Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir berharap Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang baru terpilih oleh Komisi III DPR RI untuk masa jabatan 2024-2029, bisa membawa reformasi serta memberikan langkah-langkah inovatif dalam pemberantasan korupsi bagi KPK.

"Mereka membawa perspektif yang dibutuhkan untuk merombak pendekatan KPK dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Melalui pimpinan yang mengerti seluk-beluk sistem dan kerja lembaga penegakan hukum, semoga bisa menjaga integritas sebagai lembaga anti-korupsi," kata Adies dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang kian merosot, dia menilai hal itu harus menjadi pekerjaan rumah bersama agar akuntabilitas lembaga penegak hukum anti-korupsi bisa lebih kuat dan efektif.

"Pemimpin KPK harus bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam memberantas korupsi," katanya.

Dia memastikan bahwa anggota DPR telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dalam memilih serta menetapkan capim dan calon anggota Dewas KPK.

Menurut Adies, fit and proper test yang telah dilakukan menunjukkan komitmen anggota DPR untuk memastikan bahwa pimpinan KPK yang terpilih memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi KPK sebaik mungkin.

Dia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan kepada para pimpinan KPK terpilih dan anggota Dewas KPK terpilih untuk menjalankan tugas dan kewenangan nya. Menurutnya, mereka harus diberi kesempatan untuk bisa membuktikan KPK menjadi lebih baik.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Gorontalo Nawir Tondako mengatakan isbat nikah memberikan kepastian hukum atas status pernikahan.

Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum menyediakan layanan pelaporan bagi masyarakat yang menemui kecurangan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun Anggaran 2024 melalui nomor WhatsApp +6287840302006.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa layanan pengaduan tersebut merupakan komitmen pihaknya untuk melakukan seleksi pegawai yang transparan dan terpercaya. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat menjadi mitra untuk mengawasi praktik suap dan kecurangan dalam kegiatan tahunan itu.

"Bagi mereka yang menemukan, menyaksikan, dan mengalami permintaan uang dan praktik kecurangan dalam penerimaan CPNS, laporkan kepada kami melalui nomor WhatsApp yang sudah disediakan," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menkum mengatakan bahwa penerimaan CPNS merupakan titik awal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) karena seleksi yang bersih dari kecurangan akan menjaring pegawai yang berkualitas nantinya.

"Jika ingin mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas, itu dimulai dari seleksi yang bersih sehingga mereka yang lulus benar-benar memenuhi kriteria dan kebutuhan kinerja organisasi," ucap dia.

Selain itu, Supratman mengingatkan kepada peserta seleksi agar tidak memercayai setiap pihak yang menawarkan bantuan kelulusan dengan imbalan apa pun dan memastikan peserta hanya dapat lulus dengan kemampuannya sendiri.

"Percayalah pada kemampuan kalian sendiri. Jangan percaya siapa pun yang menawarkan bantuan karena itu penipuan," tutur Supratman.

Saat ini, seleksi CPNS Kemenkumham 2024 sedang berada di tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Tahapan tersebut terdiri atas beberapa jenis tes.

Jenis tes SKB dimaksud, yakni seluruh peserta akan mengikuti SKB kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes; SKB wawancara; serta SKB dengan tes berbantuan komputer (computer assisted test) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, kata dia, akan mengikuti SKB kesamaptaan dan keterampilan. Sementara itu, mereka dengan pendidikan non-SLTA mengikuti SKB praktik kerja.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan bukti negara hadir dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme.

Saat memimpin Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) RAN PE Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (21/11), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan RAN PE fase pertama telah memasuki tahap akhir dan menghasilkan banyak kemajuan yang dirasakan masyarakat, di mana telah terlaksana 132 aksi dari 135 aksi RAN PE tersebut.

"Ini capaian yang sangat bagus. Aksi-aksi yang dilakukan telah banyak dirasakan masyarakat sekaligus bukti implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa negara hadir melakukan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Eddy seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ketua Sekber RAN PE tersebut pun menjelaskan salah satu capaian yang implementasinya langsung dirasakan masyarakat di daerah, yakni kolaborasi aktif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang membuahkan hasil penetapan kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati/walikota tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) PE.

Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah daerah agar membuat RAD PE. Sejauh ini, sudah terdapat delapan provinsi yang mengeluarkan RAD PE, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Bahkan, kata Eddy, Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk program Sekolah Damai BNPT, sehingga menunjang berbagai aksi pencegahan terorisme yang dilakukan di daerah.

Sementara itu, perwakilan Wahid Foundation Olis Kholisoh berharap adanya keberagaman unsur masyarakat yang akan mengadvokasi RAN PE fase kedua tahun 2025-2029.

"RAN PE fase kedua, kami berharap ada wajah-wajah baru. Tidak hanya yang memberi perhatian terhadap isu promosi toleransi dan demokrasi, tetapi juga ada organisasi profesi, filantropis, dan media untuk terlibat mengadvokasi RAN PE periode kedua," ucap Olis dalam kesempatan yang sama.

Adapun RAN PE fase kedua berisikan sembilan tema pokok yang berkaitan dengan keamanan insani menggunakan pendekatan tematis dan bukan pendekatan pilar seperti fase pertama.

Sambil menunggu terbitnya Perpres RAN PE tahun 2025-2029 serta untuk memastikan kesinambungan terlaksananya berbagai aksi RAN PE, BNPT, selaku pemimpin kebijakan RAN PE, dan Kemendagri akan segera berkoordinasi untuk menerbitkan SE terkait Kajian Akademik RAN PE fase kedua.

RAN PE selaras dengan Misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI nomor 2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara spesifik pada upaya memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, memperkuat pencegahan dan deradikalisasi, serta pengaturan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bengkayang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkayang Kalimantan Barat melibatkan warga binaan permasyarakatan (WBP) dalam mendukung program ketahanan pangan yang dirancang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Untuk mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan pihak Rutan kelas IIB Bengkayang memanfaatkan lahan kosong di sekitar untuk menyukseskan program dan melibatkan warga binaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang Keynes di Bengkayang, Jumat.

Untuk mengelola lahan yang ada di sekitar Rutan, kata Keynes juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, terutama dalam hal penyediaan traktor untuk membajak lahan agar bisa ditanami berbagai macam tanaman.

Kemudian tenaga kerja juga memberdayakan warga binaan yang ada, sehingga mereka juga punya aktivitas yang positif. Hal tersebut kata dia, untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

"Kita akan memanfaatkan setiap jengkal lahan di sini, bahkan ada warga binaan kita juga mulai bertanya-tanya kapan tanaman Kalamsoi mereka bisa dipanen," kata dia.

Lewat kerja sama dengan Dinas Pertanian Bengkayang, kata dia akan menjadikan program ketahanan pangan di Bengkayang khususnya di Rutan kelas IIB Bengkayang sukses.

Dalam waktu dekat lanjut dia, Rutan juga akan mulai panen Kalamsoi ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memberdayakan warga binaan.

"Ini menjadi bukti bahwa dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, warga binaan dapat berkontribusi positif dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya.

Denpasar (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyerahkan sertifikat keamanan kepada sejumlah objek vital dan fasilitas publik di tanah air salah satunya tempat wisata di Kabupaten Badung, Bali, Garuda Wisnu Kencana (GWK).

“Sertifikasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung,” kata Direktur Operasi GWK Cultural Park Rossie Andriani di Denpasar, Bali, Jumat.

BNPT telah melakukan evaluasi komprehensif selama tujuh bulan sejak April 2024 untuk menilai standar keamanan di kawasan wisata dengan patung ikonik Garuda Wisnu itu.

Pemberian sertifikat keamanan itu dilakukan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 tahun 2020 dan bagian apresiasi kepada pengelola objek vital dan fasilitas publik yang strategis sebagai cerminan partisipasi aktif dalam mencegah tindak pidana terorisme.

Ada pun indikator penilaian itu mencakup aspek keamanan fisik, sistem pengawasan, prosedur tanggap darurat hingga kompetensi tim keamanan di objek wisata itu.

Dengan diterimanya sertifikat keamanan itu objek wisata tersebut memenuhi standar audit penerapan pengamanan fasilitas publik sesuai yang ditetapkan BNPT untuk kategori destinasi wisata klasifikasi level kedua.

Rossie mengungkapkan upaya penguatan sistem pengamanan diwujudkan dengan menerapkan pedoman perlindungan sarana dan prasarana objek vital dan fasilitas publik dan menutup celah potensi terjadinya serangan terorisme.

GWK adalah objek wisata yang berada di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, dengan patung Garuda dan Wisnu setinggi 122 meter.

Selain menjadi daya tarik wisata seni budaya dipadukan dengan sentuhan teknologi, objek wisata itu juga menjadi salah satu tujuan untuk wisata konferensi dan pameran (MICE).

Ada pun rata-rata kunjungan di destinasi wisata itu per hari rata-rata diperkirakan sekitar 3.000 orang dan berpotensi melonjak saat akhir pekan dan libur panjang.

Dari jumlah pengunjung itu diperkirakan mayoritas atau sekitar 80 persen adalah wisatawan domestik dan sisanya adalah wisatawan mancanegara.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat.

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan artificial intelligence (AI) dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Adi mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak untuk mengantisipasi fenomena penggunaan teknologi dalam aktivitas teroris ini.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi, terkhusus AI.

"Minimnya penggunaan AI dalam pekerjaan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi tantangan tersendiri," katanya.

Walau demikian, pihaknya yakin pemerintah akan melakukan terobosan melalui kebijakan yang strategis demi mencegah aktivitas terorisme yang bersinggungan dengan teknologi AI.

Dengan demikian, Indonesia bisa terus dalam kondisi kondusif dan mempertahankan status zero terrorism attack.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendukung penguatan kelembagaan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencakup aspek tata kelola, kelembagaan maupun SDM aparatur.

"Saya bertemu dengan Pak Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Kita membicarakan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang tentunya perlu kita selesaikan. Utamanya untuk lebih mendorong terselenggaranya transformasi digital di instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan perjalanan transformasi digital Indonesia telah diperkuat dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Rini juga menjelaskan saat ini pihaknya tengah berfokus untuk melakukan penataan organisasi di sejumlah kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih (KMP), salah satunya di KSP.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Kantor Staf Presiden (KSP) adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga itu mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, pengelolaan isu strategis, dan diseminasi informasi.

"Kami juga mengucapkan terima kasih Pak KSP dan tim sejak awal berdirinya selalu berada bersisian dengan Kementerian PANRB di dalam mendorong reformasi birokrasi dan kerja sama ini tentunya akan terus kita lanjutkan, kolaborasi ini juga akan terus kita lanjutkan tentunya dalam kerangka untuk mencapai apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," ungkap Rini.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto berharap dengan dukungan dari Kementerian PANRB dari sisi penguatan dan penataan pada aspek tata kelola, kelembagaan, maupun SDM aparatur KSP dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien.

"Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari Kementerian PANRB dan beserta jajaran. Tadi saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas yang kami hadapi, dengan perubahan-perubahan nomenklatur yang nantinya ke depan sudah tidak sama dengan yang terdahulu," pungkas Putranto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah dan DPR untuk segera menyusun undang-undang terkait pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

“Kami dukung. Catatannya, harus jelas sesuai dengan prinsip bahwa adanya transfer of prisoner itu prinsipnya soal rehabilitasi narapidana untuk kembali kepada komunitasnya,” kata Maidina saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Maidina mengatakan, semangat pemerintah untuk memperkenalkan mekanisme pemindahan narapidana merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Namun, kekosongan hukum karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang pemindahan narapidana juga perlu diperhatikan.

“Jangan lupakan juga memang ada kekosongan hukum terkait dengan pemindahan prisoner ini, bahwa kita tidak punya undang-undang terkait dengan pemindahan narapidana negara asing,” kata dia.

Di sisi lain, ia menyebut pemindahan narapidana berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) memang dapat dilakukan.

“Dari kacamata kami, itu dapat dilakukan memang. Praktik mayoritas soal transfer narapidana memang perjanjian antara negara,” ujarnya.

Dalam konteks pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina, Maidina memandang perlu adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan. Hal ini mengingat KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati seperti di Indonesia.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan penerapan syarat kedua pemindahan Mary Jane ke negara asalnya, yakni terkait kewajiban untuk melanjutkan sisa hukuman di Filipina.

“Filipina tidak punya pidana mati. Dengan tidak punya pidana mati, tidak juga mengenal mekanisme pengubahan hukuman pidana mati sehingga kita mempertanyakan bagaimana syarat yang kedua ini bisa dijalankan oleh Pemerintah Filipina,” kata dia.

Status hukuman Mary Jane di Indonesia dan Filipina harus disesuaikan dengan jelas. Ia pun menyebut penolakan grasi yang pernah diajukan Mary Jane selama di Indonesia dapat dipertimbangkan untuk penyesuaian hukuman dimaksud.

“Status hukum Mary Jane Veloso yang menyesuaikan dengan Filipina harus jelas. Paling tidak dengan menilai bahwa MJV sudah 10 tahun ditolak grasinya, maka MJV bisa jadi (dihukum) seumur hidup,” tambah dia.

Diketahui, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian.

Kemudian, Pasal 45 ayat (2) menyebutkan, ketentuan pemindahan narapidana tersebut diatur dengan undang-undang. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur transfer of prisoner.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemaysarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak menutup kemungkinan pemerintah dan DPR akan menyusun undang-undang tentang transfer of prisoner (pemindahan narapidana) dan exchange of prisoner (pertukaran narapidana).

“Sangat mungkin sekali nantinya akan dilakukan pembicaraan dengan DPR untuk menyusun undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners ini yang memang sebenarnya itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan kita sekarang, tapi belum ada undang-undangnya,” ucap Yusril dalam keterangan video, Kamis (21/11).

Menko Yusril mengakui bahwa Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengatur pemindahan narapidana warga negara asing. Namun, kata dia, pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

“Jadi walaupun tidak didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, itu berdasarkan pada MLA, kesepakatan para pihak, dan juga diskresi dari Presiden,” kata Yusril.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan pemulangan satu tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO) dari Filipina dilakukan dengan perjanjian bilateral melalui Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Satu orang dalam DPO berinisial HS (40) tersebut merupakan tersangka kasus tindak pidana judi daring (online) pada situs W88, yang telah dipulangkan ke Indonesia, Kamis (21/11), usai ditangkap oleh pihak keamanan di Filipina.

"Ini merupakan permintaan Indonesia dan disetujui oleh Filipina melalui kesepakatan MLA in Criminal Matters," ujar Yusril saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Terkait kemungkinan adanya pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam DPO lainnya dari Filipina, Yusril menyebutkan hal tersebut merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sehingga tidak bisa menjawab lebih lanjut.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pemulangan DPO ke negara asal bukan hanya dilakukan oleh Filipina ke Indonesia lantaran Indonesia juga sudah pernah melakukan hal yang sama pada awal September 2024 lalu.

Saat itu, Polri menyerahkan buronan mantan Wali Kota Bamban, Filipina, Alice Guo, yang ditangkap di Tangerang, Selasa (3/9), kepada pemerintah Filipina. Adapun Alice dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerja sama antarkepolisian.

Penangkapan Alice dilakukan Polri atas permintaan dari Kepolisian Filipina. Alice diduga terlibat dalam kasus kriminal judi daring, pencucian uang, hingga perdagangan manusia.

"Jadi pemulangan WNI tersangka judi daring yang masuk DPO ini sama seperti ketika pemerintah Indonesia memulangkan mantan Wali Kota Bamban ini," ucap dia menjelaskan.

Pada konferensi pers di Tangerang, Banten, Jumat dini hari, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Pol Jeffri Dian Juniarta menyampaikan pemulangan tersangka HS alias Ahan dilakukan setelah ditangkap pihak keamanan Filipina pada 31 Oktober 2024.

"HS ini merupakan hasil pengembangan dari tujuh tersangka yang sebelumnya ditangkap di wilayah Batam," ucap Jeffri.

Dia menjelaskan kasus tersebut terungkap pertama kali pada Mei 2024. Kemudian tim penyidik melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil memulangkan tersangka yang sebelumnya masuk DPO.

Ia mengungkapkan peran HS merupakan sebagai manajer regional khusus Indonesia sebagai penerima rekening deposit dan withdraw atau penarikan biaya pada situs W88.

"Website W88 ini perputaran uang selama tiga bulan. Pada saat kita melakukan penangkapan kasus, satu triliun rupiah," ungkapnya.

Pada bulan Juni lalu, Dittipidsiber Bareskrim Polri merilis pengungkapan tiga situs judi daring, yakni 1XBET, W88 dan Liga Ciputra, dengan menangkap 18 tersangka. Diperkirakan perputaran uang dari ketiga situs tersebut mencapai Rp1,041 triliun.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Moskow (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard menyebut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza sebuah "terobosan bersejarah."

"Surat perintah penangkapan saat ini merupakan sebuah terobosan bersejarah bagi keadilan dan harus menjadi tanda awal berakhirnya impunitas yang berkelanjutan dan meluas di puncak krisis hak asasi manusia di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina," kata Callamard lewat unggahan di situs resmi organisasi tersebut.

Pada Kamis (21/11) ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.

Tak lama kemudian, kantor Netanyahu menuduh ICC mengisolasi Israel dan mendukung terorisme terhadap Israel.

Pada 20 Mei lalu Jaksa ICC Karim Khan mengajukan permohonan surat perintah penangkapan untuk sejumlah pejabat termasuk Netanyahu dan Gallant, serta untuk para pemimpin organisasi Palestina Hamas.

Pada 7 Oktober 2023 Israel menghadapi serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.

Selain itu, para petempur Hamas juga menyusup ke daerah-daerah perbatasan sambil menembaki militer dan warga sipil serta melakukan penyanderaan.

Otoritas Israel mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas selama serangan berlangsung.

Sebagai balasannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza dan mengumumkan pengepungan penuh terhadap wilayah kantong tersebut.

Menurut otoritas kesehatan setempat, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai lebih dari 44.000 orang.

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024