Hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut hubungan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memang harus baik.

Hal itu disampaikan Hasto merespons pertanyaan awak media terkait dengan hubungan putri Proklamator RI Soekarno dan Jokowi.

"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik," kata Hasto di kawasan Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis.

Hasto melanjutkan, "Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik."

Hasto kemudian menerima pertanyaan awak media soal konteks hubungan Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dengan eks kader partai berkelir merah Jokowi.

Pria kelahiran Yogyakarta itu menjawab pertanyaan demikian dengan menyinggung hasil Rakernas V PDI Perjuangan soal kerja sama politik dibangun kepada pihak yang memperjuangkan konstitusi.

Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kata dia, Megawati menjalankan seluruh keputusan kongres, termasuk rekomendasi dari Rakernas V PDI Perjuangan.

Dalam rekomendasi Rakernas V, menurut Hasto, sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan hanya melakukan kerja sama politik dengan mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan Trisakti Bung Karno. Hal ini setelah Megawati mendengar masukan dari DPD dan arus bawah.

Sebelumnya, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8).

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh enaknya, loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Padang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan hingga kini telah melindungi 20 saksi terkait kasus kematian Afif Maulana (13) pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Totalnya LPSK sudah melindungi 20 orang saksi," kata Wakil Ketua LPSK Mahyudin di Padang, Kamis.

Lebih detail perlindungan itu merujuk kepada penggalian informasi, keterangan yang diberikan terlindung termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan hingga perlindungan dari dugaan ancaman kepada terlindung.

Terkait ancaman yang diduga dialami terlindung, Wakil Ketua LPSK tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang mengancam dan apa saja bentuk ancamannya. Hal itu dikarenakan kasus kematian Afif hingga kini masih berproses di kepolisian.

"Nanti kita lihat dulu perkembangannya, LPSK sedang mendalami prosesnya," kata dia.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut akan memberikan perlindungan kepada 20 terlindung selama enam bulan ke depan. Namun, perlindungan itu bisa saja bertambah atau tergantung perkembangan kasus.

Ia menjelaskan perlindungan oleh LPSK tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga bisa dalam bentuk pendampingan dalam proses persidangan, pemberian bantuan psikologis hingga pendampingan saat proses ekshumasi dilakukan.

Untuk diketahui, Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI) melakukan ekshumasi terhadap jenazah Afif Maulana pada Kamis pagi sekitar pukul 07.30 WIB di Tempat Pemakaman Umum Tanah Sirah, Kota Padang. Langkah ini ditujukan untuk membuktikan secara forensik penyebab kematian pelajar tersebut.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina meminta pendidikan Pancasila untuk diterapkan pada setiap sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut setelah BPIP memberikan duplikat Bendera Pusaka, salinan naskah Proklamasi, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah maupun perwakilannya pada 5-6 Agustus

"Jadi, enggak ada alasan lagi tidak melaksanakan pendidikan Pancasila gitu ya. Ini sudah Nusantara Baru Indonesia Maju, yuk terapkan pendidikan Pancasila di seluruh sekolah dasar-menengah di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Itu pesannya," kata Rima saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan agar buku teks tersebut dapat digunakan segera maupun dicetak.

"Jadi, yang penting adalah kalau semuanya memang punya komitmen tinggi terhadap Pancasila, yuk kita lanjutkan, ya, menjaga dan merawat Pancasila dengan penerapan pendidikan Pancasila dan penggunaan buku teks utama pendidikan Pancasila, dan memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi, kabupaten/kota. Kemudian juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa Proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Ia menambahkan bahwa duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri).

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menerima duplikat bendera pusaka merah putih dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia untuk dipergunakan saat upacara peringatan HUT RI ke-79.

"Duplikat bendera pusaka ini akan kami jaga dan kami pergunakan sebaik-baiknya," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.

Hal itu dikatakannya usai menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) Yudian Wahyudi, di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bendera pusaka tersebut diletakkan dalam peti berukuran kecil berlogo Garuda Pancasila di depannya.

Ia mengatakan penyerahan dan penerimaan duplikat bendera pusaka ini, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1 sampai 3, yang menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, bertugas mendistribusikan Duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan RI di luar negeri serta lembaga lainnya.

“Duplikat bendera pusaka ini dapat digunakan selama sepuluh tahun, namun jika sebelum sepuluh tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, kami dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP RI,” kata Sadali.

Selain itu juga pada kesempatan itu turut diberikan salinan teks proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Sementara itu Ketua Dewan Pengarah BPIP RI Megawati Soekarnoputri meminta agar duplikat bendera itu juga dijaga dengan baik.

Ia mengatakan duplikat bendera pusaka ini merujuk pada Sang Saka Merah Putih yang kali pertama dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijahit secara langsung oleh Ibu Negara Fatmawati.

Hadir juga dalam acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, yakni Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Wakil Kepala BPIP RI beserta jajaran, Perwakilan Kementerian Terkait, Gubernur se-Indonesia, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus Dewan Pengarah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama BPIP, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Se-Indonesia, dan Purna Paskibraka Tingkat Provinsi Tahun 2023.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina menyebut para kepala daerah antusias menerima duplikat bendera dari lembaganya pada hari Senin (5/8) dan Selasa.

"Ya bagaimana tidak? Bagaimanapun semuanya berharap Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi Indonesia Raya, seperti tadi kami menyanyikan lagu Indonesia Raya," kata Rima Agristina saat memberikan keterangan pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa.

Rima mengatakan bahwa antusiasme para kepala daerah terlihat dengan kedatangan mereka dari daerah masing-masing, bahkan jauh-jauh dari Jakarta, untuk menerima bendera dengan hikmat.

"Artinya, kami sangat optimistis Indonesia bisa kita jaga ke depan dengan semangat persatuan dan kesatuan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjaga tiga warisan bangsa, yakni duplikat bendera, salinan naskah Proklamasi, dan nilai-nilai Pancasila.

"Mari semua komponen bangsa menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, menjaga, merawat, dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa penyerahan duplikat bendera, salinan naskah, dan buku teks utama pendidikan Pancasila kepada para kepala daerah merupakan satu kesatuan yang menjadi bekal semangat untuk memperingati HUT Ke-79 Republik Indonesia.

"Duplikat bendera pusaka supaya semangatnya sama di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, juga salinan naskah Proklamasi bahwa kita juga tidak bisa proklamasi kalau tidak ada simbolnya, yaitu bendera untuk diakui sebagai negara yang berdaulat dan merdeka," katanya.

Duplikat bendera dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Sementara itu, naskah salinan Proklamasi sudah dicek dan diautentikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada kepala daerah di seluruh Indonesia menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

D​​alam Kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka RI kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," ujar Yudian.

Menurutnya, duplikat bendera ini sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.

Kendati demikian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin.

Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan, tersangka dugaan tindak pidana terorisme di Batu, Malang, Jawa Timur, yang berinisial HOK (19), ditangkap ketika hendak membuang beberapa bahan peledak.

“Pada saat ditangkap, yang bersangkutan sedang dalam aktivitas untuk membuang beberapa bahan atau barang bukti yang sedang kita selidiki, barang-barang tersebut adalah barang yang tadinya akan digunakan untuk bahan peledak,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa tersangka HOK membuang barang-barang tersebut setelah mendapatkan peringatan dari orang tuanya.

“Pada bulan Mei 2024, itu sebenarnya orang tuanya sudah mengetahui (rencana HOK) ketika yang bersangkutan berbelanja bahan peledak. Waktu itu yang ditanyakan oleh orang tuanya adalah pembelian 20 liter cairan kimia. Dari situ, orang tuanya merasa bahwa anak ini sudah tidak pada jalurnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, tersangka HOK menyimpan dengan rapi dan tertutup bahan-bahan peledak yang telah ia beli di kamar pribadinya dan orang tuanya tidak boleh masuk ke dalam kamar.

Adapun dalam percobaannya, ia menyebut bahwa tersangka HOK pernah mencoba membuat beberapa jenis bom, yakni bom rompi, bom ikat pinggang, bom ransel, dan bom panci.

“Namun, dari keterangan yang bersangkutan, dia masih belum bisa. Jadi, dia sudah mencoba membuat beberapa jenis bom, namun sampai dengan kemarin kita tangkap, dia masih belum bisa,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, tersangka HOK pernah membuat ledakan di dalam kamar pribadinya. Namun, ketika ditanyakan orang tuanya, tersangka berdalih ledakan tersebut berasal dari petasan.

Ia juga mengungkapkan, tersangka HOK hanya mengenyam pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD). Lalu, ketika tersangka HOK berada di pondok pesantren yang setara dengan kelas 1 SMA, ia mengundurkan diri karena dirundung.

“Karena menurutnya, dia sering di-bully dan sering diejek oleh teman-temannya, dan yang bersangkutan juga sering mendapat teguran karena melakukan berbagai pelanggaran,” ucapnya.

Diketahui, HOK berencana melakukan bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah di Batu, Malang, Jawa Timur. Ia ditangkap di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Rabu (31/7).

Kemudian, tim Densus dan Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan dan penyisiran rumah kontrakan milik pelaku di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, Kamis (1/8).

Dari penggeledahan, kepolisian menemukan beberapa barang bukti, yakni satu botol cairan bahan peledak yang berdaya ledak tinggi, satu ketapel, dan sebuah stoples berisi gotri atau bola logam kecil.

Atas perbuatannya, HOK dijerat dengan Pasal 15 juncto Pasal 7 dan/atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa pendekatan multidisipliner penting guna menciptakan kontranarasi yang efektif terhadap propaganda radikalisme dan terorisme.

Menurut Benny, integrasi empat bingkai kerukunan yang terdiri dari politis, yuridis, sosiologis, dan teologis bisa menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

“Pendekatan multidisipliner dalam pembentukan kontranarasi terhadap radikalisme dan terorisme ini memiliki urgensi yang tinggi agar tiap aspeknya dapat disatukan secara sinergis. Pendekatan menyeluruh ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu aktor saja, melainkan harus komprehensif dan melibatkan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut, pendekatan kontranarasi yang baik tidak hanya bisa menyentuh aspek sosial, tetapi juga mampu melibatkan aspek ekonomi yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, kearifan lokal yang dimiliki Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Pendekatan budaya dan simbolik juga perlu menjadi perhatian, sebab budaya memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, faktor dominan munculnya radikalisme dan terorisme bukan terletak pada ketimpangan pemerataan hak. Hal itu karena adanya pelaku teror yang berasal dari kalangan mapan dan intelektual.

Menurut dia, faktor yang lebih dominan ialah pemahaman agama yang tidak utuh dan pemanipulasian ajaran agama untuk kepentingan politik tertentu demi merebut kekuasaan.

“Agama sering kali dibajak oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Mereka memanipulasi ajaran agama yang universal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik untuk perebutan kekuasaan politik, ekonomi, maupun tujuan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Benny juga mengatakan, regulasi di Indonesia sudah cukup mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, di sisi lain, penegakan hukum masih perlu diperkuat.

Dalam hal ini, dia menyebut, pemerintah perlu memasifkan sosialisasi peraturan-peraturan yang mendukung keberagaman bangsa agar masyarakat semakin paham dan tidak main hakim sendiri.

“Peraturan-peraturan yang mendukung kerukunan antarumat beragama juga bisa dicetak dan diserahkan kepada RT/RW untuk disosialisasikan kepada masyarakat di tingkat bawah. Langkah ini akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional dan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam merawat dan menjaga kemajemukan bangsa agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan budaya atau agama.

“Jika semua sektor, termasuk kesenian, mampu meramu pesan-pesan kerukunan dan kemajemukan dengan efektif, eksistensi bangsa dan negara Indonesia akan tetap kokoh,” tutur Benny.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pijar Foundation membangun rencana aksi dengan 21 tokoh muda guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia.

Diketahui, KSP bersama Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan Indonesia Future Network (IFN) dengan tema Future Food and Nutrition di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7). IFN Future Food and Nutrition dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius. Kita perlu ekstensifikasi lahan, intensifikasi hasil pangan, dan diversifikasi dari beras ke bahan lain. Regenerasi pertanian juga menjadi isu penting mengingat banyak anak muda tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian," ucap Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial bagi Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tantangan perubahan iklim. Tanpa langkah konkret, Indonesia mengalami risiko kelaparan, malnutrisi, dan instabilitas ekonomi.

Acara tersebut bertujuan membahas strategi dan aksi kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia, sekaligus mempromosikan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern serta penyediaan makanan bergizi dan minum susu bagi 82,9 juta orang Indonesia pada 2029 menjadi beberapa prioritas yang akan didorong.

"Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengantisipasi beberapa tantangan seperti kemarau dan El Nino," kata Sudaryono.

Muhammad Ichsan Karim perwakilan dari KSP dan juga penyelenggara IFN mengharapkan IFN menjadi forum inovasi sektor-sektor krusial yang jadi tantangan masa depan.

"Inovasi dan kolaborasi jadi kebutuhan saat ini sehingga tantangan ketidakpastian yang bisa muncul mendadak mampu diatasi," ujar Ichsan Karim.

Sedangkan, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F. Tamzil menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan kualitas nutrisi.

"IFN Future Food and Nutrition menghasilkan hasil konkret, yakni rencana aksi kolaborasi yang disampaikan langsung ke pemerintah. Pasca IFN, kami berkomitmen terus mendorong implementasi rencana aksi kolaborasi tersebut," ujar Cazadira.

IFN Future Food and Nutrition ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang telah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP. IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024, mengumpulkan praktisi muda terpilih dari multi-sektor dan mengangkat berbagai isu strategis. IFN merupakan kolaborasi antara KSP, Kemenpora, Kementerian PPN/Bappenas, Pijar Foundation, dan Perkumpulan Warga Muda.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jadi, kami mendapat respon cepat dari Staf Presiden, Bapak Febri, atas surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat Papua yang ada di Kampung Sawe Suma

Sentani (ANTARA) - Tokoh masyarakat adat Tabi, Papua, Johan Jasa meminta kawasan hutan leluhur di wilayah Sawe Suma, Kabupaten Jayapura, dapat dijaga keberadaan dan kelestariannya.

“Kami mengharapkan adanya perlindungan terhadap kawasan adat di wilayah Sawe Suma, Kabupaten Jayapura,” kata Johan Jasa yang juga sebagai pemilik wilayah adat Sewe Suma, Distrik Unurum Guay dalam keterangan di Sentani, Kamis.

Untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan tersebut, Johan Jasa dan istrinya bertemu dengan Staf Presiden Republik Indonesia (RI) melalui Deputi I Staf Presiden Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, di Kantor Staf Presiden RI, Kamis.

Pertemuan antara Deputi I Staf Presiden RI Febry Calvin Tetelepta dengan pemilik lahan hutan adat itu terkait adanya surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat yang terjadi di Kampung Sawe Suma.

Menurut Johan, pihaknya sangat antusias sekali ketika surat pengaduan itu direspon baik oleh pihak istana.

“Jadi, kami mendapat respon cepat dari Staf Presiden, Bapak Febri, atas surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat Papua yang ada di Kampung Sawe Suma,” ujarnya.

Pihaknya telah dimintai keterangan beserta bukti-bukti terkait perusakan hutan adat di Kampung Sawe Suma tersebut.

“Usai melakukan pertemuan, kami dimintai keterangan kronologi kejadian dan juga bukti-bukti terkait perusakan hutan adat di Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Papua, agar segera ditindaklanjuti lebih serius oleh Staf Presiden,” katanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan jalur yang ditempuh sudah benar melalui prosedur dan tidak melakukan tindak pemalangan yang biasa dilakukan oleh oknum kelompok masyarakat adat lainnya.

“Kami sebagai pemerintah daerah berharap ada titik terang, sehingga hak-hak dari masyarakat adat tidak diabaikan, namun mendapat atensi jelas dari pemerintah pusat dalam hal ini bapak presiden,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI.

Irfan Pulungan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut sekaligus menepis keraguan publik dan membuktikan komitmen bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” katanya.

Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

"Sehingga semuanya agar berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan. Apalagi selama ini Presiden Jokowi cukup cermat dan terperinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Terbukti sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya," ujarnya.

Dikatakan Irfan, Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN dengan mengajak para menteri kabinet untuk berkemah di IKN dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.

Kehadiran Presiden Jokowi di IKN, kata Irfan, akan meningkatkan kepercayaan para investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, sehingga mereka mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN," katanya.

Dalam kunjungan Presiden ke IKN, kata Irfan, juga turut ditinjau sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan, seperti pembangunan hotel berbintang sebagai sektor penunjang di area IKN.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

"Saya yakin pemerintahan baru yang nanti akan dipimpin Prabowo Subianto mendukung percepatan pembangunan IKN," katanya.

Irfan menambahkan Prabowo sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024