Pangkalpinang (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung ikuti pembukaan Hari Kekayaan Intelektual sedunia ( World Intellectual Property Day ) secara daring.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Minggu, menyebutkan kegiatan yang dipusatkan dari Ditjen Kekayaan Intelektual Jakarta, Sabtu (26/4) temanya adalah "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital”.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam sambutannya menyampaikan bahwa DJKI Kementerian Hukum mengangkat tema nasional "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital “, hal ini sebagai wujud komitmen dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas serta inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi tantangan di era digital.

Sementara itu World Intellectual Property Organization (WIPO) mengangkat tema global "Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP .

Menurut Razilu, pada triwulan I tahun 2025, DJKI telah mencatat kinerja yang signifikan dengan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual yang masuk. Dari permohonan tersebut terdapat permohonan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan, permohonan merek sebanyak 29.773.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen DJKI dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam era digital yang terus berkembang saat ini, peran strategis DJKI dan Kantor Wilayah menjadi semakin penting dalam mendorong ekosistem kekayaan intelektual yang sangat mendukung inovasi dan kreativitas anak bangsa.

Pada Puncak Hari KI sedunia kali ini dilaksanakan juga Mobile Intellectual Property Clinic di Kantor wilayah Kementerian Hukum.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakannya di dua Lokasi yakni pertama di Pusat Perbelanjaan Berbasis kekayaan intelektual “Sepiak Store Belitong” Tanjung Pandan.

Hadir mengikuti pembukaan Plt. Kepala Kantor Wilayah Harun Sulianto, Kalapas Tanjung pandan Royhan, perwakilan Kanim Tanjungpandan, Kepala Bidang Kekayaan Intlektual Adi Riyanto, JFT Analis KI, Notaris, LKBH Belitung, Kepala Desa, Pelaku Usaha dan Seni Kreatif.

Lokasi kedua di Lobby Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang. Hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh , Kepala Bidang AHU, M.Bangbang, Ketua Pengwil INI Bangka Belitung, Kepala Desa Namang, JFT Analis KI, , Notaris , LBH Rusti Justicia, Pelaku Usaha dan Ekonomi Kreatif.

“Pelaksanaan di 2 lokasi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam berkonsultasi atau pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual.” kata Kaswo

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita hukum dalam sepekan yang masih menarik untuk dibaca, mulai dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde hingga UGM mengatakan sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi.

Berikut rangkuman berita selengkapnya.

1. Alex Noerdin diperiksa 12 jam terkait kasus korupsi Pasar Cinde

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi setempat selama 12 jam terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde di Kota Palembang.

Setelah pemeriksaan yang selesai pada Senin (21/4) malam pukul 22.30 WIB, Alex Noerdin mengatakan bahwa pembangunan Pasar Cinde sudah melalui kajian mendalam sebelum dilaksanakan pembongkaran.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kejagung ungkap peran advokat-Dirpem TV swasta yang rintangi penyidikan

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran advokat MS (Marcella Santoso), advokat dan dosen JS (Junaedi Saibih), dan Direktur Pemberitaan sebuah TV swasta bersiaran di Jakarta TB (Tian Bahtiar) dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/4), mengatakan bahwa persekongkolan ini dimulai ketika tersangka MS dan JS memerintahkan tersangka TB untuk membuat narasi negatif yang menyudutkan Kejagung.

Baca selengkapnya di sini.

3. Gubernur Dedi Mulyadi mau dibunuh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan dari seseorang lewat media sosial (medsos) dari pemilik nama akun "Wowo dan Dedi Mulyadi sesat!".

Saat dikonfirmasi oleh wartawan di Bandung, Dedi mengaku hal tersebut adalah risiko seorang pemimpin. Dalam setiap langkah, bisa ada yang suka dan tidak suka, dan ke depannya akan melihat perkembangan selanjutnya terlebih dahulu.

Baca selengkapnya di sini.

4. TNI AU tegaskan Puskopau Halim bukan bagian dari pemilik OCI

Markas Besar TNI Angkatan Udara menegaskan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) Lanud Halim Perdanakusuma bukan bagian dari pemilik Oriental Circus Indonesia (OCI).

"TNI AU menegaskan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma. Puskopau tidak pernah memiliki atau mengelola dari kegiatan sirkus yang dimaksud,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri

Baca selengkapnya di sini.

5. UGM sebut sudah berkomunikasi dengan polisi soal isu ijazah Jokowi

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan kepolisian terkait dengan isu ijazah presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius saat ditemui di kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, mengatakan bahwa komunikasi tersebut sejak pekan lalu meski belum memerinci bentuk komunikasi dan pemeriksaan oleh aparat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kendari (ANTARA) - Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan 'Eazy Passport' di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Novrian Jaya di Kendari, Sabtu, mengatakan kegiatan Eazy Passport di Kolaka dan Kolaka Utara ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh paspor baru dan perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

"Pada pelaksanaannya, di Kolaka pada Jumat 25 April terlayani 87 pemohon yakni 81 pemohon baru dan 6 pemohon pergantian, sementara di Kolaka Utara pada Sabtu 26 April terlayani 103 pemohon, yakni 82 pemohon pembuatan paspor baru dan 21 pemohon pergantian atau perpanjangan," kata Novrian.

Novrian menjelaskan kegiatan ini digelar di Kolaka dan Kolaka Utara karena permintaan pembuatan paspor di wilayah itu cukup tinggi dan ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan adanya kerja sama dengan pemerintah setempat agar membantu menyediakan tempat dan infrastruktur khususnya dalam pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), sehingga petugas bisa sedia setiap saat untuk memberikan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Abdul Aziz Tri Priyambodo menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan dapat terlaksana di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

"Pelaksanaannya kami pilih di Kolaka dan Kolaka Utara, karena dari Kolaka Utara ke Kendari cukup jauh yakni sekitar 9 jam perjalanan lewat darat," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menjelaskan layanan Eazy Passport ini akan melayani di satu lokasi jika ada permintaan pelayanan minimal 50 pemohon kolektif per hari.

"Prosedurnya mirip ketika melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, mulai dari penyerahan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pengambilan foto dan sidik jari, semuanya dilakukan di lokasi itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kolaka Salamansyah mengatakan karena permintaan paspor di wilayah Kolaka dan sekitarnya termasuk Kolaka Utara cukup tinggi maka direncanakan kembali mengusulkan diadakan Kantor Unit Kemimigrasian di wilayahnya.

"Kami akan kembali melaporkan ke Bupati Kolaka agar kantor unit ini segera terlaksana, rencana tempatnya di Gedung Islamic Center yang sudah tidak terpakai," kata Salamansyah.(*)

Kendari (ANTARA) - Imigrasi Kelas I TPI Kendari melaksanakan 'Eazy Passport' di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, guna mendekatkan layanan keimigrasian ke masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari Novrian Jaya di Kendari, Sabtu, mengatakan kegiatan Eazy Passport di Kolaka dan Kolaka Utara ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh paspor baru dan perpanjangan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

"Pada pelaksanaannya, di Kolaka pada Jumat 25 April terlayani 87 pemohon yakni 81 pemohon baru dan 6 pemohon pergantian, sementara di Kolaka Utara pada Sabtu 26 April terlayani 103 pemohon, yakni 82 pemohon pembuatan paspor baru dan 21 pemohon pergantian atau perpanjangan," kata Novrian.

Novrian menjelaskan kegiatan ini digelar di Kolaka dan Kolaka Utara karena permintaan pembuatan paspor di wilayah itu cukup tinggi dan ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi yakni mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami berharap ke depan adanya kerja sama dengan pemerintah setempat agar membantu menyediakan tempat dan infrastruktur khususnya dalam pembangunan Unit Kerja Keimigrasian (UKK), sehingga petugas bisa sedia setiap saat untuk memberikan pelayanan," katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Abdul Aziz Tri Priyambodo menambahkan bahwa melalui program ini diharapkan dapat terlaksana di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kantor Imigrasi.

"Pelaksanaannya kami pilih di Kolaka dan Kolaka Utara, karena dari Kolaka Utara ke Kendari cukup jauh yakni sekitar 9 jam perjalanan lewat darat," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menjelaskan layanan Eazy Passport ini akan melayani di satu lokasi jika ada permintaan pelayanan minimal 50 pemohon kolektif per hari.

"Prosedurnya mirip ketika melakukan pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, mulai dari penyerahan, pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, pengambilan foto dan sidik jari, semuanya dilakukan di lokasi itu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kesbangpol Kolaka Salamansyah mengatakan karena permintaan paspor di wilayah Kolaka dan sekitarnya termasuk Kolaka Utara cukup tinggi maka direncanakan kembali mengusulkan diadakan Kantor Unit Kemimigrasian di wilayahnya.

"Kami akan kembali melaporkan ke Bupati Kolaka agar kantor unit ini segera terlaksana, rencana tempatnya di Gedung Islamic Center yang sudah tidak terpakai," kata Salamansyah.

Pewarta: Zabur Karuru
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan prinsip kemanusiaan universal dan dialog merupakan solusi mengatasi persoalan pengungsi di Papua.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menekankan yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tetapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.

"Banyak kasus konflik di dunia mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik tanpa kesediaan berdialog," sebut Munafrizal, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat secara intensif dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.

Selain itu, Kementerian HAM memandang persoalan pengungsi di sejumlah titik di Papua menjadi keprihatinan mendalam. Salah satu titik tempat pengungsi terdapat di Maybrat, Papua Barat Daya.

Maka dari itu, dalam rangka penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kementerian HAM menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sorong, Papua Barat, Rabu (23/4).

Munafrizal menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Disebutkan bahwa perasaan aman, adil, sejahtera, dan bahagia warga Papua akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi.

Menyangkut penanganan pengungsi, dia memaparkan sejumlah langkah terukur diperlukan. Dalam jangka pendek harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara.

Kemudian untuk jangka menengah, tambahnya, perlu upaya dan persiapan agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.

"Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua," tuturnya.

Hingga kini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah pulang kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir tahun2022, terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.

Dia pun mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan Pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.

Munafrizal mengajak semua pihak agar menghargai hak hidup manusia dengan menghentikan segala tindak kekerasan di tanah Papua.

"Anak-anak Papua berhak memperoleh masa depan kehidupan lebih baik. Sungguh tega dan tidak adil membuat masa depan mereka terombang-ambing dan tak menentu akibat konflik yang tidak berakhir," kata Munafrizal menambahkan.

Dalam dialog itu, kedua belah pihak juga membahas seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berkaitan dengan hak anak atas makanan bergizi.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar menuturkan perlu ada perlakuan khusus dalam pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.

"Karena kondisi Papua Barat Daya ini memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dan masyarakatnya tidak terkonsentrasi di satu wilayah sehingga perlu upaya khusus dalam mengimplementasikan program MBG," kata Fajrimei.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Mataram (ANTARA) - Seorang Tahanan di Lapas Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bernama Hariyan (50) warga Desa Kerumut ditemukan sudah tak bernyawa dengan luka bekas sayatan senjata tajam di sungai Desa Tete Batu.

"Korban merupakan warga binaan itu, masih menjalani hukuman di Lapas Selong dan saat ini sedang jalani tahap asimilasi," kata Kasi Humas Polres Lombok Timur AKP Nicolas Oesman di Lombok Timur, Sabtu.

Terhadap kasus penemuan mayat ini, aparat kepolisian dan anggota polisi yang mendapat laporan langsung terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama tim inafis serta petugas kesehatan untuk melakukan olah TKP, Sabtu siang.

"Petugas akan melakukan visum terhadap korban. Usai visum, korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk pemakaman," kata AKP Nicolas.

Mengenai penyebab kematian korban, menurut dia, saat ini belum bisa disimpulkan karena masih menunggu hasil visum yang telah dilaksanakan dan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyebab kematian korban dalam penyelidikan," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai dan presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan, Sabtu.

"Kami berangkat dari hotel pukul 07.30 waktu setempat. Adapun upacara diperkirakan pada pukul 10.00—12.00 waktu setempat," kata Pigai saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain Pigai dan Jokowi, terdapat pula dua utusan RI lainnya yang menghadiri upacara, yakni Wakil Menteri Keuangan RI Thomas Djiwandono dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia pada tahun 2024 Ignasius Jonan.

Pigai menyebutkan keempat utusan RI tersebut mengenakan jas hitam, dasi hitam, dan peci dalam acara penghormatan terakhir kepada Sri Paus.

Tiga perwakilan RI yang telah diutus Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Roma, Italia sejak Jumat (25/6), sedangkan dia sudah tiba di sana sejak Kamis (24/6).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa sudah sempat pula menghadiri misa di Basilika Santo Petrus bersama dengan Jonan dan Thomas.

"Kami menginap di hotel yang sama dan di lantai yang sama di Kota Roma," ucap Pigai.

Upacara pemakaman Paus Fransiskus yang berlangsung di Kota Vatikan telah dimulai ketika peti jenazah sang Pemimpin Katolik sedunia itu dibawa ke Alun-Alun Santo Petrus pada hari Sabtu.

Pigai mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Trump bersama sang istri, Melania, menjadi di antara tamu terakhir yang tiba pada upacara tersebut.

Menurut otoritas Kepolisian Roma, lebih dari 160 delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional telah tiba untuk menghadiri pemakaman.

Mendiang Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Kota Roma.

Fransiskus, yang merupakan Paus Amerika Latin pertama, berpulang pada tanggal 21 April di kediamannya, Vatikan, pada usia 88 tahun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengingatkan kepada institusi/lembaga bahwa informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), sehingga harus dapat diakses seluruh warga di manapun berada.

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan ruang seluas-luasnya bagi publik untuk mengakses informasi.

Dia pun mengapresiasi konsistensi Pemprov DKI yang selama tujuh tahun berturut-turut dinilai sebagai badan publik yang informatif.

"Setiap era kepemimpinan Jakarta senantiasa mendorong keterbukaan informasi," kata dia.

Menurut Harry, dengan kepemimpinan baru saat ini, penting untuk terus mendorong keterbukaan informasi agar masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) melalui dukungan eksekutif dan legislatif.

KI DKI, lanjut dia, memiliki peran strategis sebagai lembaga yang mengemban amanah mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi.

Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan visinya menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang transparan.

Ia menegaskan Pemprov DKI bersama KI DKI terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi dengan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi bagi kemajuan Jakarta.

Sementara itu, Rektor Universitas AI Azhar Indonesia (UAI), Prof Asep Saefuddin mengingatkan, sejak berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 2008, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi dari badan publik.

Meski demikian, informasi yang diberikan harus dikelola secara bijak.

“Tidak semua informasi harus dibuka, tetapi publik harus memahami mana yang menjadi haknya," kata Asep.

UU KIP, kata dia, hadir sebagai saluran untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, sekaligus mendukung badan publik dalam menjalankan tugas secara transparan.

Asep juga mengingatkan bahaya penyebaran hoaks. Ia berpendapat, informasi palsu yang terus diulang dapat menciptakan persepsi yang salah dan merusak tatanan sosial.

Dalam menyikapi informasi, tambah dia, masyarakat harus mengesampingkan ego pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025