Banyuwangi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, meminta secara khusus ke Komisi Pemilihan Umum setempat untuk memberikan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi warga binaannya menjelang Pilkada 2024.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Agus Wahono di Banyuwangi, Jumat, mengatakan sosialisasi dan bimbingan teknis pemungutan maupun penghitungan suara bagi warga binaannya sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di lapas.

"Alhamdulillah kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Melalui sosialisasi ini diharapkan warga binaan kami memiliki gambaran mengenai teknis pelaksanaan penyaluran suara pada 27 November mendatang, sehingga tidak ada kekeliruan akibat kurangnya informasi dan edukasi," ujarnya.

Menurut Agus, kendati sedang menjalani pidana, warga binaan juga memiliki hak yang sama untuk turut memberikan hak suaranya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi.

Oleh karena itu, Lapas Banyuwangi terus mengupayakan agar seluruh warga binaan dapat memberikan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024.

"Ada dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk menampung suara lebih dari 900 warga binaan di Lapas Banyuwangi," kata Agus.

Ia menjelaskan warga binaan yang telah tercatat sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pilkada di Banyuwangi berjumlah 887 orang.

Jumlah tersebut memang berada di bawah jumlah seluruh penghuni di Lapas Banyuwangi yang disebabkan adanya keluar masuk tahanan yang berpengaruh terhadap penetapan DPT pada bulan Agustus lalu.

"Bagi warga binaan yang belum tercatat dalam DPT akan kami upayakan untuk didaftarkan pada daftar pemilih tambahan (DPTb)," kata Agus.

Sementara itu, Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Banyuwangi Moh Qowim berharap sosialisasi dan bimtek yang diberikan mampu dipahami dengan baik oleh seluruh warga binaan.

"Harapan kami pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Lapas Banyuwangi nanti dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan lima pesan penting kepada 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum yang baru dilantik dan mengambil sumpah jabatan di Jakarta, Jumat.

Pesan tersebut penting untuk diingat karena para pejabat tinggi madya dan pejabat fungsional ahli utama yang baru dilantik akan mengemban amanah dan memiliki tanggung jawab yang besar.

"Jabatan itu bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan juga kepercayaan dari negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di kementerian ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab," ucap Supratman saat memberikan sambutan.

Ia menyebutkan kelima pesan penting tersebut, yakni pertama, jaga integritas dan akuntabilitas.

Menkum menegaskan pejabat yang baru dilantik harus menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan, mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

Kedua, dukung reformasi birokrasi. Supratman mendorong para pejabat agar bisa terus mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi para pelayanan publik guna membangun tata kelola hukum yang efisien dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Pesan ketiga, yaitu kembangkan kompetensi dan profesionalisme. Sebagai pemimpin, kata Menkum, semua pejabat harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menjadikan Kemenkum sebagai tempat pembelajaran yang unggul dan teladan bagi lembaga hukum lainnya.

Ia melanjutkan pesan keempat, yakni perkuat sinergi antarkementerian. Sebagai entitas mandiri, Menkum menekankan agar Kemenkum perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menciptakan sistem hukum yang berintegrasi dan harmonis.

Kelima, memberikan keteladanan dan semangat. Ia mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik bisa menjadi pemimpin yang inspiratif serta menunjukkan dedikasi dan komitmen penuh karena sikap dan tindakan semua aparatur mencerminkan budaya kerja Kemenkum.

"Pelantikan hari ini adalah bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan," ucapnya menegaskan.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya dimaksud, yakni Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto.

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan langkah awal untuk membentuk aparat Kementerian hukum yang berintegritas dan berkompetensi.

Dia mengatakan integritas dalam setiap tindakan dan kebijakan Kemenkum sangat diperlukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demi kepercayaan masyarakat.

"Untuk itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum dan panitia penyelenggara seleksi CPNS memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan seleksi yang lancar, tertib, dan transparan," kata Supratman saat memberikan sambutan pada pelantikan eselon I Kemenkum di Jakarta, Jumat.

Dengan begitu, dirinya menekankan agar setiap tahapan seleksi CPNS Kemenkum harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Ia pun meminta agar para panitia penyelenggara seleksi CPNS bisa memberikan bantuan untuk calon peserta yang memiliki kebutuhan khusus, dengan memberikan informasi yang jelas dan akses komunikasi yang mudah.

Selain itu, dia juga meminta agar para panitia tidak melakukan praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.

Menkum menuturkan tahapan seleksi saat ini merupakan kesempatan bagi Kemenkum untuk memberikan citra positif dalam seleksi para calon aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan terpercaya.

"Saya yakin jika ini dilaksanakan dengan Kemenkum akan menjadi teladan dalam seleksi CPNS bagi kementerian dan lembaga negara," tuturnya.

Adapun rangkaian seleksi CPNS tahun 2024 digelar pada 19 Agustus 2024 hingga 23 Maret 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat pada tahun ini terdapat 250.407 formasi yang disediakan untuk para talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi tersebut terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Terdapat sebanyak 547 instansi pemerintah yang membuka formasi untuk seleksi CPNS kali ini, yakni terdiri atas sebanyak 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melantik dan memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi 11 pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

"Momen ini sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum," ujar Supratman saat memberikan kata sambutan.

Dengan dasar kebijakan tersebut, kata dia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menjadi bagian dari upaya menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan dengan baik mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa acara pelantikan tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Kemenkum dalam membangun kementerian yang kuat, adaptif dan siap menghadapi tantangan hukum pada masa depan.

Supratman berharap semangat dan tanggung jawabnya yang diterima para pejabat eselon I yang baru dilantik mampu membawa Kemenkum menuju tujuan besar yang telah ditetapkan bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Ia berpesan kepada para pejabat baru bahwa jabatan dan kekuasaan pasti akan berakhir. Sementara kepada para pejabat lama yang digantikan, Menkum mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan kepada negara.

"Entah ikhlas atau tidak, pada akhirnya kekuasaan akan berakhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Sebanyak 11 pejabat eselon I yang dilantik merupakan pimpinan tinggi madya.

Sebanyak 11 pimpinan tinggi madya itu adalah Sekretariat Jenderal Komjen Pol. Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo, Dirjen Kekayaan Intelektual Razilu, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, dan Inspektur Jenderal Komjen Pol. Reynhard Silitonga.

Kemudian, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSKH) Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Suwardani, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Sucipto,

Selain 11 pejabat eselon I, terdapat pula lima orang fungsional ahli utama yang dilantik, yakni Analis Keimigrasian Ahli Utama Lucky Agung Binarto, Pemeriksa Merek Ahli Utama Anggoro Dasananto, Penyuluh Hukum Ahli Utama Marciana Dominika Jone, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ambeg Paramarta, serta Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Saffar Muhammad Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Serang (ANTARA) - Beragam peristiwa yang terjadi kemarin, Kamis (14/11) telah kami rangkum agar dapat dibaca kembali oleh Anda baca mulai pemindahan narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan, waspada DBD hingga lanjutan kunjungan Menteri Desa (Mendes) PDT.

1. Kemenkumham Banten kirim 40 narapidana risiko tinggi ke Nusa Kambangan

Cilegon (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten memindahkan 40 warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana risiko tinggi ke Lapas Super Maksimum Security di Nusa Kambangan, Jawa Tengah.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang dalam keterangan resminya di Cilegon, Kamis menyebutkan bahwa pemindahan ini menjadi langkah strategis yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Banten untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas maupun di Rutan.

Selengkapnya baca di sini

2. Warga Tangerang diingatkan waspadai wabah DBD saat musim hujan

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengingatkan warga di daerah itu agar mewaspadai adanya wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang rentan menyebar saat musim hujan.

"Memasuki musim hujan ini kami meminta agar masyarakat bisa melakukan pemeriksaan jentik mandiri di rumah masing-masing," kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang Achmad Muchlis di Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

3. Pilkada, petugas diinstruksikan siapkan langkah antisipasi TPS rawan banjir

Tangerang (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin menginstruksikan kepada petugas untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan banjir

"Antisipasi utama kami agar TPS tidak ditempatkan di lokasi rawan banjir dan untuk personel akan disiapkan maksimal tetapi menyesuaikan kebutuhan di lapangan demi menjamin kelancaran pemilu," kata Pj Wali Kota Nurdin usai Apel Siaga Bencana, yang digelar di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. Dukung swasembada pangan, Gapoktan Lebak tanam jagung 100 hektare

Lebak (ANTARA) - Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Binong Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten mengembangkan budi daya tanaman jagung seluas 100 hektare untuk mendukung swasembada pangan dan pendapatan ekonomi.
"Kita menanam jagung itu untuk memenuhi permintaan perusahaan peternakan unggas," kata Ketua Gapoktan Binong Kabupaten Lebak H Hadi di Rangkasbitung, Lebak, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

5. Tas dan klakat bambu dari Desa Kadugenep diharapkan bisa diekspor

Kabupaten Serang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengharapkan produk kerajinan tas dan klakat bambu Desa Kadugenep, Kabupaten Serang, Banten, dapat diekspor.

Yandri mengatakan pihak swasta juga akan turut terlibat dalam pendampingan, sehingga kerajinan tas dan klakat bambu bisa memenuhi kebutuhan ekspor.

Selengkapnya baca di sini

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memperkuat sistem pengamanan fasilitas publik dalam menyambut berbagai perhelatan besar, baik tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2025.

Dalam rapat koordinasi bersama pengelola fasilitas publik di Denpasar, Bali, Rabu (13/11), Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono meyakini sistem pengamanan yang optimal merupakan langkah utama dalam mencegah aksi teror di berbagai tempat umum yang menjadi titik konsentrasi masyarakat.

"Pada tahun 2025 itu akan ada banyak even nasional dan internasional, stakeholders kita yang kaitannya dengan fasilitas publik dapat berkolaborasi dengan BNPT dalam memperbaiki sistem manajemen pengamanan,” ujar Imam dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan melalui penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik untuk mengidentifikasi dan menutup berbagai celah yang berpotensi sebagai serangan terorisme.

Dalam implementasinya, kata Imam, BNPT secara aktif melakukan asesmen dan audit terhadap sistem pengamanan, memberikan rekomendasi, serta mendorong pengelola fasilitas publik dan objek vital untuk menerapkan pedoman dimaksud.

Imam pun mengajak seluruh pengelola fasilitas publik untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem pengamanan guna menciptakan rasa aman dalam setiap kegiatan berskala besar yang akan berlangsung.

Ia menegaskan peningkatan sistem pengamanan merupakan langkah membangun kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi ancaman terorisme di tanah air.

Meskipun Indonesia telah berhasil melewati dua tahun terakhir tanpa serangan teror, kata dia, namun demikian kewaspadaan harus ditingkatkan.

“Zero attack pada 2023 hingga 2024 ini menumbuhkan antisipasi kita untuk ke depan, kita tidak boleh melemah,” katanya..

Sementara itu, Vice Chairman Security and Safety Bali Hotels Association Franklyn Kocek menekankan bahwa implementasi pedoman BNPT memberikan dampak positif yang lebih luas.

"Tidak hanya untuk mengantisipasi ancaman, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan di berbagai tempat umum," ujarnya.

Adanya pedoman perlindungan, kata dia, bukan hanya soal memperkuat sistem keamanan, tetapi juga tentang menambah nilai dari fasilitas publik itu sendiri.

"Masyarakat akan merasa lebih percaya, aman, dan nyaman, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik fasilitas publik bagi pengunjung dari berbagai negara," tutur Franklyn.

Dia pun berharap penerapan Pedoman Perlindungan Sarana dan Prasarana Objek Vital dan Fasilitas Publik dapat menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan efektif dalam berbagai acara besar yang akan digelar pada tahun 2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

"Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba ada 43 orang,"

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 48 narapidana kategori high risk (risiko tinggi) di Jawa Timur dipindahkan ke Lapas High Risk Karanganyar, Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk menjaga kondusivitas di dalam lapas.

Pelaksanaan pemindahan 48 orang narapidana dilakukan dengan transit terlebih dahulu di Lapas Pemuda kelas II A Madiun di Jalan Yos Sudarso Kota Madiun.

Pemberangkatan dipimpin langsung Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Jatim, Heri Azhari dalam upaya keamanan dari risiko gangguan stabilitas dalam lapas.

"Mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba ada 43 orang," ujar Heri.

Selain narapidana kasus narkoba, terdapat tiga orang narapidana dengan kasus pencurian dan perampokan. Sedangkan narapidana dengan kasus pembunuhan dan perlindungan anak masing-masing 1 orang.

"Semuanya berasal dari tujuh lapas besar di Jatim dan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas," tutur Heri.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengatakan bahwa narapidana yang dipindahkan memiliki rekam jejak yang berpotensi mengganggu stabilitas di lapas asal.

Jika dikelompokkan berdasarkan lapas asal, Lapas Pemuda Madiun menyumbang paling banyak dengan 18 narapidana, Lapas Kelas I Madiun dengan 14 orang dan Lapas I Surabaya dan Lapas Pamekasan masing-masing menyumbangkan enam narapidana. Masing-masing dua orang narapidana dipindahkan dari Lapas Sidoarjo dan Lapas Narkotika Pamekasan. Sedangkan Lapas I Malang menyumbangkan satu narapidana yang ikut dalam rombongan. Dengan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, diharapkan bisa lebih terkontrol dalam pengawasan.

"Dengan dipindahkan ke Nusakambangan, diharapkan pengawasan terhadap mereka lebih terkontrol," ujar Heni.

Heni menjelaskan, para napi ini akan menempati kamar one man one cell. Artinya dalam satu kamar hanya diisi satu napi dengan pengamanan super ketat.

Heni menerangkan, puluhan napi yang dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimal itu sudah berdasarkan penilaian selama mereka menjalani masa penahanan. Saat berada di dalam lapas, kelakuan mereka dinilai tidak bertambah baik, sehingga mereka dipindahkan.

"Mereka sebelumnya sudah dilakukan asesmen penilaian terhadap warga binaan. Jadi mereka selama pembinaan menurut pengamatan kami tidak mengikuti program kerja yang sudah kami laksanakan dan pembinaan. Sehingga, kami memindahkan ke lapas yang levelnya lebih tinggi yaitu super maximum security. Kalau yang di kewilayahan yaitu levelnya medium security," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar sosialisasi buku saku pedoman deteksi dini potensi radikalisme di kelurahan/desa.

Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto saat membuka kegiatan tersebut mengatakan keberadaan buku saku tersebut sebagai bentuk kewaspadaan dini untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kota Madiun.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Kota Madiun aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing, termasuk juga antisipasi dengan paham radikalisme," ujarnya di sela kegiatan yang digelar di salah satu hotel berbintang di Madiun, Kamis.

Selain deteksi dini, buku panduan tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang cara mengenali dan menangani potensi ancaman terorisme, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri dari petugas Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, dan tokoh masyarakat tersebut, diberikan penjelasan mengenai isi buku saku yang memuat panduan praktis tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda terorisme, serta langkah-langkah yang perlu diambil jika ada indikasi yang mencurigakan di sekitar mereka.

Buku saku ini, lanjutnya, menjadi alat yang sangat penting untuk memberi edukasi kepada warga dalam menghadapi ancaman yang tidak terlihat.

Selain itu, sosialisasi itu juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Di era digital saat ini, ancaman terorisme bisa datang dari berbagai lini, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat untuk mengidentifikasi dan menangkal potensi ancaman sejak dini.

"Melalui buku saku ini, kami harap masyarakat dapat lebih waspada, bukan hanya terhadap ancaman terorisme, tetapi juga terhadap hal-hal yang dapat merusak keamanan dan ketenteraman kota kita. Kita semua punya peran untuk menjaga kedamaian," kata dia.

Kalau komitmen (tangkap bandar judi 'online') iya. Kalau memang betul-betul ditemukan, tidak ada masalah, harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menindak tegas bandar judi online (daring).

"Kalau komitmen (tangkap bandar judi online) iya. Kalau memang betul-betul ditemukan, tidak ada masalah, harus ditangani, harus ditindak setegas-tegasnya," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengatakan bahwa Presiden menaruh perhatian serius pada isu ini. Dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus judi online.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu semangatnya yang pertama adalah perkara judi online itu adalah sesuatu yang bagaimana harus segera kita selesaikan, kita berantas. Beliau ingin menegakkan hukum setegak-tegaknya," ujar Prasetyo.

Dalam upaya menuntaskan masalah tersebut, Presiden telah memberikan arahan kepada sejumlah pejabat terkait, termasuk Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Terkait adanya sorotan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, Prasetyo mengatakan hal tersebut dikembalikan ke fakta hukum yang ada.

"Jadi kalau berkaitan dengan masalah itu, semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan ke aparat penegak hukum," ucap Mensesneg.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membahas beberapa hal, termasuk upaya pemberantasan judi online dan pemerataan akses internet.

"Tadi sudah disebut beberapa mengenai judi online, mengenai kejahatan digital," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis.

Mensesneg mengapresiasi gerak cepat Menteri Komunikasi dan Digital dalam menangani masalah judi online.

Mensesneg dan Menkomdigi juga membahas upaya pemerataan akses internet dan peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

Prasetyo mengatakan bahwa perkembangan pesat teknologi mendatangkan tantangan tersendiri bagi negara dengan wilayah luas seperti Indonesia.

Dia menyampaikan perlunya penguatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat konektivitas dan digitalisasi.

"Masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita perkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya," ujar dia.

Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Menkomdigi merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi antar-kementerian.

"Kira-kira apa yang dapat kami bantu dari sisi mungkin regulasi, mungkin perhatian dan mencoba meng-connect-kan dengan beberapa kementerian-kementerian yang lain. Karena pada dasarnya memang kita tidak bisa bekerja sendirian," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Meulaboh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Aceh Barat, mencatat sebanyak 152 pengungsi Rohingya saat ini ditampung sementara di Gedung Olahraga Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Tapak Tuan.

“Pantauan kami, semua pengungsi Rohingya dalam keadaan sehat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Non TPI Meulaboh Jamaluddin di Aceh Barat, Kamis.

Didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi Kantor Imigrasi Meulaboh Sukamto, Jamaluddin mengatakan saat ini semua kebutuhan para pengungsi oleh IOM dan UNCHR.

Keberadaan para pengungsi di GOR Kabupaten Aceh Selatan, saat ini juga mendapatkan pengamanan dari petugas kepolisian bersama otoritas terkait.

Pihaknya juga turut melakukan pemantauan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, terhadap para pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan, terkait penanganan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” demikian Jamaluddin.

Sebelumnya, sebanyak 152 pengungsi Rohingya sempat di bawa ke Kota Banda Aceh pada Kamis (7/11), namun karena mendapatkan penolakan dari masyarakat, para pengungsi akhirnya di bawa kembali ke Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan dan ditempatkan sementara gedung olahraga milik pemerintah daerah setempat.

152 pengungsi tersebut sebelumnya didaratkan melalui Pelabuhan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan pada Kamis (24/10) lalu, setelah beberapa hari terombang-ambing di laut karena sempat ditolak oleh warga terkait kedatangan mereka.

Kota Depok, Jabar (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri telah mengamankan 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai dengan 13 November 2024.

"Karena memang Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero attack (tidak ada serangan teroris secara terbuka, red.)," kata Kapolri saat menghadiri HUT Ke-79 Korps Brimob Polri, di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis.

Kapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum terorisme tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, dan berkolaborasi dengan Korps Brimob Polri.

"Tentunya peran Brimob untuk selalu hadir menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat, red.) tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ujarnya.

Selain itu, Kapolri mengatakan bahwa penegakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan preventif strike atau mengamankan sebelum terjadi peristiwa dengan didahului bukti-bukti yang cukup.

Sementara itu, Rycko Amelza Dahniel saat menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/6), mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Juni 2024 tidak ada serangan teroris secara terbuka.

Adapun Kepala BNPT Eddy Hartono di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9), menegaskan akan mempertahankan kondisi tersebut selama menjabat menggantikan Rycko.