Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI menunda rapat pembahasan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait program dan anggaran belanja tambahan Kementerian HAM tahun 2025 sebab menunggu perincian lebih detail terlebih dahulu.

"Komisi XIII DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian HAM sampai Kementerian HAM menyerahkan rincian anggaran tahun 2025 dan rincian belanja tambahan yang diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI dan diserahkan kepada Komisi XIII DPR RI paling lambat sehari sebelum rapat selanjutnya yang akan diagendakan kemudian," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara.

Hal itu disampaikannya ketika membacakan butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian HAM dengan agenda evaluasi program kerja dan anggaran yang dihadiri oleh Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dewi menyampaikan bahwa penundaan itu disepakati karena pihaknya merasa penjelasan yang dipaparkan oleh Kementerian HAM belum menjabarkan secara detail terkait program-program yang telah dijalankan oleh kementerian tersebut, begitu pula dengan usulan tambahan anggaran tahun 2025 yang diajukan.

Menurut dia, pemaparan yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian HAM lebih berkutat ihwal teknis Struktural Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk dapat menjalankan roda kementerian, ketimbang rincian program-program yang dijalankan Kementerian HAM untuk masyarakat.

"Jadi bukan hanya dia menggambarkan, 'Oh, kami dengan anggaran gini, kami kerja ini, kerja itu'. Nah, kementerian anda bekerja atau tidak itu bukan tanggung jawabnya legislatif, tapi kami harus memastikan bahwa anggaran yang diusulkan bisa membantu mereka, tapi ada manfaatnya untuk rakyat. Kemanfaatan juga untuk menjalankan program pemerintah Prabowo-Gibran dalam Astacita," ujar Dewi ditemui usai rapat tersebut.

dapun Sekjen Kementerian HAM Novita Imaris memaparkan bahwa Kementerian HAM mendapatkan anggaran awal untuk tahun 2025 sebesar Rp174.322.223.000, lalu kemudian mendapatkan rekonstruksi sebesar Rp60.770.986.000, sehingga pagu aktif Kementerian HAM menjadi Rp113.551.237.000.

Dia lantas merinci bahwa pagu aktif sebesar Rp113.551.237.000 itu dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal Kementerian HAM Rp103.956.248.000, termasuk belanja pegawai Rp53.316.410.000; Inspektorat Jenderal Kementerian HAM sebesar Rp2.256.338.000; Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK) Rp3.709.097.000; dan Ditjen Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) Rp3.630.554.000.

"Adapun sampai dengan hari ini realisasi sudah Rp51.632.823.083. Jadi di triwulan kesatu masuk ke triwulan kedua awal, kami sudah realisasi 45,47 persen," ucap Novita dalam rapat.

Terkait hal tersebut, kata dia, Kementerian HAM pun mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp864.696.384.306 untuk kebutuhan kantor pusat dan kantor wilayah.

"Kami mengusulkan anggaran belanja tambahan untuk dapat melaksanakan program-program yang sebagaimana diamanatkan, yaitu secara total usulan anggaran yang kami ajukan untuk ABT adalah sebesar Rp864.696.384.306," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyayangkan insiden penembakan terhadap jajaran Komnas HAM perwakilan Papua yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Anis menuturkan bahwa Komnas HAM RI telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey usai penembakan. Adapun Frits menjadi korban dalam insiden tersebut.

“Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits, dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura,” ucap Anis.

Ia pun menekankan bahwa Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, khususnya dalam merespons situasi yang terjadi di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

“Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama,” demikian Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey beserta rombongan ditembak oleh KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

Kepada ANTARA, Frits menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Inspektur Polisi Satu (Iptu) Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya melalui sambungan telepon, Senin sore.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir menghadiri acara syakuran dalam rangka peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke 61 yang digelar di Rumah Tahanan (rutan) Kelas IIB Ternate, Senin (28/4).

Hadirnya Kakanwil dalam acara tersebut menunjukkan komitmen kuat Kanwil Kemenkum Malut untuk tetap menjalin sinergi dan kolaborasi lintas instansi. Dalam kesempatan tersebut, Argap menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT Pemasyarakatan yang dikemas dalam bentuk syukuran.

“Selamat ulang tahun bagi teman-teman pemasyarakatan yang tahun ini berusia 61 tahun. Semoga di usia tersebut Pemasyarakatan semakin maju dan menjadi garda dalam pembinaan narapidana,” ucap Argap.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil Ditjenpas Malut, Said Mahdar menyampaikan enam puluh satu tahun pemasyarakatan bukan sekedar hitungan waktu. Ini juga setara dengan ribuan kisah pengabdian, ribuan pekik perjuangan dan tentunya kesedihan tanpa pamrih dari para petugas yang bekerja dalam sunyi.

“Saya ingin memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada anda semua. Petugas yang berjaga malam. Ketika dunia tertidur. Petugas yang memfasilitasi warga binaan belajar bertani, menjahit, membatik, ketika dunia hanya melihat tembok dan jeruji,” tutur Said menyampaikan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswiuntuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025 secara virtual di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjunggusta Medan, Senin (28/4).

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 ini ditandai pemotongan tumpeng secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Sumut Yudi Suseno memberikan cendera mata berupa lukisan wajah kepada Wagub Sumut Surya.

Wagub bersama Forkopimda Sumut sebelumnya mendengarkan arahan Menteri Imipas RI Agus Andrianto secara virtual di seluruh kantor wilayah Imipas Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, kolaborasi dan sinergi akan kita laksanakan untuk mendukung program kerja berjalan dengan baik," ucap Agus.

Menteri berpesan, seluruh kantor wilayah melakukan kolaborasi dan sinergi bersama gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda guna terlaksananya 13 program yang telah direncanakan.

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ini, katanya, merupakan momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja yang sudah dan akan dilakukan ke depan.

"Jadikan pengabdian kita sebagai pegawai untuk berbuat bagi warga binaan di lapas agar menjadi lebih baik. Kita bukan hanya menjadi pegawai, tapi juga orangtua, guru, teman, dan apa saja bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan," jelas Agus.

Mantan kapolda Sumut itu menginginkan, bahwa setiap warga binaan menjadi lebih baik dan produktif yang bisa memberikan banyak manfaat saat di masyarakat kelak.

Menteri Imipas sempat berdialog tiga perwakilan kantor wilayah Imipas, yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

"Tentu Lapas sudah bertransformasi dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan bimbingan kepada warga binaan selalu lebih baik," papar Agus.