Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemulangan narapidana asing yang belakangan sedang dilakukan pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya.

Yusril mengatakan pemulangan napi asing dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan karena jenis hukuman yang diberikan pengadilan Indonesia kepada para napi asing tersebut merupakan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sehingga menjadi fokus utama sejumlah negara yang meminta pemindahan napi itu.

"Itu yang jadi concern mereka. Kalau warga negara mereka dipidana kasus pencurian dan dihukum hanya satu tahun, mereka juga tidak akan gigih berusaha untuk memulangkan para napi tersebut ke negaranya," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Hingga kini, terdapat tiga negara yang meminta pemindahan napi kepada Indonesia, yakni Filipina, Australia, dan Prancis. Tiga negara itu meminta pemindahan napi tindak pidana narkotika yang dihukum di Indonesia.

Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui.

Pemindahan Mary Jane sudah disepakati pemerintah Indonesia dan Filipina dengan beberapa syarat, sedangkan pemindahan terpidana Bali Nine berada dalam pembahasan mengenai syarat yang diajukan pemerintah Indonesia.

Sedangkan pemindahan Serge Atlaoui masih dalam proses menunggu kedatangan pemerintah Prancis untuk membahas kesepakatan.

Nantinya setelah dipulangkan ke negaranya, para napi tersebut akan ditangkal apabila ingin masuk ke Indonesia. Khusus pidana narkotika, penangkalan yang berlaku selama seumur hidup.

Tidak hanya menerima permintaan pemindahan napi asing, Yusril mengatakan pemerintah Indonesia saat ini juga gigih mengupayakan warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi untuk diampuni dan dipulangkan ke Indonesia, yang umumnya terjerat kasus pembunuhan.

"Kami tidak lihat kasusnya, tetapi lihat hukumannya. Di Saudi hanya pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ucap Yusril.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam konteks hak asasi manusia serta peran aktif berbagai pihak dalam menjamin akses informasi yang adil dan merata.

Hal itu dia sampaikan saat menerima audiensi Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus Guru Besar, Prof. Hafid Abbas di kantor KI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu.

“Kami merasa bahwa kami tidak sendiri. Masih ada 'stakeholder' yang mendukung, termasuk guru besar dan mantan Komisioner Komnas HAM RI yang berkunjung ke tempat ini,” ujar Harry di Jakarta.

Harry juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi hak akses strategis, tetapi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM).

"Ke depan keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak untuk akses strategis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia," katanya.

Hal ini penting, terutama bagi mereka yang sebelumnya belum memahami pentingnya informasi publik. "Kami pun terus-menerus melakukan sosialisasi meskipun dengan berbagai keterbatasan, tetapi semangat kami tetap tinggi,” kata Harry.

Menurut Harry, hal ini menunjukkan bahwa akses informasi dianggap vital untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.

Dengan memberikan akses informasi yang memadai, kata Harry, masyarakat dapat lebih memahami situasi yang dihadapi dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sementara itu, Hafid Abbas menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis Komisi Informasi dalam pengelolaan informasi. Menurutnya, Komisi Informasi tidak hanya berfungsi sebagai pengelola data, tetapi juga memiliki fungsi kuasi-yudisial.

Hafid juga membahas tantangan dalam pengelolaan hak asasi manusia yang ditemui di 11 negara, dengan Uni Eropa dan Australia sebagai contoh yang berhasil.

Beberapa tantangan yang disebutkan meliputi sumber daya manusia (SDM) tentang kurangnya tenaga kerja yang memadai untuk menangani isu-isu hak asasi manusia.

Kemudian keselamatan individu tentang ancaman serius terhadap individu yang bersuara mengenai hak asasi manusia, termasuk risiko hilang atau menghadapi bahaya besar.

"Dan kondisi ekonomi tentang situasi ekonomi yang buruk, seperti pertumbuhan ekonomi negatif, yang dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari pengelolaan hak asasi manusia," katanya.

Diskusi tersebut menekankan pentingnya akses informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi masyarakat dan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu tersebut.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Bondowoso (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Situbondo membawahi Bondowoso, Jawa Timur, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Manajer PT PLN UP3 Situbondo Eka Panji Saptaprasetya dalam keterangan di Bondowoso, Rabu, mengatakan perjanjian kerja sama antar PLN UP3 Situbondo dan Kejari Bondowoso ini juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan menjamin keberlanjutan operasional PLN UP3 Situbondo.

"Kerja sama ini akan memperkuat posisi PLN dalam menjalankan tugas pelayanan kelistrikan serta melindungi aset negara melalui dukungan hukum yang profesional," ujarnya.

Menurut Eka Panji, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari komitmen PLN dengan kejaksaan dalam meningkatkan sinergitas.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Dzakiyul Fikri menyambut baik kerja sama dengan PLN yang bertujuan untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

"Ini bagian dari memberikan perlindungan hukum terhadap aset negara dan pelayanan masyarakat yang lebih baik," katanya.

Dzakiyul Fikri berharap melalui perjanjian ini PLN UP3 Situbondo dapat terus meningkatkan kualitas layanan kelistrikan, sekaligus menjalankan operasional perusahaan dengan mematuhi aspek hukum yang berlaku.

"Semoga ini memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mendukung penegakan hukum terkait persoalan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

"Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum di sini. Jadi silahkan saja," kata Bendahara Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris di Jakarta, Rabu.

Charles menyebutkan, pihaknya menyerahkan semua kasus ini kepada pihak berwenang, mulai dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian hingga Kejaksaan yang memproses apabila memang terjadi pelanggaran.

Hal ini menyikapi adanya tindakan kecurangan di TPS Pinang Ranti, yakni ditemukan 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, pihaknya tidak mengetahui siapa dibalik kecurangan tersebut. Karena itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.

"Kami sebagai tim pemenangan tidak tahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi ya kami kooperatif saja. Kami mengikuti proses hukum dan kami mendukung penuh apabila ada proses hukum yang berjalan," katanya.

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong juga turut mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.

Menurut Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap gambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya agar kejadian ini jelas.

"Saya kira, kita sangat 'fair' ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak manapun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Cak Lontong.

Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

"Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN saat ini Gakkumdu juga tengah melakukan proses hukum.

Bawaslu juga akan menyerahkan berkas perkara kepada ke Polres Metro Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyatakan bahwa Australia dan Indonesia perlu mengatasi isu yang muncul dalam sistem hukum masing-masing terkait rancangan kerja sama pemindahan narapidana.

Burke menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa, setelah pembicaraan menyoal rancangan kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Burke menyatakan menghormati sistem hukum Indonesia, seraya menambahkan niat baik Indonesia kepada Australia sangat jelas dalam rancangan kerja sama tersebut.

“Kami membahas berbagai masalah di setiap sistem hukum yang harus kami selesaikan, dan membahasnya dengan cara yang sangat konstruktif,” kata Burke, menambahkan bahwa diskusi rancangan kerja sama itu akan segera dilanjutkan di antara pejabat kedua negara.

Burke juga mengatakan Australia dan Indonesia membahas pentingnya kerja sama berkelanjutan antara kedua negara, khususnya mengenai migrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Dia mengatakan tidak meragukan kekuatan hubungan antara Indonesia dan Australia yang berkelanjutan, terutama kerja sama antara pejabat kedua negara yang memastikan bahwa hubungan kuat kedua negara tidak berubah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Indonesia telah menyerahkan rancangan kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Rancangan tersebut berisi persyaratan yang diajukan Indonesia untuk pemindahan narapidana, di antaranya Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Indonesia akan memindahkan narapidana itu dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Australia akan memberikan grasi, amnesti maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Yusril menyebutkan bahwa Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana, serta Indonesia dan Australia juga belum memiliki perjanjian mengenai hal tersebut.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae Lawrance divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sementara itu, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi Chen, Michael Czugai, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI, Australia perlu atasi isu hukum tentang pemindahan narapidana

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meluncurkan program optimalisasi laporan harian pengawasan (SiLAHAP) guna memaksimalkan pengawasan warga negara asing (WNA).

"Dengan pengawasan orang asing yang efektif, kami dapat memantau data orang asing yang berada di wilayah kerja instansi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar meningkatkan efisiensi, serta menjaga akuntabilitas setiap unit kerja," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Uray Avian di Tangerang Selasa.

Uray menjelaskan, program SiLAHAP dibuat untuk mempermudah tindak lanjut pemimpin satuan kerja mengontrol anggotanya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing di lapangan.

Program yang digagas dalam laporan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II tahun 2024 itu juga bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pengendalian arahan, hingga mengarsipkan laporan harian secara lengkap.

Apalagi imigrasi sedang menggalakkan operasi Timpora yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan orang asing membutuhkan perangkat pendukung. Hadirnya SiLAHAP ini bisa membantu petugas di lapangan lebih maksimal," katanya.

Ia pun berharap program SiLAHAP bisa diimplementasikan secara nasional sehingga pengawasan yang dilakukan petugas bisa saling terintegrasi. "Program ini menyajikan laporan secara real time," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyatakan bahwa Australia dan Indonesia perlu mengatasi isu yang muncul dalam sistem hukum masing-masing terkait rancangan kerja sama pemindahan narapidana.

Burke menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa (3/12), setelah pembicaraan menyoal rancangan kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Burke menyatakan menghormati sistem hukum Indonesia, seraya menambahkan niat baik Indonesia kepada Australia sangat jelas dalam rancangan kerja sama tersebut.

“Kami membahas berbagai masalah di setiap sistem hukum yang harus kami selesaikan, dan membahasnya dengan cara yang sangat konstruktif,” kata Burke, menambahkan bahwa diskusi rancangan kerja sama itu akan segera dilanjutkan di antara pejabat kedua negara.

Burke juga mengatakan Australia dan Indonesia membahas pentingnya kerja sama berkelanjutan antara kedua negara, khususnya mengenai migrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Dia mengatakan tidak meragukan kekuatan hubungan antara Indonesia dan Australia yang berkelanjutan, terutama kerja sama antara pejabat kedua negara yang memastikan bahwa hubungan kuat kedua negara tidak berubah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Indonesia telah menyerahkan rancangan kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Rancangan tersebut berisi persyaratan yang diajukan Indonesia untuk pemindahan narapidana, di antaranya Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Indonesia akan memindahkan narapidana itu dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Australia akan memberikan grasi, amnesti maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Yusril menyebutkan bahwa Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana, serta Indonesia dan Australia juga belum memiliki perjanjian mengenai hal tersebut.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae Lawrance divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sementara itu, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi Chen, Michael Czugai, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024

Seluruh pertandingan putaran ketiga Piala FA akan dimainkan pada tahun depan, tepatnya pada 11 Januari pukul 22.00 WIB.

Sebelum bertemu di Piala FA nanti, kedua tim akan bertemu tengah pekan ini pada pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion Emirates, Kamis (5/12) pukul 03.15 WIB.

Kedua tim ini merupakan tim tersukses di Piala FA. The Gunners menjadi tim tersukses dengan 14 piala, sedangkan The Reds Devils berada tepat di bawahnya dengan 13 piala setelah mereka meraih juara pada musim lalu mengalahkan Manchester City.

Selain laga antara Arsenal melawan MU, putaran ketiga Piala FA juga mempertemukan antara tim Liga Inggris lainnya, yaitu Aston Villa melawan West Ham United di Villa Park.

Sementara itu, Liverpool dan Manchester City mendapatkan undian bertemu tim League Two atau kasta keempat Inggris.

Liverpool akan bertemu Accrington, sedangkan City akan bertemu Salford City.

Berikut undian putaran ketiga Piala FA musim ini:

Southampton vs Swansea

Arsenal vs Manchester United

Exeter vs Oxford

Leyton Orient vs Derby

Reading vs Burnley

Aston Villa vs West Ham

Norwich vs Brighton

Man City vs Salford

Millwall vs Dagenham & Redbridge

Liverpool vs Accrington

Bristol City vs Wolves

Preston vs Charlton

Chelsea vs Morecambe

Middlesbrough vs Blackburn

Bournemouth vs West Brom

Mansfield vs Wigan

Tamworth vs Tottenham

Hull vs Doncaster

Sunderland vs Stoke

Leicester vs QPR

Brentford vs Plymouth

Coventry vs Sheffield Wednesday

Newcastle vs Bromley

Everton vs Peterborough

Wycombe vs Portsmouth

Birmingham vs Lincoln

Leeds vs Harrogate

Nottingham Forest vs Luton

Sheffield United vs Cardiff

Ipswich vs Bristol Rovers

Fulham vs Watford

Crystal Palace vs Stockport

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan akselerasi transformasi ekonomi hijau memerlukan reformasi kebijakan ekosistem menjadi lebih kondusif.

“Akselerasi transformasi ekonomi hijau tentunya memerlukan reformasi kebijakan ekosistem yang kondusif, khususnya pada sektor prioritas dan rantai nilai yang tentunya harus selaras dengan target iklim, peningkatan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta ekonomi sirkular,” ujar Febrian dalam acara Dialog Nasional Akselerasi Transformasi Ekonomi Hijau yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.

Salah satu contoh konkret ekosistem ini adalah pembaharuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan adopsi standar internasional ekonomi sirkular menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut dia, investasi hijau akan mendorong lebih banyak industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan tidak hanya mengandalkan pendanaan pemerintah, tetapi juga mendapatkan katalis berbagai sumber pendanaan inovatif.

“Orkestrasi yang kuat diperlukan untuk membangun kolaborasi antar pihak. Transfer pengetahuan teknologi dan pengalaman juga diperlukan untuk memastikan transisi hijau berjalan inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Waka Bappenas.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi ekonomi yang dilaksanakan melalui pergeseran struktur ekonomi dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif (industrialisasi), dan pergeseran produktivitas lintas sektor.

Dalam transformasi ekonomi, diterapkan strategi ekonomi hijau, yakni model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal lebih hijau, infrastruktur hijau, serta pekerjaan ramah lingkungan. Semua strategi itu diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Pencapaian Indonesia Emas untuk penerapan ekonomi hijau diproyeksikan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu juga diharapkan dapat mencapai target net zero emission (emisi nol karbon) pada 2060 atau lebih cepat.

Bappenas sendiri telah menyusun Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang telah menjadi indikator imperatif kepada pemerintah daerah. IEH terdiri dari 15 indikator terpilih yang digunakan untuk memantau capaian aktivitas ekonomi hijau di seluruh wilayah Indonesia.

“Model ini menekankan investasi hijau, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta penciptaan lapangan kerja yang mendukung kelestarian alam,” kata Wamen PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Michael SH, MH, CLA, CTL, CCL meminta Majelis Hakim membebaskan Herman Budiyono dari tuntutan empat tahun pidana penjara dalam pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Selasa.

Hal itu disampaikan Michael saat membacakan nota pembelaan dalam sidang lanjutan dugaan penggelapan dalam jabatan CV Mekar Makmur Abadi (MMA) senilai Rp12 miliar digelar di Ruang Cakra.

Michael beralasan, jaksa tidak mampu membuktikan delik seperti dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa, yaitu Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP.

“Jaksa hanya berpatokan pada perpindahan uang saja. Padahal, keterangan ahli dari jaksa mengatakan, perpindahan uang tidak serta merta merupakan perbuatan pidana. Kalaupun ada kerugian, harus dibuktikan secara riil dan konkrit,” kata Michael dalam keterangan diterima di Surabaya.

Dia menegaskan bahwa, sejauh ini tidak ada kerugian di CV MMA. Pelapor sendiri tidak mampu membuktikan ada kerugian. Sebaliknya, CV MMA juga mengalami keuntungan.

“Maka dari itu, kami minta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Ini hanya perkara waris yang tidak pernah dibereskan dan tidak pernah digugat. Jadi sebenarnya ini adalah perkara perdata,” ujarnya.

Lebih jauh Michael menjelaskan, yang berhak melapor terkait perkara ini adalah pihak-pihak ada hubungan kerja dengan CV MMA. Nah, para pelapor tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan tersebut.

“Legal standingnya, harus ada hubungan kerja. Kami minta terdakwa untuk dibebaskan karena kasus ini tidak masuk ranah pidana," ungkapnya.

Michael menegaskan bahwa, perkara ini perdata yakni sengketa waris. Menurutnya apa yang dilakukan terdakwa tidak ada yang mengatasnamakan kepentingan pribadi.

"Dakwaan jaksa sampai tuntutan hanya berbicara perpindahan (uang). Itu sudah dijelaskan ahli hukum pidana yang dihadirkan JPU disampaikan perpindahan uang tidak bisa serta merta terjadi suatu kegiatan pidana. Apalagi tidak ada mens rea (niat jahat) dari terdakwa,” katanya.

Terdakwa, kata dia, juga merupakan ahli waris, sehingga harus diselesaikan dulu terkait keperdataan. Pihaknya membantah dakwaan dan tuntutan karena jaksa tidak bisa membuktikan angka riil dan kerugian secara konkrit terhadap CV MM.

“Tidak ada satu pun dari ahli pidana yang menyatakan perkara ini melawan hukum, dimana melawan hukumnya? Terus dimana tindak pidananya? Tuntutan jaksa empat tahun penjara tidak berdasar. Jaksa menuntut terdakwa empat tahun penjara tapi tidak bisa menghitung kerugian. Hanya perpindahan," tuturnya.

Michael menjelaskan, kepemilikan hak hanya bisa diuji di perdata bukan pidana. Hingga saat ini terdakwa tidak mendapatkan haknya, sementara salah satu aset di Jalan Majapahit Kota Mojokerto sudah pindah nama ke salah satu pelapor. Pihaknya berharap Majelis Hakim mengecek video yang dilampirkan.

"Perkara pidana pembuktiannya adalah riil, dipakai kepentingan pribadi atau tidak. Jaksa tidak bisa membuktikan maka kami yang membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah," katanya.

Setelah penasihat hukum membacakan pembelaan, Ketua Majelis Hakim, Ida Ayu Sri Adriyanthi Widja menutup persidangan. "Sidang dilanjutkan dengan agenda replik tanggal 6 (6 Desember 2024) dan putusan tanggal 16 (16 Desember 2024) tutupnya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia segera membahas pemindahan terpidana mati kasus narkoba Serge Atlaoui ke negara asalnya Prancis dengan pihak pemerintah setempat.

"Kemarin Dubes Prancis mulanya mau datang ke sini, tetapi saya tiba-tiba ada sidang DPR, ada sidang kabinet, jadi kita tunda. Mungkin minggu depan baru kita bicara dengan Dubes Prancis," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerima surat permohonan pemindahan Serge Atlaoui dari Kementerian Kehakiman Prancis. Pembahasan lebih lanjut mengenai surat tersebut direncanakan pada pekan depan.

Namun begitu, Yusril mengatakan tahapan pemindahan Serge Atlaoui akan serupa dengan pemindahan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina serta lima orang terpidana anggota Bali Nine ke Australia.

"Orang Prancis itu ‘kan sakit dan itu lebih-lebih lagi pertimbangannya, kemanusiaan. Tapi kalau pemerintah Perancis setuju dengan syarat-syarat yang kita kemukakan, kita lakukan," kata Yusril.

Ia menambahkan pemindahan Serge Atlaoui dapat dilakukan pada bulan Desember ini apabila Pemerintah Prancis segera menyepakati syarat yang diberikan Pemerintah Indonesia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap di Cikande, Tangerang, pada tahun 2005. Atlaoui telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya gembong narkoba itu berakhir kandas.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah membahas pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina dan anggota Bali Nine ke Australia.

Sama halnya dengan wacana pemindahan Atlaoui, pemindahan Mary Jane dan anggota Bali Nine juga didasari atas permintaan negara asal para terpidana itu.

Pemindahan narapidana tersebut dilakukan dengan syarat tertentu, di antaranya negara bersangkutan, yakni Filipina dan Australia, wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Setelah kembali ke negara asalnya, para narapidana wajib melanjutkan sisa hukuman. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Filipina maupun Australia jika ingin memberikan pengampunan kepada narapidana dimaksud.

Selain itu, pemindahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip resiprokal. Artinya, Pemerintah Filipina dan Australia juga mesti mempertimbangkan jika Pemerintah Indonesia meminta terpidana WNI di Filipina dan Australia dipulangkan ke Tanah Air.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024