Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

JPU memerinci Eri, Agung, Ari, Ridwan, Mahdi, Suharlan, Ricky, Wardoyo, Abduh, dan Ramadhan dituntut masing-masing selama 4 tahun penjara, sedangkan Sopian dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan.

Sementara itu, Ristanta dan Achmad masing-masing dituntut 5 tahun penjara. Untuk Deden dan Hengki dituntut masing-masing pidana penjara selama 6 tahun.

Kemudian, 15 terdakwa itu juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.

Kecuali Ari, sebanyak 14 terdakwa dituntut pula pidana tambahan berupa uang pengganti. Rinciannya, Deden dituntut sebesar Rp398 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Hengki Rp419 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Ristanta Rp136 juta subsider 1 tahun kurungan, serta Eri Rp94,3 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, Sopian dituntut membayar uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Achmad Rp34 juta subsider 1 tahun kurungan, Agung Rp 56 juta subsider 6 bulan kurungan, Ridwan Rp159,5 juta subsider 8 bulan kurungan, serta Mahdi Rp96,2 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Suharlan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103,4 juta subsider 8 bulan kurungan, Ricky Rp116,45 juta subsider 8 bulan kurungan, Wardoyo Rp71,15 juta subsider 6 bulan kurungan, Abduh Rp93,95 juta subsider 6 bulan kurungan, serta Ramadhan Rp135,2 juta subsider 8 bulan kurungan.

Dalam melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan tersebut, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Di sisi lain, hal meringankan yang dipertimbangkan JPU, yaitu para terdakwa belum pernah dihukum
serta perbuatan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, kecuali Achmad.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung memberikan bantuan sosial berupa 25 paket sembilan bahan pokok kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung implementasi program asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat penyelarasan, kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, serta memantapkan swasembada pangan dan wujud implementasi dari salah satu program diantara 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

"Ketika program ini muncul, kami merespon cepat dengan mendata keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu dan melakukan penyaringan ketat agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan agar bansos yang dibagikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan," ujar Evan Yudha Putra Sembiring selaku Kepala Rutan Tarutung, Senin, (25/11)

Disebutkan, kegiatan tersebut tindak lanjut atas arahan pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna dan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Rudy Fernando Sianturi untuk mendukung dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Bansos merupakan wujud kepedulian terhadap keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar sekaligus dukungan dalam mewujudkan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan," terang Evan.

Ke depannya, Rutan Tarutung akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Evan Sembiring pun menyampaikan paket sembako ini berasal dari partisipasi seluruh Pegawai Rutan Tarutung, serta sejumla pihak ketiga, seperti CV Subur Lestari, dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi.

Paket sembako bersumber dari sumbangsih pegawai Rutan Tarutung dan dari mitra , CV Subur Lestari dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi .

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Rutan, mitra kerja, perwakilan penerima bantuan sosial dan warga binaan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan pembagian bantuan sosial dimulai dari Kepala Rutan, dilanjutkan dengan perwakilan CV Subur Lestari, Ance Sihombing, perwakilan PT Tujuh Enam Jaya Abadi, Suci Lestari, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pengelolaan, Mian Halomoan Ronald Simarmata, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, perwakilan Pegawai Ojak Hutabarat.

Pemberian bansos disambut baik oleh keluarga warga binaan dan masyarakat satu keluarga earga binaan yang menerima bansos, Rusti, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini.

"Bansos ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada kami selain membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, juga membuat kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Semoga berkah dan sukses selalu untuk seluruh petugas Rutan Tarutung," ungkapnya dengan haru.

Tak lupa pada kegiatan ini juga mengucapkan selamat hari guru nasional tahun 2024 kepada semua Bapak/Ibu di seluruh Indonesia.

"Di tangan para guru, anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang kelak memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, kita semua wajib mendukung peran guru dan memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka," tukasnya.

Garut (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kabupaten Garut, Jawa Barat telah merehabilitasi sebanyak 70 warga binaan agar bebas dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya (narkoba), sehingga kembali sehat dan bisa menjalani kehidupan normal.

"Dia yang menjalani rehabilitasi tidak melihat berapa lama dia menjalani hukuman, tapi hasil asesmen dari asesor BNN, semua kasus narkoba," kata Kepala Lapas Kelas II A Garut, Rusdedy saat acara penutupan Program Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Sertifikat Lapas Bersinar, serta pengukuhan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2025 di Lapas Kelas II A Garut, Senin.

Ia menuturkan, program yang dijalankan untuk merehabilitasi warga binaan Lapas Garut agar terbebas dari ketergantungan narkoba diikuti sebanyak 70 orang berdasarkan hasil skrining oleh BNN, dan tahun depan ditargetkan sama jumlahnya.

Program tersebut, kata dia, penting dilakukan di lingkungan Lapas Garut untuk membantu warga binaan agar bisa terbebas dari narkoba, dan setidaknya memiliki kemampuan untuk menahan diri agar tidak menggunakan narkoba.

"Kalau kondisi di dalam lapas relatif ya, artinya memang harus dilakukan upaya-upaya penguatan, termasuk rehabilitasi sosial ini, supaya dia punya daya tahan yang lebih kuat terhadap godaan menggunakan narkoba," katanya.

Ia menegaskan, Lapas Garut terus berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak, khusus BNN Garut berupaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, termasuk merehabilitasi agar mereka bisa kembali hidup sehat tanpa narkoba.

Program P4GN itu, lanjut dia, bertujuan menciptakan kondisi aman bagi warga binaan maupun petugas agar tidak ada peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas Garut.

Indramayu (ANTARA) - Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu, Jawa Barat, mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di lembaga pemasyarakatan (lapas) setempat yang melibatkan seorang oknum pegawai lapas berinisial T.

Kepala Polres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo di Indramayu, Senin, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihak lapas menggelar razia secara internal, kemudian berkoordinasi dengan kepolisian terkait adanya peredaran sabu-sabu.

Ia menyampaikan dalam razia itu ditemukan 25,8 gram sabu-sabu, yang disembunyikan di saluran air pada sel narapidana (napi).

“Lapas melaksanakan razia dan menemukan bungkusan di dalam rokok yang berisi narkoba jenis sabu-sabu. Barang tersebut disembunyikan di gorong-gorong air,” ujarnya.

Dari hasil pengembangan, kata dia, petugas lapas kembali menemukan 15,15 gram sabu-sabu lainnya yang disembunyikan di balik kipas angin di area sel.

Ia menyampaikan berdasarkan keterangan yang dihimpun, barang tersebut diselundupkan melalui bohlam lampu dan dititipkan kepada oknum pegawai lapas yakni T.

Kapolres menyebutkan oknum ini diduga berperan membantu penyelundupan sabu-sabu ke dalam lapas. Selain itu pihaknya juga masih mengejar pemasok utama dari narkotika tersebut.

“Dari hasil penyelidikan, sabu itu dibawa dari luar dan dititipkan ke oknum T melalui bohlam lampu,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) tahun ini, perhatian difokuskan pada perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) bagi Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM). Kampanye yang berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember ini menyerukan langkah konkret untuk melindungi PPHAM dari berbagai ancaman dan kekerasan.

Koordinator Perempuan Pembela HAM (PPHAM) Bengkulu, Joti Mahulfa, dalam siaran pers yang diterima di Bengkulu, Senin, mengatakan PPHAM sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan fisik hingga kriminalisasi yang berbasis gender. Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum dan budaya patriarki yang masih kuat.

“Perempuan Pembela HAM adalah garda depan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi mereka justru menjadi sasaran kekerasan dan kriminalisasi. Salah satu yang sering terjadi adalah eksploitasi identitas gender dan stigma sosial yang menyerang kredibilitas mereka,” kata dia.

Menurutnya, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama 2015–2021, terdapat 87 kasus kekerasan terhadap PPHAM di Indonesia. Di antara kasus tersebut, 15 di antaranya merupakan kriminalisasi yang terjadi dalam periode 2018–2021.

“Kondisi ini mencerminkan bahwa belum ada regulasi khusus yang melindungi PPHAM secara efektif. Kita membutuhkan aturan yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap PPHAM, baik individu maupun instansi,” lanjut Joti.

Joti juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak ekosob untuk mendukung keberlanjutan perjuangan PPHAM. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan hak ekosob, PPHAM akan terus berada dalam posisi rentan, baik secara finansial maupun keamanan pribadi.

“Pemenuhan hak ekosob tidak hanya mendukung perjuangan mereka, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang lebih luas. PPHAM berjuang bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk keadilan dan kemanusiaan secara keseluruhan,” ujar Joti.

Kampanye 16HAKTP tahun ini juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi khusus yang melindungi PPHAM, termasuk peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan aktivis penggiat literasi media juga dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran PPHAM.

“Kami berharap pemerintah dapat segera bertindak. Selain regulasi, literasi media juga harus digalakkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya peran PPHAM. Jangan sampai mereka yang berjuang untuk keadilan justru menjadi korban kekerasan,” katanya.

ANTARA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tak ingin terburu-buru perihal wacana pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia anggota Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Menkum saat ditemui di Jakarta, Senin (25/11) pemerintah saat ini masih mengkaji mekanisme perihal pemindahan napi WNA .
(Yogi Rachman/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya),"

Kendari (ANTARA) - Tim Kuasa hukum guru honorer SDN 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Supriyani tengah mengatur strategi untuk melapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim usai divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andoolo atas dugaan penganiayaan anak Wibowo inisial D (8).

Kuasa Hukum Supriyani, Andri Darmawan saat ditemui di Konawe Selatan, Senin, mengatakan bahwa yang utama usai putusan bebas yang dijatuhkan Supriyani, pihaknya akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana dengan tanggung jawab atas memulihkan nama baik kliennya.

"Bahwa bagaimana memulihkan dan merehabilitasi Ibu Supriyani, artinya bahwa Ibu Supriyani selama ini sudah ter-stigma melakukan kekerasan kepada anak, nah dengan ada putusan tadi membuktikan jika Ibu Supriyani tidak pernah melakukan itu," kata Andri Darmawan.

​​​​​​​Dia menyebutkan bahwa selain nama baik Supriyani yang harus dipulihkan dan direhabilitasi, pihaknya juga akan menuntut terkait dengan kerugian yang dialami oleh Supriyani selama perkara itu ditangani, mulai dari penyidikan hingga proses pengadilan dan putusan oleh majelis hakim.

"Termasuk kerugian-kerugian Ibu Supriyani juga harus ada pihak yang bertanggung jawab, nanti kita akan sampaikan (langkah selanjutnya)," ujarnya.

Andri Darmawan mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan mendiskusikan terkait dengan rencana lapor balik keluarga Aipda Wibowo Hasyim, dan dipastikan akan melakukan perlawanan balik terhadap pelapor.

"Nanti kita akan formulasikan akan bagaimana untuk dikembalikan kepada Ibu Supriyani, yang akan kita bahas nanti khususnya terkait dengan kerugian Ibu Supriyani selama ini, nanti kita akan sampaikan," ungkap Andri Darmawan.

"Kita akan tanyakan bagaimana perkembangan etiknya, termasuk kalau misalnya di sini ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, tapi nanti kita lakukan setelah putusan ini apakah dia sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak, karena ini masih ada diberi waktu jaksa untuk , misalnya dia kasasi atau bagaimana," jelas Andri Darmawan.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, Maluku, melakukan sosialisasi dan simulasi pencoblosan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Kegiatan ini menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan pada warga binaan," kata Kepala Lapas Kelas IIA Ambon Mukhtar di Ambon, Senin.

Menurut dia, kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran penggunaan hak pilih suara dan menyosialisasikan tata cara pilkada di TPS Khusus 902 Lapas Kelas IIA Ambon.

Pada kesempatan yang sama Kasi Binadik Lapas Ambon Meky Patty mengatakanLapas Ambon khususnya jajarannya telah memperbarui data terkait pemilih di TPS Khusus 902 Lapas Ambon demi menjamin hak pemilih warga binaan pemasyarakatan.

"Daftar pemilih pada TPS 902 Lapas Ambon ada 388 yang terdiri atas warga binaan, anak didik pemasyarakatan (Andikpas) LPKA Ambon dan para petugas," katanya.

Ia menyebutkan keseluruhan pemilih tersebut, yakni 310 pemilih dalam DPT warga binaan dan 46 orang DPT tambahan, kemudian 14 orang Andikpas serta 18 petugas pengamanan.

Meky mengatakan pihaknya pun saat ini tengah intens menjalin koordinasi dengan KPU setempat demi kelancaran Pilkada Maluku 2024 di Lapas tersebut.

"Tentu kami mengharapkan partisipasi seluruh warga binaan untuk menggunakan hak suaranya, dan sinergi KPU Kota Ambon dan Lapas Ambon yang telah terjalin sangat erat selama ini akan terus bekerja sama memastikan seluruh hak pilih tersampaikan," tuturnya.

Pihaknya berharap pada saatnya nanti 27 November 2024 proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar aman dan tertib.

Di tempat yang berbeda, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Ambon Mohammad Fikri Latuconsina mengatakan kegiatan sosialisasi dan simulasi pemilihan ini penting dilakukan guna mengetahui dan mengukur capaian partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan banjir yang melanda Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Sigli, Kabupaten Pidie, berangsur mulai surut.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan banjir sempat mengenangi Lapas Perempuan Sigli pada Minggu (24/11).

"Banjir terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Sampai sore kemarin, genangan air hingga sepinggang petugas di halaman dalam lapas. Namun, hari ini banjir berangsur surut," katanya.

Ia menyebutkan banjir tersebut sempat masuk ke kamar hunian warga binaan. Akan tetapi, banjir tidak merendam lantai tidur karena posisinya lebih tinggi dari lantai.

"Jadi, tidak ada warga binaan yang dipindahkan. Warga binaan tetap berada di kamar hunian karena ketinggian air di halaman dalam lapas mencapai sepinggang orang dewasa," katanya.

Pada saat banjir, kata Meurah Budiman, pihak Lapas Perempuan Sigli tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan seperti layanan makan. Hanya saja, layanan kunjungan tamu ditiadakan demi alasan keamanan dan keselamatan.

Mantan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah itu mengatakan pihaknya memberikan dukungan penanganan untuk memulihkan kondisi Lapas Perempuan Sigli pascabanjir.

Serta meminta pihak Lapas Perempuan Sigli untuk terus berkomunikasi dengan kantor wilayah maupun pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya dalam penanganan banjir tersebut.

"Banjir ini menjadi pembelajaran bagi semua. Karena itu penting langkah-langkah mitigasi dan mempersiapkan diri agar lebih baik lagi dalam menghadapi bencana serupa di masa mendatang," kata Meurah Budiman.

Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan persetujuan pemindahan sejumlah narapidana (napi) ke negara asal, atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

"Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan," kata Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pemerintah juga melakukan hal tersebut karena Indonesia memiliki warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum.

"Sehingga nanti ke depan, kita lagi memikirkan apakah kita melahirkan undang-undang terkait dengan mekanisme transfer atau cukup menggunakan Mutual Legal Assistance. Kalau itu kan perjanjian bilateral antarnegara. Jadi perjanjian timbal balik hukum antarnegara. Jadi itu lebih mudah," ujarnya.

Di sisi lain Supratman mengatakan kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan di Indonesia, juga wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu, bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," jelasnya.

Sejauh ini pemerintah telah menyetujui dan mengkaji pemindahan napi asal Filipina Mary Jane Feloso dan lima napi asal Australia yang termasuk anggota "Bali Nine". Pengajuan permohonan pemindahan napi juga tengah diajukan beberapa negara sahabat lain kepada pemerintah RI.

"Satu-satu kita buat Mutual Legal Assistance. Nah karena itu, ditunggu saja soal Mary Jane. Karena bukan hanya soal Mary Jane, tapi juga menyangkut soal beberapa warga negara seperti yang dari Prancis yang sudah bermohon kepada kita. Duta Besar UK (Inggris) juga kita bicarakan soal itu. Nah itu kita tinggal tunggu," ujar Supratman.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian," jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Supratman telah mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota "Bali Nine" ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Menteri Hukum Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dia mengatakan meskipun demikian, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian," jelasnya.

Dia mengungkapkan saat ini proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Supratman telah mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota "Bali Nine" ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024