Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi tujuh calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024—2029 yang disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-15 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023—2024, Kamis (4/4).

Lies mengatakan bahwa anggota LPSK periode berikutnya harus siap menghadapi banyaknya permohonan perlindungan saksi atau korban di luar ranah tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak-hak saksi dan korban.

"Saya kira mungkin akan bermunculan juga saksi dalam kasus lain. Misalnya, saksi pada persidangan di MK (Mahkamah Konstitusi) mungkin saja ke depan itu memerlukan pendampingan LPSK karena ada ancaman atau ada tekanan dan sebagainya," kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Mantan Wakil Ketua LPSK itu juga mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus fokus membenahi pada internal organisasi yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, atau terkait dengan tata laksana pengawasan internal.

"Saya kira sejalan dengan tantangan, tugas, fungsi, pasti di internalnya juga butuh penguatan-penguatan. Hal itu juga harus menjadi fokus untuk LPSK ke depan," ujarnya.

Untuk anggaran, Panitia Seleksi (Pansel) Anggota LPSK 2024—2029 itu mengatakan bahwa LPSK periode mendatang harus menyiapkan struktur anggaran yang benar-benar bisa mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi).

Ia mengatakan bahwa LPSK periode mendatang perlu menyiapkan program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) maupun Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan (P4) dengan baik.

"LPSK juga sudah meresmikan Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan atau mereka singkat itu P4. Ini juga harus bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan dengan baik kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, misalnya dengan Kemenkumham karena rencananya 'kan P4 itu juga akan dikembangkan jadi semacam rutan, misalnya untuk justice collaborator (JC)," jelasnya.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, terhadap calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa jabatan 2024—2029 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/4).

Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.

Ketujuh calon anggota LPSK periode 2024—2029 terpilih itu, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fakhrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Diketahui bahwa tiga orang di antaranya saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK dan terpilih kembali, yaitu Antonius P.S. Wibowo, Susilaningtias, dan Achmadi.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), dapat digunakan untuk menentukan metode pembumian pancasila.

“IAP ini bisa membantu kita dalam menentukan, metode apa yang digunakan untuk melaksanakan pembumian Pancasila,” kata Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Adhianti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Penegasan itu disampaikan Adhianti pada kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2022 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dia menjelaskan, deputi bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi, dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Salah satu fungsinya yaitu pengukuran pelembagaan Pancasila.

"Ini merupakan salah satu amanat dari BPIP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP," ujarnya.

Lanjut dia, tugas tersebut kemudian diturunkan ke dalam rencana strategis yang mengamanatkan IAP, ke Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP sebagai sarana atau indeks pembumian nilai Pancasila.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Jones Sangian menyampaikan apresiasi kehadiran BPIP ke Manado dalam rangka Monitoring IAP 2022 Sulut.

Ia juga bersyukur, Provinsi Sulut mendapatkan capaian IAP kategori baik pada 2022, dan berharap capaian IAP yang diperoleh bisa terus ditingkatkan. Target nilai IAP yang telah ditetapkan pada 2022 secara nasional adalah 77 poin.

“Ke depan terus terjalin kerja sama dalam rangka menyukseskan berbagai program dan kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus dalam tindak lanjut pengukuran indeks aktualisasi Pancasila di Sulawesi Utara," katanya berharap.

Pewarta: Fauzi
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa tim transisi pemerintahan akan dibentuk dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dan saya kira tidak lama itu," kata Ngabalin saat ditemui di Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin.

Ngabalin menegaskan bahwa tim transisi dari Pemerintahan Presiden Jokowi menuju pasangan terpilih Prabowo-Gibran akan dibentuk, meskipun ia tidak merinci waktu yang pasti.

Kewenangan dari tim transisi itu juga menjadi hak istimewa atau prerogratif Presiden.

Ngabalin meyakini bahwa proses transisi pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang berjalan mulus dan cepat.

"Saya yakin pasti akan baik mulus dan dalam waktu yang sangat cepat," kata dia.

Sejumlah pakar dan pengamat dari berbagai lembaga menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memerlukan rumah atau tim transisi dengan fungsi yang jelas usai pengumuman sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Tim transisi tidak hanya berfungsi untuk menyinkronkan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan selanjutnya, tetapi juga mempermudah penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Dalam kesempatan sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berpidato di hadapan investor dan bankir di Jakarta pada awal Maret, meyakini transisi pemerintahan pada Oktober 2024 bakal berlangsung lancar.

Alasannya, Prabowo menyebut karena dia dan Koalisi Indonesia Maju merupakan bagian dari “Tim Presiden Joko Widodo”.

"Insya Allah saya akan dilantik pada 20 Oktober, dan saya pikir transisi (pemerintahan baru) akan sangat lancar, karena sebagaimana kalian tahu, dari tiga pasang kandidat, tim saya secara terbuka mengakui kami bagian dari tim Presiden Jokowi. Kami tidak malu mengakui itu," kata Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo melalui wadah bernama Indonesia Future Network (IFN).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan IFN juga turut merumuskan kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai diskusi.

"Hasil dari setiap diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang," kata Moeldoko pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN) di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat.

Moeldoko menerangkan IFN menjadi wadah bagi anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global, mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus mengetahui tantangan global sehingga dapat merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah.

Lebih lanjut, Mantan Panglima TNI itu juga menyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proyek strategis nasional.

"Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo," katanya.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda.

IFN digelar sebulan sekali, mulai Februari sampai dengan September 2024.

Peserta yang hadir merupakan calon pemimpin masa depan (future leaders) yang telah diseleksi dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing, mulai dari kalangan swasta, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Dalam konferensi pers itu, Moeldoko didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Depok (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Jawa Barat, terus meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan penguatan pemahaman implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Kami akan mensosialisasikan kembali wawasan kebangsaan, termasuk juga ideologi Pancasila. Ini menjadi fokus yang akan dituangkan dalam bentuk-bentuk kegiatan," kata Kepala Bakesbangpol Kota Depok Lienda Ratnanurdianny di Depok, Kamis.

Selain itu kata Lienda perlu pemahaman komitmen menjaga tata berpolitik yang santun, memaksimalkan peran dalam kemasyarakatan, partai politik dan organisasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Serta pengoptimalan penanganan ancaman sosial yang disebabkan kenakalan remaja, narkoba dan lainnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan menjaga kondusivitas Kota Depok dalam kebhinekaan. Sebab, salah satu tugas dari Bakesbangpol ialah menjaga cipta kondisi, dibantu dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Depok.

Sementara itu Lienda mengatakan untuk rencana kerja 2025 ada lima isu strategis yang menjadi acuan program kegiatan. Dari isu tersebut kami merumuskan enam program, 11 kegiatan dan 23 sub-kegiatan.

Dikatakannya enam program kegiatan pada 2025 tersebut meliputi, pertama program penunjang pemerintahan, kedua kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan kebangsaan. Selanjutnya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan dengan kegiatan pendidikan politik.

Lalu keempat akan ada kegiatan pemberdayaan organisasi masyarakat, program kelima pembinaan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan yang keenam program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan penanganan konflik.

Palembang (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana/warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Tidak hanya membidik masyarakat umum dan sekolah, BPIP bersama Pemkab OKI juga menguatkan nilai-nilai Pancasila di lapas," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Lapas Kelas II B Kayu Agung, Selasa.

Menurut dia, melalui berbagai riset peningkatan budaya literasi pada warga binaan pemasyarakatan (WBP) mampu mengubah pribadi dan mencegah terjadinya pengulangan kriminal.

WBP yang mendapatkan pendidikan akan memiliki peluang lebih kecil untuk kembali ke lapas/rutan, sebaliknya mereka akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguatkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di Lapas Kelas II B Kayu Agung.

Yudian berharap sosialisasi penguatan pembinaan ideologi Pancasila dapat memberikan pemahaman Pancasila sehingga saat keluar nanti pemahaman itu bisa diaktualisasikan.

Sementara Pj Bupati OKI Asmar Wijaya menyampaikan ideologi Pancasila sebagai alat untuk memupuk integritas bangsa.

Pancasila sebagai rumah besar menjaga dan merawat nilai keberagamaan.

Asmar mengatakan semua harus terus belajar, menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, "unity in diversity", bersatu dalam keberagaman.

Melalui kegiatan itu, diharapkan para warga binaan lebih memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selama masa pembinaan hingga selesai kembali kumpul bersama keluarga.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing

Bantul (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof Yudian Wahyudi mengajak generasi muda khususnya mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna menghadapi perkembangan dunia global saat ini.

"Dengan melihat perkembangan dunia global terkini, kami pesan generasi muda khususnya mahasiswa, selain memedomani, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, juga perlu menguasai teknologi dan bahasa asing," kata Yudian dalam keterangan tertulis terkait acara Seminar Nasional dan Bedah Buku di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Pancasila merupakan mukjizat bangsa Indonesia. Dan dilihat dari segi bahasa, mukjizat itu kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya. Pancasila merupakan kalimat pendek yang mampu membungkam siapapun lawannya hingga hari ini.

"Pada 30 September hasil dari proklamasi, Bung Karno mengguncangkan dunia. Sampai saat itulah Indonesia sudah menjadi tiga dari super power dunia. Jadilah generasi unggul dan sebarkan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru negeri," kata Yudian.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, seminar dan bedah buku berjudul "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang digelar bersama Pusat Studi Pancasila UGM itu dihadiri 225 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Dia menjelaskan, Pancasila dalam bahasa inggris, yaitu Believe in God, Nasionalism, Humanity, Democracy, dan Social Justice, mengandung lima prinsip untuk kebaikan Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan.

"Lima prinsip itu dilaksanakan secara mengikat bagi seluruh warga Negara Indonesia, bukan hanya untuk dibaca dan dihafalkan, tetapi lebih dari itu harus mengimplementasikan butir-butirnya dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Sementara itu, Rektor UGM Prof Ova Emilia berharap, diskusi buku karya BPIP dapat memberikan pemicu untuk olah gagasan selanjutnya. Prinsip dasar pendiri negara adalah tidak inferior dan juga tidak superior, artinya menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Ketua Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam teori dan praktik, nilai-nilai Pancasila dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan berpendapat.

"Ideologi politik dan agama dan gagasan Bung Karno untuk membumikan Pancasila dalam konteks Internasional menjadi panduan hubungan internasional dalam kesetaraan-berdiri sama tinggi duduk sama rendah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengaku optimistis ideologi Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa, termasuk generasi Z (kelahiran tahun 2000) punya kepedulian terhadap Pancasila.

Rasa optimistis ini disampaikan Basarah saat acara launching buku ‘"Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila" di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Jumat.

"Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila," kata Basarah dalam keterangannya.

Basarah mengapresiasi buku tentang Pancasila yang ditulis oleh Maulana Fajri, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kelahiran tahun 2002.

Dia mengaku terkejut ada anak Generasi Z menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa, yang dalam penilaiannya rata-rata mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal semua berita itu, lanjut Basarah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut membuktikan secara ilmiah dalam skripsi-nya bahwa terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

Selain itu, menurut studi, generasi Z asyik dengan gawai, bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara, memiliki pemikiran berorientasi transnasional.

"Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," ujarnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya ini menambahkan, selain menjadi politikus, dia juga seorang akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuni-nya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ujarnya.

Basarah berharap lelaki generasi Z ini melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Acara launching buku yang dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku, menampilkan empat pembicara masing-masing Rektor UM Prof. Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Direktur Pusat Kajian Pancasila, Syaiful Arif, tampil sebagai moderator.

Rektor UM Prof. Hariyono yang juga mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya, agar mahasiswa tempat dia mengajar juga menulis buku seperti Maulana Fajri.

‘"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap Hariyono.

Sedangkan Agung Suprojo berpendapat, jika ada puluhan saja generasi Z dan generasi Milenial peduli pada Pancasila, generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman sebab ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Sementara itu, Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah menilai sosialisasi empat pilar MPR RI karena melibatkan generasi Z sebagai subjek menyebarkan nilai-nilai Pancasila.

''Acara sosialisasi empat pilar kali ini unik. Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila,'' tutur Fauziah.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024