Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI saat ini fokus menggunakan balanced approach alias pendekatan seimbang, yakni menyeimbangkan antara pendekatan hard approach (pendekatan keras) dan soft approach (pendekatan lunak) untuk mencegah adanya potensi ancaman terorisme.

Dalam diskusi panel di Doha, Qatar, Rabu (30/4), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan bahwa ancaman terorisme di Indonesia belum usai meski organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI) telah bubar.

"Balanced approach mencegah potensi ancaman yang belum hilang usai pembubaran JI maupun tren ancaman lone wolf dan youth radicalization," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Andhika menjelaskan fokus BNPT selanjutnya usai pembubaran Jamaah Islamiyah, yakni penanganan terhadap ribuan mantan anggota kelompok tersebut.

Ia mengatakan bahwa salah satu langkah yang dilakukan, yaitu menyosialisasikan pembubaran Jamaah Islamiyah terhadap anggota yang tidak terlibat dalam deklarasi.

Sementara itu, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menyampaikan bagaimana peran entitas nonnegara yang mendukung jaringan kejahatan dengan memanfaatkan kelemahan suatu wilayah.

Menurutnya, aktor nonnegara yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan global, termasuk kelompok teroris.

"Aktor nonnegara tersebut memanfaatkan lemahnya keamanan suatu wilayah, maraknya kekacauan, hingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah," ucap dia dalam kesempatan yang sama.

Adapun diskusi panel tersebut bertajuk How Terrorism Ends: A Law Enforcement Case Study from Southeast Asia, yang diselenggarakan alam konferensi tahunan Global Security Forum (GSF) di Doha, Qatar, pada 28-30 April 2025.

Konferensi digelar oleh The Soufan Center dan Qatar International Academy for Security Studies (QIASS).

Selain terorisme, topik-topik lain yang dibahas pada konferensi antara lain peran aktor nonnegara dalam perang siber dan informasi, pengaruh sektor swasta terhadap keamanan energi dan lingkungan, dampak aktor nonnegara di zona konflik terhadap kedaulatan dan stabilitas negara, serta strategi penanggulangan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan ilegal hingga penyanderaan lintas negara.

Tahun ini tema yang diusung dalam konferensi, yaitu The Impact of Non-State Actors on Global Security.

Adapun partisipasi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT sebagai pembicara pada pelaksanaan GSF 2025 atas undangan The Soufan Center, yang menilai capaian positif upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia dapat menjadi contoh praktik baik bagi komunitas internasional.

Peserta yang hadir mengapresiasi partisipasi Indonesia dalam pertemuan dan sejumlah pihak juga menyampaikan ketertarikan untuk melakukan kerja sama dengan BNPT RI.

Surabaya (ANTARA) - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai Pancasila serta kebangsaan.

"Sesuai arahan Kapolda Jawa Timur, GM FKPPI akan menjadi agen pemersatu bangsa yang memiliki peran penting di tengah kompleksitas dinamika masyarakat," ujar Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Soerbakti dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat.

Dwi menekankan bahwa GM FKPPI tidak terlibat dalam politik praktis, namun mendorong kadernya untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa melalui jalur profesional sesuai bidang dan kapasitas masing-masing.

Sekretaris Jenderal GM FKPPI Ari Garyanida menambahkan bahwa banyak kader GM FKPPI kini menempati posisi strategis di tingkat daerah maupun nasional, yang menunjukkan kontribusi organisasi sebagai kekuatan moral dan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

Senada dengan hal itu, Sekretaris GM FKPPI Jawa Timur Didik Prasetiyono mengapresiasi peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum, khususnya di kawasan industri.

Ia mencontohkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang melakukan pungutan liar di kawasan industri PIER, Pasuruan, sebagai bentuk nyata ketegasan aparat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Penegakan hukum yang tegas adalah fondasi penting bagi tumbuhnya dunia usaha. GM FKPPI mengapresiasi langkah Polda Jatim sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor industri dan tenaga kerja,” ujar Didik, yang juga menjabat Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).

Ia menegaskan bahwa GM FKPPI siap mendukung langkah Polri dalam membangun ekosistem ekonomi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pengurus pusat dan daerah GM FKPPI melakukan audiensi dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto di Mapolda Jatim, Jumat (2/5).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyatakan bahwa GM FKPPI merupakan perpanjangan tangan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan keluarga besar TNI dan Polri.

"Jawa Timur bukan daerah biasa. Dinamikanya tinggi, tantangannya kompleks. Dalam situasi seperti ini, GM FKPPI harus tampil sebagai perekat sosial dan penjaga stabilitas. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama," kata Irjen Pol Nanang Avianto.

Ia juga mengajak GM FKPPI untuk terus bersinergi menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menunggu kesiapan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.

"Pemerintah memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, saat yang tepat dalam penyitaan dan perampasan aset yang diduga sebagai hasil korupsi untuk negara nantinya bisa diatur dengan UU agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM.

Ia menilai RUU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusril menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan DPR pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Saat itu, DPR disebutkan melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama Pemerintah.

Untuk itu, Menko memperkirakan terdapat kemungkinan bahwa DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset, yang telah diajukan di era Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Dirinya juga menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat. Hal itu tampak dalam berbagai pernyataan resmi, termasuk saat peringatan Hari Buruh.

Pada momen itu, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan membiarkan aset hasil korupsi dinikmati oleh para koruptor.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar Yusril menambahkan.

RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

Adapun nantinya, sambung dia, melalui RUU Perampasan Aset, tindakan perampasan tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap berbagai aset yang ada di luar negeri.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menerima kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Tarutung yang dipimpin oleh Trisno Jhohannes Simanullang untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Kunjungan ini dilakukan guna melaksanakan wasmat untuk memastikan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan bab XX pasal 277 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan untuk tertibnya proses terhadap putusan-putusan PN Tarutung khususnya yang untuk tahanan hakim yang ada di Rutan Tarutung," terang Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Jumat (2/5).

Dalam kunjungan tersebut, Hakim Wasmat melakukan inspeksi mendetail di seluruh area Rutan dengan meninjau blok hunian, dapur dan aula Rutan Tarutung memastikan bahwa semua fasilitas berfungsi dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan serta melakukan wawancara dengan beberapa tahanan dan narapidana terkait sarana dan prasarana serta pelayanan yang mereka terima selama berada di Rutan Tarutung.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan KaKPR James.

Hakim Wasmat, Trisno Jhohannes Simanullang juga mengapresiasi usaha Rutan Tarutung dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan bagi tahanan dan narapidana.

"Kunjungan ini menunjukkan bahwa Rutan Tarutung telah berupaya maksimal dalam menyediakan fasilitas yang layak dan pelayanan yang memadai bagi para warga binaan," ujarnya.

Kepala Rutan Tarutung, Evan mengapresiasi kunjungan dan pengawasan ke Rutan Tarutung dan berharap agar sinergi selalu terjalin demi memberikan dampak pelayanan maksimal bagi warga binaan dan masyarakat di wilayah Tapanuli Utara, khususnya Tarutung.

Depok (ANTARA) - Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)Prof Ratih Lestarini melakukan kajianinteraksi dan peran hukum di tengah masyarakat.

"Pentingnya memahami realitas pluralisme hukum di Indonesia. Dalam konteks bekerjanya hukum, belum banyak akademisi yang memahami peran dan wujud eksistensi hukum yang dibahas dari perspektif Sosiologi Hukum," kata Ratih Lestarini di Kampus UI Depok, Jumat.

Selain itu, tidak semua lapisan masyarakat memahami hukum negara dengan segala ketentuannya dan mekanisme penegakannya, sehingga permasalahan hukum tidak saja terkait dengan penggabungan hukum, melainkan bagaimana hukum negara dapat berfungsi membahagiakan bagi banyak orang.

“Fungsi hukum sendiri adalah memberikan keadilan hukum. Hukum haruslah menghidupkan dan melestarikan kehidupan secara lahiriah. Itulah satu proses yang bersifat resiprokal, di mana hukum yang memberikan kehidupan kepada masyarakat akan dihidupi keberlangsungannya oleh masyarakat,’’ ujarnya.

Meski demikian, keberadaan hukum negara kerap berinteraksi, bahkan berbenturan dengan sistem hukum adat dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Selalu ada dua hukum yang berbeda yang masing-masing disebabkan karena struktur sosial dan budaya yang menyebabkan setiap masyarakat membentuk hukumnya sendiri, sementara di dalam masyarakat terdapat pula hukum negara.

Oleh karena itu, interaksi keduanya dapat memunculkan persoalan karena tidak selalu bersifat saling compatible.

Dalam konteks masyarakat adat, katanya, seperti dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga atau sengketa tanah, hukum adat tetap menjadi mekanisme penyelesaian utama yang lebih diterima oleh masyarakat.

Namun, tantangan muncul ketika nilai-nilai lokal ini harus berdialog dengan kebijakan pembangunan nasional yang membawa norma hukum negara. Oleh karenanya, hukum harus memberikan fungsi nyata di dalam masyarakat.

Penelitian Prof Ratih pada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dari 2019–2023, serta pada masyarakat Minang-selain Bajo, Rote, dan Bajawa-menemukan bahwa penggunaan hukum negara dilakukan jika hukum adat dianggap sudah tidak menimbulkan efek jera.

Artinya, bagi masyarakat, mereka menggunakan hukumnya sendiri secara otonom. Mereka menganggap bahwa hukum adat bisa memberikan keadilan karena memiliki prinsip harmoni.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus meminta pihak Imigrasi melakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah keberangkatan jamaah calon haji nonprosedural alias ilegal.

Menurut dia, pihak Imigrasi merupakan garda terdepan pencegahan keberangkatan haji ilegal. Dia mengatakan pengawasan harus dilakukan agar jamaah calon haji ilegal dapat dicegah keberangkatannya.

*Jangan sampai nanti malah merepotkan di negara lain," kata Faisal di Jakarta, Jumat.

Dia mendorong Pemerintah Indonesia berpartisipasi menyampaikan kepada jamaah calon haji untuk sadar dan mematuhi larangan melaksanakan haji menggunakan visa nonhaji.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan keberangkatan 71 orang anggota jamaah calon haji ilegal.

"Jangan sampai yang tertangkap hanya 71, tapi yang lolos berangkat lebih banyak lagi dari ini," kata dia.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi akan sangat disiplin dan tegas menindak jamaah nonprosedural karena ingin menunjukkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh jamaah haji pada tahun ini.

Dia mengatakan modus yang biasa dilakukan oleh jamaah ilegal adalah melakukan perjalanan transit di negara lain terlebih dahulu kemudian baru ke Arab Saudi, tetapi dengan tujuan di kota-kota lain selain Jeddah dan Madinah. Mereka, kata dia, baru akan masuk ke Tanah Suci menjelang 10 Dzulhijjah.

"Saya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang juga bertugas melaksanakan fungsi pengawasan ikut mengimbau pihak terkait dalam hal ini Kemenag, terutama mitra kerja kami di Imigrasi untuk terus melakukan pemeriksaan dan penindakan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang.

“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa,” ucap Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

“Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja,” katanya.

Namun, apabila siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk yang berhubungan dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah bentuk hukuman.

“Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” ucap Ketua Komnas HAM.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai tanggal 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana tersebut merupakan pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4).

Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Yayasan Kolase bersama jejaring organisasi non-pemerintah (NGO) nasional mencatat sepanjang 2024 terdapat tujuh kasus perdagangan ilegal trenggiling di Kalimantan Barat yang diproses hingga ke pengadilan dengan total barang bukti yang diamankan 624,68 kilogram sisik trenggiling.

"Ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Artinya ada rantai perdagangan yang berjalan aktif dan masif, sementara perhatian publik dan media masih minim," kata Co-Founder Yayasan Kolase, Andi Fachrizal, dalam forum pelatihan jurnalistik investigasi tematik trenggiling di Pontianak, Jumat.

Menurut dia, data tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat masih menjadi jalur perdagangan satwa liar yang signifikan, terutama untuk trenggiling (Manis javanica) yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Yayasan Kolase juga menyoroti kurangnya perhatian media terhadap kasus-kasus tersebut. Dari tujuh kasus sepanjang 2024, hanya tercatat 52 berita yang menyinggung isu trenggiling di Kalbar, kebanyakan belum menyentuh aspek investigatif atau mendalam.

"Padahal, media punya peran penting dalam mengungkap rantai kejahatan ini. Tanpa pemberitaan yang kuat, isu trenggiling akan hilang di tengah hiruk-pikuk informasi lainnya," kata Fachrizal yang akrab disapa Rizal Daeng.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi pelatihan jurnalistik investigasi khusus trenggiling dengan melibatkan 30 jurnalis se-Kalbar. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong pengawasan publik dan menguatkan kerja kolaboratif antara media, aktivis lingkungan, dan penegak hukum.

Melalui catatan bersama NGO lingkungan, tren perdagangan ilegal trenggiling tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menjadi indikator lemahnya pengawasan dan sanksi hukum. Trenggiling, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terus diburu karena permintaan pasar gelap, terutama di luar negeri.

"Sebanyak 624 kilogram sisik itu bukan jumlah kecil. Ini menunjukkan skala kejahatan yang serius. Negara harus hadir lebih tegas, termasuk dengan penguatan peran aparat penegak hukum dan pengadilan," kata Rizal.

Yayasan Kolase berharap data yang dikumpulkan ini menjadi alarm bagi pemerintah, media, dan masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap perlindungan satwa liar yang semakin terancam.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) -

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang memberikan sosialisasi dan penyebaran informasi keimigrasian di wilayah perbatasan, tepatnya SMK Negeri 1 Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Indonesia) yang berbatasan dengan Serawak (Malaysia), Jumat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelajar terkait regulasi keimigrasian, pentingnya memiliki dokumen perjalanan yang sah, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Herry Pranowo.

Dalam kegiatan ini, kata dia, Tim dari Kantor Imigrasi Singkawang juga memberikan materi tentang Sekolah Kedinasan Imigrasi kepada para siswa.

Dia berharap melalui kegiatan ini generasi muda di wilayah perbatasan itu semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitar.

Kepala Sub Seksi Pemeriksa Keimigrasian, Imam Suroso mengatakan, jika mengganggu sudah melakukan persiapan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemeriksaan dokumen perjalanan dan keimigrasian, pemberi tanda masuk dan keluar.

Serta menolak memberikan tanda masuk bagi WNI atau WNA yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, katanya.

Secara terpisah, Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang, Misdo Jerry Purba, mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan mutu dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi.

“Dalam meningkatkan kualitas layanan, PLBN Jagoi Babang juga meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) pejabat PLBN melalui diklat (pendidikan dan latihan) dan bimbingan teknis,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memikirkan untuk memaksimalkan peralatan "x-ray mobile" di PLBN yang saat ini tidak berfungsi dengan baik.

Misdo mengatakan PLBN Jagoi Babang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelintas batas negara dalam memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan.

Dia menuturkan PLBN Jagoi Babang telah beberapa kali menggagalkan percobaan penyelundupan kendaraan dan narkotika yang mencoba melewati PLBN.

Dengan memaksimalkan peralatan CCTV yang ada di PLBN Jagoi Babang, kata Misdo, pihaknya telah membantu untuk mencegah kegiatan ilegal dan penerapan zona integritas yang dipersiapkan tim PLBN dan Bea Cukai.

Pihak PLBN Jagoi Babang juga membangun hubungan dengan masyarakat dan pihak terkait yang berkoordinasi dengan CIQS (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan), dan melakukan pertemuan rutin.

“Kami juga rutin melakukan sosialisasi kepada para pelintas tentang pentingnya memiliki dokumen resmi, menghindari bahaya narkoba, dan menghentikan praktik ilegal,” ujarnya.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, kata dia, PLBN Jagoi Babang juga merekrut tenaga pendukung seperti pengamanan dalam (pamdal) dan "cleaning service" dari masyarakat sekitar perbatasan.

Pewarta: Narwati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang tegaskan komitmennya dalam memerangi praktik pungutan liar (pungli) melalui kegiatan sosialisasi layanan dan mekanisme pengaduan yang berlangsung di ruang kunjungan.

“Jika ada pungli, jangan takut untuk melapor. Semua layanan kami berikan tanpa biaya. Kami menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan, baik oleh Warga Binaan maupun keluarga mereka, dan kami menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor,” kata Kepala Lapas (Kalapas) Wachid Wibowo dalam keterangannya di Tangerang, Jumat.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian, atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO, khususnya melalui fitur PANDUSAPI (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang menyediakan kanal pengaduan digital secara langsung.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh layanan publik di Lapas Cipinang, berjalan sesuai standar, bebas pungutan liar (pungli), dan berorientasi pada penghormatan hak-hak dasar. Saya sengaja turun langsung untuk mendengar masukan dari masyarakat,” ujar Wachid Wibowo.

Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban (ADKAMTIB), Yulius Jum Hertantono menambahkan tindakan tegas akan diberlakukan terhadap setiap pelaku pungli, baik yang berasal dari petugas maupun tenaga pendamping (tamping).

“Layanan di dalam lapas harus bebas dari pungli. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku. Integritas adalah harga mati,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan akhir setelah memeriksa berbagai pihak dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani pengaduan para mantan pemain OCI. Langkah paling awal, yaitu membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan yang dipimpin Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta,” ucap Munafrizal.

Selain fakta-fakta yang didapat dari penyampaian pengadu dan teradu, tim tersebut juga telah mengolah informasi dari dokumen-dokumen terkait dan memonitor perkembangan kasus melalui berbagai media.

"Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak manajemen Taman Safari Indonesia dan kuasa hukumnya," ujarnya.

Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta berdialog dengan Komisi XIII DPR RI.

“Untuk mendalami kasus ini, kami juga sudah meminta masukan dan pendapat dari pakar HAM dan guru besar hukum pidana," imbuhnya.

Menurut Munafrizal, berbagai upaya tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian HAM bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus OCI ini serta menghasilkan konstruksi pemetaan opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.

Sebelumnya, Munafrizal bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). Pada kesempatan itu, para mantan pemain sirkus tersebut mengadukan kekerasan yang mereka alami.

Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut dia, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

“Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi sehingga sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos).

Atnike menyampaikan hal itu merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan, mulai dari beasiswa hingga berbagai bansos dari pemerintah provinsi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain," kata Atnike di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Atnike, penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM. Oleh sebab itu, memaksa masyarakat mengikuti keluarga berencana (KB) sebagai syarat menerima bantuan dari pemerintah berpotensi melanggar hak asasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi, apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial. Itu otoritas tubuh, ya. Pemaksaan KB saja itu 'kan pelanggaran HAM," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Dedi di Bandung, Senin (28/4), menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.