Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap hingga pengembalian kepolisian di bawah TNI dinilai dapat lemahkan institusi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap

Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

2. Menteri PPPA yakini anak pelaku penusukan orang tua anak baik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meyakini anak pelaku penusukan yang menyebabkan ayah dan nenek meninggal dunia serta ibunya luka parah di Lebak Bulus Jakarta Selatan merupakan anak baik.

"Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa ananda MAS ini baik, sangat baik kalau menurut saya," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi usai mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta,Minggu.

Ia mengatakan semua masih belum tahu kenapa peristiwa tragis ini bisa terjadi

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi lakukan tes kejiwaan terduga pelaku pembunuhan di Ponorogo

Polres Ponorogo, Jawa Timur mengambil langkah pemeriksaan (tes) kejiwaan terhadap Ridho Prasetyo (27), terduga pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri, Bonamin (67) untuk melengkapi bahan penyelidikan kasus tersebut.

"Indikasi awal adalah penganiayaan, tapi kami memerlukan hasil otopsi untuk memastikan," kata Kapolsek Ponorogo, Iptu Sahid Mustofa di Ponorogo, Minggu.

Saat ini, kata dia, polisi masih menunggu hasil otopsi dari RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Baca selengkapnya di sini

4. Praktisi hukum: Polri di bawah Kemendagri buka ruang intervensi

Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (1/12) menjadi sorotan, mulai dari Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap hingga pengembalian kepolisian di bawah TNI dinilai dapat lemahkan institusi.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ditjen Imigrasi mulai terapkan e-paspor 100 persen secara bertahap

Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

2. Menteri PPPA yakini anak pelaku penusukan orang tua anak baik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meyakini anak pelaku penusukan yang menyebabkan ayah dan nenek meninggal dunia serta ibunya luka parah di Lebak Bulus Jakarta Selatan merupakan anak baik.

"Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa ananda MAS ini baik, sangat baik kalau menurut saya," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi usai mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan di Jakarta,Minggu.

Ia mengatakan semua masih belum tahu kenapa peristiwa tragis ini bisa terjadi

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi lakukan tes kejiwaan terduga pelaku pembunuhan di Ponorogo

Polres Ponorogo, Jawa Timur mengambil langkah pemeriksaan (tes) kejiwaan terhadap Ridho Prasetyo (27), terduga pelaku pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri, Bonamin (67) untuk melengkapi bahan penyelidikan kasus tersebut.

"Indikasi awal adalah penganiayaan, tapi kami memerlukan hasil otopsi untuk memastikan," kata Kapolsek Ponorogo, Iptu Sahid Mustofa di Ponorogo, Minggu.

Saat ini, kata dia, polisi masih menunggu hasil otopsi dari RSUD dr. Harjono Ponorogo.

Baca selengkapnya di sini

4. Praktisi hukum: Polri di bawah Kemendagri buka ruang intervensi

Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Pitra Nasution menilai wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI dapat membuka kembali ruang intervensi politik yang mencederai prinsip netralitas institusi.

Menurut dia, Polri sebagai institusi penegak hukum sipil dirancang untuk melayani masyarakat sipil, bukan sebagai perpanjangan dari kekuasaan tertentu.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa dualisme fungsi keamanan sipil dan militer sering menciptakan kekacauan struktural. Menghidupkan kembali model tersebut sama saja membawa Indonesia mundur ke masa lalu yang penuh dengan ketidakpastian hukum dan instabilitas institusi," ucap Pitra Nasution, dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pitra juga menilai keberadaan Polri sebagai institusi independen di bawah presiden justru menjadi kunci keberhasilan reformasi yang selama ini diupayakan.

Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Ini membuktikan bahwa reformasi Polri telah membawa hasil positif. Polri harus tetap berada di bawah kendali Presiden untuk menjaga independensi dan profesionalismenya, tanpa intervensi politik yang bisa melemahkan fungsi utama penegakan hukum," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyoroti pula potensi terganggunya supremasi hukum apabila Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI. Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa reformasi Polri adalah hasil perjuangan panjang yang tidak boleh disia-siakan.

"Peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri adalah indikator keberhasilan reformasi yang harus kita jaga bersama. Menggoyahkan struktur yang sudah mapan hanya akan merusak kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah," ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap wacana ini. Hal ini mengingat menjaga independensi Polri adalah langkah terbaik untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan keberlanjutan reformasi institusi.

"Usulan untuk mengubah struktur Polri ini tidak hanya tidak relevan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini kita perjuangkan bersama," katanya menegaskan.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan wacana terkait dengan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus pembunuhan ayah dan nenek yang diduga dilakukan oleh seorang remaja (14) di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

"Untuk kasus ini, kita hormati proses hukum yang sedang dilakukan Polres Jakarta Selatan, khususnya Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

KPAI menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya kasus pidana yang diduga dilakukan oleh anak ini.

KPAI pun langsung berkoordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk memastikan diterapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat pelakunya masih berusia anak.

"Kami melakukan koordinasi dengan semua pihak dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Polres Jakarta Selatan. Upaya cepat dan tepat telah dilakukan penyidik Unit PPA dengan melibatkan PK Bapas, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor), dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta," kata Dian Sasmita.

Pihaknya mengatakan bahwa hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum selama proses hukum telah dipenuhi, termasuk hak atas pendampingan hukum dan pendampingan psikososial.

Sebelumnya, penyidik Polsek Cilandak menangkap seorang anak karena diduga telah membunuh Ayah usia 40 tahun dan Neneknya usia 69 tahun di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Anak tersebut juga melakukan kekerasan terhadap Ibunya, tetapi sang Ibu selamat. Sang Ibunda mengalami luka berat dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, A. Rifqi Al-Mubarok, mengatakan bahwa wacana penggabungan Polri ke dalam TNI bertentangan dengan amanah reformasi 1998.

Rifqi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa amanah reformasi tersebut tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta keputusan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memisahkan Polri dan TNI.

“Reformasi 1998 adalah tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Salah satu capaian utama gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan yang mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” ucapnya.

Pernyataan itu untuk menanggapi anggota Komisi III DPR RI Deddy Sitorus dari Fraksi PDIP menyampaikan wacana terkait penempatan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri.

Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan Gus Dur yang memisahkan Polri dari TNI adalah untuk menjadikan Korps Bhayangkara sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

“Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat,” ucapnya.

Menurutnya, menggabungkan Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi.

“Langkah itu hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya selaku Sekjen GP Ansor, mengajak generasi muda untuk terus mengawal demokrasi.

“Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju demokrasi yang lebih matang,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga tegas menolak setiap upaya ataupun wacana mengenai penggabungan Polri ke dalam TNI.

Hal yang senada juga diutarakan oleh Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin yang juga menolak tegas wacana penggabungan ini.

GP Ansor, kata dia, berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi.

“Jangan pernah mundur. Indonesia membutuhkan komitmen kuat untuk mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera,” kata Addin.

.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar Program Sapa Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) sebagai langkah meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada WPB.

"Program ini untuk mendengar langsung masukan dan pendapat WBP terkait layanan dan pembinaan lapas ini," kata Kepala Lapas Kelas IIA Pangkalpinang Hidayat di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan kegiatan Sapa Warga Binaan ini sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIA Pangkalpinang untuk meningkatkan pelayanan, pembinaan, integrasi, hingga remisi, sehingga dapat menciptakan suasana lapas yang aman dan nyaman.

"Keterbukaan komunikasi ini sangat penting demi meningkatkan kualitas pembinaan WBP di lapas ini," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan ruang terbuka untuk warga binaan berdialog dengan petugas lapas, agar pelayanan lapas semakin baik ke depan.

“Kami di sini untuk mendengarkan kalian. Jika ada masukan terkait pembinaan, remisi, atau program integrasi, sampaikan kepada kami. Kami ingin memastikan semua warga binaan merasa aman, terlayani dengan baik, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.

Ia mengajak seluruh warga binaan untuk menjadikan Lapas sebagai titik nol untuk memulai kehidupan yang lebih baik.

“Lapas ini adalah titik nol, tempat kita memulai kembali dengan langkah baru. Jadikan masa ini sebagai waktu introspeksi dan peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke masyarakat,” katanya.

Ia mengimbau warga binaan untuk menjaga kesehatan, mengikuti setiap program pembinaan dengan sungguh-sungguh, dan memanfaatkan waktu di lapas untuk memperbaiki diri.

“Jagalah kesehatan kalian, patuhi aturan, dan gunakan waktu di sini untuk belajar dan berkembang. Apa yang kalian lakukan sekarang akan menentukan kehidupan kalian setelah bebas nanti,” demikian Hidayat.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Daftar kantor imigrasi yang dijadikan percontohan penerbitan e-paspor 100 persen, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Medan, dan Kantor Imigrasi Batam.

Kemudian, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, serta Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Godam menjelaskan paspor elektronik atau e-paspor merupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan cip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Salah satu keunggulan e-paspor, yaitu keamanan lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan serta memungkinkan proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di sejumlah negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis menggunakan pembaca cip.

Tidak hanya itu, kata Godam, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Ia mengatakan hampir seluruh negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

Oleh karena itu, Plt. Dirjen Imigrasi meyakini implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

“Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara,” ucap Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan pembela hak asasi manusia(HAM).

"Komnas Perempuan setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan kampanye ini untuk terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela HAM," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah di kawasan ASEAN, perempuan pembela HAM berhadapan dengan kekerasan sistemik.

"Kita tahu bahwa di banyak tempat, mereka menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan stigma sosial yang menyulitkan kerja-kerja mereka. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada solidaritas yang terus tumbuh, yang menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan berjuang," kata Andy Yentriyani.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 89 kasus perempuan pembela HAM terjadi sepanjang tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan data tersebut, serangan terbanyak dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 kasus.

Sementara pada urutan kedua, serangan terbanyak dialami oleh perempuan pembela HAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah delapan kasus.

Di urutan ketiga dengan jumlah masing-masing dua kasus, dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu Papua, jurnalis, serta isu minoritas gender dan seksualitas.

"Kita menyadari bahwa ancaman terhadap perempuan pembela HAM berasal dari aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, pengakuan terhadap keberanian mereka harus disertai dengan upaya kolektif untuk melindungi mereka," kata Andy Yentriyani.

Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pelindungan hukum dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pembela HAM.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas suarakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pembela HAM

Jakarta (ANTARA) - Drama tujuh gol mewarnai kemenangan Arsenal atas West Ham dengan skor telak 5-2 pada pekan ke-13 Liga Inggris di Stadion London, London, Minggu dini hari WIB.

Pada pertandingan ini kemenangan Arsenal hadir berkat gol-gol dari Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz dan Bukayo Saka, demikian catatan Premier League.

Meskipun begitu West Ham sempat memberikan perlawanan dan memperkecil ketertinggalan lewat gol yang dicetak oleh Aaron Wan-Bissaka serta Emerson Palmieri.

Berkat kemenangan ini Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 25 poin dari 13 laga, sementara West Ham tertahan di posisi 14 dengan 15 poin.

Secara statistik Arsenal mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 61 persen penguasaan bola serta melepaskan 16 tendangan yang tujuh di antaranya tepat sasaran.

Arsenal mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan dapat unggul cepat pada menit 10 setelah umpan sepak pojok dapat disambut sundulan Gabriel Magalhaes yang membobol gawang West Ham sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Sukses unggul cepat membuat Arsenal semakin bersemangat melancarkan serangan dan berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Leandro Trossard setelah menerima umpan tarik Bukayo Saka.

Arsenal mendapatkan peluang emas untuk menambah keunggulan setelah diberikan hadiah tendangan penalti oleh wasit karena Bukayo Saka dilanggar di kotak terlarang oleh Lucas Paqueta.

Martin Odegaard yang maju sebagai algojo sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat dihentikan oleh kiper West Ham Lukasz Fabianski sehingga skor berubah menjadi 3-0 pada menit 34.

Skuad asuhan Mikel Arteta dapat unggul empat gol ketika laga berjalan 36 menit setelah Kai Havertz dapat membobol gawang West Ham seusai menerima umpan Trossard sehingga skor berubah menjadi 4-0.

Tertinggal empat gol tak membuat West Ham putus asa dan mampu memperkecil defisit menjadi 1-4 setelah Aaron Wan-Bissaka dapat membobol gawang Arsenal lewat tendangan kaki kanannya pada menit 38.

West Ham berhasil kembali memperkecil ketertinggalan dua menit berselang setelah tendangan bebas Emerson Palmieri membobol gawang Arsenal yang dijaga David Raya sehingga skor berubah menjadi 2-4.

Pada waktu tambahan babak pertama, Arsenal dapat kembali memperlebar jarak dengan West Ham setelah mencetak gol kelima pada pertandingan ini lewat tendangan penalti Bukayo Saka sehingga skor berubah menjadi 5-2 pada menit 45+5. Skor tersebut bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Arsenal kembali mengambil inisiatif menyerang, namun beberapa upaya yang mereka lakukan masih belum dapat menambah keunggulan.

Di sisi lain, West Ham sesekali memberikan ancaman dan sempat mendapatkan peluang lewat sundulan dari Tomas Soucek, akan tetapi bola dapat diamankan David Raya.

Selanjutnya terjadi jual beli serangan di antara kedua tim, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 5-2 untuk kemenangan Arsenal tetap bertahan.

A dominant London derby win ⚡ pic.twitter.com/Kufu1PjMbO

— Arsenal (@Arsenal) November 30, 2024

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pusat Penelitian dan Studi Islam Raja Faisal (KFCRIS) Pangeran Turki AlFaisal menyoroti perlunya reformasi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

"Sangat penting bagi kita untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan pertama-tama mereformasi lembaga internasional kita, seperti Dewan Keamanan PBB," kata Pangeran AlFaisal dalam Sesi Panel Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia (CIFP) yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (30/11).

Dia menilai DK PBB perlu direformasi karena badan tersebut tidak mewakili aspirasi miliaran umat manusia di seluruh dunia.

Ketimpangan aspirasi tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perwakilan dari India, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan dunia Arab di DK PBB.

"Jadi, DK PBB perlu direformasi sehingga bisa melibatkan semua orang yang berhak untuk diwakili di badan yang luar biasa tersebut," katanya.

Langkah penting lainnya untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, menurut dia, adalah perlunya upaya untuk mengekang kemungkinan terjadinya Perang Dunia III.

"Kita benar-benar tidak memerlukan Perang Dunia III untuk dapat memiliki tatanan internasional yang baru," katanya.

Untuk itu, negara-negara yang termasuk sebagai middle powers dan negara-negara yang tengah berkembang pesat (emerging powers), kata dia, memainkan peran yang sangat penting untuk mendorong keseimbangan pada tatanan internasional yang menurutnya saat ini telah rusak.

"Jadi, peristiwa-peristiwa seperti perang di Ukraina dan perang di Timur Tengah seharusnya dapat diatasi dengan lebih cepat daripada yang dilakukan di DK PBB," demikian katanya.

Sementara itu, CIFP sendiri merupakan festival diplomasi tahunan yang diselenggarakan oleh FPCI sejak 2015, dan menjadi wadah pertemuan bagi para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan dunia, yang pada tahun ini dihadiri oleh lebih dari 11 ribu peserta.

Pewarta: Katriana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan pembela hak asasi manusia(HAM).

"Komnas Perempuan setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan kampanye ini untuk terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela HAM," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah di kawasan ASEAN, perempuan pembela HAM berhadapan dengan kekerasan sistemik.

"Kita tahu bahwa di banyak tempat, mereka menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan stigma sosial yang menyulitkan kerja-kerja mereka. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada solidaritas yang terus tumbuh, yang menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan berjuang," kata Andy Yentriyani.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 89 kasus perempuan pembela HAM terjadi sepanjang tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan data tersebut, serangan terbanyak dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 kasus.

Sementara pada urutan kedua, serangan terbanyak dialami oleh perempuan pembela HAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah delapan kasus.

Di urutan ketiga dengan jumlah masing-masing dua kasus, dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu Papua, jurnalis, serta isu minoritas gender dan seksualitas.

"Kita menyadari bahwa ancaman terhadap perempuan pembela HAM berasal dari aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, pengakuan terhadap keberanian mereka harus disertai dengan upaya kolektif untuk melindungi mereka," kata Andy Yentriyani.

Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pelindungan hukum dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pembela HAM.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang (ANTARA) - Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bersama kepolisian mengungkap kasus transaksi narkotika jenis sabu seberat 130,85 gram yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama ODP alias Buluk disimpan di bawah kandang burung.

Plt Kalapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Riski Burhannudin di Tangerang, Sabtu mengatakan terbongkarnya kasus penyelundupan tersebut berawal ketika para petugas sedang melaksanakan serah terima tugas jaga

Saat itu seorang petugas yang sedang melintas menemukan kandang burung yang diletakkan oleh seseorang tak dikenal di area Pos Wasrik yang berada di halaman parkir Lapas. Setelah diselidiki akhirnya diketahui bahwa kandang burung tersebut merupakan pesanan ODP alias Buluk.

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada bagian bawah kadang burung tersebut," kata Riski dalam keterangannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, pihaknya melaporkan kepada Kadiv Pas dan melakukan koordinasi dengan Pihak Polres Tangerang Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

"Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang menindak lanjuti pemeriksaan dan memastikan bahwa barang tersebut benar-benar narkotika, " ujar Riski.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan penangkapan tersebut merupakan sinergitas antara Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang dan Polres Tangerang.

"Saat itu Satresnarkoba Polres Metro Tangerang menerima laporan tentang adanya paket mencurigakan dalam sebuah kandang burung yang dikirim seseorang tak dikenal ke Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang," katanya.

Setelah berkoordinasi dengan pihak lapas, petugas Satnarkoba kemudian menguji dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto total 130,85 gram dan akhirnya polisi menahan tersangka Buluk yang merupakan warga binaan di lapas tersebut.

“Dalam pemeriksaan tersangka mengaku memesan paket sabu itu dari seseorang bernama Coki yang saat ini masih dalam pengejaran (DPO) pemesanan dimaksud dilakukan pada saat Coki mengunjungi Buluk disampaikan di ruang kunjungan.

Barang Bukti yang berhasil disita dari peristiwa itu adalah dua bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 130,85 gram, satu buah kandang burung.
Kombes Zain mengungkapkan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup Zain juga menyampaikan terima kasih atas komitmen para petugas lapas untuk memberantas peredaran narkoba.