Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur demi mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045.

Dia menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia, dengan visi utama adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” kata Rini saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik

SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada, yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola.

Dia mengatakan transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024.

Ia berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Rini.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang tahun 2024.

Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

Dirinya menyampaikan kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

“Kami mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” pungkas Erwan.

Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Setiap Wilayah
1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Pemerintah Daerah Kota Padang
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusiaan di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investas.

Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke tempat ibadah dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktivitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kedua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktivitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung mendeportasi dan mencekal dua Warga Negara Asing (WNA) Pakistan berinisial MA dan SS yang melakukan penggalangan dana kemanusian di daerah itu.

"Kedua WNA ini dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan pencekalan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melalui Kasi Intelijen dan penindakan Wahyu Purwanto di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah mengamankan dua orang WNA Pakistan hanya pemegang izin tinggal kunjungan dengan keperluan pra-investasi dan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang membenarkan laporan dua orang asing yang sedang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah Timur Tengah.

"Hasil pemeriksaan kemarin, dua WNA ini mengaku dan membenarkan bahwa benar telah meminta dan menerima sumbangan dari masyarakat," katanya.

Ia menyatakan dalam pemeriksaan dan pendalaman kepada dua WNA ini, Kantor Imigrasi Pangkalpinang telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengenai keberadaan dan aktifitas warga negara asing ini.

"Kedua WNA ini tidak hanya menggalang dana kemanusiaan ke rumah-rumah warga, tetapi juga menyasar ke masjid-masjid dan toko-toko di Kota Pangkalpinang," katanya.

Ia mengatakan sebelumnya Imigrasi Pangkalpinang mendapat laporan dari salah satu instansi anggota Tim Pengawasan Orang Asing, bahwa adanya aktifitas orang asing yang menggalang dana untuk kegiatan kemanusiaan.

Setelah mendapatkan laporan, tim Imigrasi Pangkalpinang langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap dua warga negara asing ini di Masjid Jami’ Al Iman di Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada Senin (28/4).

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dan diharapkan untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa reformasi birokrasi telah berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran negara sebesar Rp128,5 triliun.

Capaian ini diraih melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif, sebagai bentuk nyata orientasi hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Melalui penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita berhasil mencegah pemborosan Rp128,5 triliun dari APBN dan APBD. Ini bukti bahwa birokrasi yang akuntabel bisa menjadi solusi, bukan beban,” kata Rini dalam Rakor Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Capaian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi sebatas administratif, namun telah berdampak nyata pada efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Dia menekankan bahwa birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar prosedural menjadi birokrasi berdampak atau impactful bureaucracy yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

“Birokrasi berdampak bukan hanya tentang laporan kinerja yang baik, tapi tentang perubahan yang dirasakan masyarakat, layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, dan anggaran yang tidak sia-sia,” ujarnya.

Rini juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas instansi dan pendekatan lintas sektor untuk mencapai hasil bersama.

Ia mendorong seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar terus memperbaiki tata kelola dengan mengedepankan hasil yang terukur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menuturkan bahwa peranan strategis reformasi birokrasi dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik mengarahkan pada pentingnya pengukuran kinerja organisasi melalui indeks reformasi birokrasi.

"Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2024 berfokus pada perbaikan tata kelola dan penyelesaian isu-isu tematik pada pemerintah daerah, sehingga Kementerian PANRB selaku koordinator dan orkestrator pelaksana RB mendorong K/L meso untuk dapat secara masif melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang menjadi prioritas pembinaan masing-masing K/L meso," ungkap Erwan.

Ia berharap hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada masing-masing instansi pemerintah tersebut dapat ditindaklanjuti sehingga capaian positif reformasi birokrasi benar-benar mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di instansi pemerintah, mendorong efisiensi anggaran, dan menurunkan angka korupsi.

Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kitaSaya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen di tahun ini tidak seharusnya melemahkan semangat dan optimisme nasional.

Prasetyo, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, proyeksi tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga internasional.

"Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujarnya.

Meski demikian, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.

Ia merujuk pada sejumlah indikator positif seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali —bahkan termasuk yang terendah di dunia— konsumsi rumah tangga yang kuat, serta iklim investasi yang tetap terjaga.

"Iklim investasi kita juga terjaga, terbukti dengan tercapainya target investasi di triwulan pertama," katanya menambahkan.

Prasetyo juga menyoroti upaya pemerintah yang terus mendorong kerja sama investasi dengan berbagai negara, termasuk melalui penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat proses investasi.

"Di satu sisi, secara intensif kita semua, pemerintah, juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan percaya diri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama kita bangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," katanya.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Penurunan serupa juga tercatat dalam proyeksi Bank Dunia yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen tahun ini, kini direvisi menjadi 4,7 persen.

IMF menyebutkan tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global, penurunan permintaan dunia, dan menurunnya produktivitas negara berkembang, sebagai faktor utama penyebab revisi ini.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural, termasuk isu demografi dan efisiensi tenaga kerja yang mulai membatasi pertumbuhan jangka panjang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025