Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

Serang (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Jalu Yuswa Panjang melakukan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas/Rutan Provinsi Banten, Rabu (27/11).

Kunjungan Kadiv Pemasyarakatan memulai dari Lapas Kelas IIA Tangerang sekaligus langsung menerima kunjungan monitoring pelaksanaan Pilkada serentak yang dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di dalam Lapas berjalan dengan aman dan lancar.

"Alhamdulillah pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan aman tidak ditemukan kendala apapun, PJ Gubernur juga dapat melihat langsung pelaksanaan Pilkada di dalam lapas, pelaksanaan Pilkada di dalam lapas merupakan salah kehadiran negara untuk memberikan hak para warga binaan untuk memilih pemimpin ke depannya," kata Jalu dalam keterangan resminya.

Lepas dari Lapas Serang, Jalu Yuswa Panjang melanjutkan kegiatan monitoring ke Lapas yang ada di Tangerang yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dan berakhir di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan lancar dengan situasi yang tetap kondusif.

"Pastikan seluruh proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan kondusif. Para warga binaan sudah didata mana yang merupakan warga Provinsi Banten untuk dapat memilih Gubernur dan berdomisili sesuai dengan lokasi Lapas atau Rutan untuk dapat memilih bupati/wali kota semuanya sudah kita sampaikan ke KPU," ujar Jalu.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban saat pemungutan Kadivpas berpesan untuk melakukan koordinasi instens dengan TNI/Polri, serta memastikan seluruh pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan DPTb di TPS Khusus di Lapas/Rutan/LPKA dapat menggunakan hak pilihnya. Seluruh tahapan Pilkada serentak ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU.

Pada Wilayah Provinsi Banten sendiri terdapat 4.993 orang warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan hak pilihnya dari 12 Lapas dan Rutan yang berada di Provinsi Banten.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

Bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan mitra media terbaik atau best media partner dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia, sebuah ajang tahunan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi menerima langsung piala penghargaan mitra media terbaik tersebut pada malam penganugerahan Anugerah Humas Imigrasi Indonesia 2024 di Jakarta, Kamis.

Kategori mitra media terbaik ini merupakan penghargaan bagi media nasional yang dipilih berdasarkan hubungan baik yang terjalin secara organik dan berkelanjutan dengan Ditjen Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa media memiliki peran krusial dalam mendiseminasikan informasi maupun kinerja dari Ditjen Imigrasi.

Menurut Agus, tiap-tiap satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bersinergi dengan media.

"Media perannya sangat penting. Jadi, kalau kami bekerja tidak ada media, tidak ada yang tahu sehingga hubungan instansi mana pun bukan hanya imigrasi, melainkan seluruh kementerian/lembaga membutuhkan media," kata Agus saat ditemui usai acara tersebut.

Sementara itu, Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Sigid Pinardi berterima kasih atas penghargaan tersebut.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan refleksi apresiasi Ditjen Imigrasi terhadap kinerja LKBN ANTARA dalam mewartakan isu terkini seputar keimigrasian.

"LKBN ANTARA bertekad untuk mewartakan informasi yang terpercaya bagi masyarakat, termasuk dalam memberitakan hal-hal yang berhubungan dengan imigrasi. Semoga penghargaan ini makin mempererat hubungan baik ANTARA dan Ditjen Imigrasi," kata Sigid.

Anugerah Humas Imigrasi Indonesia merupakan ajang kontestasi nasional di bidang kehumasan untuk mengapresiasi upaya komunikasi dan pengelolaan informasi publik dari satuan kerja keimigrasian.

Selain memberi penghargaan kepada petugas imigrasi di seluruh Indonesia, Anugerah Humas Imigrasi Indonesia juga memberi apresiasi kepada pers selaku mitra eksternal. Adapun kategori mitra media terbaik tahun ini dianugerahkan kepada tiga institusi media, yakni LKBN ANTARA, Kompas, dan Rakyat Merdeka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena belum adanya payung hukum yang melindungi mereka.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif mengatakan bahwa kekerasan masih kerap terjadi pada pembela HAM karena regulasi pelindungan pembela HAM yang belum optimal.

"Kekerasan aparat terhadap pembela HAM, aktivis perempuan, aktivis lingkungan itu selalu ada, apalagi jika secara kebijakan belum ada perlindungan hukum bagi pembela HAM," kata Laode M. Syarif dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Menurut Laode M Syarif, perlindungan terhadap pembela HAM, khususnya perempuan pembela HAM, masih rendah.

"Masih banyak orang yang dikriminalisasi, padahal mereka hanya memperjuangkan kehidupan-kehidupan mereka. Walaupun undang-undang menjamin, tapi implementasinya masih terlalu jauh," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani. Ia mengatakan ancaman atau bahkan serangan terhadap perempuan pembela HAM dari aktor negara dan non-negara menunjukkan keberadaan perempuan pembela HAM yang belum diakui.

Padahal semestinya negara mengakui eksistensi dan melindungi kerja-kerja advokasi perempuan pembela HAM dengan memberikan regulasi pelindungan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

"Ancaman terhadap perempuan pembela HAM yang berasal dari aktor negara maupun non-negara ini terjadi dalam berbagai ruang, sehingga penting mengakui keberanian dan juga kegigihan perempuan pembela HAM dengan disertai upaya kolektif untuk mendukung dan memberikan perlindungan yang lebih baik," ujar Andy Yentriyani.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan bahwa penyidik kepolisian tidak akan menjemput paksa kliennya.

Dalam konferensi pers di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan, Kamis, Ian Iskandar menjelaskan bahwa penyidik hanya bisa melakukan penahanan ketika telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Adapun Firli, kata dia, tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kekhawatiran dari aparat penegak hukum bahwa tersangka akan melarikan diri.

"Apakah Pak Firli mau melarikan diri? Tidak. Apakah Pak Firli akan menghilangkan barang bukti? Tentu tidak. Apakah Pak Firli akan melakukan kembali perbuatannya? Tentu tidak. Syarat subjektif ini sudah kami sampaikan kepada penyidik, dan mereka sudah memahami bahwa hal tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Firli," ucapnya.

Kuasa hukum Firli mengemukakan bahwa penyidik memiliki penilaian tersendiri terhadap posisi Firli terkait dengan upaya penahanan.

Diungkapkan pula bahwa sejak Firli ditetapkan sebagai tersangka, kliennya alami kerugian secara materiel maupun imateriel.

"Secara materiel, dia dirugikan. Imateriel juga. Nama baik beliau tercemar. Ada beban pada anak dan istrinya. Misalnya, karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah," kata dia.

Selama dibatasi ruang geraknya, kata dia, Firli banyak menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan olahraga dan keagamaan.

"Dia dari dahulu memang punya aktivitas menjadi pembina rumah yatim piatu di dekat rumah beliau. Jadi, aktivitas beliau seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

HAM dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Untuk memperingati pentingnya HAM, dunia menetapkan Hari Hak Asasi Manusia yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember.

Artikel kali ini akan mengulas sejarah peringatan Hari Hak Asasi Manusia, hingga definisi HAM itu sendiri beserta contoh-contoh hak yang tergolong dalam kategori ini.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia berakar dari sejarah panjang perjuangan masyarakat global untuk mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu.

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dokumen ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah HAM, karena untuk pertama kalinya terdapat pengakuan internasional tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh semua negara.

Tersedia dalam lebih dari 500 bahasa, deklarasi ini merupakan dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia.

Deklarasi ini disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

UDHR terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Setelah deklarasi tersebut diadopsi, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hari ini dirayakan di seluruh dunia melalui berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye, dan aksi damai.

Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup kebebasan dan perlindungan yang menjadi landasan bagi individu untuk hidup bermartabat, berkontribusi di masyarakat, serta memperoleh keadilan.

Hak-hak ini bersifat:

• Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi.
• Tidak dapat dicabut: Tidak dapat dihilangkan, bahkan oleh pemerintah atau individu lain.
• Tidak dapat dibagi: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh.

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang diakui secara internasional:

Hak sipil dan politik

• Hak atas kehidupan: Setiap individu berhak untuk hidup tanpa ancaman pembunuhan atau kekerasan.
• Hak atas kebebasan berpendapat: Setiap orang bebas untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut akan intimidasi.
• Hak atas kebebasan bergerak: Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpindah tempat, baik di dalam maupun luar negeri.
• Hak atas kebebasan beragama: Setiap orang berhak memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama.

• Hak atas pekerjaan: Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang adil.
• Hak atas pendidikan: Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
• Hak atas kesehatan: Setiap individu berhak atas akses layanan kesehatan yang memadai.
• Hak atas standar hidup yang layak: Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

• Hak atas pembangunan: Masyarakat berhak menentukan nasibnya sendiri dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
• Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bebas dari polusi dan kerusakan.

Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih sering menghadapi tantangan. Diskriminasi, kemiskinan, konflik bersenjata, serta pelanggaran oleh negara beserta aparaturnya atau individu tertentu menjadi hambatan dalam menjamin penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, peringatan Hari Hak Asasi Manusia menjadi momen penting untuk mengingatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat umum akan tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak ini.

Hari Hak Asasi Manusia bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajakan untuk merefleksikan sejauh mana seluruh pihak dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap individu. Pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, sejarah perjuangannya, dan contoh-contoh hak yang melekat pada setiap individu dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, bersurat ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta agar penyidikan terhadap kliennya dihentikan.

"Kami minta kepada Kapolri supaya menghentikan perkara ini dengan mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan)," kata Ian dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Selain kepada Kapolri, kata dia, pihaknya juga menyerahkan surat permintaan penghentian penyidikan itu kepada Kompolnas dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto.

Ian mengungkapkan, alasan pihaknya menyerahkan surat tersebut karena substansi perkara yang dituduhkan kepada Firli tidak memenuhi syarat materiil.

Ia menyebut, Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi dan 11 ahli. Akan tetapi, ratusan saksi tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai saksi karena tidak melihat dan mendengar langsung terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Firli.

"Kenapa harus seolah-olah perkara ini sudah sempurna? Padahal menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi," kata dia.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan di dua properti milik Firli di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, dan Bekasi, tidak ada barang bukti yang disita.

Selain itu, lanjut dia, tuduhan pelanggaran Pasal 36 Undang-Undang KPK tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, yang diarahkan ke Firli, juga tidak sesuai.

"Ketika tuduhan pertama pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiil, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi, yaitu Pasal 36 Undang-Undang KPK. Padahal, ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro," ucap dia.

Oleh karena itu, pihaknya merasa ada proses ketidakadilan yang diterima Firli selama proses hukum yang berjalan, dan meminta agar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan.

Diketahui, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 juncto 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Lalu, pada Kamis ini, tim kuasa hukum Firli mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk memberikan surat yang berisi permintaan penghentian kasus.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengungkapkan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Polri karena menghadiri pengajian.

“Pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah tujuh hari. Jadi, pada saat yang bersamaan, ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan," kata Ian dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Ia juga mengungkapkan bahwa kliennya telah diperiksa sebanyak kurang lebih tujuh kali, dan dua di antaranya adalah ketika Firli berstatus sebagai saksi.

"Dari mulai 9 Oktober 2023 pada saat surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian tanggal 23 November 2023 beliau ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini, ada panggilan yang kesekian kali oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap beliau," ujarnya.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri di Bareskrim Polri pada Kamis ini pukul 10.00 WIB.

Alasan Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri karena penanganan kasus ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Polda Metro Jaya dan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Pemeriksaan Firli tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Akan tetapi, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung Bareskrim Polri, Firli tampak tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar.

Adapun sebelum mendatangi Bareskrim Polri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa Firli tidak bisa diperiksa pada hari ini.

Sebelumnya, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 juncto 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024