Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengikuti presentasi uji publik sebagai tahapan akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 karena telah konsisten memberikan informasi secara efektif.

"Saya kira kami patut bersyukur BNPT dapat mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade. Ini momen yang baik," kata Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko usai presentasi di Jakarta, Selasa (12/11) seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Ia menuturkan BNPT berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui konsistensi dalam memenuhi hak publik atas informasi dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Dia menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan BNPT membuahkan hasil yang baik melalui penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) sehingga dapat mengikuti presentasi uji publik.

"Sampai hari ini kami terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif," tuturnya.

Tejo mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.

Strategi dimaksud, yakni selalu berupaya memberikan informasi dengan cermat dan akuntabel karena banyak informasi yang juga dikecualikan di BNPT mengingat tugas BNPT yang berkaitan dengan terorisme.

"Akan tetapi, secara umum BNPT berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat," ucap dia.

Selain berkomitmen memberikan informasi secara cermat, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Visi dan 8 Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu mengoptimalkan pengelolaan laman resmi dan media.

Dirinya menyebutkan pengoptimalan laman resmi dan media dilakukan dalam rangka menyediakan informasi yang dapat membangun deteksi dini radikal terorisme, meningkatkan proses layanan permintaan informasi publik yang sistematis, hingga meningkatkan sinergi antar badan publik yang membidangi politik dan keamanan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjalin sinergitas dengan Kantor Staf Presiden serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk menindaklanjuti arahan presiden terkait validasi data.

Dalam rilis yang disiarkan oleh pihaknya di Jakarta pada Selasa, Mensos pada pertemuan hari itu bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.

“Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data,” Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul.

Dalam pertemuan tersebut, Gus ipul juga menerangkan berbagai program dari Kemensos yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya ialah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini, lanjutnya menjadi unggulan dari Kemensos.

“Untuk itu kami berharap agar selalu mendapat pendampingan dari Kantor Staf Presiden dan BPPIK dalam realisasinya. Jika ada masukan dalam pelaksanaan atau prosedur (program) dari Kemensos akan coba kami sesuaikan,” imbuhnya.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jadi secara sederhana dapat dikatakan, jika supremasi hukum yang inklusif ditegakkan, maka berarti kita sudah membenahi 44 persen aset

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif untuk memberdayakan rakyat guna memperkuat ketahanan demokrasi dalam menuju Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan merata.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada HDF 2024-Pidato dan Panel Kebangsaan di Jakarta, Selasa.

Awalnya dia mengatakan bahwa penegakan hukum sangat penting di Indonesia, karena mencakup 44 persen dari seluruh aset negara.

Bank Dunia melalui laporannya Where is the Wealth of Nations menyebutkan bahwa dari 100 persen aset negara, hanya 23 persen yang merupakan kekayaan atau aset berwujud, yaitu kekayaan alam dan modal.

Sementara yang 77 persen itu adalah aset yang tidak berwujud. Dari 77 persen itu, yang 44 persen-nya adalah penegakan hukum.

"Jadi secara sederhana dapat dikatakan, jika supremasi hukum yang inklusif ditegakkan, maka berarti kita sudah membenahi 44 persen aset," kata Mahfud.

Sehingga sisanya yang terdiri dari banyak sub-aset akan lebih mudah ditangani. Bahkan, penanganannya bisa bersifat ad hoc yang diselesaikan secara cepat.

Di lain sisi, Mahfud mengungkapkan menjelang akhir tugas pemerintahannya selaku Menko Polhukam, dirinya di tahun 2023 menyerahkan satu naskah pencepatan reformasi hukum yang disusun oleh tim ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil.

Dia mengaku naskah tersebut telah diterima Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan akan ditindaklanjuti sebagai sumbangan kepada pemerintahan baru.

Adapun naskah tersebut memuat berbagai teori pembangunan demokrasi dan hukum yang sudah dibahas dan diseminarkan dalam forum-forum ilmiah hingga dianalisis oleh berbagai kampus sejak Indonesia melakukan reformasi pada tahun 1998.

"Dapat dikatakan sampai semua teori sudah dimasukkan ke dalam berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ibarat-nya sudah habis teori di gudang, karena sudah dibedah dan dipertimbangkan untuk mendiagnosa penyakit demokrasi dan hukum di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Presiden pada dasarnya meminta kepada kami untuk memvalidasi data

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, Supratman juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Supratman Andi Agtas telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Maret 2024.

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Supratman Andi Agtas memiliki kekayaan yang didominasi dari tanah dan bangunan serta surat berharga dan kas. Berikut adalah rincian harta kekayaan Supratman Andi Agtas Menteri Hukum menurut LHKPN:

1. Tanah dan bangunan: Rp9.328.248.326

• Tanah dan Bangunan seluas 267 m²/145 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp1.334.581.248
• Tanah dan Bangunan seluas 118 m²/36 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp59.097.292
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 170 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp23.417.760
• Tanah dan Bangunan seluas 26 m²/30 m² di Jakarta Utara, hasil sendiri - Rp1.283.811.760
• Tanah seluas 136 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp95.054.400
• Tanah seluas 103 m² di Tolitoli, hasil sendiri - Rp82.656.000
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 90 m²/39 m² di Kota Bogor, hasil sendiri - Rp1.207.715.548
• Tanah dan Bangunan seluas 67 m²/300 m² di Kota Bekasi, hasil sendiri - Rp2.016.000.000
• Tanah seluas 773 m² di Kota Palu, hasil sendiri - Rp734.387.010.

2. Alat transportasi dan mesin: Rp 425.680.000

• Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT / Micro/Minibus, Tahun 2012, hasil sendiri Rp170.000.000
• Mobil Toyota Innova Venturer 2-4AT / Mobil Penumpang / Micro Mini Bus, Tahun 2020, hasil sendiri Rp255.680.000

4. Kas dan setara kas: Rp2.132.056.180

Sub total: Rp23.384.840.099

Hutang: Rp485.000.000

Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Supratman Andi Agtas setelah dikurangi dengan hutang (harta - hutang) adalah sebesar Rp 22.899.840.099 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar mereka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Ia menjelaskan, petugas langsung melakukan pengecekan kamar dan penyisiran sekitar area rutan.

Lalu, Agung juga sudah melaporkan kejadian ini kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan kepolisian setempat.

"Kami bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujar Agung.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai menteri dan juga pangkat jenderal penghargaan

Jakarta (ANTARA) - Polri akan menggelar acara pelepasan Wakapolri yang lama, Agus Andrianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada besok Rabu (13/11).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan, acara pelepasan itu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Jenderal Agus selama mengabdi di Korps Bhayangkara.

Selain itu, acara tersebut juga digelar untuk menyambut gelar kehormatan anyar yang didapatkan oleh Agus Andrianto, yaitu dari Komisaris Jenderal Purnawirawan (Komjen), menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (Hor) atau bintang empat.

"Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai menteri dan juga pangkat jenderal penghargaan," ucapnya.

Nantinya, kata dia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan memberikan penghormatan khusus tersebut.

"Beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau. Kemudian, beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri. Jadi, sebagai penghargaan dari Bapak Kapolri, insya Allah besok akan disampaikan secara langsung," ujarnya.

Adapun terkait sosok pengganti Agus Andrianto di kursi Wakapolri, Irjen Pol Sandi mengatakan bahwa proses pemilihan pendamping Kapolri saat ini sedang berlangsung dan diharapkan keputusan resmi akan segera diumumkan.

"Untuk calon Wakapolri, seperti yang kami sampaikan, nama-namanya sudah dikantongi oleh Bapak Kapolri," ujarnya.

Nama-nama tersebut, lanjut dia, memiliki kualifikasi yang seimbang dan berkualitas.

"Karena calonnya semuanya mempunyai bobot yang sama, yang kompeten di bidangnya, dan semuanya hebat-hebat," ucapnya.

Terkait jumlah dan identitas para kandidat, Irjen Pol Sandi belum bisa mengungkapkannya kepada publik dan meminta masyarakat menunggu.

Dirinya memastikan bahwa saat ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sedang mempertimbangkan dengan hati-hati para kandidat yang layak untuk menduduki posisi tersebut. Apabila ada perkembangan, ia berjanji akan menyampaikan-nya kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China menegaskan dukungannya kepada Pakistan untuk memberantas terorisme.

"China akan terus mendukung Pakistan dalam memerangi terorisme," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada konferensi pers di Beijing, pada Senin (11/11).

Sebelumnya pada 6 Oktober 2024, terjadi serangan bunuh diri di dekat Bandara Internasional Jinnah di Karachi, Pakistan yang mengakibatkan dua orang warga negara China tewas.

Tentara Pembebasan Balochistan (BLA), sebuah kelompok terlarang yang sebelumnya menargetkan warga negara China di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

"Kami teguh dalam komitmen kami untuk melindungi keselamatan dan keamanan warga negara China, proyek-proyek, dan lembaga-lembaga di luar negeri," tambah Lin Jian.

China dan Pakistan, sebut Lin Jian, memiliki tekad dan kemampuan untuk menggagalkan segala upaya untuk merusak hubungan China-Pakistan dan memastikan bahwa teroris akan membayar harganya.

"Terorisme adalah musuh bersama umat manusia, merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk memerangi terorisme dan mencegah tragedi terjadi lagi," ungkap Lin Jian.

Lin Jian juga menyebut China dan Pakistan adalah mitra kerja sama strategis yang tangguh.

"Persahabatan kami yang kuat telah mengakar kuat di antara rakyat kami. Upaya-upaya untuk merusak rasa saling percaya dan kerja sama antara kedua negara tidak akan berhasil," ungkap Lin Jian.

China, kata Lin Jian, akan terus mendukung Pakistan dalam mengembangkan ekonomi dan masyarakatnya dan meningkatkan kehidupan rakyat.

"Kami akan dengan tegas melaksanakan kerja sama dengan Pakistan di berbagai bidang demi kepentingan kedua bangsa," kata Lin Jian.

Sebelumnya pada 9 November 2024, sedikitnya 26 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat ledakan bom di stasiun kereta api di Ibu Kota Provinsi Balochistan, Quetta.

Pakistan telah dilanda 785 serangan teroris selama 10 bulan pertama 2024, yang mengakibatkan 951 kematian dan 966 luka-luka. Oktober 2024 menjadi bulan paling mematikan kedua pada 2024 karena jumlah korban meningkat menjadi 198 orang.

Para korban tewas termasuk 98 teroris, 62 petugas keamanan dan 38 warga sipil.

Serangan-serangan tersebut merefleksikan tingkat kekerasan yang terus tinggi di seluruh negeri, menurut laporan dari Institut Pakistan untuk Studi Konflik dan Keamanan, sebuah badan strategi yang berbasis di Islamabad.

Kelompok BLA sendiri menuduh China mengeksploitasi sumber daya yang kaya mineral di Provinsi Balochistan di barat daya.

Provinsi Balochistan yang merupakan provinsi terbesar di Pakistan dan berbatasan dengan Iran serta Afghanistan. Wilayah itu memiliki posisi strategis karena kekayaan cadangan tembaga, seng, dan gas alam.

Provinsi itu juga menjadi jalur penting dalam proyek mega senilai 64 miliar dolar AS (sekitar Rp1 kuadriliun) yakni Koridor Ekonomi Pakistan-China (PCEC).

Koridor tersebut bertujuan menghubungkan Provinsi Xinjiang di barat laut China yang strategis dengan pelabuhan Gwadar di Balochistan melalui jaringan jalan, kereta api, dan pipa untuk transportasi kargo, minyak, dan gas.
Kkaum separatis Balochistan, terutama BLA, yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan pekerja asal China belakangan ini, menentang proyek tersebut.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempertimbangkan opsi pemindahan narapidana atau transfer of prisoner untuk narapidana asing, termasuk terpidana dari Filipina, Mary Jane Veloso, yang disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah negara asal.

Saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia di Jakarta, Senin, Yusril menjelaskan kebijakan tersebut menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara dua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional serta upaya diplomasi konstruktif.

"Masalah ini sudah kami diskusikan secara internal di Kemenko Kumham Imipas RI dan sudah didiskusikan pula poin-poin persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril seperti dikonfirmasi.

Untuk itu, Kemenko Kumham Imipas saat ini sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia, baik melalui perundingan bilateral maupun perumusan satu kebijakan yang dapat ditempuh terkait dengan pemindahan narapidana.

Ke depannya, Kemenko Kumham Imipas terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut, termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

Yusril berharap hal tersebut dapat memperkuat hubungan kedua negara dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara di luar negeri.

Apabila nantinya dilakukan pemindahan narapidana, Mary Jane akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan pengadilan Indonesia.

Pihak Filipina, sesuai kebijakan, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indonesia, sambung Yusril, menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina.

Namun, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah Filipina berkewajiban untuk mengakui dan menghormati proses hukum terhadap Mary Jane, termasuk putusan pengadilan Indonesia.

"Kedaulatan negara Indonesia dalam menindak kejahatan yang dilakukan warga negara asing sepenuhnya harus dihormati," ucap dia menegaskan.

Kendati demikian, dirinya menjelaskan jika narapidana warga negara asing itu telah kembali ke negaranya, maka pembinaan terhadap narapidana tersebut diserahkan kepada negara yang bersangkutan, termasuk pemberian remisi atau grasi.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024