Mukomuko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melakukan pengawasan melekat terhadap orang asing yang memasuki wilayah tersebut.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mukomuko Ali Muksin di Mukomuko, Minggu, mengatakan instansinya merupakan bagian dari Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bengkulu.

"Meskipun selama ini di Badan Kesbangpol Mukomuko tidak ada kegiatan khusus pengawasan orang asing di daerah ini, tetapi kegiatan ini bagian dari pengawasan melekat," katanya.

Kemudian, terkait dengan pengawasan orang asing di daerah ini, katanya, instansinya rutin datang ke pihak Imigrasi Bengkulu guna menanyakan seperti apa kegiatan pengawasan orang asing.

Menurut dia, pihaknya rutin berkoordinasi dengan pihak Imigrasi supaya Tim PORA betul-betul solid dalam melaksanakan tugas pengawasan orang asing terutama di daerah ini.

Selain itu, kata dia pula, instansinya juga sering mendampingi dan memfasilitasi pihak Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya mendata orang asing di daerah ini.

Kemudian, katanya, pihak Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu yang datang ke daerah ini selain melakukan pendataan serta untuk memastikan izin orang asing menetap di daerah tersebut.

Dia mengatakan, instansinya tidak mengetahui data berapa banyak jumlah orang asing di daerah sejauh 270 kilometer sebelah utara Kota Bengkulu karena yang menerbitkan izin menetap itu pihak Imigrasi Bengkulu.

Kendati demikian, kata dia, dalam setiap kunjungan kerja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah ini instansinya selalu menanyakan tentang orang asing di perusahaan tersebut.

Kalau keterangan dari pihak manajemen perusahaan PMA di daerah ini, kata dia, bahwa orang asing di perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak mentah sawit itu tidak menetap, hanya kadang-kadang orang asing datang ke perusahaan itu.

Medan (ANTARA) - Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Muryanto Amin menegaskan sanksi hukum bagi peserta ujian yang curang pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) 2025.

Ia mengatakan, UTBK-SNBT 2025 yang dilaksanakan secara nasional di sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia telah dimulai pada Rabu (23/4) hingga 4 Mei 2025.

Dari laporan, diketahui bahwa ada sejumlah peserta yang melakukan kecurangan. Hari pertama, kecurangan ditemui di UI, yang kemudian pada siang harinya didapati kabar ada praktik perjokian di pusat-pusat UTBK lainnya, termasuk di USU.

"Untuk seluruh kasus tersebut telah diambil tindakan tegas dan diproses di kepolisian," katanya di Medan, Minggu.

Ia menegaskan bahwa panitia UTBK nasional dan USU khususnya tidak menoleransi segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta UTBK.

“Kemarin di USU ada beberapa orang yang kita tahan dan periksa karena terindikasi melakukan kecurangan. Kita menemukan tujuh orang joki dari luar daerah yang menggunakan identitas peserta ujian di USU dan sudah diamankan. Mereka terindikasi memalsukan identitas dan menggunakan kamera yang terletak di bingkai kacamata. Sementara di lokasi lain di luar USU juga ditemukan kecurangan yang kameranya berada di behel dan kancing baju, sehingga tidak terdeteksi oleh metal detector," katanya.

Para joki tersebut telah diperiksa, dibuat berita acaranya, kemudian dilaporkan ke polisi dan ditahan.

Hal itu menjadi pelajaran penting untuk pelaksanaan tahun depan bagi panitia nasional, agar membuat metal detektor yang lebih sensitif terhadap berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh peserta ataupun joki.

"Kita akan lakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk modus kecurangan yang dilakukan oleh para peserta maupun joki tersebut," kata Prof Mury.

Rektor USU mengimbau, kepada seluruh peserta ujian untuk tidak menempuh jalan curang untuk lulus.

“UTBK ini ujian kejujuran, tentang bagaimana anak-anak bangsa kita bersaing bukan hanya soal kepintaran dan kelulusan. UTBK ini merupakan uji kesabaran dan uji kejujuran, yang bisa memberikan banyak dampak pada saat nanti dia menjalani perkuliahan. Kita berharap semua peserta mengikuti kompetisi sesuai dengan peraturan yang ada, karena kalau lulus dengan curang itu pasti tidak akan memberikan banyak faedah bagi dirinya sendiri. Ini soal karakter, karena karakter akan menjadi bagian penting yang menentukan, bukan hanya soal akademik,” katanya.

UTBK-SNBT tahun 2025 di USU diikuti oleh 38.133 peserta yang tersebar di tiga lokasi ujian, yaitu 36.491 peserta mengikuti ujian di USU Medan, 761 peserta di Gunungsitoli, dan 881 peserta di Teluk Dalam.

UTBK akan berlangsung hingga tanggal 4 Mei 2025 dan pengumuman kelulusan peserta akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025.

Pewarta: Juraidi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa inisiatif pemerintah menyiapkan naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara tepat sebab sepatutnya dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

"Inisiatif yang diambil oleh pemerintah ini tepat, bahkan seharusnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu," kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Sebab, kata dia, pemerintah telah melakukan transfer sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) yang terjerat kasus hukum di tanah air ke negara asalnya beberapa waktu lalu.

Dia lantas mencontohkan salah satu narapidana internasional yang dikembalikan ke negara asalnya ialah terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, yang dipulangkan pemerintah Indonesia ke Filipina.

"Juga beberapa terpidana mati yang dipindahkan ke negara-negara asalnya," ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa pemindahan narapidana-narapidana tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, apabila tidak diatur dengan dengan UU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Dia pun mengatakan pemindahan narapidana antarnegara tersebut merupakan mandat dari Undang-Undang Lapas Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang termaktub pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Permasyarakatan.

"Ayat (1), dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian; Ayat (2), ketentuan mengenai pemindahan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU," ujarnya.

Bahkan, kata dia, kehadiran RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sudah diingatkan pihaknya sebagai catatan rapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia menegaskan dukungan terhadap penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara segera rampung sehingga transfer narapidana yang dilakukan Kemenimipas memiliki payung hukum yang jelas.

"Kita mendukung agar inisiatif Kemenimipas ini segera dilaksanakan agar Kemenimipas yang menjadi leading sektor pelaksanaan pemindahan narapidana ini bisa melaksanakan tugas atas dasar regulasi hukum positif yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Senin (10/3), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta.

Adapun Rabu (23/4), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, menggelar kegiatan makan gratis bagi masyarakat sekitar, dalam mengimplementasikan motto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni “Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat”.

“Makan gratis kita gelar pada Jumat (25/4), di kantin depan Rutan Kelas I Medan, terlihat masyarakat yang mendapatkan makan gratis sangat antusias, kurang lebih sebanyak 400 porsi makanan yang kita disediakan habis,” kata Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya dalam keterangan tertulis di terima di Medan, Ahad (27/4).

Dia menyampaikan dengan semangat berbagi dan empati, kegiatan ini menjadi wujud nyata dari motto Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat dan menciptakan hubungan baik dan suasana positif antara Rutan Kelas I Medan, dengan lingkungan sekitarnya,” jelas dia.

Mirna salah satu masyarakat sekitar menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan kegiatan makan gratis yang diadakan Rutan Kelas I Medan.

"Saya sangat senang dan merasa terbantu dengan kegiatan makan gratis yang diadakan pihak Rutan Kelas I Medan. Semoga kegiatan ini terus dilaksanakan kedepannya,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Universitas Sumatera Utara (USU) memulai pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) 2025, pada Rabu (23/4/2025), yang dibuka pada pukul 06.45 WIB. UTBK-SNBT tahun 2025 di USU diikuti oleh 38,133 peserta yang tersebar dalam tiga Lokasi ujian, terdiri dari 36.491 peserta di USU Medan, 761 peserta di Gunungsitoli dan 881 peserta di Teluk Dalam.

Hal tersebut disampaikan Rektor USU, Prof Dr Muryanto Amin, S.Sos, M.Si, kepada wartawan media cetak dan elektronik dalam peninjauan pelaksanaan UTBK-SNBT 2025, didampingi Wakil Rektor I Prof Dr Edy Ikhsan, SH, MA, Wakil Rektor II Dr Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, M.SP, Wakil Rektor III Prof Dr Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, SSi, M.Si, Apt, Wakil Rektor V Dr Ir Luhut Sihombing, MP dan Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan Ir Ikhsan Siregar, ST, M.Eng, Kepala Kantor Humas, Promosi dan Protokoler Amalia Meutia, M.Psi, Psikolog, beserta sejumlah panitia UTBK lainnya, Sabtu (26/4/2025).

Menurut Prof Muryanto Amin, pelaksanaan ujian sebagaimana yang dipantaunya secara langsung hingga hari ke-4 berjalan sesuai dengan SOP, baik peserta, layar monitor dan monitoring pengawas. Server untuk pelaksanaan lalulintas soal dari server pusat ke server USU juga berjalan dengan baik dan diharapkan hal itu dapat berlangsung hingga ke hari terakhir UTBK.

Jumlah peserta UTBK di USU tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding jumlah peserta pada tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2024 terdapat 37.169 peserta. UTBK-SNBT 2025 di USU juga diikuti oleh 1 orang peserta disabilitas, yang merupakan penyandang tunanetra.

Peserta disabilitas tersebut mengikuti UTBK pada hari kedua, Kamis (24/4/2025) di lokasi yang telah ditentukan oleh panitia. Ditambahkan Prof Mury, yang juga bertindak sebagai penitia nasional, bahwa untuk seluruh Indonesia peserta disabilitas yang mengikuti UTBK sekitar 700-an orang.

Menjawab pertanyaan terkait kecurangan dan perjokian, Prof Mury menerangkan, bahwa di hari pertama kecurangan ditemui di UI, yang kemudian pada siang harinya didapati kabar ada praktik perjokian di pusat-pusat UTBK lainnya, termasuk USU. Untuk seluruh kasus tersebut telah diambil tindakan tegas dan diproses di kepolisian.

Ia menegaskan, bahwa panitia UTBK nasional dan USU khususnya, tidak menolerir segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta UTBK.

“Kemarin di USU ada beberapa orang yang kita tahan dan periksa karena terindikasi melakukan kecurangan. Kita menemukan 7 orang joki dari luar daerah yang menggunakan identitas peserta ujian di USU dan sudah diamankan. Mereka terindikasi memalsukan identitas dan menggunakan kamera yang terletak di bingkai kacamata. Sementara di lokasi lain di luar USU juga ditemukan kecurangan yang kameranya berada di behel dan kancing baju, sehingga tidak terdeteksi oleh metal detector. Para joki tersebut telah diperiksa, dibuat berita acaranya, kemudian dilaporkan ke polisi dan ditahan. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk pelaksanaan tahun depan bagi panitia nasional, agar membuat metal detektor yang lebih sensitif terhadap berbagai modus kecurangan yang dilakukan oleh peserta ataupun joki. Kita akan lakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk modus kecurangan yang dilakukan oleh para peserta/joki tersebut,” tandas Prof Mury.

Rektor USU mengimbau, kepada seluruh peserta ujian untuk tidak menempuh jalan curang untuk lulus. “UTBK ini ujian kejujuran, tentang bagaimana anak-anak bangsa kita bersaing bukan hanya soal kepintaran dan kelulusan. UTBK ini merupakan uji kesabaran dan uji kejujuran, yang bisa memberikan banyak dampak pada saat nanti dia menjalani perkuliahan.

Kita berharap semua peserta mengikuti kompetisi sesuai dengan peraturan yang ada, karena kalau lulus dengan curang itu pasti tidak akan memberikan banyak faedah bagi dirinya sendiri. Ini soal karakter, karena karakter akan menjadi bagian penting yang menentukan, bukan hanya soal akademik,” tandasnya.

UTBK akan berlangsung hingga tanggal 4 Mei 2025 dan pengumuman kelulusan peserta akan dilaksanakan pada 28 Mei 2025. UTBK dilaksanakan dalam dua sesi, dimulai sesi I yang berlangsung dari pukul 06.45 hingga 10.30 WIB dan sesi II pada pukul 13.00 hingga 16.45 WIB.

Jadwal tersebut dikecualikan untuk sesi II UTBK yang berlangsung di hari Jum’at, yang menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan sholat Jum’at, sehingga berlangsung dari pukul 13.45 hingga 17.30 WIB.
Lokasi ujian berada di lingkungan USU dan mitra UTBK USU, dengan jumlah kapasitas komputer yang disediakan untuk peserta berjumlah total 1.922 komputer, terdiri dari 1.585 komputer di lokasi yang berada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, serta 337 komputer mitra USU yang tersedia di SMAN 1 Medan dan Universitas Sari Mutiara. Sementara untuk lokasi ujian di SMAN 1 Gunungsitoli dan SMKN 1 Niasdalam telah disediakan sebanyak 108 komputer.

Mempawah (ANTARA) - Petugas Pintu Utama (P2U) Rutan Mempawah menggagalkan penyelundupan Narkoba yang ditemukan dalam sebuah bungkus roti yang dititipkan untuk salah satu tahanan di sana.

"Upaya penyelundupan barang terlarang kembali digagalkan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mempawah. Dua petugas Pintu Utama (P2U), Andika dan M. Fahrul Wahyudi, menunjukkan ketelitian dan kesiapsiagaan luar biasa saat menemukan bungkusan mencurigakan yang diduga berisi narkotika jenis sabu," kata Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), Wahyu Rahadi di Mempawah, Sabtu.

Wahyu menjelaskan, barang mencurigakan tersebut ditemukan dalam sebuah bungkus roti yang dititipkan untuk salah satu tahanan. Menurut keterangan petugas, bentuk dan berat bungkus tersebut tidak sesuai dengan isinya, sehingga menimbulkan kecurigaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, ditemukan bungkusan kecil yang diduga berisi sabu disembunyikan di dalamnya.

Mendapat laporan itu, Plt. Kepala Rutan Mempawah, Syech Walid langsung memerintahkan untuk menghubungi pihak Kepolisian, dalam hal ini Kasat Narkoba Polres Mempawah, AKP Eldig Hernowo. Tahanan penerima titipan beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak Polres Mempawah untuk proses hukum lebih lanjut.

Dia menyampaikan apresiasi atas profesionalisme jajarannya. "Kami sangat mengapresiasi kejelian dan kesigapan petugas P2U yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ini dan ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan, tidak akan ada toleransi terhadap penyalahgunaan atau penyelundupan narkoba," katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi bentuk dukungan konkret Rutan Mempawah dalam mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antara petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum berjalan efektif dan solid.

Dengan kejadian ini, Rutan Mempawah menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap setiap barang titipan yang masuk ke dalam lingkungan tahanan serta meningkatkan kualitas pemeriksaan dan deteksi dini terhadap segala potensi pelanggaran.

"Setiap upaya penyelundupan akan kami lawan. Ini bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba,” kata Syech Walid.