Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar layanan paspor jemput bola atau "Eazy Passport" di Belinyu Kabupaten Bangka, guna memudahkan masyarakat di daerah itu mengurus dokumen keimigrasian.

"Kegiatan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien serta dapat menjangkau masyarakat di daerah," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan eazy passport hari ini red-Kamis (21/11) dipusatkan di Kantor Camat Kabupaten Bangka merupakan sebagai bagian dari inovasi Imigrasi Corner (ICON) yang digagas oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.

"Ini merupakan komitmen Jajaran Imigrasi Pangkalpinang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat," katanya.

Ia menambahkan Imigrasi Corner merupakan inovasi yang digagas Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel dalam rangka menghadirkan layanan imigrasi di tengah masyarakat sebagai corong informasi melalui agen-agen literasi yang akan diberikan pengetahuan mengenai keimigrasian praktis, khususnya bagi daerah-daerah yang letaknya jauh dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Selain sebagai corong informasi, ICON juga dapat dipergunakan untuk memperoleh layanan keimigrasian, salah satunya yaitu Eazy Passport.

Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Dheka Triandy menuturkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan keimigrasian, dapat menghubungi agen literasi yang ada di setiap Imigrasi Corner yang kemudian akan mendata dan menjadwalkan pelaksanaan pembuatan paspor jemput bola secara kolektif.

"saat ini Imigrasi Corner telah tersedia di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Kemarin juga kami telah melaksanakan peresmian Imigrasi Corner di Kabupaten Bangka Tengah," katanya.

Ia menyatakan dengan telah dibukanya Imigrasi Corner di tiga kabupaten yang ada di Pulau Bangka ini, masyarakat dapat memanfaatkan inovasi tersebut dengan sebaik-baiknya

"Tentunya Kami berharap masyarakat yang berada di daerah tersebut dan sekitarnya dapat memanfaatkan layanan ini,” katanya.

Ia menambahkan melalui kegiatan pada hari ini tercatat sebanyak 39 permohonan terlayani. Hal ini menandakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program ini.

“Alhamdulillah pada hari ini kegiatan dapat berjalan baik dan tanpa ada kendala. Semoga masyarakat dapat terbantu dengan layanan paspor jemput bola ini dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat," ujarnya.

Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan berpesan agar guru-guru PAUD mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak supaya mereka memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti.

"Buatlah kurikulum Pancasila, kurikulum yang Bhinneka Tunggal Ika, kurikulum kebersamaan, persatuan. Jadikanlah hatimu seperti hati seorang anak. Karena anak itu tidak pernah tahu adanya diskriminasi, perbedaan warna kulit, suku. Anak cuma tahu dia punya teman. Ketika dia jatuh, ada teman yang menolong," kata Veronica Tan di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara "Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Peningkatan Kompetensi Guru PAUD".

Menurut dia, PAUD memerlukan guru-guru yang memiliki hati yang mengasihi seperti seorang ibu. "Sehingga anak-anak PAUD adalah seperti anak kandung kita. Kita akan berusaha untuk membuat dia pintar, baik," kata Veronica Tan.

Dengan demikian, guru PAUD akan terus memberdayakan diri, berinovasi, mengasah kemampuan untuk memberikan pengajaran terbaik kepada anak agar anak menjadi pintar dan cerdas.

Pihaknya juga berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai-nilai gotong royong dan saling mengasihi juga harus ditanamkan pada anak sejak dini.

"Didik anak belajar tidak mudah patah semangat, menjadi lebih pintar, didik mereka menjadi tangguh. Ajari gotong royong, mengasihi, memiliki hati yang baik. Sehingga pembangunan karakter, kognitif, dan nalar, akan tumbuh bersama," kata Veronica Tan.

Wamen Veronica Tan pun meyakini jika pengajaran anak usia PAUD dilakukan oleh guru-guru PAUD yang berkualitas, maka target Indonesia Emas 2045 akan terwujud.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

“Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

“PT PAL juga melakukan program deradikalisasi untuk mengatasi pengaruh ekstrimis yang dapat memicu terorisme,” ujarnya.

Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

Ia mengingatkan jika terdapat kesulitan untuk menerima perbedaan maka intoleransi akan semakin mudah dan paham radikalisme terserap dengan mudah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sekaligus peraih Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chairul Huda, mengatakan penegak hukum yakni kepolisian harus mengejar hingga tuntas oknum pejabat yang diduga terlibat judi daring.

Menurut dia, aparat hukum harus konsisten mengejar orang lain dalam pemerintahan yang mungkin terlibat dalam jaringan judi daring, setelah adanya kasus keterlibatan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) beberapa pekan lalu.

Ia membeberkan, kepolisian harus memburu hingga tuntas oknum yang selama ini melindungi situs judi daring.

Sebab, hal itu diduga dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang yang terlibat. Jangan pelaku yang ditangkap hanya di tingkat bawah, sedangkan 'aktor elite' bebas berkeliaran.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk saat ini tindak pidana itu tidak perlu naik status sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Karena instrumen pendukung, seperti hukum acara khusus sampai pengadilan khusus juga tidak ada atau belum diatur oleh Pemerintah Indonesia.

"Saya pikir syarat itu juga belum ada pada tindak pidana judi daring," ujar dosen di UMJ tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital mengintensifkan patroli siber untuk mendeteksi dan memblokir akses ke situs atau aplikasi yang memuat konten judi daring dalam upaya memberantas praktik perjudian itu.

"Yang kami lakukan juga adalah strategi pemantauan dan pemblokiran yang dilakukan secara intensif berupa patroli siber khusus untuk mendeteksi situs dan aplikasi yang memuat konten perjudian," kata Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (19/11).

Dalam acara bertajuk "Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru di Era Ekonomi Digital 5.0" yang diadakan di Jakarta Selatan, Selasa (19/11), dia menyampaikan bahwa kementerian itu menggunakan teknologi terbaru seperti kecerdasan artifisial untuk mendeteksi konten judi daring.

Menurut dia, kementeriannya sejak 2017 telah memutus akses terhadap 5,1 juta konten perjudian, termasuk 3,5 juta konten yang diblokir dalam tahun 2024.

Selain itu, kementerian selama 2024 menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi digital warga di 27 provinsi. Peserta pelatihan itu mencapai 165 ribu orang.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Islamabad (ANTARA) - Pakistan memutuskan untuk meluncurkan operasi militer yang komprehensif guna membatasi organisasi-organisasi teroris yang aktif di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, demikian diungkapkan Kantor Perdana Menteri (PM) Pakistan dalam sebuah pernyataan.

Sebuah pertemuan Komite Puncak Rencana Aksi Nasional yang dipimpin PM Shehbaz Sharif dan dihadiri jajaran menteri, Kepala Staf Angkatan Darat dan pejabat penting lainnya, digelar pada Selasa (19/11) malam waktu setempat untuk mengkaji situasi keamanan yang terus berkembang dan meninjau kembali upaya-upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah.

Para peserta pertemuan itu menyetujui upaya untuk membatasi organisasi teroris yang beroperasi di Balochistan, termasuk Tentara Pembebasan Balochistan (Balochistan Liberation Army), Front Pembebasan Balochistan (Balochistan Liberation Front), dan organisasi payung untuk beberapa kelompok militan Baloch, Baloch Raaji Aajoi Sangar.

Disebutkan bahwa kelompok-kelompok teroris tersebut menargetkan warga sipil dan warga negara asing untuk menggagalkan kemajuan ekonomi Pakistan dengan menciptakan ketidakamanan atas perintah dari kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak bersahabat, tambah pernyataan itu.

Revitalisasi Otoritas Kontraterorisme Nasional Pakistan dan pembentukan Pusat Penilaian Ancaman dan Fusi Intelijen Provinsi dan Nasional juga disepakati, kata pernyataan tersebut.

Selain itu, komite koordinasi distrik juga akan dibentuk di bawah komite puncak provinsi guna memastikan implementasi arahan yang diterima dari pemerintah provinsi dan federal.

PM Pakistan mengarahkan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif yang telah ditetapkan dengan penuh kesungguhan, dan memastikan pelaksanaannya secara tepat waktu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa pemerintah perlu menjelaskan mekanisme dan prosedur hukum pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

"Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary Jane ini diserahkan ke pemerintah Filipina," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia juga meminta adanya penjelasan terkait kepastian perjanjian ekstradisi RI-Filipina sebagai dasar pengembalian Mary Jane ke negara asalnya.

"Memang benar dia warga negara Filipina, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Ini harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum di negara ini."

Adapun Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan dari hukuman, melainkan dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Pemerintah Indonesia, kata dia, memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya atau dikenal dengan istilah transfer of prisoner dalam hukum pidana.

"Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina dalam status sebagai narapidana," tutur Menko Yusril dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Yusril, kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII nilai pemulangan Mary Jane bentuk penghormatan HAM

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan langkah pemerintah yang memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina merupakan wujud penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hubungan internasional.

"Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, Presiden telah dengan bijak mempertimbangkan keputusan pemulangan Mary Jane," ujar Willy di Jakarta, Kamis.

Mary Jane Veloso ditangkap di Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin dan dijatuhi hukuman mati atas kasus penyelundupan narkoba.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer prisoner (pemindahan tahanan).

Menurut Willy, langkah tersebut menjadi contoh baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip hubungan internasional.

"Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengutamakan pertimbangan kemanusiaan dan persahabatan antarbangsa," ujar Willy.

Willy menambahkan bahwa pemulangan Mary Jane memberikan modal penting bagi Presiden Prabowo dalam membangun lobi-lobi internasional. Pasalnya, kasus ini telah lama menjadi sorotan aktivis HAM di berbagai negara.

"Keputusan ini menunjukkan kematangan Presiden dalam mempertimbangkan mekanisme UNODC serta menghormati kedaulatan hukum Filipina," kata Willy.

Ia juga mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah akan menjadi preseden baik dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Filipina, serta negara-negara lain.

"Ini adalah bukti bahwa Indonesia dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi peluang memperkuat hubungan bilateral dengan Filipina," kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana (transfer of prisoner).

Menko Yusril pun menegaskan bahwa pernyataan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. melalui akun Instagram resminya @bongbongmarcos tidak memuat kata "bebas". Menurut Yusril, pernyataan Marcos yang diunggah pada hari Rabu (20/11) tersebut hanya menyebut soal kembalinya Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan pemberian bantuan sosial berupa sembako bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitaran Rutan.

"Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana memperkuat silaturahmi antara petugas dengan keluarga WBP disertai harapan agar dapat mempermudah dan mendukung terhadap upaya pembinaan kepada warga binaan yang sedang berjalan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Humbahas Sahat Parsaulian Sihombing, di Humbahas, Kamis.

Sahat mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus bersinergi, berkontribusi dan berkinerja untuk masyarakat.

Melalui penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, tentu sedikit banyak akan dapat memupuk rasa kepedulian antar sesama. Berbagi kebaikan khususnya kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan di tengah berbagai tantangan kehidupan merupakan bentuk solidaritas yang harus terus dijaga dan diwujudkan.

“Dalam momentum yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pegawai yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini," ucap Karutan.

Karena, penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial ini merupakan bukti bahwa kepedulian sosial masih hidup dan tumbuh di tengah kita semua. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima.