Batam (ANTARA) - Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum (Karobankum Divkum) Mabes Polri Brigjen Pol. Veris Septiansyah menyatakan seluruh pejabat Polri tingkat pusat maupun daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan HAM oleh anggotanya.

“Pejabat Polri juga wajib memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar mekanisme disiplin, etika kepolisian dan proses hukum pidana,” kata Veris dalam kegiatan sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Barelang, Kepulauan Riau, dikutip Kamis.

Veris menekankan bahwa HAM adalah hak dasar setiap individu yang harus dijunjung tinggi demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam mengumpulkan informasi, kata dia, petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, merekayasa laporan, atau memutarbalikkan fakta.

“Setiap proses pemanggilan harus dilakukan dengan adil, memberikan waktu cukup kepada saksi maupun korban, dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka,” katanya.

Dijelaskannya,bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatasan undang-undang yang bertujuan menjamin penghormatan atas hak orang lain serta mempertahankan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi,” kata Veris.

Sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana ini diikuti pula Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus.

"Berharap kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kami di wilayah Polresta Barelang dan dapat diimplikasikan dalam tugas kepolisian sehari-hari,” kata Fadli.

Selain ke Polresta Barelang, Tim Divkum Mabes Polri juga menyambangi Polda Kepri, Selasa Rabu (13/11), menyampaikan pesan dari Kadivkum Polri terkait pentingnya penegakan HAM dalam proses penyidikan pidana.

Disampaikan penghapusan penyiksaan dalam proses pidana merupakan komitmen Polri dalam menghormati HAM.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) menangkap 29 warga negara Indonesia (WNI) termasuk satu di antaranya diduga sebagai “transporter” yang menjadi sindikat penyelundup migran dari Indonesia ke Malaysia.

Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Zakaria Shaaban dalam pernyataan media dikeluarkan di Putrajaya, Rabu, mengatakan penangkapan itu dilakukan dalam sebuah Operasi Khusus pada Senin (11/11) sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia (pukul 17.00 WIB) di sekitar Kajang, Selangor, dan melibatkan tim petugas berbagai jajaran dari Divisi Intelijen dan Operasi Khusus Markas Imigrasi Putrajaya.

Ia mengatakan berdasarkan informasi masyarakat dan intelijen selama dua pekan, tim operasi dikerahkan untuk bergerak menuju lokasi dan mengikuti kendaraan mencurigakan. Tim operasi menghentikan kendaraan tersebut di sebuah pemukiman yang digunakan sebagai “rumah singgah” dan berhasil menangkap seorang pria Indonesia bernama “Jon” yang diduga sebagai “transporter” berusia 42 tahun.

Tim operasi juga melakukan sidak di perumahan tersebut dan berhasil menangkap dua orang yang juga berkewarganegaraan Indonesia berusia 20 dan 41 tahun yang menjadi penjaga rumah dan diduga merupakan anggota sindikat.

Selain itu, ia mengatakan Imigrasi Malaysia menangkap 21 laki-laki dan lima WNI berusia antara 21 hingga 50 tahun. Sehingga total seluruh WNI yang ditangkap 29 orang.

Hasil pemeriksaan awal menemukan 13 WNI telah melebihi masa tinggal atau “overstay”, sedangkan seorang WNI lainnya tidak memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah untuk berada di Malaysia.

Tim operasi menyita 14 eksemplar paspor Indonesia, uang tunai sebesar RM13.430 atau sekitar Rp47,5 juta dan menyita kendaraan jenis Toyota Vios yang diyakini mengangkut imigran gelap.

Ia mengatakan modus yang dilakukan sindikat penyelundup migran ke Malaysia tersebut yakni membawa masuk dan mengeluarkan WNI melalui pintu yang tidak resmi. WNI akan ditempatkan sementara di “rumah singgah” sebelum dibawa ke lokasi tertentu menggunakan kendaraan.

Sindikat itu mengenakan biaya RM1.500 (sekitar Rp5,3 juta) hingga RM2.500 (sekitar Rp8,9 juta) per orang dan telah beroperasi selama enam bulan.

Seorang pria Indonesia, yang diduga sebagai “transporter”, ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26J dan dua pria Indonesia lainnya, yang diduga anggota sindikat, ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 26H Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007.

Sementara itu, ia mengatakan semua migran Indonesia ditangkap karena dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 6(3) dan Pasal 15(4) Undang-Undang Imigrasi 1959/63 dan dibawa ke Depot Imigrasi Bukit Jalil untuk penyelidikan lebih lanjut.

JIM akan terus mengambil tindakan tegas terhadap pihak mana pun yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Imigrasi 1959/63, Undang-Undang Paspor 1966, Peraturan Imigrasi 1963, dan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan bahwa pihaknya mendukung penambahan anggaran untuk Kementerian Sekretariat Negara apabila diperlukan.

"Kalaupun ada kekurangan, pasti kami sebagai anggota DPR akan mendukung terkait dengan fungsi kami sebagai budgeting (penganggaran, red)," kata Sugiat para rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sugiat menyampaikan pernyataan tersebut usai mendengarkan pemaparan Mensesneg mengenai data Kemensetneg untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Yang agak mencengangkan adalah terkait pagu anggaran 2025 yang sangat berbeda jauh dengan pagu anggaran 2024. Bahkan, realisasi anggaran 2024 saja sudah Rp3 triliun, sedangkan pada 2025, pagu anggarannya masih Rp2,9 triliun," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sugiat mengingatkan apabila penurunan anggaran tersebut jangan sampai membuat kinerja Kemensetneg yang bertugas mendukung kerja-kerja kepresidenan menjadi tidak maksimal.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa penurunan anggaran tersebut patut diapresiasi dengan mempertimbangkan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan kebocoran anggaran serta mengefektifkan maupun mengefisienkan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa realisasi anggaran lembaganya sekitar 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sekitar 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab. Pagu alokasi anggaran untuk Kemensetneg pada tahun 2025 sebesar Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memikirkan penambahan dana atau anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan kepada kami bahwa tolong dibicarakan dan dipikirkan, karena menurut beliau memang kurang layak,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menyampaikan perlunya penambahan anggaran operasional untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Ia mengatakan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), yakni memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Saya melihat dari Presiden Ke-1 sampai dengan Presiden Ke-7, beliau adalah orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Saya berharap agar ada penambahan anggaran operasional untuk mantan-mantan Presiden yang sudah sangat berjasa untuk bangsa dan negara ini,” kata Rinto.

Sementara itu, berdasarkan data Kemensetneg hingga 11 November 2024, Mensesneg menjelaskan realisasi anggaran Kemensetneg mencapai 67,19 persen atau Rp3,12 triliun, sedangkan realisasi anggaran Sekretariat Kabinet sebanyak 73,38 persen atau Rp379,44 miliar.

Pada tahun anggaran 2024, anggaran Kemensetneg masih terpisah dengan Setkab.

Adapun pagu alokasi untuk Kemensetneg pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp2,9 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI berencana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) pengawasan pemasyarakatan menyoal berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Iya, kami sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajectory ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan," kata Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya ketika menanggapi kaburnya tujuh tahanan kasus narkoba dengan cara menjebol teralis kamar Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Dia mengatakan sebelum Panja tersebut mulai bekerja, pihaknya akan menggelar rapat dengan mitra kerja Komisi XIII DPR terkait bidang permasyarakatan terlebih dahulu.

"Kami sudah sepakati tinggal kami bentuk, kami selesaikan dulu dengan mitra kerja, lalu kemudian mungkin ada 1-2 kali RDPU (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan kemudian baru kita rapat Panja," ujarnya.

Dia menyebut Panja tersebut nantinya akan mencoba menggunakan perspektif pendekatan yang berbeda dalam mengevaluasi penyelenggaraan lapas di tanah air dengan jumlah tahanan yang kerap melampaui kapasitas seharusnya.

"Dalam perspektif yang jauh lebih komprehensif, sejauh ini kami cuma mendapatkan laporan bagaimana over capacity selalu pendekatannya membangun lapas baru. Kami ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif bagaimana Panja lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi karena Komisi XIII basisnya adalah reformasi hukum, di mana kami tidak mengenal sanksi di luar sanksi penjara," tuturnya.

Sebab, kata dia, pendekatan yang kerap digunakan selama ini dalam membina warga yang menjalani hukuman tahanan di lembaga pemasyarakatan ialah berbasis pada "hard skills".

"Kalau kita liat di luar negeri itu ada sanksi bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah ibadah, sosial sanksi itu kita enggak ada. Kita lihat bagaimana tren dunia hari ini lapasnya pada sepi bahkan beberapa lapas disewakan karena enggak ada penghuninya," katanya.

Untuk itu, Willy menyebut pihaknya akan mencoba mengelaborasi masukan-masukan dari berbagai pihak untuk menggunakan pendekatan "soft skills" dalam membina warga di lembaga pemasyarakatan.

"Pembinaannya itu (selama ini) hanya pada 'hard skill', kita harus melihat beberapa perspektif lain. Untuk itu, kami akan mengundang sosiolog, psikolog, dan beberapa masyarakat sipil untuk bersama-sama memberi masukan terhadap proses Panja ini," ucapnya.

Dia menuturkan pihaknya telah berkomunikasi banyak hal dengan Kementerian Hukum untuk mempelajari berbagai catatan-catatan lembaga pemasyarakatan, termasuk melakukan peninjauan ke Lapas Sukamiskin.

"Dengan output (pembentukan Panja): Satu, bagaimana lembaga pemasyarakatan jauh lebih manageble, lebih humanis, dan kapasitasnya kemudian benar-benar kami cermati formatnya seperti apa," tuturnya.

Dia menegaskan persoalan kaburnya tahanan ikut menjadi tanggung jawab pihaknya dalam merumuskan kebijakan pemasyarakatan efektif.

"Tentu ini jadi pembelajaran bagi kami, jangan kemudian adagium mengatakan 'Bandit jauh lebih hebat, penjahat jauh lebih hebat, daripada penegak hukumnya', itu tanggung jawab kami juga bagaimana kemudian menyelesaikan ini secara regulatif dan secara pengawasan sehingga kemudian teman-teman di lembaga pemasyarakatan bisa jauh lebih efektif," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kementeriannya sedang melakukan efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan untuk kami mengefisienkan dan mengurangi perjalanan-perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Mensesneg dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Walaupun demikian, dia meminta pemakluman dan permohonan maaf kepada Komisi XIII DPR RI bila ke depannya terdapat perjalanan dinas ke luar negeri.

“Kami mohon izin dalam forum terhormat ini ingin menyampaikan kami mohon maaf, dan pemakluman,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih perlu melakukan efisiensi untuk tugas-tugas dinas demi menjalankan program-program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Presiden menyatakan untuk seluruh kementerian/lembaga dan badan untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian, dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk juga misalnya efisiensi dalam perjalanan dinas," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat memberikan keterangan usai Sidang Kabinet Paripurna selesai di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11).

Ia mengatakan bahwa tidak hanya perjalanan dinas, Presiden Prabowo juga mengarahkan agar efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengumumkan Natalius Pigai sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober lalu. Keesokan harinya pada Senin, 21 Oktober, Pigai dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memecah Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Hal itu dilakukan untuk mempertajam program dan kegiatan kerja di kementerian.

Sebagai bagian dari kewajibannya selaku pejabat negara, Natalius Pigai telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Berdasarkan laporan LHKPN yang dapat diakses di situs elhkpn.kpk.go.id Natalius Pigai memiliki kekayaan yang didominasi dari surat berharga serta kas dan setara kas. Berikut adalah rincian dari harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai:

Data harta kekayaan

1. Tanah dan bangunan: Tidak diungkapkan

2. Alat Transportasi dan Mesin:

• Mobil CRV Jeep, Tahun 2011, hasil sendiri - Rp300.000.000

4. Surat Berharga: Rp2.000.000.000

5. Kas dan Setara Kas: Rp2.000.000.000

Dalam laporan ini, Natalius Pigai tidak memiliki hutang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan oleh Natalius Pigai adalah sebesar Rp4.370.000.000 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari kendaraan, surat berharga dan kas.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melaporkan total harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru. Laporan ini disampaikan melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan bagi pejabat negara.

Menurut data LHKPN, aset terbesar Prasetyo Hadi berada pada kepemilikan tanah dan bangunan yang berada lokasi di kota Bogor dengan total nilai mencapai Rp3,3 miliar. Selain itu, Prasetyo juga memiliki beberapa kendaraan pribadi senilai Rp959 juta, serta Kas dan setara kas sejumlah Rp2,85 miliar.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo, yang merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo di Partai Gerindra. Dirinya telah menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Mensesneg, melaporkan kekayaannya melalui LHKPN untuk tahun 2023. Berdasarkan data yang diumumkan KPK pada 24 April 2024, total kekayaan Prasetyo tercatat sebesar Rp7,1 miliar. Dengan demikian, berikut ini merupakan rincian sebagian besar harta kekayaannya.

Berikut ini merupakan ringkasan harta kekayaan Prasetyo Hadi sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

1. Tanah dan bangunan

- Tanah dan bangunan seluas 1.000 m² di Bogor: Rp3,3 miliar.

2. Alat transportasi dan mesin

• Mobil Toyota Fortuner 2.5 G (2014): Rp265 juta.
• Mobil Toyota Alphard S 2.4 (2012): Rp325 juta.
• Motor Honda GL 200 (2013): Rp10,5 juta.
• Motor Honda N (110A) C AT (2011): Rp3,5 juta.
• Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 (2016): Rp355 juta.

Total: Rp959 juta.

3. Harta bergerak lainnya

4. Surat berharga

- Tidak ada laporan.

5. Kas dan setara kas

- Total: Rp2,85 miliar.

6. Harta lainnya

- Tidak ada laporan.

7. Hutang

- Tidak ada laporan.

Total Kekayaan

Rp7,109 miliar.

Sebagai informasi, pengumuman ini merupakan bagian langkah dari kewajiban pejabat negara untuk transparansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024