Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kebutuhan terkait dengan penunjukan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus (stafsus).

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi, namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kapasitasnya kedua tidak perlu diragukan lagi di dunia perpolitikan. Diketahui bahwa Grace merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Juri adalah mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.

"Mas Juri adalah mantan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Maka, nanti teman-teman lebih banyak berjumpa dengan beliau dengan Mas Juri, kapasitasnya tidak diragukankan. Dia Rektor Universitas NU, dia mantan (Ketua) KPU, mantan deputi, dan segala macam tugas lainnya," ungkap Ngabalin.

Kendati demikian, dia belum mengetahui lebih lanjut di bidang apa Grace dan Juri akan ditugaskan. Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

"Presiden punya kewenangan," ujarnya.

Ngabalin juga membantah penunjukan dua orang tersebut akan berdampak pada komposisi stafsus Presiden menjadi "gemuk".

Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan dan juga kebutuhan dengan menambah dua stafsus tersebut.

"Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi, lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain. Jadi, Presiden punya kebutuhan terhadap dua stafsus itu, Mbak Grace dan Mas Juri," ucap Ngabalin.

Penugasan Grace dan Juri sebagai stafsus Presiden disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/5).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," jelas Ari Dwipayana.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan secara garis besar terdapat perbedaan antara pendidikan pancasila, dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN) yang diterapkan sebelumnya.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dia menjelaskan pendidikan Pancasila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional, dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan, dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

"Penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, muatannya terdiri dari materi kognitif 30 persen dan 70 persen praktik," jelasnya, saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan penguatan jaringan pendidikan pancasila melalui penggunaan buku teks utama pancasila di Medan, Sumatera Utara.

Lanjut dia, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada pancasila dalam tindakan, diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi. Dia juga berharap kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memaksimalkan implementasi BTU Pendidikan Pancasila, di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

"Upaya kami terus bekerja sama dengan berbagai sektor, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," katanya.

Harapan lain kata dia, dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan, berkarakter Pancasila dan memiliki keterampilan. Bahkan, tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila dapat mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Sementara itu, staf ahli Gubernur Sumut Suherman mengatakan Pendidikan Pancasila sangat diperlukan, agar ideologi negara kuat serta memiliki pengembangan pengetahuan, pengalaman dan strategis pembelajaran yang efektif.

Kata dia, Sumatera Utara adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya, agama dan suku. Sehingga keberagaman itu adalah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara bersama melalui pendidikan Pancasila.

"Melalui Pendidikan Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif toleran dan harmonis, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa," katanya menegaskan.

Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan jajarannya akan meningkatkan koordinasi dengan para instansi penegak hukum dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dengan penegak hukum dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong implementasi perlindungan,” kata Achmadi di gedung LPSK, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Achmadi, komunikasi antar penegak hukum sangat diperlukan agar LPSK bisa leluasa dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban.

Achmadi melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan perlindungan saksi dan korban di beberapa ranah kasus diantaranya tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, TPPO, narkotika-psikotropika hingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Ranah tersebut menjadi perhatian khusus dirinya dan para komisioner lantaran kasusnya tergolong sering terjadi di Indonesia.

Upaya perlindungan pun akan semakin ketat dilakukan terkhusus jika saksi dan korbannya adalah anak-anak ataupun perempuan.

"Dibutuhkan standarisasi dan kualitas dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual,” kata dia.

Tidak hanya fokus kepada tugas dan tanggung jawab LPSK, Achmad juga akan melakukan pembenahan di internal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan anggaran secara maksimal dan efektif.

Hal itu harus dilakukan agar kerja LPSK dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal karena didukung dengan SDM dan fasilitas operasional yang mumpuni.

Dengan upaya-upaya tersebut, Achmadi berharap dirinya dengan para komisioner bisa mengemban tanggung jawab memberi perlindungan saksi dan korban secara maksimal.

Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota LPSK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4).

Ketujuh anggota LPSK yang mengucapkan sumpah/janji yakni Anton PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Acara diawali pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota LPSK, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Ketujuh anggota LPSK mengucapkan sumpah/janji yakni: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.

Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.

Demi Allah saya bersumpah, akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan.

Demi Allah saya bersumpah, akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Usai mengucapkan sumpah/janji, dilakukan penandatanganan berita acara dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memberi perlindungan fisik dan pemantauan pengawasan keselamatan para saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga 6 bulan ke depan.

"Sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Susi menjelaskan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan putusan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada akhir tahun lalu.

Sesuai putusan sidang tersebut, tiga saksi kasus SYL masih dan terus diberi perlindungan fisik hingga enam bulan ke depan.

"Sampai enam bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Susi.

Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023.

Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 menyatakan siap untuk memperkuat kerja sama dengan banyak pihak, terutama usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Anggota LPSK Wawan Fahrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan sejumlah pihak yang akan diperkuat kerja samanya secara intensif; meliputi pemerintah daerah, masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia (HAM), hingga jejaring kerja di daerah yang selama ini telah membantu kerja-kerja LPSK.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan LPSK yang baru dilantik siap bersilaturahmi dengan sejumlah instansi penegakan hukum untuk membangun sinergi, khususnya dengan jajaran Polri dan Kejaksaan Agung.

Ia menyebut sinergi tersebut diperlukan dengan mitra-mitra LPSK yang selama ini telah bekerja bersama dalam isu perlindungan, dan pemulihan saksi atau korban.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa LPSK akan fokus dalam memberikan perlindungan segera kepada saksi dan korban perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

"Agenda prioritas lainnya bagi pimpinan LPSK, mengingat kasus-kasus perdagangan manusia terus meningkat dan juga kekerasan seksual," ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya menargetkan LPSK untuk lebih banyak diketahui masyarakat ke depan, khususnya oleh para pencari keadilan.

"LPSK tidak boleh elitis, namun harus lebih terbuka, serta membuka dan mengembangkan seluas-luasnya kanal-kanal pengaduan dengan penggunaan teknologi yang multiplatform, termasuk mengoptimalkan dan memperkuat jejaring kerja yang telah ada melalui program Sahabat Saksi dan Korban," kata mantan Staf Khusus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu.

Ia mengharapkan melalui program Sahabat Saksi dan Korban yang telah berjalan sejak 2022 itu maka penyebaran tentang hak saksi korban dan dukungan kerja LPSK di daerah semakin kuat.

"LPSK harus menjadi rumah pengaduan dan pelindungan bagi para pencari keadilan di mana pun berada. Oleh karena itu, sumber daya manusia, program-program kerja yang telah ada, sistem yang sudah baik harus dipertahankan, dikembangkan dan diperkuat, termasuk dukungan sarana, prasarana dan anggaran," katanya.

Ia mengatakan LPSK akan mengemban amanah tambahan bila UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2026 nanti.

Ia menjelaskan bahwa pada UU KUHP baru tersebut memuat salah satu kewenangan LPSK, yakni melakukan penilaian ganti kerugian (restitusi) bagi korban tindak pidana.

Ia menambahkan isu lain yang perlu diperkuat dan dioptimalkan kembali adalah perlindungan, penghargaan dan perlakuan khusus bagi justice collaborator (JC), rehabilitasi psikososial, bantuan medis dan psikologis, hingga dana bantuan korban (victim trust fund).

"Sehingga saksi, korban, ahli, pelapor, dan saksi pelaku benar-benar merasakan kehadiran negara melalui LPSK," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kita akan bicara bagaimana caranya realisasi impor cepat

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) akan memanggil para importir bawang putih terkait minimnya realisasi impor sehingga menyebabkan harga tak kunjung turun.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan pemanggilan.

"Sebagai salah satu tindak lanjut, minggu ini atas persetujuan Kemendag, kami akan memanggil importir bawang putih ke Kantor Staf Presiden. Kita akan bicara bagaimana caranya realisasi impor cepat," ujar Edy dalam rapat virtual pengendalian inflasi di Jakarta, Senin.

Edy mengatakan, banyak importir yang telah memiliki persetujuan impor (PI) namun tak kunjung merealisasikan atau menahannya.

PI yang diterbitkan oleh Kemendag memiliki masa berlaku satu tahun kalender. Menurut Edy, masa berlaku yang panjang ini membuat importir mengatur sendiri kapan bawang putih masuk dalam negeri tanpa melihat kebutuhan nasional.

Lebih lanjut, Edy menyebutkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang menyusun sanksi administratif bagi importir yang terus menunda merealisasikan persetujuan yang telah didapat.

"Dari Badan Pangan Nasional merancang aturan, kemudian ada semacam sanksi administratif. Kita sudah menyampaikan concern kita, tidak bisa telah memberikan PI lalu pengusaha seenaknya sendiri mengatur kapan masuknya bawang putih dan sebagainya," kata Edy.

KSP juga telah melakukan pengecekan terhadap harga bawang putih di tingkat grosir di China atau negara asal impor. Namun tidak ditemukan adanya kenaikan harga bawang putih.

Menurut Edy, harga bawang putih di tingkat grosir China sudah berada di bawah 1 dolar AS per kilogram, sehingga tidak ada alasan bagi importir untuk menunda realisasi impor.

"Tidak ada alasan karena harga bawang putih di China mahal, padahal di sana tidak mahal," katanya.

Berdasarkan data Kemendag, realisasi impor bawang putih per 12 Mei 2024 sebesar 122.583 ton atau baru 35,8 persen dari total PI terbit 342.127 ton. Sementara kebutuhan rata-rata bawang putih nasional adalah 50.000 ton per bulan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kendari (ANTARA) - Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Prof Muhammad Sabri menekankan pentingnya relasi agama dan negara dalam kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ethico-spiritus bangsa Indonesia yang bhinneka.

"Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, akan tetapi sebagai pengikat dalam kebinekaan," katanya saat memberi kuliah umum di Kampus IAIN Kendari, Rabu.

Sabri menjelaskan ketika bangsa dan bhineka itu berpotensi gesekan dan konsensus yang berusaha otoriter dengan cara beragam, Pancasila harus hadir sebagai daya rekat.

"Kita harus sadar diri bahwa para pendiri bangsa mewariskan suatu nilai yang sangat baik, yaitu Pancasila. Bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga menjadi perekat dari sebuah kebinekaan, baik bhineka secara kultural, agama maupun sosial. Kita diikat oleh satu poin bersama, yaitu Pancasila," ucapnya.

Ideologi Pancasila merupakan seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa Indonesia, berdimensi keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan yang melandasi langkah dalam meraih cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Sitti Fauziah mengatakan kegiatan ini untuk membangun semangat kebangsaan dan bernegara seluruh civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa IAIN Kendari. Apalagi, saat ini paham radikal yang berkembang di perguruan tinggi bisa segera ditepis bahwa mahasiswa IAIN Kendari saat ini memegang teguh ideologi Pancasila.

"Kegiatan kuliah umum ini adalah menyegarkan kembali dan membangkitkan semangat mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik bahwa IAIN Kendari tidak terkontaminasi paham lain selain ideologi Pancasila," katanya.

Ia berharap kegiatan yang di selenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi (PUNCAK) IAIN Kendari tidak terputus dan akan terus berlanjut.

"Kita akan tindaklanjuti kerja sama selanjutnya dengan BPIP RI. Semoga kegiatan selanjutnya IAIN Kendari bisa menghadirkan langsung kepala BPIP RI," harapnya.

Kuliah umum dengan tema "Diskursus Kebangsaan" yang diselenggarakan di kampus IAIN Kendari diikuti 350 orang dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa kampus tersebut.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi te

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Indonesia Future Network (IFN) Future Policy mengumpulkan 19 tokoh muda dari multi sektor untuk membahas terobosan-terobosan kebijakan demi menyukseskan estafet kepemimpinan pasca Pemilihan Umum 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi tentang transformasi kebijakan publik yang tepat," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Moeldoko juga menekankan bahwa IFN sebagai wadah membangun jejaring kepemimpinan lintas sektor yang kuat dan menciptakan kebijakan inklusif untuk pembangunan bangsa.

Sementara itu, Cazadira F. Tamzil selaku Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation sebagai mitra kolaborator IFN menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Semangat gotong royong bangsa Indonesia perlu dibawa ke dalam proses pembuatan kebijakan. IFN Future Policy diharapkan memfasilitasi para praktisi muda untuk berjejaring, berinteraksi dan berkolaborasi nyata dengan pemerintah. Tidak ada Indonesia 2045 tanpa suara dan karya praktisi kebijakan muda," kata dia.

Sedangkan, perwakilan peserta IFN Future Policy, Jan Ramos Pandia mengapresiasi IFN Future Policy yang mengumpulkan praktisi kebijakan pemuda dari lintas sektor.

"Melalui IFN, saya lebih memahami hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah dan tantangan nyata di masa mendatang, sekaligus bagaimana peran kami sebagai praktisi muda ke depannya dalam estafet kepemimpinan bangsa," ujarnya.

IFN Future Policy merupakan edisi kedua dari IFN, yang merupakan program kolaborasi multi sektor antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pijar Foundation beserta Perkumpulan Warga Muda.

IFN Future Policy ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang sudah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP.

Adapun, IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024. Di setiap edisi, IFN akan mengumpulkan praktisi-praktisi muda multi sektor dan mengangkat berbagai isu strategis pembangunan seperti kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, iklim, dan lingkungan hingga transformasi industri.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan fungsi Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, menjadi kunci membentuk karakter Pancasila pada generasi bangsa.

"Implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada praktik aktualisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi Pancasila," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan lunturnya pendidikan pancasila sejak era reformasi, menjadi tanggung jawab bersama untuk menguatkan ideologi negara. Saat ini, BPIP telah bergotong royong dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Lembaga lainnya untuk menghidupkan dan menguatkan kembali pancasila melalui BTU Pendidikan Pancasila.

"Metode pembelajaran yang dihadirkan dalam BTU Pendidikan Pancasila adalah menggunakan model student centered learning, sesuai dengan Kurikulum Merdeka yang mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, pola pikir kritis, serta sikap gotong-royong, sehingga metodenya adalah 70 persen praktik dan 30 persen teori," katanya.

Saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Pekanbaru, Riau (4/5), ia menjelaskan tujuan implementasi BTU para pemangku kepentingan, dapat menghadirkan materi pendidikan Pancasila yang sesuai dengan fakta sejarah kelahiran, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan falsafah dasar bangsa.

Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan pembinaan itu diikuti 500 peserta meliputi dosen, guru dan mahasiswa di wilayah Provinsi Riau.

Kata dia, BTU Pendidikan Pancasila sangat penting karena akan merubah perilaku masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Sebagai dosen dan guru menjadi kewajiban untuk menyampaikan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada anak didik, sehingga Indonesia lebih maju dan lebih kuat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir menjaga kesejahteraan buruh, bahkan bagi yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022 lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

Tenaga Ahli Utama KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sebelum adanya program tersebut, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut yakni JKP,” katanya menanggapi peringatan Hari Buruh atau May Day.

Fajar menyebutkan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK, antara lain pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024 terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika melantik Deputi IV dan V Kepala Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya menjaga warisan (legacy) kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

Moeldoko melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dalam sambutannya, Moeldoko mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024 dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam asas serangan, kata dia, kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 dengan terus menjaga legacy dari Presiden.

"Saya ingin mengingatkan bahwa tidak boleh ada momentum yang berhenti. Gunakan momentum ini sebaik-baiknya, dan gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden,” kata Moeldoko.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara itu, Prof. Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Prmodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada Pilpres 2024.

Moeldoko yakin kedua deputi baru ini, dengan kemampuan dan pengalaman mereka, akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP.

"Mereka sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi," kata mantan Panglima TNI itu.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Prof. Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan fisik kepada saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto, yang bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu.

Dalam keterangan resmi, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) di akhir tahun lalu. Putusan sidang itu menyebutkan Panji mendapatkan perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Dalam sidang, patroli, dan pengawalan (patwal) LPSK, disiagakan untuk pengawalan melekat dan pendampingan terhadap Panji, yang merupakan mantan ajudan SYL itu.

Selain perlindungan fisik, dia menyebutkan tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan ruang khusus selama berada di pengadilan tipikor.

"Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi," ujar Susilaningtias.

Pengamanan, lanjut dia, juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter.

Diungkapkan pula bahwa pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL tersebut diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023. Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun, lanjut dia, dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Ia menuturkan bahwa pihaknya menolak permohonan dengan pemohon atas nama SYL dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024