Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyatakan bahwa kerangka hukum internasional penting digunakan sebagai instrumen pemandu dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dalam pernyataan dari akun resmi X @Kemlu_RI, Jumat, Havas menyebutkan beberapa kerangka hukum internasional sebagai instrumen pemandu yaitu Deklarasi Rio 1992, UNCLOS 1982 dan Perjanjian Paris 2015.

Havas memberikan Pernyataan Lisan Indonesia untuk proses Advisory Opinion (AO) mengenai kewajiban negara terkait perubahan iklim di Mahkamah Internasional di Den Haag, Kamis (5/12).

Havas mengatakan bahwa mengatasi tantangan perubahan iklim memerlukan kerja sama global dengan semua pihak, termasuk melalui mobilisasi akses pendanaan dan kolaborasi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim,” kata Havas.

Perubahan iklim tersebut akan berdampak pada lingkungan dan penciptaan lingkungan yang sehat adalah bagian dari hak asasi manusia.

Penciptaan lingkungan yang sehat itu juga telah tercantum dalam instrumen hukum domestik Indonesia, lanjut Havas.

Havas pun menegaskan bahwa AO Mahkamah Internasional terkait perubahan iklim sangat penting dalam memandu tata kelola iklim internasional.

Penyampaian Pernyataan Lisan oleh Wamenlu Havas dalam AO terkait perubahan iklim menegaskan komitmen dan peran strategis pemerintah RI dalam perkembangan norma hukum internasional, khususnya yang terkait perubahan iklim.

Sebelumnya September 2021, Vanuatu mengumumkan niatnya untuk meminta Advisory Opinion (AO) dari Mahkamah Internasional mengenai perubahan iklim.

Inisiatif tersebut diperlukan karena kerentanan Vanuatu dan kerentanan negara-negara kepulauan kecil berkembang lainnya terhadap perubahan iklim dan perlunya peningkatan tindakan untuk mengatasi krisis iklim global.

Vanuatu kemudian melobi negara-negara lain untuk mendukung inisiatif tersebut dan membentuk kelompok inti Negara Anggota PBB untuk meneruskan inisiatif tersebut di Majelis Umum.

Diskusi dalam kelompok inti tersebut menghasilkan pengembangan resolusi A/RES/77/276 yang pada akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 Maret 2023, dimana resolusi tersebut didukung oleh 132 negara.

Permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pengadilan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam surat tertanggal 12 April 2023.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) mengimplementasikan visi dan misi Kabinet Merah Putih, terutama dalam mewujudkan astacita yang menjadi landasan pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto mengatakan bahwa KSP bertugas mengawal jalannya kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Sebagai referee unit Presiden, KSP bertugas untuk mengawal implementasi visi dan misi pemerintahan Kabinet Merah Putih dengan astacita sebagai misi untuk mencapai visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045," kata A.M. Putranto dalam forum diskusi bertajuk Kolaborasi RRI News dengan Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk Penguatan Komunikasi Publik Menuju Astacita di Jakarta, Jumat.

Salah satu inisiatif strategis yang dia soroti adalah kebijakan delapan program percepatan. Kedelapan kebijakan tersebut termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan pembentukan badan penerimaan negara untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Ia juga mengungkapkan bahwa KSP telah melakukan transformasi dengan membentuk lima kedeputian yang masing-masing membawahi kementerian-kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintah yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, dalam hal komunikasi publik, Putranto menekankan akan pentingnya kolaborasi dengan lembaga penyiaran, termasuk RRI.

Menurut dia, RRI berperan sebagai saluran yang efektif dalam menyebarkan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, menyediakan wadah aduan publik, edukasi masyarakat, serta sebagai platform untuk memerangi hoaks.

"RRI dapat menjadi kanal aduan publik, sarana edukasi, dan platform fact-checking untuk melawan hoaks," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kemkomdigi R. Wijaya Kusuma Wardhana menuturkan bahwa astacita terus disosialisasikan dan diseminasikan secara intensif, secara masif, dan sistemik.

Hal itu, kata dia, guna membangun pengetahuan, pemahaman, dukungan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkannya.

"Terkait dengan inilah peran media penyiaran, termasuk RRI, sangat dibutuhkan. RRI memiliki jaringan yang siarannya dapat menembus hingga daerah terpencil yang ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Wijaya juga mengapresiasi forum tersebut sebagai upaya untuk membangun kolaborasi dalam pemberitaan melalui RRI News online.

Dengan demikian, kata dia, program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Karangasem (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong pemanfaatan hukum adat di setiap daerah untuk mengatur masyarakat agar menjaga hutan.

Di sela kegiatan Youth Impact Weekend di Karangasem, Bali, Jumat, Raja Juli mengatakan ide ini berawal dari cerita salah satu kepala taman nasional di Nusa Tenggara Timur.

“Dia cerita apabila kita melakukan pendekatan legal formal melalui penindakan hukum dengan menangkap orang yang menebang hutan maka sama sekali tidak ada efek jera bagi masyarakat dimasukkan penjara,” kata Menhut.

Setelah bebas, penebang hutan akan merayakan kebebasannya karena menilai tidak semestinya mereka ditindak, sehingga Raja Juli merasa penindakan hukum tidak efektif.

Ia justru melihat potensi penggunaan hukum adat yang sudah ada, salah satu contohnya adalah Bali, dimana setiap desa adat sudah memiliki awig-awig atau regulasi di luar aturan negara yang dapat disisipkan aturan untuk menjaga hutan.

Menurutnya ketika awig-awig tersebut dilanggar maka warga yang melakukan perusakan hutan dapat diberikan sanksi sosial.

“Hal yang efektif dilakukan menggunakan hukum adat lokal dengan melakukan sumpah adat, merevitalisasi budaya yang memiliki nilai luhur menjaga alam, ketika ada keluarga yang melakukan itu (perusakan hutan, Red) akan ada hukuman sosial yang membuat masyarakat menjaga hutan dengan serius,” ujarnya.

Tak hanya di Bali, Menhut juga mendata daerah-daerah yang memiliki kebijakan serupa namun dengan istilah berbeda.

Melalui keberadaan hukum adat pemerintah tinggal mendorong revitalisasi aturan di dalamnya, ini dinilai efektif sebab aturan di dalamnya akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama para warga di desa tersebut.

“Kalau budaya ini terus dikontekstualisasi atau dihubungkan dengan tantangan perubahan iklim, saya kira ini membantu kita mencapai target pengurangan emisi,” ujar Raja Juli.

Ia mengatakan pemanfaatan hukum adat yang sudah menjadi budaya di masyarakat ini sudah didiskusikan dengan Kementerian Kebudayaan, kolaborasi ini dianggap penting karena Kementerian Kehutanan tak dapat bekerja sendiri dalam menjaga 125 juta kawasan hutan di Indonesia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Badung, Bali (ANTARA) - Pimpinan dan anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat dan bertemu dengan para narapidana termasuk anggota Bali Nine.

Rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya dan juga Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Silmy Karim.

Saat menyambangi lantai dua bengkel kerja Lapas Kelas IIA Kerobokan, rombongan Komisi XIII sempat berbincang dengan dua anggota Bali Nine, Matthew Norman and Si Yi Chen. Keduanya tampak sedang membuat kerajinan tangan bersama dengan para napi yang lain. Keduanya memakai baju tahanan warna biru.

Ketua Komisi XIII Willy Aditya, Andreas Hugo Pareira dan beberapa anggota DPR RI sempat berbincang-bincang singkat dengan keduanya.

"Dari umur 18 tahun kamu di sini?” kata ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

Sesaat sebelum meninggalkan Lapas, Aditya memberikan tanggapan terhadap rencana pemindahan narapidana anggota Bali Nine. Aditya mengatakan pada prinsipnya pemindahan narapidana tersebut sudah dibicarakan kedua negara.

Menurut dia, Komisi XIII akan membahas aturan turunan berkaitan dengan hal tersebut bersama dengan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa Pemerintah Filipina akan mengubah status hukuman Mary Jane Veloso setelah dipindahkan ke negara asalnya, yakni dari pidana mati menjadi seumur hidup.

“Pemerintah Filipina sudah memberikan pemberitahuan ke kita bahwa Mary Jane itu akan diubah status hukumannya dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup karena Filipina sendiri sudah tidak melaksanakan hukuman mati di negaranya,” kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Namun begitu, Yusril mengatakan bahwa pengubahan hukuman yang bersangkutan merupakan kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia pun akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

“Jadi kalau pun nanti Mary Jane itu diampuni, dia diampuni oleh Presiden Filipina, bukan diampuni oleh Presiden Indonesia karena kita konsisten tidak akan pernah memberikan pengampunan terhadap kasus-kasus narkotika yang berat seperti ini,” kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane, sebagaimana ditandatanganinya pengaturan praktis (practical agreement) oleh Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat.

Usai penandatangan itu, Raul menjelaskan bahwa Filipina menghormati keputusan pengadilan Indonesia yang menjatuhkan hukuman mati kepada Mary Jane. Namun, Mary Jane akan menjalani hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan di Filipina apabila ia dipindahkan.

Adapun, Filipina merupakan salah satu negara yang tidak mengatur pidana mati, sehingga bertentangan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Raul, Pemerintah Filipina akan terus berkoordinasi dengan Indonesia mengenai perkembangan Mary Jane.

“Mary Jane akan tunduk pada aturan dan peraturan Filipina. Namun, hal itu akan bertentangan dengan putusan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh otoritas peradilan Indonesia. Kami menghormati dan menghargai keputusan tersebut,” katanya.

Pemindahan Mary Jane ke Filipina direncanakan sebelum Natal 2024. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tengah mengoordinasikan teknis pemindahan tersebut dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

“Kami juga akan meminta kepada Pemerintah Filipina untuk menyiapkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), semacam paspor bagi Mary Jane untuk memenuhi prosedur administrasi di imigrasi kita sebelum meninggalkan bandara Jakarta nantinya,” kata Yusril pula.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap memantau perkembangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, setelah dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

"[Pemantauan dilakukan] melalui saluran diplomatik. Kita ‘kan punya Kedubes Manila di Makati dan kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses bagi Indonesia untuk memantau Mary Jane. Ia mengatakan, Mary Jane nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Mandaluyong.

"Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan bahwa setelah dipindahkan, Mary Jane akan menjalani hukuman di Filipina sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati. Mengenai hal ini, Raul menjelaskan, pengubahan hukuman berupa pengampunan terhadap Mary Jane akan diputuskan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.

"Setelah dipindahkan ke negara ini, ia akan menjalani hukumannya sesuai dengan hukum dan peraturan Filipina. Jadi, kami pasti akan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal itu dan memberi tahu mereka tentang semua perkembangan terkait penanganan Mary Jane saat ia akan dipindahkan," ujar Raul.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menandatangani pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Mary Jane. Dokumen itu ditandatangani oleh Yusril dan Raul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI pada Jumat siang.

Dengan ditandatanganinya practical agreement tersebut, Indonesia-Filipina sepakat memulangkan Mary Jane. Pemindahan yang bersangkutan bakal dilakukan sebelum Natal pada tanggal 25 Desember 2024.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap memantau perkembangan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, setelah dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

"[Pemantauan dilakukan] melalui saluran diplomatik. Kita ‘kan punya Kedubes Manila di Makati dan kita punya akses untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap Mary Jane," kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Menurut Yusril, Pemerintah Filipina berjanji akan membuka akses bagi Indonesia untuk memantau Mary Jane. Ia mengatakan, Mary Jane nantinya akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Mandaluyong.

"Kita mempunyai akses untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Mary Jane setelah dikembalikan ke Filipina," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan bahwa setelah dipindahkan, Mary Jane akan menjalani hukuman di Filipina sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara tersebut.

Berbeda dengan Indonesia, KUHP Filipina tidak mengatur pidana mati. Mengenai hal ini, Raul menjelaskan, pengubahan hukuman berupa pengampunan terhadap Mary Jane akan diputuskan oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr.

"Setelah dipindahkan ke negara ini, ia akan menjalani hukumannya sesuai dengan hukum dan peraturan Filipina. Jadi, kami pasti akan berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal itu dan memberi tahu mereka tentang semua perkembangan terkait penanganan Mary Jane saat ia akan dipindahkan," ujar Raul.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah menandatangani pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Mary Jane. Dokumen itu ditandatangani oleh Yusril dan Raul di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI pada Jumat siang.

Dengan ditandatanganinya practical agreement tersebut, Indonesia-Filipina sepakat memulangkan Mary Jane. Pemindahan yang bersangkutan bakal dilakukan sebelum Natal pada tanggal 25 Desember 2024.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Tom Lembong menilai bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), tidak memenuhi unsur hak asasi manusia (HAM).

“Kami sangat meyakini ada tindakan-tindakan dari Kejaksaan Agung yang tidak melindungi hak asasi manusia dari Pak Tom Lembong sendiri, di antaranya adalah menunjuk atau memilih sendiri penasihat hukum sesuai dengan aturan dalam KUHAP," kata kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, warga negara yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk memilih penasihat hukum. Akan tetapi, Kejagung tidak memenuhi dua hak tersebut kepada Tom Lembong.

Ia menjelaskan, kliennya menjalani pemeriksaan terakhir sebagai saksi pada 29 Oktober 2024 dan pemeriksaan itu berakhir pada pukul 16.00 WIB. Namun, kata dia, hingga pukul 19.00 WIB, Tom tidak mendapatkan penjelasan dan hanya dibiarkan menunggu di dalam ruang pemeriksaan.

Lalu, setelah pukul 19.00 WIB, Tom diinformasikan bahwa telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan serta diberikan pengacara dari advokat dari Kejagung.

"Padahal, Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Zaid juga menambahkan bahwa anggota keluarga Tom Lembong tidak diberikan pemberitahuan mengenai penetapan Tom sebagai tersangka.

"Kami pun mengkonfirmasi kepada Bu Siska selaku istri dan kepada pihak keluarga bahwa ternyata surat penetapan tersangka dan surat penahanan tersebut tidak diberikan kepada pihak keluarga pada saat proses penetapan tersangka dan pada saat proses penahanan. Ini ada apa? Padahal keluarga berhak tahu. Ternyata keluarga baru tahu itu dari media. Tidak ada surat pemberitahuan itu secara resmi," tuturnya.

Oleh karena itu, pihak keluarga dan tim hukum Tom Lembong mengadukan keluhan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan harapan lembaga tersebut bisa menyelidiki lebih dalam terkait proses penegakan hukum terhadap Tom.

"Kiranya nanti setelah ada Komnas HAM bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dan ditemui hasil, nah itu hasil yang sangat kita tunggu," ujarnya.

Adapun terhadap laporan yang diajukan tersebut, Komnas HAM menyatakan telah menerimanya dan akan mempelajarinya terlebih dahulu.

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi dua hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, akan dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

“Insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang,” kata Yusril saat konferensi pers usai penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) terkait pemindahan Mary Jane dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez di Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina sepakat untuk memindahkan Mary Jane ke negara asalnya setelah proses diplomasi yang panjang.

“Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana, tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dalam draf pengaturan pemindahan Mary Jane.

“Tidak ada satu pun yang mereka tolak oleh karena kami pun merumuskan draf itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional dan juga mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanfaatan yang berlaku di negara kita sendiri,” kata Yusril menjawab pertanyaan ANTARA.

Pemerintah Filipina sepakat untuk menghormati putusan pengadilan Indonesia atas Mary Jane, yakni pidana mati. Namun, pembinaan kepada yang bersangkutan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Filipina.

Terkait status hukuman Mary Jane setelah dipindahkan, menurut Yusril, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. Indonesia akan menghormati keputusan Filipina, termasuk jika nantinya Mary Jane diberi pengampunan.

“Kalau pun itu dilakukan oleh Presiden Marcos maka Pemerintah Indonesia akan menghormati keputusan itu karena otoritas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sudah kita serahkan kepada Pemerintah Filipina,” ujarnya.

Menurut Yusril, teknis pemulangan Mary Jane masih dalam pembahasan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Luar Negeri.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Presiden RI Prabowo Subianto yang telah memfasilitasi pemulangan Mary Jane.

Ia mengatakan, pemindahan ini semakin menegaskan hubungan baik kedua negara yang sudah terjalin lama, sekaligus menegaskan kerja sama, sinergisitas, dan koordinasi di bawah rasa hormat terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Raul berharap pemindahan Mary Jane dapat dilakukan secepatnya, sebelum tanggal 25 Desember mendatang. Ia menyebut, Natal tahun ini akan semakin menyenangkan bagi Filipina dan Indonesia.

“Kami berharap dapat melakukannya sebelum Natal, sehingga akan menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Filipina, tetapi juga bagi orang Indonesia; dan yang paling penting bagi keluarga yang menderita, mereka ingin melihat keluarganya kembali dan merangkulnya,” kata Raul.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kalau masalah amicus curiae, saya tidak bisa memutuskan karena itu sudah masuk tindak lanjut penanganan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan membedah kasus terlebih dahulu terkait dengan aduan istri dan kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebelum memutuskan perihal amicus curiae.

"Bedah kasus ini akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, aduan yang diterima dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong akan dipelajari dan dibedah terlebih dahulu sebelum Komnas HAM menentukan langkah terkait dengan kasus tersebut.

Hari menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu 7 hari kerja untuk menyikapi aduan dari istri dan kuasa hukum Tom Lembong atas dugaan kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap Tom Lembong.

Saat ditanya apakah akan memberikan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Tom Lembong, Hari belum dapat memastikan karena itu merupakan tindak lanjut penanganan aduan tersebut.

"Kalau masalah amicus curiae, saya tidak bisa memutuskan karena itu sudah masuk tindak lanjut penanganan," ujarnya.

Pada saat audiensi, istri dan kuasa hukum Tom Lembong meminta agar Komnas HAM mengawasi proses hukum yang dirasa penuh dengan kesewenang-wenangan.

"Tadi ada permintaan dari keluarga agar Komnas HAM melakukan pengawasan dan melakukan pemantauan terkait dengan kasus Tom Lembong," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Didi Sukyadi menyatakan bahwa reformasi kurikulum pendidikan tinggi dan kejuruan diperlukan untuk mengatasi masalah produktivitas tenaga kerja di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa menurut Bank Dunia (World Bank), tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia pada periode 2011-2021 hanya sekitar 3,7 persen per tahun, jauh tertinggal dari peer countries, seperti Vietnam (5 persen) dan China (7,5 persen).

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan produktivitas di Indonesia. Reformasi kurikulum merupakan langkah krusial menjembatani kesenjangan antara program pendidikan dengan masyarakat dan kebutuhan pasar tenaga kerja,” ujarnya dalam acara “Indonesia Development Talks 18: Future of Work and Youth Employability” di Bandung, Jumat.

Dalam acara yang dipantau secara daring dari Jakarta tersebut, Didi mengatakan bahwa perguruan tinggi harus secara proaktif menyelaraskan kurikulum mereka dengan permintaan pasar tenaga kerja yang kini banyak membutuhkan keterampilan di bidang digital serta science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Selain pendidikan tinggi, ia menyampaikan bahwa reformasi kurikulum juga perlu dilakukan pada pendidikan kejuruan, mengingat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan program diploma masih menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan dari tingkat pendidikan lainnya.

“Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara program kejuruan di SMK atau institusi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang,” ucapnya.

Dia menuturkan bahwa intervensi dan transformasi yang efektif dalam dunia pendidikan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi yang besar karena menyelaraskan hasil pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa upaya tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahunan sebesar 1,5 poin persentase pada 2030.

Selain itu, reformasi yang terarah dapat mengurangi tingkat pengangguran dari 5,4 persen menjadi 3 persen pada 2040 serta meningkatkan rata-rata output pekerja pada 2045 menjadi 40 ribu dolar AS (Rp633,92 juta, kurs pada 6/12 = Rp15.848).

Ia pun mengingatkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tersebut juga harus berfokus pada inklusif berbagai kelompok marjinal.

“Termasuk perempuan, masyarakat pedesaan, dan penyandang disabilitas, mereka harus diberdayakan melalui inisiatif pendidikan yang terarah, misalnya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang STEM,” imbuh Didi Sukyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tim hukum dan istri Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi 2 hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja.

Menurut dia, saat ini Komnas HAM menerima terlebih dahulu sebelum menganalisis dari kelengkapan bukti dari pihak kuasa hukum dan keluarga.

"Pengaduan yang masuk itu akan kami tangani atau 7 hari kerja, artinya selama 10 hari, karena Sabtu dan Minggu libur," tuturnya.

Hari menambahkan bahwa aduan dari kuasa hukum dan keluarga itu terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan diskriminasi oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

Berdasarkan aduan mereka, lanjut dia, ketika dalam pemeriksaan, tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan tanpa ada surat penyidikan (sprindik), kemudian tiba-tiba komisi menetapkan sebagai tersangka.

"Setelah itu, langsung ditahan sehingga mereka berkesimpulan ini adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan diskriminasi dalam konteks akses pencari keadilan," katanya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan pada saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, dalam rapat koordinasi (rakor) antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024