Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding berkoordinasi tentang hukum peralihan kewenangan dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (15/11).

Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ke Kementerian PPMI (Kemen PPMI) diperlukan lantaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kurang memfasilitasi perlindungan kepada PMI secara lengkap.

"Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian," ungkap Karding dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karding lantas mencontohkan skema magang. Pemagang yang berstatus pelajar juga bekerja sampingan. Mereka tidak berstatus PMI, tetapi jika terkena musibah, Kemen PPMI ikut terlibat dalam penyelamatannya, tidak peduli statusnya prosedural atau tidak.

Untuk itu, Menteri Karding membutuhkan dasar hukum yang kuat sebagai acuan untuk penanganan berbagai musibah selanjutnya.

Ia ingin membuat satu aturan lengkap, sebuah omnibus, yang mencakup perlindungan bagi seluruh skema penempatan pekerja migran Indonesia.

Dengan demikian, Kemen PPMI akan mengajukan revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Saat ini, Biro Hukum KemenPPMI akan menyusun naskah akademik sebagai dasar perubahan UU PMI tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menkum Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan Menteri PPMI dan sepakat untuk memfasilitasi proses harmonisasinya.

Menkum mengemukakan bahwa perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 akan banyak beririsan dengan Kemenaker.

"Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan karena ada beberapa kewenangan Kemenaker yang nantinya akan menjadi kewenangan di kementerian Pak Karding," ucap Supratman.

Jika jumlah PMI yang tersebar di seluruh dunia mencapai hampir lima juta jiwa, menurut dia, mereka yang tidak tercatat sebagian besar merupakan tenaga low-skilled workers atau pekerja berketerampilan rendah.

Oleh karena itu, Supratman menilai revisi hukum perlindungan PMI menjadi kepentingan yang mendesak, mengingat perlindungan lima juta jiwa tersebut tidak maksimal.

"Kami akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi harmonisasi di awal-awal kabinet baru ini," kata dia menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Chongqing, Tiongkok, (ANTARA/PRNewswire)- Artikel berita dari iChongqing:

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

• Tanah dan bangunan seluas 120 m2/45 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp450.000.000
• Bangunan seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Bangunan Seluas 29.5 m2 di Kab/Kota Jakarta Selatan senilai Rp450.000.000
• Tanah seluas 680 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp126.000.000
• Tanah seluas 1850 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp555.000.000
• Tanah seluas 1147 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp573.500.000
• Tanah dan bangunan seluas 449 m2/45 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp224.500.000
• Tanah seluas 4920 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp123.000.000
• Tanah seluas 1500 m2 di Kab/Kota Jember, hibah tanpa akta Rp450.000.000.

• Mobil, Mercedes Sedan tahun 1983, hasil sendiri Rp75.000.000
• Mobil, Toyota Fortuner JEEP tahun 2016, hasil sendiri Rp400.000.000
• Mobil, Honda HRV Mini Bus Tahun 2015, hasil sendiri Rp250.000.000
• Mobil, Honda JAZZ Mini Bus tahun 2015, hasil sendiri Rp200.000.000

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Korban pelanggaran HAM Aceh berharap pemerintah tidak membubarkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh karena dikhawatirkan menjauhkan upaya menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi korban.

"KKR adalah jantung dari upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh," kata Nyak Murtala, korban sekaligus pegiat HAM di Banda Aceh, Jumat.

Menurut dia, pembubaran KKR Aceh tidak hanya akan memupus harapan para korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat pada proses
penegakan HAM serta perdamaian yang telah dibangun selama ini.

"KKR adalah roh perjuangan korban untuk mendapatkan keadilan. Jika ini dicabut, maka akan menimbulkan masalah besar ke depannya," ujar Nyak Murtala.

LSM Katahati Institute Aceh, menilai mempertahankan KKR Aceh menjadi upaya menjaga masa depan perdamaian Aceh.

"Karena KKR Aceh bukan hanya sekadar institusi, melainkan inti dari proses rekonsiliasi dan perdamaian yang lahir dari perjanjian damai MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentag Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Manager Program Katahati Institute Muhammad Fahry.

Sebelumnya, Kemendagri meminta Pemerintah Aceh mencabut Qanun (peraturan daerah) Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR lewat surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat.

Surat Ditjen Otda Kemendagri tersebut telah menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat Aceh, dan menyatakan penolakan terhadap permintaan pencabutan lembaga KKR Aceh.

Fahry mengatakan, konstruksi hukum pembentukan KKR Aceh merupakan amanah UUPA, jadi tidak tepat jika Kemendagri meminta KKR Aceh dibubarkan hanya karena ketentuan hukum soal KKR nasional telah dicabut Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu, peninjauan Kemendagri yang mengacu pada dasar hukum nasional yang sudah dicabut terkait KKR nasional itu tidak tepat sasaran," ujarnya.

Selain itu, Fahry juga meminta kepada pemerintah daerah dan parlemen Aceh ikut mendukung keberlanjutan KKR Aceh ini, dan tidak terpengaruh oleh wacana pembubaran tersebut.

Dirinya menuturkan, KKR Aceh memiliki tugas yang tidak hanya mengungkap kebenaran, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban, terutama mereka yang lanjut usia dan anak-anak korban.

Kemudian, KKR juga bertugas untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Apalagi, banyak korban yang masih membutuhkan dukungan, terutama mereka masih rentan kesejahteraan.

Sejauh ini, tambah dia, upaya pemulihan bagi korban konflik di Aceh juga belum menyeluruh. Dalam beberapa kasus, seperti Simpang KKA, hanya sebagian kecil dari korban yang menerima pemulihan

"Karena itu, kita menyerukan untuk mendukung keberlangsungan KKR Aceh dan memperkuat perannya dalam menjaga perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi seluruh korban
pelanggaran HAM di Aceh," kata Fahry.

Sebagai informasi, berdasarkan surat Ditjen Otda Nomor 100.2.1.6/9049/OTDA yang ditandatangani Plh Sekretaris Ditjen Otda Suryawan Hidayat, menyarankan Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR, untuk kemudian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Suryawan merespons surat Plh Sekretaris Daerah Aceh Nomor:100.3/11557 tanggal 23 September 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR.

Kemendagri juga meminta agar fasilitasi rancangan Qanun tidak dilanjutkan pembahasannya.

Karena, berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyatakan KKR Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan KKR nasional yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Kemendagri juga menyatakan terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi di Aceh dapat melalui Badan Rekonsiliasi Aceh (BRA) dan melakukan koordinasi kepada Kementerian Hak Asasi Manusia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, guna menjajaki kerja sama bidang hukum.

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Jumat, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

“Beberapa prioritas Kementerian Hukum antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum,” jelas Supratman di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (14/11/2024).

Sementara itu, Duta Besar Inggris menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum, dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

“Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi,” tawar Dominic.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat. Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani kasus-kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Kami harap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman ini," ucap Dominic.

Menanggapi hal tersebut, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut Supratman menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

“Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun,” tambah Supratman.

Di akhir pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional yang bermarkas di Paris, Prancis dan didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor Prof. Andi Asrun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong menang memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan KPU sebagai penyelenggara.

“Memberikan batas waktu satu tahun untuk pemilihan ulang sebagai bagian atas kemenangan kotak kosong adalah untuk kepastian hukum bagi pemohon uji materi dan penyelenggara pemilihan, terutama KPU,” kata Andi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Andi, putusan MK tersebut menghilangkan ketidakjelasan tafsir mengenai pilkada ulang jika kotak kosong menang. Putusan MK ini, kata dia, agar pengalaman pilkada ulang yang terlalu lama pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

Selain itu, Andi juga menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa MK menjalankan tugasnya sebagai penjaga hak konstitusi warga negara atau the guardian of constitution.

“Putusan MK dalam sisi teori hukum merupakan penafsiran dari norma undang-undang yang multitafsir atau norma yang merugikan seorang warga negara, sehingga harus diberi tafsir baru atas permasalahan hukum dari warga negara tersebut agar tidak berlanjut kerugian konstitusional bagi yang bersangkutan,” tuturnya.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal tunggal dinyatakan menang. Artinya, jika kotak kosong pada Pilkada 2024 menang, pemilihan ulang digelar maksimal satu tahun sejak pemungutan suara atau tepatnya pada 27 November 2025.

Ketentuan tersebut merupakan pemaknaan baru MK terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Nomor 126/PUU-XXII/2024.

Selain itu, MK juga menyatakan kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan ulang dimaksud memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala dan wakil daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu lima tahun sejak pelantikan.

Meskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

“Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta, Kamis (14/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa panitia kerja (panja) pemasyarakatan yang dicanangkan DPR dan pemerintah harus mengevaluasi secara keseluruhan kondisi sumber daya manusia (SDM) hingga sarana dan prasarana di rumah tahanan (rutan).

"Panja itu saya kira harus mengevaluasi total karena harus juga melihat bahwa kondisi napi tahanan itu sudah over capacity (melebihi kapasitas hunian)," kata Hibnu saat dihubungi ANTARA via telepon dari Jakarta, Jumat.

Menurut Hibnu, panja yang dibentuk nantinya perlu mengevaluasi jumlah tahanan di rutan yang melebihi kapasitas. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan petugas rutan kewalahan dalam mengawasi tahanan dengan jumlah yang banyak.

"Kalau di (Rutan) Salemba itu 1:90. Satu orang mengawasi satu kompi. Jadi, sesuatu yang sudah tidak mungkin," ucapnya.

Selain itu, Hibnu juga berpesan agar panja dapat memperhatikan betul kondisi sarana dan prasarana di rutan. Dalam hal ini, ia menyoroti kualitas jeruji dan kamera pengawas (CCTV).

"Ke depan itu harus dipenuhi sebagai bentuk pengawasan," ucap dia.

Lebih lanjut, Hibnu berharap agar panja juga dapat mempertimbangkan pemisahan rutan berdasarkan jenis tahanan. Menurut dia, tahanan kasus kejahatan berat, seperti bandar narkoba, membutuhkan kualifikasi tersendiri dalam pengawasannya sehingga perlu dipisah dari tahanan lain.

"Apalagi tahanan narkotik kakap. Ini harus ada penempatan tersendiri. Negara tidak boleh kalah," ujarnya.

Hibnu menilai, pemisahan tahanan ini penting karena tahanan kasus kejahatan berat cenderung mampu menakar kualitas penjaga dan peralatan rutan. Dari sana, mereka membuat perencanaan untuk melarikan diri.

"Saya kira, mudah-mudahan panja bisa mengimbangi dengan tingkat kejahatan yang seperti itu, sehingga tidak mungkin terjadi lagi yang lari-lari seperti ini," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan pada Senin (18/11) untuk membahas pembentukan panja pemasyarakatan guna menindaklanjuti kasus kabur-nya tujuh tahanan di Rutan Kelas I Salemba, sekaligus membenahi rutan maupun lapas di seluruh Indonesia.

Willy, usai melakukan inspeksi di Rutan Salemba, Jakarta, Kamis (14/11), mengatakan pembentukan panja pemasyarakatan merupakan bentuk spirit dalam membangun dan meningkatkan kualitas rutan dan lapas. Komisi XIII, kata dia, tengah mengumpulkan data-data terkait persiapan pembentukan panja dimaksud.

Adapun, pada Selasa (12/11) dini hari, sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (13/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan untuk Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Razilu di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.

Acara ini menandai transisi kepemimpinan dari Min Usihen ke Razilu, dalam upaya memperkuat pelaksanaan kebijakan Kabinet Merah Putih. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan betapa pentingnya momen ini dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

"Pelantikan hari ini bukan hanya seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjalankan roda organisasi agar tetap berjalan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan," ujar Supratman pada Jumat.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki peran penting dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, dengan membangun fondasi kelembagaan hukum yang kokoh serta sistem anti-korupsi yang efektif," tambahnya.

Supratman juga mengingatkan tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas, dukungan terhadap reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta penguatan sinergi antar Kementerian. Supratman juga mengharapkan pelantikan ini akan menjadi langkah awal dalam membangun Kementerian yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan hukum di masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita menjadi pelopor keterbukaan informasi dan menciptakan sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis," pungkasnya.

Seperti diketahui, Razilu telah memimpin DJKI sebagai Pelaksana Tugas Dirjen KI pada tahun 2021 - 2023 menggantikan Freddy Harris. Razilu sebelumnya juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Razilu juga memiliki latar belakang kuat di bidang kekayaan intelektual sebagai pemeriksa paten serta Ketua Komisi Banding Paten DJKI.

Selain Dirjen KI, Supratman juga melantik pejabat baru untuk Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Inspektur Jenderal Kemenkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial, serta Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menjajaki penguatan kerja sama di bidang hukum dengan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, saat menerima kunjungan di Jakarta, Kamis (14/11).

Kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang hukum, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan perlindungan kekayaan intelektual serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.

"Beberapa prioritas Kementerian Hukum (Kemenkum) antara lain rencana pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, perlindungan kekayaan intelektual, dan reformasi birokrasi di bidang hukum," kata Supratman dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyambut baik inisiatif Indonesia dalam mereformasi sistem hukum dan menawarkan kerja sama dalam berbagai bidang, seperti sistem hukum pidana, demokrasi, dan perlindungan anak.

"Kami terbuka untuk bertukar pikiran terkait perspektif sistem hukum pidana dan demokrasi," ucap Dominic dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya, Dubes Inggris menggarisbawahi kebijakan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia, khususnya bagi warga negara asing yang terlibat dalam tindak pidana berat.

Menurutnya, penting bagi kedua negara untuk menjaga komunikasi dalam menangani berbagai kasus tersebut demi memastikan proses yang adil dan sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

Dengan begitu, Dominic berharap ada ruang dialog lebih lanjut mengenai penerapan hukuman mati, terutama terkait warga negara Inggris yang menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Di akhir pertemuan, ia menyampaikan dukungan Inggris terhadap upaya Indonesia untuk menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, merupakan organisasi internasional bermarkas di Paris, Prancis, yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Menanggapi permintaan Dubes Inggris, Supratman menjelaskan, bahwa kebijakan hukuman mati di Indonesia akan diterapkan secara ketat berdasarkan undang-undang (UU) yang berlaku, termasuk ketentuan dalam KUHP yang baru.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada penegakan hukum nasional yang konsisten dan berharap agar setiap negara, termasuk Inggris, menghormati kebijakan hukum Indonesia.

"Pelaksanaan hukuman mati akan didasarkan pada parameter khusus yang akan diatur dalam undang-undang pelaksana KUHP yang tengah disusun," ucap Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan kedaulatan digital dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat di dunia digital akan melawan radikalisasi secara daring (online).

Pasalnya, Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid mengatakan media sosial dan gawai yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari merupakan alat kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi ekstrem.

"Handphone kita atau gadget kita kan borderless, tanpa batas. Media sosial dan lain sebagainya itu merupakan perangkat yang sangat potensial dan selama ini digunakan oleh kelompok radikal terorisme untuk meradikalisasi umat atau masyarakat," kata Ahmad dalam sebuah talkshow di Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, BNPT terus memperkuat strategi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, media, pengusaha, akademisi, dan tokoh agama untuk menangkal penyebaran narasi kebencian di dunia maya.

Menurut dia, strategi tersebut penting karena kelompok radikal menggunakan saluran digital sebagai sarana infiltrasi ideologi yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Dalam konteks radikalisme kanan, sambung Ahmad, yang menunggangi agama ini merupakan para penceramah agama. Dia berpendapat penceramah berpotensi menjadi pintu masuk serta pintu keluar ideologi radikalisme.

"Kalau penceramah-nya moderat, menyejukkan, melembutkan, dan mempersatukan, maka ini menjadi pintu keluar dari infiltrasi ideologi-ideologi radikal itu," ucap dia.

Untuk itu, BNPT, dengan dukungan berbagai pihak, terus mengupayakan penanggulangan radikalisasi di dunia maya. Melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas), tokoh agama, dan berbagai elemen masyarakat, BNPT berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kedamaian Indonesia, baik di dunia fisik maupun digital.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Haji Imam Pituduh (Gus Imam) mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital untuk mencegah penyebaran narasi kebencian.

"Ormas-ormas Islam juga harus menjaga kedaulatan digital. Ini penting karena nilai-nilai dan narasi kebencian itu efektif untuk di-infiltrasi melalui kanal-kanal digital," kata Gus Imam.

Dia menambahkan bahwa radikalisasi daring, yang sering menyebar melalui pesan kebencian, berpotensi menimbulkan dampak besar meskipun ledakan-nya kecil. Karena itu, kewaspadaan terhadap ancaman tersebut menjadi hal yang sangat krusial.

Apabila ada pembiaran secara terstruktur dan ketidakwaspadaan, kata dia, maka otomatis hal itu akan menjadi faktor penghancur utama, yang disebut sebagai low explosive and high impact.

"Artinya ledakan-nya kecil tapi dampaknya besar. Itu yang wajib diwaspadai," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara memindahkan enam tahanan Warga Negara Asing (WNA) atau detensi yang sebelumnya ditahan di Kantor Imigrasi setempat ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

"Pemindahan ini dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar pengelolaan detensi yang ada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara Widya Anusa Brata di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa keenam detensi berkewarganegaraan Nigeria tersebut dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selama menunggu tindakan administratif Keimigrasian.

Ia mengatakan proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keamanan baik bagi detensi maupun petugas yang terlibat.

"Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko," kata dia.

Ia menambahkan, pemindahan dilakukan dengan pengawalan empat petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pelayanan Imigrasi (TPI) Jakarta Utara dan 10 petugas Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.

Menurut dia, tim beserta tahanan sampai di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada pukul 13.30 WIB dan diterima Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Muhammad Reza Alkahfi.

"Serah terima detensi ini dilakukan dikarenakan mereka telah melebihi batas pendetensiannya di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

"Kami bersama anggota Komisi XIII DPR RI akan membentuk panja atau tim pengawas untuk menyelesaikan kasus ini," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ambeg mengatakan, Ditjen PAS berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini. Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

"Hal ini menjadi catatan bagi kami dan akan segera ditindaklanjuti," ucap dia menegaskan.

Lebih lanjut, terkait keberadaan narapidana di dalam rutan, Plt Dirjen PAS menjelaskan bahwa pada dasarnya rutan dapat berfungsi menampung narapidana dengan sisa pidana 12 bulan.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan kepadatan di dalam rutan, Ambeg menyebut pembangunan rutan baru tidak akan bisa mengejar laju pertumbuhan tahanan yang terus bertambah.

"Upaya paling maksimal adalah optimalisasi reintegrasi sosial berupa cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi. Kami mohon dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan," sambung Ambeg.

Pada Kamis (14/11), Plt Dirjen PAS mendampingi inspeksi anggota Komisi XIII DPR RI ke Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Dalam inspeksi tersebut, sambung Ambeg menjelaskan, anggota Komisi XIII menanyakan sejumlah hal terkait kabur-nya tahanan.

"Mereka menanyakan kronologi, solusi komprehensif, CCTV, dugaan keterlibatan petugas, proses penyelidikan, hingga harapan terhadap Kepala Rutan Jakarta Pusat yang baru nantinya," demikian Ambeg.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024