Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan memastikan komitmen pihaknya untuk mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) guna memperoleh keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini. Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka," kata Munafrizal Manan.

Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM dengan agenda evaluasi program kerja dan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI terkait dugaan tindak kekerasan yang dialami mereka pada 15 April.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Dia menyebut setelah aduan tersebut diterima, Kementerian HAM langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus tersebut, dia mengatakan pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

Dia lantas berkata, "Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses."

Sebelumnya, Rabu (23/4), Anggota Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI mendorong pembentukan tim pencari fakta (TPF) independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus OCI.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta.

Adapun Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4).

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Kalapas Kelas I Madiun, Jawa Timur, Andi Wijaya menyatakan peringatan Ke-61 Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) menjadi momentum penting memperkuat komitmen dalam mewujudkan lapas yang semakin Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Hari ini kita bukan hanya merayakan perjalanan panjang pemasyarakatan, tetapi juga memperteguh semangat perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai yang diusung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Andi dalam sambutan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Lapas Madiun, Jatim, Senin.

Menurutnya, Hari Bakti Pemasyarakatan tidak hanya menjadi momentum refleksi internal di kalangan Lapas Madiun, tetapi juga momentum berbagi dan menunjukkan kepedulian sosial.

"Melalui peringatan ini, Kami ingin memastikan kehadiran pemasyarakatan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

Terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yang tahun ini mengusung tema "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat".

"Tema tersebut menekankan pentingnya pemasyarakatan yang tidak hanya mendidik warga binaan. Tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat," kata dia.

Sejumlah kegiatan yang digelar dalam peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tersebut antara lain, pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja pegawai dalam mendukung tugas pemasyarakatan.

Selain itu juga peninjauan ke fasilitas pembinaan di Lapas oleh anggota Forkopimda, seperti integrated farming, dapur umum, dan ruang pendidikan.

"Program integrated farming di lapas ini merupakan upaya untuk mendukung ketahanan pangan dengan sistem pertanian terpadu yang melibatkan peternakan, perikanan, dan pertanian," katanya.

Selain itu, juga dilakukan pembagian bantuan sembako kepada puluhan warga yang tinggal di sekitar lapas.

"Setelah bagi sembako, juga digelar doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pemasyarakatan di Indonesia selama 61 tahun," katanya.

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan berlangsung lancar serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Madiun dan anggota Forkopimda Kota Madiun. Acara diakhiri dengan mengikuti zoom yang digelar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Gorontalo (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, khususnya dalam aspek kemandirian dan kepribadian.

"Pastinya untuk Gorontalo ini kami akan terus meningkatkan pembinaan kemandirian dan keperibadian. Agar para warga binaan ini setelah bebas nanti bisa punya kemampuan kerja, dan punya bekal mental yang kuat untuk kembali ke masyarakat," ucap Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Gorontalo Bambang Haryanto usai peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan bahwa sejauh ini sinergi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Gorontalo bersama berbagai pihak telah berjalan baik, salah satu contohnya yaitu Lapas Kelas IIA Gorontalo.

"Lapas Kelas IIA Gorontalo ini kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dan beberapa akademisi untuk kegiatan kepribadian berupa pelatihan baca tulis Al Quran dan tata cara beribadah yang baik menurut agama masing-masing dan itu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengawasan dari instruktur dari luar, dari para ustadz atau pembina yang ada di Kementerian Agama," ucap Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa budaya religius di Provinsi Gorontalo turut berpengaruh positif terhadap kondisi di dalam lapas.

"Di Gorontalo ini memang budaya religinya ini juga melekat di dalam lapas. Saya melihat sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah, warga binaan kami semuanya baik-baik dan semuanya tertib disiplin mengikuti kegiatan semua yang diberikan oleh para pembina yang ada di dalam lapas," ucap Bambang.

Bambang mengatakan ketertiban dan kedisiplinan warga binaan di Gorontalo cukup terjaga berkat budaya positif yang telah terbentuk di lingkungan masyarakat.

"Persoalan warga binaan kami ini relatif kecil lah, tidak terlalu menonjol dan alhamdulillah, karena mungkin memang budaya di masyarakat Gorontalo ini terbawa sampai ke dalam," ucap Bambang.

Bambang mengatakan dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61, ia mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan untuk membangun pemahaman baru dalam perlakuan terhadap warga binaan.

"Jadikan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 ini, karena sudah cukup tua ya pemasyarakatan ini lahir, agar teman-teman jajaran pemasyarakatan membangun persepsi bahwa konsepnya sekarang adalah pemasyarakatan, bukan kepenjaraan lagi. Perlakukan warga binaan sebagaimana manusia dan harus dimanusiakan," ucap Bambang.

Medan (ANTARA) - Sejumlah narapidana (napi) yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan, Sumatera Utara, diduga mengendalikan bisnis narkoba dari balik jeruji besi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Kelas I Medan Herry Suhasmin menegaskan bahwa isu itu adalah berita lama. Ia menyatakan bahwa para napi yang terlibat telah dipindahkan sejak dua bulan lalu.

“Itu berita lama. Napinya pun sudah 2 bulan yang lalu kami pindahkan,” kata Herry ketika dihubungi dari Medan, Senin (28/4).

Kendati demikian, saat ditanya lebih lanjut soal kemana sejumlah napi tersebut dipindahkan, Herry Suhasmin enggan memberikan jawaban.

Termasuk saat dikonfirmasi pemindahan sejumlah napi tersebut berarti membenarkan adanya praktik peredaran narkoba dari dalam Lapas Kelas I Medan.

Sebelumnya viral di media sosial menyebutkan adanya sejumlah napi disebut-disebut merupakan jaringan Putra Surbakti diduga mengendalikan peredaran narkoba dalam Lapas Kelas I Medan.

Adapun napi tersebut di antaranya, yakni Heri selaku penghuni kamar N16 blok T5, Ivan Aceh penghuni kamar N12 blok T5, Rahmad Nainggolan alias Tomek penghuni kamar H8 blok T7, dan Black Tanjung alias Black penghuni kamar C16 blok T3.

Bahkan, sejumlah napi tersebut diduga mengendalikan aktivitas narkoba dengan cara jual beli kamar dan penyewaan telepon genggam di dalam Lapas Kelas I Medan.

Situbondo (ANTARA) - Puncak peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61 tahun 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, menjadi refleksi atas komitmen dalam memberikan kontribusi positif khususnya pembinaan bagi warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemasyarakatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan.

"Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang membangun manusia, kita harus terus berinovasi dalam program pembinaan agar warga binaan memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Menteri Agus Andrianto dalam sambutannya HBP Ke-61 secara virtual, Senin.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi mengemukakan peringatan HBP Ke-61 ini menjadi momen untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pembinaan yang layak, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana mereka berakhir," katanya.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo, Julandra Wikjatmiko menambahkan, peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan integritas.

"Serta profesionalisme seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik," katanya.

Dalam kegiatan peringatan HBP ke-61 yang digelar di Aula Rutan Kelas IIB Situbondo itu, turut hadir Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo Mahbub Junaidi, perwakilan Polres Situbondo, perwakilan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo, perwakilan Kejaksaan Negeri Situbondo, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Wakil Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Ahmad Baharuddin meninjau kegiatan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Senin, usai mengikuti peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan yang digelar serentak secara daring.

Ahmad Baharuddin menyampaikan, program pembinaan di lapas menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk kembali berdaya di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Mudah-mudahan setelah keluar dari sini mereka punya keahlian dan kegiatan yang bisa menghasilkan," ujarnya.

Ia mengapresiasi upaya Lapas Tulungagung yang mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dan berkomitmen mendukung pembangunan ruang pelayanan baru di lapas.

"Kalapas sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, tinggal menunggu realisasinya," katanya.

Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung Ma'ruf Prasetyo Hadianto mengatakan pembinaan yang dijalankan tak hanya memberi manfaat bagi warga binaan, tetapi juga masyarakat luas.

Salah satu capaiannya, Lapas Tulungagung berhasil melakukan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme hingga ikrar setia NKRI.

Selain itu, lapas juga mengembangkan program kemandirian pangan melalui budidaya sayuran dan ikan.

"Ikan lele dan nila yang diternak, serta kangkung dan terong yang ditanam, menyuplai sebagian kebutuhan lauk dan sayur warga binaan," kata Ma'ruf.

Dengan sistem bioflok, kolam berdiameter lima meter mampu menampung sekitar 5.000 ekor ikan yang dipanen setiap dua bulan, menghasilkan hingga tujuh kuintal per kolam.

Selain bidang pangan, pihak lapas juga tengah merintis kerja sama dengan pengusaha konveksi untuk membentuk "kampung konveksi" di dalam lapas, meniru konsep di Lapas Pasuruan dan Cibinong.

"Kalau terealisasi, kami bisa menampung sekitar 150 warga binaan untuk bekerja," ujarnya.

Di bidang kerajinan, karya warga binaan berupa lukisan, asbak marmer, pot, dan kotak tisu sudah dipamerkan di tingkat nasional di Jakarta.

Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain...,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menilai, industri sawit mampu memperkuat ekonomi nasional sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

"Ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan," kata Eugenia dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, industri kelapa sawit sepanjang tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS sehingga menjadi komoditas non-migas dengan kontribusi devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia.

Namun di balik capaian ekspor tersebut, pelaku usaha menilai masih ada tantangan yang harus segera diselesaikan yang berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan ketidakjelasan regulasi pemerintah.

Kepastian hukum dan kestabilan aturan diperlukan untuk arah dan masa depan industri sawit jangka panjang.

Eugenia menilai kondisi ini berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan sawit seluas 1- 5 hektare dan bergantung sepenuhnya pada hasil kebun mereka untuk hidup.

Petani kecil tidak punya banyak pilihan seperti pengusaha besar, sehingga jika industri sawit terpuruk, mereka adalah pihak pertama yang akan terdampak paling besar akibat krisis tersebut.

Ketidakpastian regulasi dikhawatirkan menghadirkan ekspektasi negatif yang menyebabkan pelaku usaha ragu melakukan investasi, menunda peremajaan tanaman, atau membiarkan lahan sawit menjadi tidak produktif.

Dia mengusulkan agar regulator membenahi tata kelola sektor sawit, dengan regulasi konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan agar melindungi jutaan petani sawit di seluruh Indonesia.

Data Kementerian Pertanian mencatat 73,83 persen dari nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit, jauh melampaui kontribusi komoditas lain seperti kopi, karet, dan lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 21,60 juta ton dengan total nilai sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara.

Meski Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan produksi 46,8 juta ton crude palm oil (CPO), kendali harga internasional tetap berada di tangan Malaysia dan Rotterdam sehingga Indonesia hanya menjadi price taker.

"Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,” kata Eugenia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menganugerahi penghargaan kategori dapur sehat kepada berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia dalam momentum Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61.

Pada acara tasyakuran HBP Ke-61 di Jakarta, Senin, Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat; Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta; dan Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

“Kami juga memberikan penghargaan terhadap UPT dan petugas yang memberikan kinerja yang terbaik dalam bidang penggagalan dan penyelundupan narkoba, UPT terbaik, dan pegawai berprestasi,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana keterangan tertulisnya.

Mashudi menjelaskan, HBP tahun ini mengangkat tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Menurut dia, tema tersebut merefleksikan komitmen Pemasyarakatan untuk memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi masyarakat sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

Pada rangkaian HBP Ke-61, imbuh Mashudi, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan, seperti pekan olahraga dan seni warga binaan, bakti sosial dan Jumat berkah, donor darah, Pemasyarakatan Bersih-Bersih, hingga Indonesia Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025.

“Kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak lepas dari kontribusi dan dukungan seluruh jajaran Pemasyarakatan, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu penerima penghargaan kategori dapur sehat, Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto mengatakan bahwa pembangunan Dapur Sahabat Lapas Cibinong dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan makanan sehat bagi warga binaan.

Selain itu, kata dia, dapur tersebut juga untuk mempermudah para petugas dalam kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan siap saji yang lebih teratur dan terjaga dari kontaminasi silang akibat tercampurnya bahan makanan.

“Dengan adanya dapur yang baru, penempatan bahan makanan dapat lebih terpetakan sehingga pendistribusian makanan bisa lebih terjamin dan tepat waktu. Kualitas makanan juga akan lebih terjamin karena dengan adanya sirkulasi udara yang lebih lancar,” jelas Wisnu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan HBP Ke-61 merupakan momentum refleksi atas kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sejauh ini sekaligus untuk melahirkan aksi yang bermanfaat.

Menurut Agus, pemasyarakatan bukan sekadar urusan penjara, melainkan juga tentang memberikan harapan, membangun kembali jati diri manusia, dan menghadirkan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Untuk itu, Agus mengajak jajarannya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan refleksi mendalam pada momentum HBP ini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar tasyakuran puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 bersama mitra kerjanya di aula Rutan Tarutung.

Kegiatan tasyakuran dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tapanuli Utara dan mitra kerja pemasyarakatan yakni mewakili Bupati Taput, Pj Sekretaris Daerah David Sipahutar, Pasi Pers Kodim 0210/TU, Kapten Inf Bugner Siboro, Kabag Ren Polres Taput, AKP S Butar-butar, Kasi Pidum Kejari Taput, AC Pandiangan, Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, Natanael, Komandan Subdenpom Tarutung, Lettu Cpm B Nainggolan, perwakilan Kantor Kementerian Agama Taput, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, serta sejumlah mitra kerja lainnya.

"Semoga dengan pelaksanaan kegiatan syukuran ini, pemasyarakatan mampu untuk terus memperkuat perannya dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan motto pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha, Senin (28/4).

Kegiatan tasyakuran juga mengikuti zoom meeting bersama Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan yang mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam yang harus melahirkan aksi, bukan hanya evaluasi di atas kertas, tapi langkah konkret yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat dan warga binaan.

Disebutkan, peringatan HBP Ke-61 menjadi lebih istimewa dengan apresiasi dari mendiang Paus Fransiskus atas karya seni warga binaan yang diserahkan kepadanya saat kunjungan ke Indonesia beberapa waktu lalu yang dibalas melalui penganugerahan tiga koin emas yang sangat istimewa melalui "Scholas Occurentes dan Second Chance Foundation".

Pada kesempatan itu, Rutan Tarutung juga membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu dan dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno kepada dua orang Pegawai Rutan Tarutung atas nama Peniel Pahottua Hasiholan Simatupang dan Nasrul Afdah Siregar yang berhasil menggagalkan masuknya narkoba ke dalam Rutan Tarutung.

Kegiatan diakhiri dengan potong tumpeng sebagai simbol rasa syukur dengan harapan semangat hari bakti pemasyarakatan yang ke-61 terus menginspirasi bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, memantapkan tata kelola yang profesional, dan mengoptimalkan pembinaan warga binaan.

Jakarta (ANTARA) - Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Lalu, diterbangkan menggunakan helikopter menuju pos komando taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” katanya.

Sebagai informasi, Satgas AB Moskona 2025 diturunkan untuk operasi misi kemanusiaan dalam rangka mencari keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepada ANTARA, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Iptu Tomi Marbun.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menegaskan insiden di Markas Kepolisian Resor Pacitan pada Jumat, 25 April 2025, merupakan murni tindak pidana kriminal, bukan aksi terorisme seperti yang sempat beredar di media.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast menjelaskan kejadian bermula dari kecelakaan lalu lintas antara truk Elf dan mobil L300 sekitar pukul 06.15 WIB yang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"Karena tidak ada korban, kedua belah pihak dimediasi di Kantor Satlantas Polres Pacitan," ujar Abast di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin.

Saat proses mediasi sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang datang mengaku sebagai pemilik barang di dalam truk Elf, yakni bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis biosolar sebanyak 3.500 hingga 4.000 liter.

Keduanya kemudian melakukan pengancaman terhadap petugas agar truk tersebut segera dikeluarkan. Namun, Abast menegaskan tidak ada ancaman peledakan atau indikasi aksi teror.

"Memang terjadi pengancaman terhadap petugas, tetapi tidak ada ancaman bom atau ledakan seperti yang sempat diberitakan," tegasnya.

Penyidik tidak menemukan barang bukti yang mengarah pada tindak pidana terorisme.

Kendati demikian, ditemukan senjata tajam, seperti golok di kendaraan para pelaku, namun bukan di truk Elf yang mengangkut BBM.

Mengenai latar belakang pelaku, Abast mengungkapkan salah satu di antaranya merupakan mantan narapidana kasus terorisme. Namun, ia memastikan tindak pidana ini tidak berkaitan dengan jaringan radikal.

"Ini murni kriminal, bukan tindakan terorisme," ujarnya.

Saat ini kedua pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolda Jatim dan penyidik masih mendalami asal-usul serta tujuan distribusi BBM subsidi yang mereka bawa.

"Kami juga masih menelusuri dari mana BBM itu diperoleh dan hendak dibawa ke mana," katanya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 336 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas.