Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi sehingga sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

Atnike menyampaikan hal itu merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga berbagai bansos dari pemerintah provinsi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," kata Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Atnike, penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM. Oleh sebab itu, memaksa masyarakat mengikuti keluarga berencana (KB) sebagai syarat menerima bantuan dari pemerintah berpotensi melanggar hak asasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi, apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh, ya. Pemaksaan KB saja itu 'kan pelanggaran HAM," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Dedi di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

Seluruh bantuan pemerintah nanti, kata dia, akan diintegrasikan dengan KB.

"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," ucapnya.

Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB, terutama KB laki-laki atau vasektomi.

"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," katanya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyebut aspek menghormati hak asasi manusia perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.

Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa sosok pahlawan nasional mestinya dapat menjadi panutan atau role model bagi masyarakat, termasuk salah satunya dalam hal penghormatan terhadap HAM.

“Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.

Ia mengakui bahwa pemberian gelar pahlawan bukan kewenangan Komnas HAM.

Namun, menurut Atnike, landasan pemberian gelar tersebut harus jelas.

“Dalam hal apa kepahlawanannya? Harus jelas, ‘kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja? Misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden kedua RI Soeharto berpeluang memperoleh gelar pahlawan pada tahun ini.

Dia menjelaskan, Soeharto telah dua kali diajukan sebagai calon penerima gelar pahlawan, yakni pada tahun 2010 dan 2015.

"Secara normatif semua persyaratan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan sudah terpenuhi," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensos lantas melanjutkan, "Dahulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu 'kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini."

Gus Ipul menyebut nama-nama yang masuk dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk diajukan memperoleh gelar pahlawan mencapai lebih dari 10 orang, termasuk Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain itu, terdapat juga usulan tokoh-tokoh ulama dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat.

Adapun usulan pemberian gelar pahlawan berasal dari masyarakat dan disalurkan melalui pemerintah daerah, dimulai dari bupati atau wali kota, gubernur, kemudian ke Kementerian Sosial.

Di setiap tingkat, kata Gus Ipul, terdapat TP2GP daerah yang melakukan verifikasi dan penilaian. Selanjutnya, usulan yang lolos akan dibahas oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa hak atas pekerjaan layak bagi setiap warga negara merupakan tanggung jawab lintas sektor yang mesti dilakukan secara kolaboratif.

“Hak atas pekerjaan yang layak itu adalah bagian dari HAM. Berarti, bukan hanya milik orang yang bekerja, melainkan setiap warga negara; dan itu menjadi tanggung jawab lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan,” ucap Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Pihak di sektor pendidikan, imbuh dia, dibutuhkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Sementara itu, pelaku sektor industri dan perdagangan dibutuhkan untuk membangun praktik bisnis yang menghormati HAM.

Komnas HAM termasuk ke dalam pihak yang bertanggung jawab atas terpenuhinya hak atas pekerjaan layak tersebut. Dalam konteks ini, Atnike menyebut pihaknya akan lebih banyak berperan dalam sisi pengawasan.

“Komnas HAM itu lebih banyak perannya mengawasi, apakah pemenuhan dan pelindungan HAM sudah dilakukan oleh negara dengan maksimal?” ucapnya.

Lebih lanjut Atnike mendorong pemerintah untuk terus memperkuat upaya memenuhi kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan yang layak, baik sebagai hak ekonomi, sosial, budaya, maupun hak sipil dan politik.

Komnas HAM juga mendorong sektor bisnis untuk menghormati martabat manusia sebagai fondasi dalam relasi kerja dan hubungan industrial, sekaligus mendorong pekerja dan serikat buruh untuk memperjuangkan haknya secara terorganisasi, kolektif, dan damai.

Komnas HAM pada Jumat ini meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Dia menjelaskan bahwa Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike mengajak semua pihak untuk menggunakan SNP dimaksud sebagai alat transformasi dan landasan untuk memperbaiki kebijakan, mendorong reformasi ketenagakerjaan, serta memulihkan martabat buruh di Indonesia.

“Hak atas pekerjaan bukan hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” demikian Ketua Komnas HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI saat ini fokus menggunakan balanced approach alias pendekatan seimbang, yakni menyeimbangkan antara pendekatan hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) untuk mencegah adanya potensi ancaman terorisme.

Dalam diskusi panel di Doha, Qatar, Rabu (30/4), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan bahwa ancaman terorisme di Indonesia belum usai meski organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

"Balanced approach mencegah potensi ancaman yang belum hilang usai pembubaran JI maupun tren ancaman lone wolf dan youth radicalization," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan fokus BNPT selanjutnya usai pembubaran Jamaah Islamiyah, yakni penanganan terhadap ribuan mantan anggota kelompok tersebut.

Ia mengatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan, yaitu menyosialisasikan pembubaran Jamaah Islamiyah terhadap anggota yang tidak terlibat dalam deklarasi.

Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyampaikan bagaimana peran entitas nonnegara yang mendukung jaringan kejahatan dengan memanfaatkan kelemahan suatu wilayah.

Menurutnya, aktor nonnegara yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan global, termasuk kelompok teroris.

"Aktor nonnegara tersebut memanfaatkan lemahnya keamanan suatu wilayah, maraknya kekacauan, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah," ucap dia dalam kesempatan yang sama.

Adapun diskusi panel tersebut bertajuk How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia, yang diselenggarakan alam konferensi tahunan Global Security Forum (GSF) di Doha, Qatar, pada 28-30 April 2025.

Konferensi digelar oleh The Soufan Center dan Qatar International Academy for Security Studies (QIASS).

Selain terorisme, topik-topik lain yang dibahas pada konferensi antara lain peran aktor nonnegara dalam perang siber dan informasi, pengaruh sektor swasta terhadap keamanan energi dan lingkungan, dampak aktor nonnegara di zona konflik terhadap kedaulatan dan stabilitas negara, serta strategi penanggulangan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan ilegal hingga penyanderaan lintas negara.

Tahun ini tema yang diusung dalam konferensi, yaitu The Impact of Non-State Actors on Global Security.

Adapun partisipasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT sebagai pembicara pada pelaksanaan GSF 2025 atas undangan The Soufan Center, yang menilai capaian positif upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dapat menjadi contoh praktik baik bagi komunitas internasional.

Peserta yang hadir mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan sejumlah pihak juga menyampaikan ketertarikan untuk melakukan kerja sama dengan BNPT RI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menunggu kesiapan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.

"Pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, saat yang tepat dalam penyitaan dan perampasan aset yang diduga sebagai hasil korupsi untuk negara nantinya bisa diatur dengan UU agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM.

Ia menilai RUU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Saat itu, DPR disebutkan melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama Pemerintah.

Untuk itu, Menko memperkirakan terdapat kemungkinan bahwa DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset, yang telah diajukan di era Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Dirinya juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh.

Pada momen itu, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan aset hasil korupsi dinikmati oleh para koruptor.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril menambahkan.

RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Adapun nantinya, sambung dia, melalui RUU Perampasan Aset, tindakan perampasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap berbagai aset yang ada di luar negeri.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menyebut aspek menghormati hak asasi manusia perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian gelar pahlawan nasional.

Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa sosok pahlawan nasional mestinya dapat menjadi panutan atau role model bagi masyarakat, termasuk salah satunya dalam hal penghormatan terhadap HAM.

“Mungkin itu yang perlu menjadi pertimbangan apakah seseorang bisa menjadi role model yang cukup komprehensif sebagai warga negara yang baik, yang menghormati HAM salah satunya,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana menjadikan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.

Ia mengakui bahwa pemberian gelar pahlawan bukan kewenangan Komnas HAM.

Namun, menurut Atnike, landasan pemberian gelar tersebut harus jelas.

“Dalam hal apa kepahlawanannya? Harus jelas, ‘kan? Kita juga undang-undang mengenai kepahlawanan itu perlu dilihat kembali mungkin, apakah kepahlawanan itu hanya melihat satu aspek saja? Misalnya, aspek pembangunannya saja atau harus komprehensif,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Presiden kedua RI Soeharto berpeluang memperoleh gelar pahlawan pada tahun ini.

Dia menjelaskan, Soeharto telah dua kali diajukan sebagai calon penerima gelar pahlawan, yakni pada tahun 2010 dan 2015.

"Secara normatif semua persyaratan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan sudah terpenuhi," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (30/4).

Mensos lantas melanjutkan, "Dahulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu 'kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini."

Gus Ipul menyebut nama-nama yang masuk dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk diajukan memperoleh gelar pahlawan mencapai lebih dari 10 orang, termasuk Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Selain itu, terdapat juga usulan tokoh-tokoh ulama dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat.

Adapun usulan pemberian gelar pahlawan berasal dari masyarakat dan disalurkan melalui pemerintah daerah, dimulai dari bupati atau wali kota, gubernur, kemudian ke Kementerian Sosial.

Di setiap tingkat, kata Gus Ipul, terdapat TP2GP daerah yang melakukan verifikasi dan penilaian. Selanjutnya, usulan yang lolos akan dibahas oleh Dewan Gelar sebelum akhirnya diputuskan oleh Presiden.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebut kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan massal setelah menenggak minuman keras oplosan, perlu diselidiki dengan pendalaman.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar terkait kasus keracunan massal yang dialami narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Menurut dia, penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," kata dia.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Ia menambahkan beberapa kali mengunjungi lapas di Provinsi Sumbar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dinilai sudah tergolong baik. Namun, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian atau implementasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pelatihan keterampilan warga binaan.

“Bantuan ini menjadi bagian dari komitmen SIER dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan pendidikan vokasi,” ujar Kepala Departemen TJSL dan Keberlanjutan PT SIER, Puspita Ernawati, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Jumat.

Kepala Rutan Widyawati menyampaikan apresiasi kepada PT SIER atas dukungan terhadap program pembinaan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam membentuk kemandirian warga binaan.

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Senada, Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian BUMN, Edi Eko Cahyono, menyebut program tersebut sebagai wujud konkret peran BUMN dalam memberikan dampak sosial.

“Inisiatif ini mencerminkan implementasi nilai-nilai AKHLAK yang diusung BUMN, sekaligus mendukung pilar TJSL berbasis SDGs, khususnya dalam aspek reintegrasi sosial,” kata Edi.

Program pemberdayaan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendorong warga binaan, khususnya perempuan, untuk mandiri secara ekonomi serta siap berkontribusi positif setelah bebas.

Adapun bantuan yang diserahkan mencakup peralatan pendukung kegiatan produktif, antara lain green house, dua set alat hidroponik, traktor pertanian, mesin pompa air, tandon, oven pembuat kue, peralatan salon, serta beberapa unit mesin jahit.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemberi kerja.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat peluncuran di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat, mengatakan hak atas pekerjaan bukan sekadar hak untuk mendapatkan pekerjaan, melainkan juga hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Kalau bekerja, perbudakan itu juga pekerjaan, tetapi tidak layak. Perdagangan manusia, itu juga diberi kerja, tetapi eksploitatif. Namun, lebih memprihatinkan lagi kalau mau bekerja pun tidak ada lapangan pekerjaannya,” ucap Atnike.

Menurut dia, ketersediaan lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komnas HAM, melalui SNP Nomor 14 itu, menggali dan merumuskan interpretasi, baik terhadap norma-norma HAM internasional maupun regulasi di tingkat nasional.

Atnike menyebut SNP tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi HAM.

Ditegaskannya, persoalan hak atas pekerjaan yang layak menjadi kepentingan bersama.

“Sebagai sebuah pedoman, dokumen ini bertujuan untuk terus mendorong bahwa pekerjaan yang layak adalah hak yang harus dijamin bagi setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa kekerasan, dan tanpa eksploitasi,” kata Ketua Komnas HAM.

Hak atas pekerjaan yang layak erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta tidak pula bisa dipisahkan dari hak sipil dan politik. Maka dari itu, hak atas pekerjaan yang layak turut disertai dengan hak untuk berorganisasi, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pada acara peluncuran itu, Atnike menyerahkan langsung berkas SNP Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Bagi Atnike, kualitas dari hak atas pekerjaan yang layak tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, setelah peluncuran SNP ini, Komnas HAM akan beraudiensi dengan kementerian/lembaga maupun pihak terkait lainnya.

“Kami akan bertemu juga dengan kementerian lembaga yang lain dan mengarusutamakan bahwa ada prinsip-prinsip hak atas pekerjaan layak yang menjadi tanggung jawab negara dan juga sektor bisnis,” ucap dia.

Sementara itu, Yassierli mengatakan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia memastikan negara hadir untuk melaksanakan mandat konstitusi tersebut.

“Ini pekerjaan rumah besar. Artinya, ada tugas pemerintah dan itu tentu Kementerian Ketenagakerjaan hanya menjadi salah satu dari orkestrasi yang besar untuk creating decent jobs (menciptakan lapangan kerja yang layak), creating better jobs (menciptakan lapangan kerja yang lebih baik). Ini yang sedang kami push (dorong),” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar sekaligus Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto mengatakan kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi dan stabilitas nasional.

“Penyelesaian hukum lahan penting dilakukan secara tuntas sebagai fondasi utama untuk kepastian hukum, penarikan investasi, serta stabilitas nasional,” kata Budi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Adapun Budi menyoroti bahwa ada kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan sawit, menyusul Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita jutaan hektare lahan yang dinilai ilegal dan masuk kawasan hutan.

Menurut Budi, penyitaan besar-besaran lahan sawit yang dilakukan Satgas PKH tanpa proses dialog akan menimbulkan keresahan sosial dan ketidakpastian hukum, serta mengganggu iklim investasi.

Hal itu juga dikhawatirkan berdampak langsung pada peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia.

Budi menjelaskan, tanah bersertifikat akan memudahkan pemerintah menarik pajak, mengatur pemanfaatan lahan, dan memberi ruang bagi investasi.

“Penguasaan lahan yang legal adalah kunci kestabilan sosial dan keamanan nasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat jabatan fungsional aparatur sipil negara (ASN) guna mendukung reformasi birokrasi nasional di lingkungan pemerintahan provinsi itu.

"Kami sudah berkonsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memperkuat jabatan fungsional ASN ini," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel Hellyana di Pangkalpinang, Jumat.

Wagub mengatakan bahwa konsultasi dan koordinasi penguatan jabatan fungsional ASN ini berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 perihal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri PANRB Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.

"Dalam Surat Menteri PANRB ini sudah ditegaskan perlunya uji kompetensi sebagai prasyarat perpindahan jabatan fungsional, serta penguatan sistem merit dalam manajemen ASN," katanya.

Hellyana menyatakan bahwa konsultasi di Kementerian PANRB ini untuk memperdalam pemahaman terhadap kebijakan pengangkatan jabatan fungsional agar dapat mengimplementasikan dengan tepat dan tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

"Kami ingin memastikan bahwa transformasi jabatan fungsional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan sesuai dengan regulasi nasional, tetapi tetap memperhatikan kondisi riil di daerah," katanya.

Terkait dengan kekosongan sejumlah jabatan fungsional yang berdampak pada pengoptimalan pemetaan ASN di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel, Hellyana menjelaskan bahwa kekosongan ini tidak semata soal jumlah ASN, tetapi juga menyangkut ketepatan penempatan berdasarkan kebutuhan jabatan fungsional yang ada.

Ia mengakui masih terdapat kekosongan jabatan fungsional yang berpengaruh pada ketidaksesuaian antara ASN yang tersedia dan kebutuhan organisasi.

"Oleh karena itu, pemetaan jabatan menjadi sangat penting agar setiap posisi terisi oleh ASN yang kompeten serta sesuai dengan fungsi dan keahliannya," demikian Hellyana.

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebut kematian dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi yang diduga akibat keracunan massal setelah menenggak minuman keras oplosan, perlu diselidiki dengan pendalaman.

"Perlu pendalaman dan penyelidikan untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar terkait kasus keracunan massal yang dialami narapidana di Lapas Kelas IIA Bukittinggi hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Menurut dia, penyelidikan dan pengusutan kasus hingga tuntas sangat penting demi memastikan pemenuhan HAM tetap berjalan, termasuk di lapas sekalipun. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM.

"Kasus ini perlu diselidiki karena menyangkut nyawa orang," kata dia.

Selain pemenuhan dan menjamin jalannya prinsip-prinsip HAM, langkah tersebut juga untuk mengetahui apakah ada indikasi kelalaian bahkan keterlibatan petugas dalam kasus itu.

Komnas HAM Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Komnas HAM RI dalam menyikapi kasus tersebut. Dalam waktu dekat, pimpinan Komnas HAM pusat akan berkunjung ke Ranah Minang untuk membahas sejumlah kasus yang berkaitan dengan HAM.

Ia menambahkan beberapa kali mengunjungi lapas di Provinsi Sumbar penerapan standar operasional prosedur (SOP) dinilai sudah tergolong baik. Namun, kasus yang terjadi di Lapas Kelas IIA Bukittinggi bisa saja berkaitan dengan kelalaian atau implementasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Busril mengatakan hingga Kamis (1/5) korban keracunan massal warga binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi sebanyak dua orang.

"Benar, satu pasien atas nama inisial MA meninggal dunia setelah mendapat perawatan sejak semalam di ICU. Waktu kematian jam 8.50 WIB," kata dia.