus) di Propam Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Upaya ini diambil sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang akan berlanjut pada sidang disiplin maupun sidang etik profesi kepolisian.

"Saat ini, kasus ini juga sedang dalam pemeriksaan intensif oleh Propam Polda Kaltim dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda," imbuhnya.

Dari warta yang beredar, tiga oknum polisi yang diduga terlibat dalam skandal ini merupakan anggota Satuan Samapta Polresta Samarinda. Mereka adalah Aipda EP, serta dua Bripda FDS dan AADS, yang pada saat kejadian bertugas sebagai petugas piket jaga tahanan.

Ironisnya, ketiga oknum tersebut diduga "bermain mata" dengan seorang tahanan kasus narkoba bernama berinisial NA (33).

Imbalan yang dijanjikan sebesar Rp1 juta ditransfer ke rekening Bripda AADS. Dengan imbalan tersebut, para oknum penegak hukum ini diduga membantu NA meloloskan tujuh poket sabu yang diselipkan di dalam nasi bungkus pada Minggu (30/3) malam, sekitar pukul 21.00 Wita.

Polresta Samarinda dan Polda Kaltim memberikan perhatian serius dan atensi penuh terhadap pemberantasan narkoba, baik yang melibatkan anggota kepolisian maupun pelaku kejahatan narkotika di masyarakat.

Berdasarkan data kepolisian, Samarinda menjadi salah satu wilayah dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup tinggi di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, BNNP Kaltim berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 50 tersangka.

Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan bandar, 35 pengedar, dan empat lainnya berperan sebagai kurir. Barang bukti yang berhasil disita selama periode tersebut meliputi 14,2 kilogram ganja dan 3,9 kilogram sabu, dengan total nilai barang sitaan mencapai Rp380 juta.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Mompang Panggabean berharap sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bisa melibatkan masyarakat.

Sebab, kata dia partisipasi aktif masyarakat merupakan keniscayaan dalam pembuatan suatu produk hukum sesuai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), sehingga dapat menghasilkan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif sebagai upaya membuat KUHAP baru, yang dapat berdiri sejajar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"Penerapan KUHAP butuh kehati-hatian, juga melibatkan masyarakat," ucap Prof. Mompang dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Saat kelahirannya, ia menyebutkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dipandang sebagai karya agung karena mendahului pembaruan integral dalam kodifikasi hukum pidana materiil (materiel), sehingga tidak lagi memakai Herzien Inlandsch Reglement yang memuat ketentuan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Untuk itu, kata dia, pembaruan sistem hukum pidana harus dilakukan secara integral terhadap hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Upaya pembaruan hukum acara pidana, menurut Mompang, tidak luput dari upaya melakukan re-orientasi dan reformasi hukum acara pidana sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural bangsa masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal tertentu di dalam KUHAP, semakin diperkuat berbagai prinsip hukum acara pidana yang diakui secara internasional, terutama due process of law (proses hukum yang adil).

Dia menjelaskan bahwa berbagai instrumen hukum internasional telah banyak diadopsi ke dalam sistem hukum di Indonesia, mulai dari pendayagunaan keadilan restoratif (restorative justice), kelompok rentan, serta perlindungan terhadap advokat, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

"Untuk itu, pembaruan hukum acara pidana secara menyeluruh sebagai ius constituendum merupakan kebutuhan mendesak," tuturnya.

Lebih jauh, Mompang menguraikan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hukum acara Indonesia selama ini memperlihatkan ketidakseimbangan karena korban kejahatan kerap diabaikan, sementara pelaku tindak pidana sangat banyak diatur.

Disebutkan bahwa terlalu banyaknya hak yang diberikan bagi tersangka dapat memperumit proses pidana dan menciptakan ketimpangan, sedangkan dalam KUHP hak-hak korban kejahatan telah diatur lebih perinci.

Di sisi lain, dirinya turut menegaskan bahwa diperlukan pencegahan disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan sehingga aparat penegak hukum tidak semena-mena.

Salah satu upaya pengurangan disparitas pemidanaan, lanjut dia, yakni melalui rekrutmen hakim yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, meningkatkan keberanian hakim, dan penguatan sistem informasi penelusuran perkara sebagai dokumentasi bagi hakim untuk menerapkan sanksi pidana sesuai ide individualisasi pidana yang dianut dalam KUHP baru.

Sebelumnya, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Rudianto Lallo mengatakan saat ini pihaknya masih fokus membahas RUU KUHAP dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak karena RUU tersebut sangat urgen untuk tuntas pada tahun 2025.

"RUU KUHAP harus tuntas pada tahun 2025 untuk mengejar RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mulai diberlakukan pada tahun 2026," kata Rudianto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (22/4).

Selain itu, menurut dia, UU KUHAP yang masih berlaku sudah ada sejak tahun 1981. Selama itu, sudah banyak norma-norma KUHAP yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, RUU KUHAP dinilai penting selesai pada tahun ini agar bisa menjadi pasangan yang beriringan dengan KUHP, yang akan berlaku pada 2 Januari 2026.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membahas bisnis HAM.

Direktur Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM Republik Indonesia Pungka Marudut Sinaga melakukan pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala KemenHAM Sumatera Utara, Flora Nainggolan beserta jajaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basarin Yunus Tanjung menyambut baik pertemuan yang membahas berbagai upaya peningkatan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip HAM, khususnya di tingkat komunitas masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

Pungka Marudut menekankan bahwa kepatuhan HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha.

"HAM harus menjadi bagian dari budaya kerja dan kehidupan sosial masyarakat kita. Untuk itu, sinergi pusat dan daerah sangat penting,” ujarnya.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kepatuhan HAM yang menyeluruh.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar nilai aksi teror kepada jurnalis belum masuk kategori terorisme

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan seluruh utusan khusus Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Roma, Italia, Jumat, untuk menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Sabtu (26/4).

Utusan khusus Presiden itu, Prasetyo melanjutkan juga membawa pesan belasungkawa dari pemerintah dan rakyat Indonesia, serta membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto untuk Pemerintah Vatikan.

“Informasi (yang saya terima) tadi malam, semua sudah berangkat, dan berdasarkan perhitungan waktu (penerbangan), beliau-beliau sudah sampai di Roma,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat utusan khusus Presiden RI yang saat ini berada di Roma, yaitu Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ignasius Jonan, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Prasetyo melanjutkan tidak ada pesan khusus, yang spesifik dititipkan kepada empat utusan khusus tersebut.

“Utusan yang berangkat memang membawa surat pribadi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Vatikan. Pesan khusus secara spesifik tidak ada selain sekali lagi Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Katolik, tentu merasa kehilangan dengan wafatnya Paus Fransiskus,” kata Prasetyo.

Dia melanjutkan Presiden RI berharap semangat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada umat Katolik dan seluruh umat manusia di dunia bisa diteruskan.

“Keberpihakan kepada yang lemah, kepada yang miskin, pembelaan kepada yang tertindas, nilai-nilai itulah adalah nilai-nilai kemanusiaan yang ditinggalkan Paus Fransiskus dan wajib kita teruskan,” kata Prasetyo.

Di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, Roma, Sabtu, misa pemakaman Paus Fransiskus dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 waktu setempat (15.00 WIB).

Ketua Dewan Kardinal Takhta Suci Kardinal Giovanni Battista Re bakal memimpin misa pemakaman yang juga dihadiri oleh para patriark, kardinal, uskup agung, uskup, dan imam dari seluruh dunia.

Prosesi Ekaristi itu kemudian akan ditutup dengan Ultima commendatio dan Valedictio, yang menandai dimulainya Novemdiales, atau sembilan hari masa berkabung dan misa untuk ketenangan jiwa Paus Fransiskus.

Dari Basilika Santo Petrus, jenazah mendiang Paus Fransiskus bakal dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia, untuk dimakamkan sesuai wasiat pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu.

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi kehadiran mereka di upacara pemakaman Paus Fransiskus, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden dan kanselir Jerman Frank Walter Steinmeier dan Olaf Scholz, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Presiden Argentina Javier Gerardo Milei, dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun, Senin (21/4).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

Bareskrim Polri ungkap alasan tak tahan tersangka pagar laut Bekasi

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan alasan tidak menahan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan tidak dilaksanakannya penahanan itu lantaran belum ada kesepahaman antara Dittipidum Bareskrim Polri dengan Kejaksaan Agung dalam memandang kasus pagar laut.

“Dikarenakan para tersangka kooperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan Kejaksaan dalam melihat konstruksi perkara pagar laut,” katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Windy Idol usai diperiksa penyidik KPK: Sudah cukup menguras tenaga

Windy Yunita alias Windy Idol mengaku pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung sudah cukup menguras tenaga dirinya.

“Kalau dari saya pribadi, sudah cukup menguras tenaga. Saya punya keluarga juga, saya punya kerjaan yang rusak semua, saya punya masa depan, saya pengin punya masa depan,” ujar Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia berharap penyidikan kasus yang melibatkan dirinya sebagai saksi tersebut dapat selesai.

Selengkapnya klik di sini.

KPK beri tiga rekomendasi usai skor SPI Pendidikan 2024 capai 69,05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tiga rekomendasi usai skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 mencapai 69,05.

“Ada tiga hal atau tiga dimensi yang menjadi tolak ukur untuk dilakukan perbaikan. Pertama, adalah tentang karakter individu, kemudian ekosistem pendidikan itu sendiri, dan tata kelola,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat memberikan keterangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (24/4).

SPI Pendidikan 2024 merupakan survei yang dilakukan KPK terhadap 36.888 satuan pendidikan dan 449.865 responden. Adapun skor 69,05 termasuk kategori korektif atau di atas rentan, dan di bawah adaptif, kuat, dan tangguh dalam aspek pendidikan antikorupsi.

Selengkapnya klik di sini.

Pimpinan Komisi VII DPR: Ormas minta THR harus segera ditertibkan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menegaskan organisasi masyarakat (ormas) yang kerap meresahkan dunia usaha, dengan meminta ‘jatah’ atau THR kepada pelaku usaha harus segera ditertibkan.

“Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus, harus ditertibkan aksi-aksi seperti ini karena merugikan lingkungan industri, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan dan keamanan warga,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Evita menilai, praktik pungli seperti itu dapat menimbulkan kerugian nyata bagi dunia usaha yang otomatis menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selengkapnya klik di sini.

Sidang Hasto kembali diwarnai kericuhan akibat tudingan penyusup

Sidang kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa, kembali diwarnai kericuhan akibat adanya tudingan penyusup.

Tudingan tersebut diarahkan kepada segerombolan pemuda yang memakai kaos putih bertuliskan #SaveKPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025