Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan mulai 1 Mei 2025 memberlakukan layanan paspor elektronik (e-paspor) secara penuh.

"Kami dari kantor imigrasi kelas II TPI Belawan menginformasikan bahwasanya pada tanggal 1 Mei 2025 kantor imigrasi belawan akan memberlakukan paspor biasa elektronik secara penuh," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Jongki Ade Situngkir, Rabu (30/4/2025).

Menurut Jongki, layanan paspor elektronik berdasarkan Keputusan IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 dalam rangka percepatan penerbitan paspor biasa elektronik di seluruh wilayah Indonesia.

Jongki menambahkan, E-Paspor memiliki chip elektronik yang menyimpan data biometrik pemegang paspor. Sehingga dokumen lebih aman dan diakui secara internasional.

"saat ini permintaan paspor biasa untuk elektronik cukup signifikan. Masyarakat sangat antusias karena pemberlakuan paspor elektronik untuk wilayah Jepang sendiri bebas visa," ucapnya.

Jongki menjelaskan paspor elektronik ini memberikan kemudahan berupa autogate yakni setiap penumpang tidak diperlukan untuk antri hanya menscankan paspornya pada mesin autogate.

Syarat pendaftaran Paspor Elektronik (E-Paspor) dengan mempersiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),
Dokumen Pribadi seperti akta kelahiran, buku nikah, akta pernikahan dan Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi WNA yang menjadi WNI.

"Nah, selain syarat syarat yang diperlukan KTP, KK dan Akta Kelahiran kami menyarankan untuk masyarakat di sekitar wilayah Belawan Agar segera mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor khususnya untuk paspor elektronik," jelasnya.

Kebijakan ini mulai diterapkan untuk memberikan kemudahan dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengingatkan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan di luar untuk kepentingan kantor,” kata Supratman saat memberikan sambutan pada acara Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Selasa (29/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengatakan bahwa hal yang paling penting bukan rencana tertulis, melainkan komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Maka dari itu, dirinya berharap para pimpinan Kemenkum bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan, terutama kepada masyarakat.

Selain itu, Supratman meminta agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal tersebut agar nantinya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung misi Astacita Presiden RI.

“Kemenkum punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara, terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas," ucap dia.

Menkum pun turut meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum untuk selalu konsisten dalam menjalankan renstra agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan Astacita Presiden RI. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional, dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico dalam kesempatan yang sama.

Dia memaparkan bahwa prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan Kemenkum, yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional ketujuh, ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung, salah satunya terkait dengan reformasi hukum.

Terkait hal itu, Kemenkum melaksanakannya melalui pembinaan hukum nasional terhadap kementerian/lembaga (k/l), pemerintahan daerah, maupun masyarakat, dalam hal menjalankan kepatuhan k/l, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, untuk menemui langsung ratusan ribuan buruh dari beberapa konfederasi serikat buruh di Indonesia.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Saat tiba, Presiden langsung menyalami satu per satu pekerja yang berada di barisan depan panggung utama.

Dalam peringatan May Day 2025 di Monas, Presiden akan berpidato di hadapan ratusan ribu buruh.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing, membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden hadiri May Day di Monas, temui langsung ratusan ribu buruh

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dari total enam tuntutan yang diajukan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day sedang dikerjakan oleh pemerintah

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," kata Mensesneg saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

Berdasarkan keterangan resmi dari salah satu serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), para buruh mengusung enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, yakni meminta pemerintah untuk menghapus sistem kerja "outsourcing", membentuk Satgas PHK.

Kemudian, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, melindungi pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU PPRT, sera memberantas korupsi dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Dari enam tuntutan tersebut, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah terus menggodok substansi dalam payung hukum berkenaan dengan mitigasi PHK melalui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK.

Prasetyo memaparkan lebih lanjut bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, baik dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Inginnya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa, di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," kata Prasetyo.

Adapun Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK merupakan satu dari tiga satgas baru yang disetujui oleh Presiden Prabowo untuk dibentuk setelah Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Dalam peringatan May Day tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato di hadapan ratusan ribu pekerja yang hadir di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Bapak Presiden langsung merespons dan Insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Bukittinggi (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Barat membentuk tim investigasi bersama Kepolisian Resor Kota Bukittinggi terkait kasus minuman keras oplosan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi mendapatkan perawatan pada Rabu (30/4) malam.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kementerian Imipas Sumbar, Marselina Budiningsih di Bukittinggi, Kamis, mengatakan tim investigasi ini akan mengungkap kejadian itu nantinya.

"Dari hasil pemeriksaan sementara, seorang warga binaan yang dipercaya, mencuri sisa alkohol yang digunakan untuk program kemandirian warga binaan memproduksi parfum," katanya.

Alkohol berkadar 70 persen itu dicuri sebanyak 200 mili liter untuk membersihkan tato salah satu warga binaan. Namun kemudian disalahgunakan sebagai pencampur minuman keras.

"Alkohol ini disalahgunakan untuk dicampur dengan minuman kemasan ditambah es dan air. Lalu diminum bersama-sama hingga akhirnya menimbulkan keracunan," kata Marselina.

Ia menegaskan tim investigasi yang dibentuk sedang berproses mengumpulkan semua keterangan dan bukti termasuk jika adanya kelalaian dari petugas lembaga pemasyarakatan.

"Kita berkoordinasi dengan kepolisian dan keluarga warga binaan serta telah melaporkan ke dirjen pusat. Apabila ada unsur kelalaian akan diproses sesuai ketentuan," tegasnya.

Sebanyak 23 warga binaan pemasyarakatan dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (30/4) malam. Akibat kejadian ini satu orang meninggal dunia di RSUD Bukittinggi dan 22 orang dirawat di RSAM dengan dua antaranya dalam kondisi kritis.

"Warga binaan yang meninggal dunia sudah diserahkan ke keluarga dan langsung dimakamkan. Pihak keluarga menerima dengan ikhlas," kata Marselina.

Menurutnya, belum diketahui persis kapan warga binaan itu mengoplos dan mengonsumsi miras itu.

Terkait adanya dugaan pesta dengan iringan musik di dalam lapas sebelum kejadian, pihak Lapas juga membantah.

"Semua hasil akan disampaikan kembali setelah proses investigasi selesai dilaksanakan. Kami minta semua pihak untuk bersabar," kata Marselina.

Sementara itu Kepala Polresta Bukittinggi Kombes Pol. Yessi Kurniati mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian peristiwa dan mengumpulkan keterangan serta mengamankan beberapa barang bukti.

"Kami sudah lakukan langkah awal, hasilnya belum bisa dipastikan. Kami amankan sisa wadah kemasan tempat mengaduk (mengoplos) miras. Beberapa warga binaan juga belum sepenuhnya bisa dimintai keterangan," kata Yessi.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025