Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Dalam peringatan tersebut KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh yaitu penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

FSP ASPEK Indonesia, salah satu federasi buruh yang ikut serta, secara khusus menyoroti tuntutan upah layak dan penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi buruh dan segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik kerja yang dianggap merugikan dan tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Dalam peringatan tersebut KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh yaitu penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), perlindungan buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

FSP ASPEK Indonesia, salah satu federasi buruh yang ikut serta, secara khusus menyoroti tuntutan upah layak dan penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi buruh dan segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik kerja yang dianggap merugikan dan tidak manusiawi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor menandatangani nota kesepakatan untuk berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda di Paseban Sri Baduga di Balai Kota Bogor.

Dedie Rachim mengatakan bahwa nota kesepakatan ini menguatkan langkah sinergi kolaborasi antara Pemkot Bogor dengan Kejari Kota Bogor, di mana berbagai langkah yang termaktub di dalamnya sudah juga dilaksanakan lebih awal.

"Pemkot sudah banyak dibantu oleh teman-teman Kejari terutama dalam pemulihan aset dan rencana peningkatan pendapatan daerah," ucap Dedie Rachim.

Wali Kota mengatakan hal lain yang juga akan dikuatkan adalah berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kota Bogor, sehingga kualitas pembangunan dan pelaksanaan bisa dijaga dengan baik.

Dari sisi pencegahan, juga akan dilaksanakan penguatan program pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) ataupun penyelewengan yang akan mendapat bantuan serta bimbingan dari Kejari untuk dilakukan pencegahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda mengatakan kegiatan ini merupakan nota kesepakatan bidang perdata maupun tata usaha negara termasuk pencegahan.

"Jadi kami melaksanakan Tupoksi kami ada lima, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum," kata Meilinda.

Meilinda menambahkan selama ini kerja sama yang terjalin dengan Pemkot Bogor telah berjalan dengan baik, sehingga keberadaan nota kesepakatan ini akan semakin menguatkan, yang tujuannya memberikan dampak untuk masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kota Bogor.

Saat disinggung soal proyek strategis Kota Bogor, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan sehingga semua berjalan sesuai regulasi yang ada.

"Sehingga pendampingan yang dilaksanakan itu diantaranya jika terjadi adanya ancaman, gangguan, keterlibatan dan tantangan dalam pelaksanaan kegiatannya," ujarnya.

Medan (ANTARA) - Kanwil Kementerian HAM Sumatera Utara bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumut mempersiapkan diskusi publik tentang Pedoman pengarusutamaan HAM.

Dalam rangka mendukung implementasi Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM KemenHAM Sumut Sofia Alatas di Medan, Rabu.

Ia mengatakan jadwalkan hadir secara langsung untuk memimpin jalannya diskusi. Kegiatan ini juga menggandeng Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Utara, Flora Nainggolan dan Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Sumut Sondang Berliana dalam memperkuat sinergi pelaksanaan agenda HAM di tingkat daerah.

Sebagai bagian dari tahapan persiapan, dilakukan koordinasi intensif dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang disambut baik oleh
Kabag Peraturan Perundang-undangan Setda Provsu Yustifadini.

Koordinasi ini bertujuan memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi dan implementasi Permenkumham tersebut di wilayah Sumatera Utara.

Diskusi publik ini diharapkan menjadi forum strategis untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah, sehingga pembangunan hukum di daerah dapat lebih berperspektif HAM.

Medan (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia RI menyelenggarakan kegiatan strategis penguatan HAM yang melibatkan 1.511 mahasiswa dari 15 kampus di seluruh Indonesia.

Digelar secara daring oleh Kanwil KemenHAM Sumut, acara ini merupakan bagian dari agenda nasional yang bertujuan melibatkan generasi muda sebagai penerus estafet penegakan dan pemajuan HAM.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo tampil sebagai narawicara kunci. Kepala Kanwil KemenHAM Sumut, Dr. Flora Nainggolan, dan Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, Majda El Muhtaj sebagai narasumber utama giat penguatan epistemik tersebut.

"Mahasiswa merupakan unsur penting dalam HAM sebab pemajuan HAM berkualitas membutuhkan cendikiawan proaktif untuk pelayanan prima." Ujar Nicholay dalam keterangan diterima di Medan, Rabu.

Diskursus yang dibahas mencakup aspek-aspek fundamental HAM yang kerap luput dari perhatian publik, termasuk cakupan, penggolongan, dan ketentuan seputar hak asasi manusia.

Sesi interaktif menunjukkan antusiasme tinggi dari kalangan mahasiswa, yang secara khusus tertarik pada pendekatan praktikal dalam penanganan kasus-kasus HAM kontemporer dan penjabaran empiris dari penyelesaian kasus-kasus terdahulu. Dalam diskursus nasional ini, Kabid Instrumen dan Penguatan HAM, Desni Manik memoderatori.

"Keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan sangat krusial dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia," ucap Flora.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor menandatangani nota kesepakatan untuk berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda di Paseban Sri Baduga di Balai Kota Bogor.

Dedie Rachim mengatakan bahwa nota kesepakatan ini menguatkan langkah sinergi kolaborasi antara Pemkot Bogor dengan Kejari Kota Bogor, di mana berbagai langkah yang termaktub di dalamnya sudah juga dilaksanakan lebih awal.

"Pemkot sudah banyak dibantu oleh teman-teman Kejari terutama dalam pemulihan aset dan rencana peningkatan pendapatan daerah," ucap Dedie Rachim.

Wali Kota mengatakan hal lain yang juga akan dikuatkan adalah berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kota Bogor, sehingga kualitas pembangunan dan pelaksanaan bisa dijaga dengan baik.

Dari sisi pencegahan, juga akan dilaksanakan penguatan program pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) ataupun penyelewengan yang akan mendapat bantuan serta bimbingan dari Kejari untuk dilakukan pencegahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda mengatakan kegiatan ini merupakan nota kesepakatan bidang perdata maupun tata usaha negara termasuk pencegahan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaku hoaks bisa dipidana jika menyebabkan kerusuhan fisik, hingga tiga orang tewas dalam kecelakaan di KM 189 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

MK: Sebar hoaks dapat dipidana jika timbulkan kerusuhan di ruang fisik

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Ihwal tersebut merupakan penjelasan MK atas makna kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

KPK panggil saksi kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.

“Atas nama DVG, karyawan swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.

DVG diketahui merupakan seorang karyawan swasta bernama David Gunawan.

Baca selengkapnya di sini.

Polda Metro tangkap pembunuh wanita muda di penginapan Bekasi

Petugas dari jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita muda berinisial WD (21) yang dilakukan di sebuah penginapan di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Tadi malam pukul 22.30 WIB ditangkap di rest area Mudusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang. Inisial pelaku MA. Ditangkap oleh Jatanras Polda Metro Jaya," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Mustofa di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pelaku merupakan warga Jakarta yang melakukan perjalanan darat dengan maksud hendak melarikan diri ke luar kota sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Subang.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim Polri telah olah TKP di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun

Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri mengatakan telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Dalam kegiatan ini, kami menerjunkan sebanyak tujuh personel, dan bergabung bersama kami adalah tim identifikasi dari Polda Papua Barat yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Papua Barat, yaitu Kombes Pol. Novia Jaya,” kata Kasubbid Dokidentkrim Pusident Bareskrim Polri AKBP dr. Adek Candra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya melakukan olah TKP, Adek mengatakan bahwa tim gabungan juga melakukan pemindaian di lokasi tempat hilangnya Iptu Tomi, pemotretan dan dokumentasi menggunakan drone, serta rekonstruksi kejadian dengan pengecekan pada lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi area kegiatan Iptu Tomi dan timnya dalam upaya pencarian kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca selengkapnya di sini.

Tiga orang tewas dalam kecelakaan di Tol Cisumdawu Sumedang

Tiga orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan di KM 189+400 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat AKBP Wira mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan minibus Hiace dan mobil boks.

"Kendaraan yang terlibat Hiace dan mobil boks merek Hino," kata Wira saat dikonfirmasi di Bandung.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Kepada seluruh (pimpinan di Kemenkum) yang dipercayakan memegang amanah, satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan diluar untuk kepentingan kantor,” tegas Menkum dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa,

Menkum juga mengatakan, hal yang paling penting bukan rencana yang tertulis, tetapi komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang paling penting adalah komitmen kita, kesetiaan kita kepada cita-cita Kementerian, saya berharap diantara kita bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan kita, terutama kepada masyarakat," tuturnya di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Selain itu, Menkum menyampaikan agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini agar nantinya penyusunan rencana strategis (renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia.

“Kita punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun kedepan dalam rangka menuju Indonesia emas. Kita harus berpedoman pada visi misi presiden RI, terutama peran kita dalam asta cita nomor 7,” ujar Supratman saat memberikan sambutan pada Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenkum.

Kemudian Menkum meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum, agar selalu konsisten dalam menjalankan renstra, agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

“Saya berharap kita konsisten terhadap renstra ini sehingga capaian yang akan kita capai, tujuan yang sudah kita tetapkan baik itu visi, tujuan, sasaran, program dan lain sebagainya betul-betul tercantum dan bersesuaian dengan penganggaran,” ujar Menkum.

Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan asta cita. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico.

Prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan kemenkum yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional yang ketujuh ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung.

"Salah satunya yaitu terkait dengan reformasi hukum, kita laksanakan melalui pembinaan hukum nasional terhadap K/L, pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam hal menjalankan kepatuhan K/L dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum," ungkap Nico.
Plt.Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto , bersama Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Dr Rahmat Feri Pontoh, Kadivyankum ,Kaswo , Kabag Tata Usaha dan Umum Andini oskar , Kabid Pelayanan Administrasi hukum Umum M Bangbang, dan jajaran mengikuti acara tersebut secara virtual

bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditorehkan para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara Republik Indonesia.

"Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan seperti sekuler, Islam dan lainnya," kata Muzani di Jakarta, Selasa, saat menerima kunjungan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan.

Menurut Muzani, pada akhirnya para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. "Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," katanya.

Muzani menjelaskan, kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan kesatuan Indonesia yang tetap bertahan sampai saat ini walaupun Indonesia menghadapi banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Muzani mengatakan, para pendiri bangsa sangat luar biasa dalam menjaga persatuan, hal itu juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

"Mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional. Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, perwakilan siswa SMA Taruna Nusantara Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena telah diterima dengan baik di Gedung MPR.

Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya.

Acara ini sendiri dihadiri juga oleh para anggota MPR RI yaitu Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto serta Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025