Surabaya (ANTARA) -

"Semua telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan, kami hanya menerima mereka," kata Heni.

Menurut Heni, secara teknis pelaksanaan kegiatan pemindahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pengawalan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri.

"Selain itu, didampingi juga perwakilan jaksa penuntut umum (JPU), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Heni.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Heri Azhari menambahkan proses pengiriman napi terorisme dimulai dari Lapas Bojonegoro.

Rombongan datang di lapas yang dipimpin Sugeng Indrawan itu sekitar pukul 09.30 WIB. Satu orang narapidana berinisial KA dititipkan di lapas itu.

"Selanjutnya sekitar tengah hari, dua orang narapidana kasus terorisme berinisial SA dan P sampai dan diterima oleh petugas Lapas Lamongan," kata Heri.

Terakhir, lima orang narapidana kasus teroris berinisial AM, S, SB, SR, dan B akan dibina di Lapas Surabaya.

"Seluruhnya belum pernah ikrar setia NKRI sehingga akan kami perhatikan dan lakukan asesmen setelah melewati masa pengenalan lingkungan selama 14 hari," tutur Heri.

Heri menjelaskan bahwa selama November 2024 ini, pihaknya telah menerima 14 orang narapidana kasus terorisme. Sebelumnya, pada 7 November 2024 lalu, pihaknya telah menerima enam narapidana kasus terorisme yang didistribusikan ke tiga lapas.

"Dua orang dibina di Lapas Tulungagung, satu orang di Lapas Madiun dan tiga orang di Lapas Malang," jelas Heri.

Tidak hanya menerima pelimpahan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan bersyarat satu orang narapidana kasus terorisme berinisial TS di Lapas Tuban.

"Saat ini total narapidana kasus terorisme yang dibawa pembinaan kami ada 21 orang yang tersebar di enam lapas," katanya.

Dari jumlah itu, hampir separuhnya ditempatkan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong dengan sepuluh orang narapidana kasus terorisme.

"Pada jangka pendek, kami akan melakukan intervensi sosial sehingga diharapkan para narapidana bisa berikrar kembali ke pangkuan ibu pertiwi," katanya.

Depok (ANTARA) - Kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian menyiapkanprogram kerja konsultasi hukum gratis terutama bagi kaum marginal.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kataRaden Rahmat Bastian dalam keterangannya, Jumat.

Ada beberapa klien mengatakan hal itu. Sedangkan yang harus diberikan adalah kualitas yang tertinggi dan terbaik, sebagaimana kita melayani klien yang membayar.

Raden Rahmat yang juga menjabat CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR) tersebut mengatakan hal tersebut, saat menjadi narasumber di VMCS Podcast Youtube @veramakki (ig @vmcs_advisory).

Rahmat mengingatkan, bahwa kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat.

"Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," janji pria yang pernah berprofesi sebagai korporat lawyer dan kini terjun ke dunia pertambangan itu.

Maka itu, pemilik akun Instagram @rahmatbastianilunifhui itu sekaligus mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," ulas pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakadilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar.

Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu agar bermanfaat bagi banyak orang.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkap pria yang sudah melanglang buana ke Massachusetts, Amerika Serikat dan Zurich, Swiss untuk menempuh pendidikan dan menggali wawasan hukum yang lebih luas lagi.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," ujarnya.

Maka itu, ia memastikan, jika dirinya dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.

Begitupun sebaliknya, jika dirinya dipercaya untuk memimpin ILUNI FHUI periode 2024-2027, ia tidak ragu untuk mengajak calon lain yang dirasa punya visi misi dan rasa pengabdian yang sama untuk ikut bergabung dalam kepengurusannya.

"Calon lain yang saya lihat memiliki kekuatan (membangun ILUNI FHUI) akan saya ajak untuk bergabung," katanya.

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anis Hidayah mengatakan pemerintah menunjukkan upaya menghapus hukuman mati, meskipun masih mencantumkan hukuman mati sebagai pidana alternatif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Pasal 100 KUHP yang baru itu bisa menjadi salah satu peta jalan bagaimana ke depan pemerintah akan terus melakukan upaya untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia," ucap Anis Hidayah pada acara Ruang Publik KBR bertajuk "Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane" dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan narkotika Mary Jane Veloso (MJV) ke Filipina tidak terlepas dari kebijakan pemerintah merespons hukuman mati.

Pada Pasal 100 KUHP yang baru, kata Anis, pemerintah memang masih mengakui hukuman mati di dalam salah satu bentuk pemidanaan pada sistem pidana Indonesia. Akan tetapi, pidana mati menjadi pidana alternatif, bukan pidana pokok.

Selain itu, ketika seseorang dijatuhi pidana mati, setelah menjalani pemidanaan selama 10 tahun, maka bisa dilakukan komutasi atau perubahan hukuman.

"Ketika menjalani hukuman dengan baik, maka itu kemudian bisa dilakukan komutasi atau perubahan hukuman menjadi seumur hidup atau lebih rendah," tutur Anis.

Anis memandang bahwa secara informal, pemerintah sudah melakukan moratorium eksekusi karena sudah sekian lama tidak berlangsung eksekusi mati di Indonesia.

"Jadi, itu masih berlaku untuk beberapa tindak pidana, tetapi sekali lagi posisinya adalah alternatif dan itu bisa berubah ketika terpidana sudah menjalani hukuman selama 10 tahun," ujar Anis.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menilai pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso (MJV) ke Filipina merupakan bentuk diplomasi perlindungan warga negara yang dipimpin langsung oleh kepala negara.

“Ini kan ada komunikasi antarkepala negara, Presiden kita dengan Presiden Filipina untuk menyepakati bahwa salah satu warga Filipina, MJV, untuk bisa ditransfer pulang ke Filipina,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Setelah Mary Jane berhasil dipulangkan ke Filipina, lanjut Anis, ia berharap akan terjadi dampak baik bagi kasus-kasus hukuman mati lainnya.

Selain itu, ia juga berharap agar pemindahan Mary Jane dapat memberi dampak baik bagi warga negara Indonesia yang ditahan di luar negeri.

“Tadi sudah disampaikan, Indonesia memiliki 165 pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan sebagian besar di Malaysia,” kata Anis.

WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia pun, lanjut dia, sebenarnya sedang menjalani proses perubahan hukuman atau komutasi sejak Malaysia menghapus hukuman mati.

Akan tetapi, masih ada WNI yang tertahan di negara-negara lain, terutama Arab Saudi, China, dan Qatar.

“Sehingga, mungkin pola-pola seperti ini (pemindahan Mary Jane) juga bisa dilakukan, belajar dari kasus Mary Jane,” ucap Anis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

Kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insya Allah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucap Yusril.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengapresiasi pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina dan berharap langkah tersebut dapat menjadi preseden untuk kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Komitmen pemerintah untuk memindahkan Mary Jane ke Filipina ini tentu kabar baik, apresiasi perlu kami sampaikan kepada pemerintah,” ucap Anis Hidayah dalam acara Ruang Publik KBR bertajuk “Menanti Efek Lanjutan dari Pemulangan Mary Jane”, dipantau dari Jakarta, Jumat.

Anis menjelaskan bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati. Walaupun kasusnya sudah terjadi di 2010, kata Anis, advokasi untuk Mary Jane berlangsung sejak 2015.

Perjuangan untuk membebaskan Mary Jane dari hukuman mati dilatarbelakangi oleh indikasi kuat Mary Jane merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sindikat narkoba.

Anis menyampaikan, sebagai korban dari TPPO, seharusnya Mary Jane tidak boleh dipidana. Akan tetapi, Indonesia belum memberlakukan non-punishment principle.

Adapun yang dimaksud dengan non-punishment principle adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa korban perdagangan manusia dan perbudakan tidak boleh dituntut atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan sebagai akibat dari perdagangan manusia.

“Ini menjadi salah satu titik lemah, bagaimana para korban TPPO yang selama ini sesungguhnya menjadi korban sindikat narkoba. Ini dalam banyak kasus, ya, termasuk kasus Merri Utami dan kasus yang lain-lain,” kata Anis Hidayah.

Ia berharap agar langkah pemindahan Mary Jane ke Filipina dapat menjadi preseden untuk diterapkan ke kasus-kasus hukuman mati lainnya.

“Deret tunggu hukuman mati di Indonesia cukup panjang, baik itu warga negara kita sendiri maupun warga negara lain,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina dalam status masih sebagai narapidana.

Ditegaskan pula bahwa Mary Jane bukan dibebaskan dari hukuman. Pemerintah Indonesia memindahkan yang bersangkutan ke negara asalnya dalam hukum pidana.

Kebijakan pemindahan Mary Jane telah disetujui Presiden RI Prabowo Subianto.

Di sisi lain, koordinasi dengan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan juga telah dilakukan.

"Insya Allah, pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat dilaksanakan," ucap Yusril.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian menyiapkanprogram kerja konsultasi hukum gratis bagi terutama bagi kaum marginal.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kataRaden Rahmat Bastian dalam keterangannya, Jumat.

Ada beberapa klien mengatakan hal itu. Sedangkan yang harus diberikan adalah kualitas yang tertinggi dan terbaik, sebagaimana kita melayani klien yang membayar," ucapnya.

CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR) mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber di VMCS Podcast Youtube @veramakki (ig @vmcs_advisory).

Rahmat mengingatkan, bahwa kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat.

"Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," janji pria yang pernah berprofesi sebagai korporat lawyer dan kini terjun ke dunia pertambangan itu.

Maka itu, pemilik akun Instagram @rahmatbastianilunifhui itu sekaligus mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," ulas pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakdilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar.

Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu agar bermanfaat bagi banyak orang.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkap pria yang sudah melanglang buana ke Massachusetts, Amerika Serikat dan Zurich, Swiss untuk menempuh pendidikan dan menggali wawasan hukum yang lebih luas lagi.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Pun mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," yakinnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," bijaknya.

Maka itu, ia memastikan, jika dirinya dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, ia akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.

Begitupun sebaliknya, jika dirinya dipercaya untuk memimpin ILUNI FHUI periode 2024-2027, ia tidak ragu untuk mengajak calon lain yang dirasa punya visi misi dan rasa pengabdian yang sama untuk ikut bergabung dalam kepengurusannya.

"Calon lain yang saya lihat memiliki kekuatan (membangun ILUNI FHUI) akan saya ajak untuk bergabung," demikianRaden Rahmat Bastian.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum yang lalu, Kamis (21/11), telah kami rangkum guna memudahkan pembaca, mulai dari kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur, hingga terpilihnya Ketua KPK yang baru.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk dibaca kembali:

1. Kejati Kaltim geledah PT JMB cari bukti korupsi lahan transmigrasi

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Jembayan Muarabara Group (JMB), merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Kamis, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan guna memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.

"Tim penyidik telah menemukan indikasi pemanfaatan lahan transmigrasi secara tidak sah yang dapat merugikan keuangan negara," ujar Toni.

Selengkapnya baca di sini

2. Densus 88 tangkap 8 anggota NII di beberapa provinsi

Densus 88 Antiteror Polri menyatakan telah menangkap delapan terduga teroris yang merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa provinsi pada Selasa (19/11).

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Pol Aswin Siregar dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa delapan tersangka itu ditangkap di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Di Provinsi Sumatera Utara, kata dia, tersangka yang diamankan berinisial NAA. Tersangka tersebut ditangkap atas keterlibatannya sebagai Komandan Jawatan (KJ) di Komando Perang Wilayah Besar (KPWB) III Sumatera dan selaku Sekretaris KJ KPWB.

Selengkapnya baca di sini

3. Polda Jatim ungkap motif pembacokan di Sampang

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkap motif pembacokan di Desa Ketapang Laok, Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu yang menewaskan seseorang bernama Jimmi Sugito Putra.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim Kombes Pol Farman di Surabaya, Kamis menjelaskan kasus pembacokan ini terjadi pada Minggu (17/11) dan bermula saat H Slamet Junaidi (calon Bupati Sampang nomor urut 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14.30 WIB.

"Karena kunjungan mendadak, Kiai Mualif meminta santrinya mengumpulkan jamaah untuk menyambut kedatangan H Slamet Junaidi. Kunjungan itu, diketahui oleh Kiai Hamduddin (saudara Kiai Mualif)," kata Farman.

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menegaskan dirinya menjalankan perintah Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

"Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah presiden sebagaimana tertuang di dalam diskusi di berbagai sidang kabinet," kata Tom dalam sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Tom mengatakan selama setahun menjabat sebagai Menteri Perdagangan, harga dan stok pangan menjadi salah satu keprihatinan utama Presiden Jokowi.

Calon Pimpinan KPK Setyo Budianto meraih suara terbanyak untuk bisa terpilih menjadi Ketua KPK masa jabatan 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Mantan Direktur Penyidikan KPK yang berlatar belakang Polri itu meraih 46 suara dan 45 suara di antaranya memilih dirinya untuk menjadi ketua.

Selain Setyo, empat Calon Pimpinan KPK lainnya yang mendapatkan suara terbanyak, yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Medan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas III Langkat memberikan bantuan sembako, multi vitamin dan obat-obatan kepada keluarga warga binaan di lingkungan ini.

"Kegiatan penyerahan bantuan sosial ini merupakan upaya turut serta Lapas Pemuda Langkat menjaga roda perekonomian keluarga warga binaan," ujar Kepala Lapas Pemuda Kelas III langkat Raymon Andika Girsang, di Langkat, Kamis.

Raymon mengatakan kegiatan ini sebagai dukungan untuk mewujudkan visi dan misi Kemenimipas RI yakni pada poin keempat terkait memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang tidak mampu dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai sarana memperkuat silaturahmi antaraLapas Pemuda Langkat dengan keluarga warga binaan disertai harapan agar dapat mempermudah dan mendukung terhadap upaya pembinaan warga binaan yang sedang berjalan.

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya Lapas Pemuda Langkat untuk mendukung keluarga warga binaan dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memastikan bahwa mereka tidak merasa ditinggalkan meskipun anggota keluarga mereka sedang menjalani masa pidana," kata Raymon.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari viralnya aksi pemengaruh transgender, Isa Zega, yang melaksanakan ibadah umrah dengan mengenakan hijab.

Anwar menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, status kelamin seseorang adalah sesuai dengan pemberian dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status gender yang sebenarnya.

"Jika ada seseorang yang mengubah kelaminnya lewat operasi maka hal tersebut tidak akan mengubah statusnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan," ujar Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Anwar menjelaskan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau tidak sempurna, di mana tindakan operasi untuk memperjelas alat kelamin diperbolehkan.

Namun, jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa meskipun seseorang telah mengganti alat kelaminnya, hukum yang berlaku untuk mereka tetap berdasarkan jenis kelamin asalnya.

Medan (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

"Ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang hak politik mereka, meski sedang menjalani masa tahanan," ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Zulham Nasution di Medan, Kamis.

Zulham mengatakan sebagai panitia sangat berharap warga binaan ini ikut meramaikan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada 27 November.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Agustinawati Nainggolan mengatakan kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga menjadi sarana untuk menguatkan pemahaman warga binaan tentang pentingnya demokrasi dan peran mereka dalam membangun bangsa.

“Kegiatan ini adalah wujud dukungan kami terhadap penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan adil. Setiap warga negara memiliki hak suara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman. Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak positif, baik bagi warga binaan maupun pelaksanaan pemilu itu sendiri,” tutur dia.

Jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengomentari viralnya aksi pemengaruh transgender, Isa Zega, yang melaksanakan ibadah umrah dengan mengenakan hijab.

Anwar menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, status kelamin seseorang adalah sesuai dengan pemberian dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka perubahan kelamin melalui operasi tidak mengubah status gender yang sebenarnya.

"Jika ada seseorang yang mengubah kelaminnya lewat operasi maka hal tersebut tidak akan mengubah statusnya sebagai seorang laki-laki atau perempuan," ujar Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Anwar menjelaskan bahwa pengecualian hanya berlaku bagi mereka yang dilahirkan dengan kelamin ganda atau tidak sempurna, di mana tindakan operasi untuk memperjelas alat kelamin diperbolehkan.

Namun, jika seseorang dengan kelamin sempurna melakukan operasi untuk mengubah kelamin, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang haram menurut ajaran Islam.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa meskipun seseorang telah mengganti alat kelaminnya, hukum yang berlaku untuk mereka tetap berdasarkan jenis kelamin asalnya.

"Jika seseorang yang dilahirkan laki-laki kemudian melakukan operasi kelamin, maka ia tetap akan dikenakan ketentuan hukum sebagai laki-laki. Misalnya, dalam pembagian warisan, anak laki-laki akan mendapatkan dua kali bagian dibandingkan anak perempuan," kata dia.

Anwar juga menekankan bahwa dalam ibadah, termasuk shalat berjamaah, seseorang yang telah mengganti kelamin tetap harus berada di barisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya.

"Begitu juga dalam shalat berjamaah, orang tersebut harus berada di barisan laki-laki atau perempuan sesuai dengan kelamin asalnya," kata Anwar.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024