Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (30/4) menjadi sorotan, mulai dari Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh hingga Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan Rupbasan dari Imipas.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Korlantas Polri koordinasikan pengamanan jelang Hari Buruh

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoordinasikan persiapan pengamanan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia pada Kamis (1/5).

Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pengamanan jalur lalu lintas menjadi prioritas utama saat peringatan Hari Buruh, baik melalui sistem pusat maupun pengawalan langsung di lapangan.

"Semua dipastikan pengawalan, apakah secara terpusat atau yang melekat di kendaraan. Korlantas bertugas sebagai pendukung dan mempertebal pengamanan yang sudah ada. Selain itu, harus mampu menjabarkan teknis pengamanan di tiap kompartemen," kata Agus dalam keterangannya.

Baca selengkapnya di sini

2. Pengamat dorong peninjauan UU ITE dan KUHP usai berbagai putusan MK

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong peninjauan ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana usai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebebasan berekspresi.

Peneliti ICJR Nur Ansar dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada hari Selasa (29/4) telah menegaskan bahwa Pasal 27A UU ITE terkait dengan penyerangan kehormatan atau nama baik tidak berlaku untuk lembaga pemerintah.

Putusan tersebut, menurut dia, secara langsung menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara dalam ​​Pasal 218, 219, 240, dan 241 KUHP 2023 yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Baca selengkapnya di sini

3. KPK panggil pegawai KPU RI terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil seorang pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu atau PAW anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

"Atas nama S," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

S adalah Sagiyo yang merupakan Kepala Sub-Bagian Tata Usaha Biro Teknis dan Masyarakat KPU RI.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK panggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI terkait kasus CSR BI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

“Atas nama FA, anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Rabu.

Selain Fauzi Amro, Tessa mengatakan bahwa KPK pada Rabu ini turut memanggil anggota DPR RI Charles Meikyansyah terkait penyidikan kasus CSR BI.

Baca selengkapnya di sini

5. Kejagung resmi terima pengalihan pengelolaan rupbasan dari Imipas

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (rupbasan) yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima rupbasan tahap pertama dan penandatanganan kesepakatan bersama antara kedua institusi tersebut yang digelar di Rupbasan Jakarta Timur, Rabu.

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejagung, Bambang Sugeng Rukmono, mengatakan peralihan ini merupakan implementasi Pasal 76 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila resmi melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor dalam sebuah acara yang berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif.

Prof. Dr. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

“Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono.

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat.

"Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

Jakarta (ANTARA) - Universitas Pancasila resmi melantik Prof. Adnan Hamid sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Rektor dalam sebuah acara yang berlangsung singkat di Gedung Rektorat Universitas Pancasila, Jakarta.

Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif.

Prof. Dr. Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila dan dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Pembina YPP-UP, Dr. (HC). Ir. Siswono Yudho Husodo menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

“Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik,” ujar Siswono.

Prof. Adnan Hamid dalam pernyataan perdananya menyampaikan kesiapannya untuk bekerja maksimal di masa tugasnya yang relatif singkat.

"Saya akan berupaya menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, terlebih dalam waktu dekat kita harus mempersiapkan wisuda sarjana serta penerimaan mahasiswa baru,” ungkapnya.

Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan pembinaan rohani dan mental kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di ruang tahanan mapolres setempat.

"Pembinaan dengan memberikan siraman rohani ini merupakan salah satu upaya kita untuk membantu menguatkan mental dan spiritual para tahanan dalam menjalani proses hukum," kata Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha di Mentok, Rabu.

Saat ini, ruang tahanan Polres Bangka Barat ditempati sebanyak 31 orang tahanan dan pembinaan rohani dan mental yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian dan bagian dari pembinaan keagamaan.

"Kami ingin para tahanan tidak hanya menjalani hukuman secara fisik, tapi juga mendapat bekal rohani, dengan harapan setelah bebas nanti mereka bisa kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan tidak mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.

Siraman rohani kali ini disampaikan oleh ustadz Muhktar dengan mengangkat tema Selalulah Bersyukur.

Dalam ceramahnya, Mukhtar mengingatkan para tahanan agar senantiasa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah SWT, dan menjauhi segala laranganNya yang dapat menjerumuskan ke dalam masalah.

"Setiap suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Jangan sampai karena ingin cepat, justru terjerumus ke dalam pelanggaran hukum," katanya.

Menurut dia, nikmat yang telah Allah berikan harus disyukuri, dan hubungan dengan Allah dan hubungan terhadap sesama manusia harus selalu dijaga.

Dengan adanya pembekalan rohani ini diharapkan para tahanan selalu tabah dan sabar menghadapi berbagai masalah yang sedang dihadapi, dan bertobat agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama.

Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemerintah daerahnya lebih memilih mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam mendisiplinkan siswa didik yang dianggap bermasalah ketimbang menempuh skema pendidikan karakter ala militer di barak TNI.

"Sudah ada aturan hukumnya kenapa harus ngarang-ngarang? Kami sih enggak usah, sesuai dengan ketentuan saja," kata Luthfi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika Luthfi ditemui usai hadiri rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI dan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Menurut dia, aturan hukum yang berlaku dapat dikenakan bagi anak cukup umur yang terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana.

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya, 'kan begitu," katanya.

Selain untuk mempertanggungjawabkan di mata hukum, dia menyebut jerat pidana juga bermaksud memberikan efek jera bagi siswa didik yang berumur di atas 12 tahun.

"Kalau sudah cukup umur, antara 12 tahun dan 18 tahun di atas, itu ya pidana, ya dilakukan pidana biar efek jera, dan buktinya di Jawa Tengah mampu untuk mengatasi itu semua,” ujarnya.

Untuk siswa didik yang masih masuk kategori anak di bawah umur, lanjut dia, lebih baik dibina dengan mengembalikannya kepada tenaga pendidik di sekolah dan orang tua masing-masing.

"Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan kalau di sekolah masih ada namanya guru, kembalikan orang tuanya," ucapnya.

Sebelumnya, Minggu (27/4), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kami mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung.

Dikatakan pula bahwa tiap siswa akan ikut program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dari insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Barat.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Benar, saat operasi kemanusiaan dalam pencarian Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara, Distrik Moskona, pada pukul 07.10 WIT, rombongan mendapatkan serangan tembakan dari kelompok sipil bersenjata. Tim Brimob segera melakukan tindakan perlindungan dan berhasil menyelamatkan Ketua Komnas HAM Papua dan rombongan,” katanya.

Dia mengatakan bahwa dalam peristiwa tersebut, Frits Ramandey dan rombongan berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Lalu, diterbangkan menggunakan helikopter menuju pos komando taktis (Poskotis) Meyado untuk mendapatkan pengamanan lebih lanjut.

“Alhamdulillah, atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak tim pencarian maupun rombongan yang diserang,” katanya.

Sebagai informasi, Satgas AB Moskona 2025 diturunkan untuk operasi misi kemanusiaan dalam rangka mencari keberadaan Iptu Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Dalam operasi ini, Polri melibatkan berbagai unsur, termasuk Basarnas, TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kepada ANTARA, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Iptu Tomi Marbun.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06.00 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyayangkan insiden penembakan terhadap jajaran Komnas HAM perwakilan Papua yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

“Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi,” ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI Anis Hidayah saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Anis menuturkan bahwa Komnas HAM RI telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey usai penembakan. Adapun Frits menjadi korban dalam insiden tersebut.

“Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits, dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura,” ucap Anis.

Ia pun menekankan bahwa Komnas HAM terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apa pun, khususnya dalam merespons situasi yang terjadi di Papua.

Di samping itu, Komnas HAM juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

“Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama,” demikian Anis.

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey beserta rombongan ditembak oleh KKB di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4).

Kepada ANTARA, Frits menjelaskan bahwa dia beserta rombongan ditembaki ketika mencari Inspektur Polisi Satu (Iptu) Tomi Marbun yang hilang sejak 18 Desember 2024.

Komnas HAM Papua pada mulanya mengikuti upaya pencarian Iptu Tomi Marbun bersama tim dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat. Komnas HAM turut terlibat dalam upaya pencarian itu untuk memastikan upaya pencarian berlangsung sesuai standar hak asasi.

“Komnas HAM punya kepentingan untuk hadir agar kami memastikan bahwa proses pencarian itu memenuhi standar dalam rangka memberikan kepastian tentang hilangnya Tomi Marbun,” katanya melalui sambungan telepon, Senin sore.

Frits beserta rombongan sudah berada di lokasi sejak Jumat (25/4). Tim melakukan rekonstruksi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Sabtu (26/4).

Lalu, pada Minggu (27/4) pagi, Frits bersama empat anggota polisi lainnya turun ke bibir sungai untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK) karena hendak beribadah. Namun, tiba-tiba tembakan datang ke arah mereka.

“Ketika kami turun pukul 06 lewat (waktu Indonesia timur), kami MCK sampai pukul 07.10, kemudian kami diberondong oleh kelompok sipil bersenjata,” tutur Frits.

Frits bersama empat anggota polisi yang tidak membawa senjata itu langsung refleks mendengar tembakan tersebut. Mereka berlindung, merayap, dan menyelamatkan diri dengan lari ke arah hutan.

“Begitu tembakan pertama, tembakan kedua, langsung Brimob itu melakukan tembakan balasan untuk memberikan perlindungan karena di lokasi yang jaraknya hampir 150 meter, Kapolda Papua Irjen Pol. Jhonny Edison Isir juga ada di lokasi,” imbuh dia.

Menurut Frits, tidak ada korban tewas dalam insiden tersebut. Namun, dia mengalami luka-luka pada bagian lutut, kaki, dan tangan akibat terjatuh saat menyelamatkan diri.

“Puji Tuhan, kami, saya terutama sudah dievakuasi ke Mayado dan sudah mendapat tindakan pengobatan dari dokter; dan syukur yang lain juga sudah dievakuasi kemarin dan hari ini,” katanya menambahkan.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Pangkalpinang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung menindak tegas dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan berinisial SMA (36) dan SS (39), karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Sutoyo di Pangkalpinang, Rabu mengatakan penangkapan kedua warga negara Pakistan ini diawali dari adanya laporan masyarakat terhadap aktivitas WNA di sekitaran Pasar Air Itam Kota Pangkalpinang yang dinilai telah meresahkan.

"Kami menerima laporan adanya dua orang asing meminta sumbangan dengan dalih tujuan kemanusiaan," ujarnya.

Ia menyatakan menindaklanjuti laporan dimaksud, Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang bergerak langsung melakukan pengawasan keimigrasian berupa pengecekan lapangan dan pemeriksaan dan pemeriksaan dokumen keimigrasian WNA tersebut.

"Kedua WNA Pakistan tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian, mengganggu ketertiban umum sehingga kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) Jo Ayat (2) huruf b dan huruf f UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," katanya.

Selanjutnya, kedua WNA ini diberangkatkan menuju negaranya menggunakan pesawat Srilankan Airlines UL-0365 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (30/4) yang dikawal oleh 3 orang petugas yang ikut berangkat dari Pangkalpinang menuju Jakarta menggunakan pesawat Lion Air JT-619.

"Keberhasilan Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Pangkalpinang menjaring orang asing bermasalah untuk mendukung upaya Direktorat Jenderal Imigrasi menjaga dan mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," katanya.

Ia mengimbau seluruh Masyarakat Kota Pangkalpinang untuk senantiasa waspada dan apabila mengetahui adanya segala bentuk aktifitas warga negara asing yang mencurigakan di lingkungan sekitar untuk segera melaporkan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang," demikian Sutoyo.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kuasa hukum dari dokter berinisial AY, Alwi Alu, membantah jika kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur, berinisial QAR.

"Apa yang telah disampaikan oleh saudara Q, tentunya berbeda. Apa yang disampaikan dan beredar di pemberitaan itu fitnah," kata Alwi di Kota Malang, Rabu.

Alwi menegaskan bahwa memang benar jika QAR sempat menjalani perawatan di ruang VIP salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang dan merupakan pasien Dokter AY pada September 2022.

Namun, Dokter AY disebutnya tidak melakukan perbuatan dugaan pelecehan seksual sebagaimana yang diperkarakan oleh QAR.

"Dia pernah menjadi pasien klien kami dan memang dirawat di situ. Kalau memang ada (pelecehan), kenapa tidak melakukan perlawanan? Dan kedua, apakah mungkin itu bisa terjadi dalam waktu singkat. Pemeriksaannya langsung kurang lebih tidak sampai lima menit," ucapnya.

Tak hanya itu, Alwi mengatakan ketika kliennya masuk kamar perawatan QAR, dia telah mendapati adanya satu orang laki-laki di sana.

Namun, Dokter AY tidak mengetahui apakah laki-laki itu merupakan keluarga QAR atau bukan.

"Ketika klien kami masuk ke ruangan, yang waktu itu diantar oleh salah satu perawat, ada seorang laki-laki di dalam. Dia tidak tahu keluarga atau siapa," katanya.

Oleh karena itu, Alwi menuturkan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh QAR merupakan tuduhan yang tidak mendasar.

"Kami tidak merekayasa maupun mengurangi. Kami mendorong supaya semua bukti, termasuk rekaman CCTV dibuka saja," katanya.

Pada Selasa (29/4), Dokter AY telah memenuhi panggilan dari penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota.

Alwi menyatakan kliennya dicecar beberapa pertanyaan oleh tim penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota.

"Kami belum mendapatkan salinan BAP, belum tahu pasti (jumlah pertanyaan). Tetapi, sifatnya pertanyaan umum, terkait locus (lokasi kejadian) dan tempus (waktu kejadian), serta kronologi seperti apa," katanya.

ANTARA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga narapidana dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah setempat, Rabu (30/4). Kegiatan dalam rangka implementasi 13 program akselerasi Kementerian Imipas itu bertujuan untuk membantu meringankan dan mengurangi beban pengeluaran, utamanya bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP). (Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga narapidana dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah setempat, Rabu (30/4). Kegiatan dalam rangka implementasi 13 program akselerasi Kementerian Imipas itu bertujuan untuk membantu meringankan dan mengurangi beban pengeluaran, utamanya bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP). (Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memberikan layanan konsultasi terkait peralihan perkumpulan biasa menjadi berbadan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin dalam rilisnya mengungkapkan bahwa pengajuan perkumpulan tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum pada administrasi hukum umum Kanwil Kemenkum Malut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditentukan.

“Alur proses pengajuan yang dilalui yaitu penerimaan permohonan, pemeriksaan dokumen dan penetapan badan hukum,” ujarnya, Selasa (29/4).

Sementara itu, Analis Hukum Muda, Muhammad Sidik saat memberikan layanan mengatakan bahwa dokumen pendukung yang diperlukan, seperti, akta pendirian perkumpulan, anggaran dasar, daftar nama dan alamat pengurus perkumpulan, serta surat pernyataan tidak berbadan hukum.

“Permohonan diajukan dengan mengisi formulir permohonan (secara online) dan membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Sidik.

Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir terus mendorong pemberian pelayanan prima termasuk layanan AHU bagi masyarakat. Pelayanan yang informatif, cepat dan tepat, kata Budi Argap Situngkir merupakan bagian dari komitmen implementasi reformasi birokrasi.

“Masyarakat dan stakeholders harus memperoleh pelayanan prima dari Kanwil Kemenkum Malut,” ujar Budi Argap Situngkir dalam keterangannya.

Dirinya berharap agar pelayanan hukum dari Kanwil Kemenkum Malut, termasuk peralihan perkumpulan biasa menjadi berbadan hukum, dapat memudahkan masyarakat sehingga berjalan sesuai ketentuan.