Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta, dan namanya masih juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Dia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

"Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan Keppres tersebut keluar sebab Presiden RI Prabowo Subianto saat ini ingin memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN.

"Menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR, dan DPD itu bisa segera dilakukan," ucapnya.

Adapun, lanjut dia, revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari transisi perpindahan ibu kota dengan perubahan nomenklatur terkait.

"Karena kemarin ada yang kelewat nomenklaturnya terkait legislatif, terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tanda tangan (Keppres) kan harus antisipasi, ya enggak? Karena sekarang yang dipilih adalah jangan sampai nanti bilang ‘anggota DPR DKJ’, padahal (nomenklatur) masih DKI. Nah, setelah nanti Keppres-nya ditandatangan otomatis nomenklaturnya, pijakan hukumnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Perubahan yang disepakati terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

Di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya akan dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah melantik pejabat dan jajaran lembaganya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11).

Pada kesempatan itu, enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan turut dilantik, yakni Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Berikut profil mereka:

1. Philips Jusario Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Philips tercatat sebagai dosen tetap pada program studi ilmu politik UIII.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Philips pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 adalah policy communication and climate diplomacy, PhD qualifying exam, independent study, electoral and political competitions in the muslim world, dan electoral and political competitions in muslim societies.

Selain itu, Philips pernah menjadi panelis debat Pemilu 2024, dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Adapun saat ini Philips diamanahi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

2. Adita Irawati

Adita selama Februari 2020 sampai dengan Oktober 2024 merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Adita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden masa Pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Ia juga sempat bekerja sebagai Vice President Corporate Communication di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Selain itu, dia saat ini menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

3. Ujang Komarudin

Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ujang Komarudin merupakan dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional.

Pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, Ujang mengajar mata kuliah kewarganegaraan, militer dan politik, Pancasila, magang, dan skripsi.

Walaupun demikian, dia kerap kali muncul di berbagai media, baik daring maupun televisi, sebagai pengamat politik. Saat ini Ujang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

4. Prita Laura

Prita merupakan mantan jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta nasional sejak 2003-2018.

Setelah 15 tahun menjalani dunia jurnalistik, Prita kemudian mengundurkan diri. Kemudian, Prita menjadi Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden sejak 2020.

Sebelum dilantik sebagai Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dia sempat memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres” pada Kamis (14/11), di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki merupakan Ketua DPP dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, Uki sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat IX. Kemudian pada Pemilu 2024, dia mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo sempat menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 10 pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten sejak 2015-2023.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta, dan namanya masih juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Dia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

"Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan Keppres tersebut keluar sebab Presiden RI Prabowo Subianto saat ini ingin memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN.

"Menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR, dan DPD itu bisa segera dilakukan," ucapnya.

Adapun, lanjut dia, revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari transisi perpindahan ibu kota dengan perubahan nomenklatur terkait.

"Karena kemarin ada yang kelewat nomenklaturnya terkait legislatif, terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tanda tangan (Keppres) kan harus antisipasi, ya enggak? Karena sekarang yang dipilih adalah jangan sampai nanti bilang ‘anggota DPR DKJ’, padahal (nomenklatur) masih DKI. Nah, setelah nanti Keppres-nya ditandatangan otomatis nomenklaturnya, pijakan hukumnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Perubahan yang disepakati terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

Di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya akan dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Polri untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

“Pada saat ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) 7 orang tersebut,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga sudah berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bekerja sama.

“Saya sudah berbicara dengan BNN, kami akan bekerja sama,” ucap dia.

Selain memburu para buronan, Ditjen PAS juga melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus untuk mencegah terulang peristiwa tahanan kabur dari rumah tahanan.

Terlebih, sejumlah tahanan yang lolos, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama.

Langkah pencegahan lainnya yang ditempuh oleh Ditjen PAS adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat daripada biasanya.

“Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti,” kata Marselina.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30), dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus untuk mencegah terulangnya peristiwa tahanan kabur dari rumah tahanan.

“Pastinya kami sudah memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada kasus serupa,” ujar Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Apabila terdapat tahanan yang berasal dari kasus serupa, misalkan dari kasus yang sama dengan salah satu dari tujuh tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, maka Ditjen PAS akan mengalokasikan pemindahan untuk dipisahkan.

“Kami akan mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan,” ucap dia.

Lebih lanjut, langkah pencegahan lainnya yang ditempuh oleh Ditjen PAS adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat daripada biasanya.

“Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti,” kata Marselina.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30) dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 merupakan fondasi hukum untuk memandu pembangunan negara.

Dia menjelaskan RPJPN merupakan landasan hukum yang memberikan arahan dan pedoman bagi setiap kebijakan, program, serta proyek pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah.

"Bukan hanya untuk periode 5 tahun, tetapi untuk 20 tahun ke depan," ujar pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 di Jakarta, Selasa.

Secara substansial, ia membeberkan RPJPN 2025-2045 memiliki dua peran utama yang sangat strategis bagi pembangunan Indonesia, yaitu pertama, sebagai dasar hukum pembangunan nasional.

Dalam peran tersebut, menurut dia, RPJPN mengandung mandat konstitusional yang jelas untuk mengarahkan pembangunan Indonesia secara sistematis dan berkesinambungan.

Dengan begitu, RPJPN tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh elemen negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil dalam berpartisipasi serta mendukung pencapaian visi pembangunan nasional.

Melalui RPJPN, pemerintah menetapkan arah dan prioritas pembangunan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berbasiskan kesejahteraan rakyat. (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam jangka panjang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup

"Sebagai pedoman hukum RPJPN memegang peranan penting dalam memastikan bahwa pembangunan kita dilakukan secara terencana, terukur, dan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," tuturnya.

Dia melanjutkan, peran kedua, yakni sebagai pedoman dalam bernegara yang memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan bersama.

Meski begitu, sambung dia, RPJPN tidak hanya berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi, tetapi mencakup pula berbagai aspek lain yang mendalam, seperti pembangunan sumber daya manusia, penyelenggaraan hukum yang adil, penguatan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk itu, Eddy menilai implementasi RPJPN bukan pekerjaan yang mudah lantaran akan ada banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan cita-cita besar dalam RPJPN.

"Seluruh elemen bangsa perlu saling bergotong-royong dan berkolaborasi dalam mewujudkan berbagai tujuan tersebut," ungkap Eddy menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Ia membeberkan, konsistensi itu sangat penting dalam penegakan hukum, karena kejahatan itu sangat terbuka kemungkinan untuk melibatkan oknum pejabat terkait.

Setiap penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, harus bergerak masif sehingga pemberantasan bisa maksimal.

"Karena banyak terlibat (jaringan judi daring) dari oknum pejabat," ujar akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan dan pemberantasan kasus judi daring di Indonesia saat ini sedang berjalan di seluruh wilayah.

Kapolri menjelaskan penanganan kasus judi daring yang sedang berjalan di seluruh wilayah mulai dari penangkapan bandar judi, penangkapan oknum yang terlibat judi, dan melakukan tracing (pelacakan) aset oknum yang terlibat judi.

"Semuanya sedang berjalan, pada saatnya tentu akan dirilis secara resmi," ujar dia.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara melaksanakan tes urine warga binaan mencegah masuk narkoba di lingkungan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di dalam lapas. Serta mendukung program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik dan bebas narkoba," ujar Kepala Lapas Binjai Kelas IIA Anton Setiawan, di Binjai, Selasa.

Anton mengatakan tes urine ini merupakan bagian dari program rutin yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa tidak ada warga binaan yang terlibat dalam penggunaan narkoba selama menjalani masa hukuman.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan pengambilan sampel urine oleh petugas klinik Lapas Binjai yang dimana dilakukan dengan mematuhi prosedur standar guna memastikan keakuratan dan keabsahan hasil tes.

"tes urine ini merupakan langkah penting dalam menjaga lingkungan Lapas yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," ucap Anton.

Kegiatan tes urine ini tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan yang mendukung rehabilitasi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Lapas Binjai untuk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang aman, sehat, dan jauh dari pengaruh narkoba.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Kejagung amankan Hendry Lie di Bandara Soetta

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015–2022 Hendry Lie (HL) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

“(Hendry Lie, red.) diamankan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, setelah yang bersangkutan kembali dari Singapura,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar ketika dihubungi awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Bakamla: Jumlah kapal untuk patroli di Natuna Utara belum ideal

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah menilai jumlah kapal yang saat ini berpatroli di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara belum ideal.

Oleh karena itu, Irvansyah menyebut Bakamla saat ini menyusun rencana postur kekuatan Bakamla RI untuk 20 tahun ke depan pada 2025–2045.

“Kapal Bakamla yang patroli (di Laut Natuna Utara) satu kapal. Satu kapal sudah pasti tidak ideal. Jumlah idealnya sedang dihitung dalam rangka menyusun rencana postur Bakamla RI 2025–2045,” kata Laksdya Irvansyah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Bamsoet soroti politik biaya tinggi dengan korupsi pada capim KPK

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti soal politik berbiaya tinggi di Indonesia yang rentan memicu korupsi dalam kaitannya dengan pemilihan langsung di Tanah Air saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (capim) KPK yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

"Sistem demokrasi pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat ataupun legislatif sangat rentan dengan money politic dan biaya tinggi sehingga sangat berpotensi menggiring orang untuk terjerat dalam tindak korupsi," kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi III DPR selesai uji kelayakan empat Capim KPK di hari pertama

Komisi III DPR RI selesai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap empat calon pimpinan (Capim) KPK yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, yang merupakan hari pertama.

Empat Capim KPK yang sudah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan secara berurutan yaitu Setyo Budiyanto (perwira tinggi Polri), Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas), Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK), dan Michael Rolandi Cesnanta (mantan Kepala Bapenda DKI Jakarta).

"Pokoknya kita usahakan Kamis (21/11) itu selesai," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath.

Selengkapnya klik di sini.

Kapolri: Penanganan judi "online" sedang berjalan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan dan pemberantasan kasus judi online (daring) di Indonesia saat ini sedang berjalan di seluruh wilayah.

"Soal judi online sudah jelas, harus tindak tegas," katanya setelah mengunjungi pos pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin.

Kapolri menjelaskan penanganan kasus judi online yang sedang berjalan di seluruh wilayah mulai dari penangkapan bandar judi online, penangkapan oknum yang terlibat judi online, dan melakukan tracing (pelacakan) aset oknum yang terlibat judi online.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Semarang (ANTARA) - Salah satu untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Misi ini termaktub dalam Astacita ke-7 pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penguatan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, khusus bidang hukum, akan bermuara pada penguatan sistem penegakan hukum pada era digital. Oleh karena itu, dalam menjalankan misi penguatan sistem hukum nasional pada era serbadigital ini, perlu penataan peraturan perundang-undangan. Regulasi ini perlu pula menyesuaikan dengan zaman yang tidak terpisah dari kemajuan teknologi.

Kalau perlu merevisi peraturan perundang-undangan, kemudian menyesuaikan dengan kondisi zaman agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan di dunia maya yang lolos dari jeratan hukum.

Hal lain yang patut mendapat perhatian dalam penataan regulasi adalah mencegah norma-norma yang mengabaikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan, serta berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Terkait dengan HAM ini termaktub dalam Astacita ke-1. Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Keduanya berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pada masa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, upaya memanifestasikan misi dalam kemasan Astacita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Butuh proses serta tekad yang kuat untuk mewujudkan penguatan sistem penegakan hukum pada era digital saat ini, antara lain, menginventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan di dunia maya bertalian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila menemukan peraturan perundang-undangan terkait dengan satu kejahatan masih ada yang tumpang tindih, sebaiknya segera mengharmonisasikannya agar ada kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR RI) bisa menggunakan metode omnibus serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna ini dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya; kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Ambil contoh larangan judi daring (judi online/judol) yang diatur dalam sejumlah undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), judol termaktub dalam Pasal 27 ayat (2).

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Merujuk frasa "dengan sengaja", muncul pertanyaan apakah pelaku "tanpa niat" atau "tidak sengaja" melakukan hal itu kemungkinan lolos dari ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar (vide Pasal 45 ayat 3 UU ITE).

Frasa "tanpa hak mendistribusikan, ...." juga menimbulkan pertanyaan apakah yang berhak lantas leluasa membuat konten yang memuat perjudian, kemudian memublikasikan ke media sosial.

Begitu pula ketentuan yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang saat ini masih berlaku terdapat frasa "barang siapa tanpa mendapat izin".

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP​​​​​​ yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 juga memuat frasa "setiap orang yang tanpa izin". Bisa dikatakan bahwa ada judi (konvensional maupun daring) yang legal dan ada pula yang ilegal.

Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyebutkan 24.258 warga binaan pemasyarakatan masuk daftar pemilihan tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2024.

"Kemenkumham Sumut, khususnya jajaran pemasyarakatan, siap menyukseskan pilkada tahun ini," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Siantur di Medan, Senin (18/11).

Selain itu, kata Rudy, sebanyak 7.078 orang masuk DPT pemilihan bupati-wakil bupati dan 3.197 orang masuk DPT pemilihan wali kota-wakil wali kota serta terdapat 1.452 orang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb).

Rudy menjelaskan bahwa keseluruhan jumlah DPT maupun DPTb tersebut berada di lokasi khusus lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), dan lembaga khusus anak (LPKA) di wilayah Sumut.

Ia menyebutkan total tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lapas, rutan, dan LPKA sebanyak 64 TPS.

Arahan dari pimpinan kepada seluruh unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan, kata dia, dalam pilkada ini wajib menjaga kode etik dan netralitas dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di provinsi ini sebanyak 10.771.496 orang.

"Kami sudah melakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Jumlahnya sebanyak 10.771.496 pemilih," ujar Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Sumut Robby Effendy.

Robby memerinci dari total 10.771.496 orang itu, terdiri atas 5.302.681laki-laki dan 5.468.815 perempuan yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berupaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melalui peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Pemkab Purwakarta, Tin Sumartini, di Purwakarta, Senin, mengatakan setiap tahun, IRB Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan.

"Selanjutnya pada tahun ini Pemkab Purwakarta menargetkan masuk 10 besar dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan untuk menaikkan IRB pada tahun ini ialah dengan melakukan pembentukan gugus tugas.

Pembentukan gugus tugas merupakan project leader dirinya yang saat ini sedang menjalani Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan mentor Sekda Purwakarta Norman Nugraha dan pembina Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pembentukan gugus tugas ini berdasarkan regulasi dan berdasarkan SK Bupati. Kemudian pendampingan dengan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Sistem Urusan Reformasi Birokrasi Integratif (Surabi).

"Tujuannya untuk meningkatkan nilai IRB yang berdampak dan berkelanjutan di Purwakarta," kata dia.

Selama tiga tahun berturut-turut, IRB Purwakarta berada di urutan ke-15 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

"Selama tiga tahun itu, Purwakarta masuk di kategori BB. Nah, dengan adanya tim gugus tugas, Pemkab Purwakarta menargetkan nilai IRB kategori A," kata Tin Sumartini.*