Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) guna mempertajam program-program Kemensos yang berwawasan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami minta didampingi oleh Kemenham supaya tajam dalam menyusun program-program Kemensos," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat.

Menurutnya, bidang tugas Kemensos juga erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan HAM yang menjadi bidang tugas dari Kemenham.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai membenarkan keterkaitan yang dapat dijalin dengan Kemensos.

"HAM itu berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan HAM. Terkait pemenuhan kebutuhan HAM itulah hampir 80 persen kebijakannya ada di Kemenham. HAM itu juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan. Salah satu yang mengisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan bagi orang yang lemah (rentan) itu masuk ke bidang kerja Kemensos," kata Pigai.

Senada Mensos pun menjelaskan pihaknya memiliki sasaran program yang di dalamnya terdiri dari masyarakat rentan. Selain itu ada juga beberapa kategori sasaran yang merupakan penyintas dari permasalahan sosial dan hukum, tentunya yang masih berkaitan dengan pemenuhan HAM.

Ia melanjutkan di dalam 12 kategori sasaran Kemensos tersebut, diantaranya mencakup anak terlantar dan berhadapan hukum, afirmasi khusus Komunitas Adat Terpencil (KAT), korban kekerasan termasuk pekerja migran bermasalah sosial, dan warga binaan eks napi.

"Jadi mereka (12 PAS) rata-rata yang rentan dan penyintas, korban Napza, dan HIV/AIDS. Mereka yang bermasalah sosial seperti kelompok minoritas. Kemudian perempuan rentan, dan fakir miskin," kata Mensos.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga (SALAMPUAN) melakukan kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan yang diikuti oleh 230 pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Gorontalo.

Penanggungjawab program tersebut Afriyanto Abdul di Gorontalo Jumat mengatakan, kampanye itu berlangsung setiap tahun yang dimulai pada 25 November, yaitu Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan berakhir pada 10 Desember yaitu Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

"Rentang waktu ini dipilih untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia, menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling mendesak," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 ini, 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) bertambah hari menjadi 16 HAKTP plus, yang dapat diperingati sampai tanggal 18 Desember dan 22 Desember.

Dalam rangkaian kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2024 kata dia, pihaknya menggelar program "SALAMPUAN Goes to School". Program itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya menciptakan lingkungan aman dan bebas kekerasan, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan di lingkungan sekolah.

"Sekolah adalah tempat yang seharusnya aman untuk semua siswa. Melalui program ini, kami ingin membangun kesadaran sejak dini agar generasi muda menjadi pelopor perubahan.” Kegiatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih dari 1.000 siswa," ucapnya.

Dengan program tersebut SALAMPUAN mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya untuk meminimalisasi segala potensi kekerasan.

Direktur SALAMPUAN Asriyati Nadjamuddin menyatakan harapannya setelah agenda 16 HAKTP 2024 dilakukan pendampingan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan warga sekolah khususnya terkait perkembangan anak dan remaja.

"Beberapa diskusi sudah kami agendakan seperti diskusi tentang pentingnya pengasuhan setara untuk mengurangi beban perempuan dan peningkatan kapasitas internal," ujarnya.

Dia berharap momentum 16 HAKTP 2024 ini bisa mendorong kesadaran semua pihak, bahwa masih banyak pekerjaan yang belum tuntas terkait penanganan kekerasan terhadap korban perempuan, terutama keterlambatan dalam proses penanganan dan peradilan yang dialami oleh perempuan korban kekerasan.

Lyon, Prancis (ANTARA) - Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong bertemu dengan Presiden Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) Ahmed Nasser Al-Raisi di Lyon pada Kamis (28/11), dengan kedua pihak bertekad meningkatkan kerja sama penegakan hukum.

Menegaskan dukungan China terhadap kepemimpinan Interpol dalam kerangka kerja penegakan hukum multilateral, Wang menyampaikan bahwa China siap memelihara komunikasi strategis dengan Interpol.

Bersama-sama memetakan cetak biru kolaborasi, memperdalam kerja sama praktis di bidang-bidang seperti memerangi penipuan jaringan telekomunikasi dan perjudian lintas perbatasan, antiterorisme, repatriasi buronan dan pemulihan aset, serta meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas dan pelatihan penegakan hukum.

Wang menyerukan agar kedua pihak menjalin kerja sama bilateral yang lebih strategis, pragmatis, terarah, dan bermanfaat secara universal untuk menyuntikkan dorongan yang lebih kuat ke dalam penerapan Inisiatif Keamanan Global dan promosi tata kelola keamanan publik global.

Mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang sudah sejak lama diberikan China, Al-Raisi menegaskan komitmen teguh Interpol terhadap prinsip Satu China.

Dia menuturkan bahwa Interpol siap memperkuat kolaborasi praktis dengan China dalam hal penegakan hukum dan keamanan, serta bekerja sama untuk memastikan kesuksesan Sidang Umum Interpol ke-94 yang akan diselenggarakan di Hong Kong pada 2026 mendatang.

Dalam pertemuan itu, Wang dan Sekretaris Jenderal Interpol Valdecy Urquiza menandatangani sejumlah dokumen kerja sama.

Selama di Prancis, Wang juga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau.

Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2024

Situbondo (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memberikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako kepada puluhan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari keluarga kurang mampu.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan mengemukakan bahwa penyaluran paket sembako kepada keluarga narapidana dari keluarga kurang mampu ini untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

"Selain itu, juga merupakan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.

Kegiatan sosial pemberian paket sembako ini, lanjut Rudi Kristiawan, dilaksanakan di halaman rumah tahanan negara itu saat keluarga warga binaan hendak membesuk.

Ia menyampaikan pentingnya bantuan sosial berupa paket sembako sebagai bentuk kepedulian Rutan Kelas IIB Situbondo terhadap kondisi keluarga para narapidana, khususnya saat menghadapi kesulitan ekonomi.

"Bantuan sosial ini kami harap dapat meringankan beban keluarga warga binaan kurang mampu. Kami berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang," kata Rudi Kristiawan.

Rutan Situbondo menyalurkan bantuan sosial pada tahap pertama sebanyak 20 paket sembako berisi beras, minyak goreng, tepung dan gula pasir yang diberikan kepada keluarga warga binaan kurang mampu.

Rudi Kristiawan memberikan bantuan sembari menyampaikan pesan kepada keluarga warga binaan penerima bantuan bahwa atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Semoga bantuan sosial paket sembako ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan keluarga warga binaan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden selenggarakan sidang kabinet bahas lawatan ke enam negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara resmi melantik 25 pejabat baru di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jumat.

Prasetyo usai pelantikan yang dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta, meminta para pejabat tersebut untuk segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," katanya.

Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Kemensetneg merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Berikut daftar pejabat yang dilantik beserta jabatannya:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. – Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). – Sekretaris Presiden.
3. Mayjen TNI Kosasih, S.E. – Sekretaris Militer Presiden.
4. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. – Sekretaris Dukungan Kabinet.
5. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden.
6. Mohamad Yusuf Permana, S.E. – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden.
7. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital, Sekretariat Wakil Presiden.
8. Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM, Sekretariat Wakil Presiden.
9. Dr. Al Muktabar, M.Sc. – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.
10. Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, S.Sos., M.A. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden.
11. Purnomo Sucipto, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Sekretariat Dukungan Kabinet.
12. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. – Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet.
13. Mailani Amperawan, S.E., M.Si. – Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet.
14. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev. – Deputi Bidang. Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretariat Dukungan Kabinet.
15. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet.
16. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si. – Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet.
17. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. – Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum.
18. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. – Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
19. Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm. – Deputi Bidang Administrasi Aparatur.
20. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. – Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi.
21. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. – Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan.
22. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.
23. M. Rokib, S.H., M.H. – Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan.
24. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. – Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
25. Sari Harjanti, S.IP., M.Si. – Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Acara pelantikan ditutup dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat, usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Kasetpres sebelumnya, Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo Hadi.

Lebih jauh Mensesneg mengatakan bahwa penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres oleh Presiden Prabowo karena Presiden meyakini kemampuan Ariyo.

"Ya saya kira apa pun itu beliau pasti memilih yang terbaik yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Mensesneg melanjutkan, "Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ, dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya."

Untuk tugas baru bagi Heru Budi Hartono yang kini menjadi Staf Khusus Mensesneg, kata dia, akan disesuaikan dengan pengalaman Heru selama ini.

Prasetyo menyatakan bahwa Heru adalah orang yang memiliki begitu banyak pengalaman, mulai dari pengalaman sebagai Kasetpres, pengalaman mendampingi presiden ketujuh RI Joko Widodo, hingga pengalaman menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang. Ilmunya sangat banyak, yang itu kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo dapat segera beradaptasi dan berinovasi dalam tugas yang diemban.

Hal itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat, usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan Kasetpres sebelumnya, Heru Budi Hartono, yang kini bertugas sebagai Staf Khusus Mensesneg untuk sejumlah bidang.

"Kami berharap dengan terjadinya kebijakan ini (pelantikan), masing-masing segera bisa beradaptasi, berinovasi," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat.

Prasetyo mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara merupakan benteng terakhir dari segala keputusan Presiden RI sehingga tidak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam tugas yang dijalankan.

Prasetyo juga menyampaikan pentingnya melakukan efisiensi dan komitmen pemberantasan korupsi sebagaimana arahan dan komitmen yang telah berulang kali ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kementerian Sekretariat Negara harus menjadi contoh," ujar Prasetyo Hadi.

Lebih jauh Mensesneg mengatakan bahwa penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres oleh Presiden Prabowo karena Presiden meyakini kemampuan Ariyo.

"Ya saya kira apa pun itu beliau pasti memilih yang terbaik yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Mensesneg melanjutkan, "Kami paham betul track record beliau, Mayjen Ariyo itu memang sudah sepantasnya di situ, dan kami yakin beliau bisa menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya."

Untuk tugas baru bagi Heru Budi Hartono yang kini menjadi Staf Khusus Mensesneg, kata dia, akan disesuaikan dengan pengalaman Heru selama ini.

Prasetyo menyatakan bahwa Heru adalah orang yang memiliki begitu banyak pengalaman, mulai dari pengalaman sebagai Kasetpres, pengalaman mendampingi presiden ketujuh RI Joko Widodo, hingga pengalaman menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang. Ilmunya sangat banyak, yang itu kita masih membutuhkan beliau untuk terus mengabdi di Kementerian Sekretariat Negara," ujar Prasetyo.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dijadwalkan melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di pada Jumat pagi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pelantikan tersebut dilaksanakan pukul 08.00 WIB di Gedung Krida Bhakti, Sekretariat Negara, Jakarta.

"Rencananya pagi ini dilantik. Dilantik oleh Mensesneg," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ariyo secara resmi menjabat Kepala Sekretariat Presiden RI, menggantikan Heru Budi Hartono yang sebelumnya menjabat di era kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Penunjukan Mayjen Ariyo sebagai Kasetpres itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1332/X/2024 yang diteken oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, tertanggal Kamis, 31 Oktober 2024.

Sebelum ditunjuk sebagai Kasetpres, Mayjen Ariyo menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan.

Sementara itu, Hasan juga menjelaskan bahwa Heru Budi Hartono akan menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pak Heru akan jadi Staf Khusus Mensesneg," kata Hasan.