Jakarta (ANTARA) - Minister of State Secretary Prasetyo Hadi affirmed that the International Monetary Fund's (IMF's) projection of Indonesia's economic growth at 4.7 percent this year should not dampen national spirit and optimism.

In his statement received here on Wednesday, Hadi noted that such economic projections are routine from international institutions.

"It is entirely reasonable for institutions to provide assessments or growth projections for our nation's economy," he stated.

However, he emphasized that the Indonesian government remains optimistic about the strength of the nation's economic fundamentals.

He highlighted several positive indicators in Indonesia's economy, including stable economic growth, controlled inflation, strong household consumption, and a maintained investment climate.

"Our investment climate is also safeguarded, as evidenced by the achievement of the investment targets in the first quarter," he remarked.

Hadi also highlighted the government's continuous efforts to promote investment cooperation with various countries, including simplifying regulations that are deemed to hinder the investment process.

"On one hand, the government is intensively promoting investment cooperation along with simplifying and reevaluating regulations that may slow down our investment processes," he stated.

Hadi called on all national elements to remain united and confident in facing global economic challenges.

"We need collaboration among the government, the private sector, workers, and society. Let us work together to build our economy moving forward with full optimism," he affirmed.

In its April 2025 World Economic Outlook report, the IMF revised Indonesia's economic growth projection for 2025 from 5.1 percent to 4.7 percent.

The World Bank also earlier projected Indonesia's economy to grow by five percent this year, but has since lowered its forecast to 4.7 percent.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kebebasan berpendapat yang sudah berjalan di negeri ini harus tetap berlandaskan rasa tanggung jawab demi menghormati pihak lain.

Pernyataan Mensesneg itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya digugat.

"Keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat. Maka, menurut kami yang terpenting adalah bahwa kita semua memahami selama ini kebebasan berpendapat tersebut juga sudah terjadi dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".

Melalui putusan itu, MK mengoreksi pemaknaan frasa "orang lain" dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, institusi, profesi, atau korporasi.

Kritik terhadap badan publik atau korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejalan dengan prinsip kebebasan berpendapat.

Namun, di sisi lain, Prasetyo menilai kebebasan berpendapat sudah berjalan dan dilindungi UUD NRI Tahun 1945.

"Kebebasan berpendapat juga harus dilandasi dengan tanggung jawab serta tidak dengan rasa kebencian," ujarnya.

Menurut dia, yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal negatif lainnya.

Mensesneg lantas mengajak semua pihak, "Marilah kebebasan berpendapat itu tetap harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab."

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

Jakarta (ANTARA) - Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menilai tuduhan kepada dirinya memiliki ijazah palsu oleh beberapa pihak adalah fitnah.

"Kami sampaikan bahwa fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam, karena telah merusak nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan saat mendampingi Jokowi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Rabu.

Yakup juga menjelaskan kliennya mungkin selama ini hanya diam menanggapi tuduhan ijazah palsu tersebut.

"Selama ini mungkin Pak Jokowi diam. Selama ini, khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan imbauan, secara resmi 'press conference' (jumpa pers), beberapa 'statement' (pernyataan) di tempat umum, juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak," katanya.

Oleh karena itu, menurut Yakup, pada Rabu ini Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya membuat laporan dan memang harus dilakukan dan ini tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat panjang.

"Agar semuanya terang-benderang, agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga. Sehingga hal ini tidak terjadi lagi," katanya.

Kemudian saat dikonfirmasi pasal apa saja yang dilaporkan terkait kasus ini, Yakup menjelaskan ada beberapa pasal.

"Jadi, pasal yang kita duga dilakukan itu, ada Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga Pasal 32 dan Pasal 35," katanya.

Yakup menyebutkan untuk terlapor masih dalam penyelidikan, namun dirinya menyebutkan ada sejumlah pihak yang disebut dalam kasus ini yaitu, inisial RS, ES, T, K dan RS.

"Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu dirinya sudah menyampaikan kepada para penyidik sejumlah barang bukti. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak," katanya.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendukung proses hukum terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar berinisial S oleh yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan serat optik oleh Kejari Pontianak pada Selasa (29/4).

"Saya secara pribadi dan sebagai pimpinan tentu sangat prihatin. Kita sebagai pimpinan pasti merasa terpukul melihat anak buah kita menghadapi masalah seperti ini, tetapi kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Krisantus di Pontianak, Rabu.

Ia menyampaikan harapannya agar para penegak hukum menjalankan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan menjunjung keadilan secara menyeluruh.

"Saya tentu berharap kepada para penegak hukum agar betul-betul berlaku adil, menjalankan hukum secara adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya ingin betul-betul Pak Samuel mendapatkan keadilan sesuai hukum yang berlaku di negara kita," tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menahan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Provinsi Kalbar berinisial S (Samuel), bersama seorang rekanan proyek berinisial AL setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan jaringan serat optik pada tahun 2022.

Dua orang tersangka itu kini ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pontianak Dwi Setiawan Kusumo menjelaskan bahwa kedua tersangka ditahan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan mereka dalam penyimpangan anggaran proyek bernilai lebih dari Rp5,7 miliar tersebut.

“Kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek ini diperkirakan lebih dari Rp3 miliar,” ujar Dwi saat konferensi pers di Pontianak, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan proyek pengadaan jaringan serat optik itu untuk meningkatkan layanan internet antar-organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalbar, namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi penunjukan langsung penyedia jasa, yakni PT Borneo Cakrawala Media (BCM), tanpa melalui proses lelang sesuai ketentuan.

Kasi Pidana Khusus Kejari Pontianak Salomo Saing menambahkan bahwa pengadaan proyek telah dirancang sejak akhir tahun 2021 dan mengalami penambahan anggaran pada tahun 2022 dari awalnya Rp5 miliar menjadi Rp5,7 miliar, mencakup 50 OPD. Namun, tahapan pengadaan tidak memenuhi prosedur yang berlaku.

"Proyek ini dilakukan tanpa proses lelang. PT BCM ditunjuk langsung oleh Dinas Kominfo Kalbar, meskipun anggarannya cukup besar dan termasuk dalam proyek strategis daerah," ungkapnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Bojonegoro (ANTARA) - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro), Gesa Bimantara menyatakan bahwa praktik penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan, termasuk pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

"Perusahaan yang menahan ijazah karyawan dapat dikenakan sanksi hukum ketenagakerjaan," kata Gesa Bimantara, di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu.

Gesa mengatakan, jelang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, masih ada berbagai masalah di sektor ketenagakerjaan, salah satunya terkait penahanan ijazah karyawan di perusahaan tempat bekerja.

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tersebut bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

“Dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, perusahaan tidak diperbolehkan menahan ijazah karyawan," jelasnya.

Menurut Gesa, merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan hak atas ijazah sebagai dokumen pribadi tidak bisa dipindahkan, apalagi ditahan tanpa dasar hukum yang jelas.

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 55 disebutkan, perjanjian kerja tidak boleh memuat ketentuan yang merugikan pekerja atau melanggar hak-hak dasarnya.

Dengan demikian, menurut dia, menahan ijazah sebagai jaminan karena alasan belum terpenuhinya kewajiban kerja dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

"Ijazah adalah hak milik pribadi karyawan, sehingga menahan ijazah tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan hak perdata seseorang," jelasnya.

Ia menambahkan, praktik penahanan ijazah sering digunakan untuk menekan karyawan agar tidak mengundurkan diri sebelum masa kerja tertentu.

Namun tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang serius.

"Perusahaan yang terbukti menahan ijazah dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi administratif hingga kewajiban membayar ganti rugi," imbuhnya.

Selain itu, dikatakan Gesa, pekerja juga berhak melaporkan kasus penahanan ijazah kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat atau membawa ke ranah pengadilan hubungan industrial.

Ia menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam dunia industri harus memiliki kesadaran hukum.

"Praktik ketenagakerjaan yang sehat dan adil dapat terwujud apabila semua pihak menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia, salah satunya melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa sebagai upaya mewujudkan keadilan yang merata bagi masyarakat hingga ke pelosok.

"Pada rapat koordinasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini menjadi momentum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkokoh kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalbar," kata Krisantus saat membuka rakor tersebut di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, Rakor tersebut menjadi wadah penyatuan visi dan langkah konkret menghadapi dinamika di bidang hukum dan HAM.

"Kami ingin membentuk tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan," tuturnya.

Ia mendorong setiap kabupaten/kota untuk membentuk minimal satu Posbakum per kecamatan, sekaligus meningkatkan jumlah Desa Sadar Hukum sebagai bagian dari strategi edukasi hukum di masyarakat.

Krisantus juga menyoroti sejumlah isu hukum yang menjadi perhatian bersama, seperti konflik agraria, perlindungan kelompok rentan, dan pelanggaran HAM. Menurutnya, seluruh elemen pemerintahan daerah perlu menyampaikan laporan aksi HAM secara rutin, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi nasional.

"Produk hukum kita harus benar-benar bermanfaat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penguatan produk hukum daerah, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menegaskan perlunya bimbingan dari Kementerian Hukum dan HAM agar peraturan yang dihasilkan bisa menjadi dasar kuat dalam mendukung pembangunan.

"Kami memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya merasakan keadilan sosial sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, kami tengah merancang regulasi investasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kalbar," kata Jonny.

Ia menyebutkan, salah satu langkah yang sedang diupayakan adalah penyediaan kantor layanan investasi (fee office) bagi investor, guna mendorong pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha ke Kalbar.

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan pentingnya penguatan kelembagaan bantuan hukum berbasis desa. Saat ini terdapat 12 Organisasi Penyedia Bantuan Hukum (OPBH) yang aktif di Kalbar dan telah melatih aparat desa, terutama kepala desa, untuk menjadi mediator atau juru damai dalam menyelesaikan konflik hukum ringan di wilayahnya.

"Posbakum desa diharapkan bisa menjadi tempat konsultasi dan penyelesaian masalah hukum yang bukan pidana berat. Kepala desa sebagai figur yang memahami kondisi sosial masyarakat sangat tepat dilibatkan dalam pembentukan budaya hukum yang damai," tuturnya.

Program ini juga terkait erat dengan program Paralegal Justice Award yang bertujuan meningkatkan kapasitas hukum para kepala desa. Mereka yang terpilih akan mengikuti pelatihan baik secara luring maupun daring oleh Kemenkumham RI.

"Kalbar memiliki luas wilayah 1,3 kali Pulau Jawa. Karena itu, kami mendorong peran aktif unsur pemerintahan daerah dalam membentuk dan menjaga kesadaran hukum masyarakat," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.