Lubuk Basung,- (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menanam jagung di atas lahan seluas satu hektare milik lembaga itu, Selasa (10/12) dalam mendukung program kemandirian pangan.

Kepala Lapas Kelas IIB Lubuk Basung, Muhammad Ali, Selasa mengatakan penanaman itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosva Deswira, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Rio Eka Putra dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Agam Helton.

"Penanaman juga dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung. Bibit jagung merupakan bantuan dari Dinas Pertanian Agam," katanya.

Ia mengatakan lahan milik Lapas Kelas IIB Lubuk Basung itu juga ditanam buah-buahan dan sayur mayur.

Khusus kolam delapan petak, dikembangkan untuk pembibitan dan pembesaran.

Ke depan tanaman jagung bakal dikembangkan lebih luas lagi dengan memanfaatkan lahan tidur milik masyarakat setempat.

"Kita akan mengembangkan jagung di lahan tidur milik warga sekitar dan mudah-mudahan rencana ini bakal terwujud nantinya," katanya.

Ia mengakui penanaman jagung itu untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Setelah itu sarana asimilasi dan edukasi pembinaan kemandirian bagi warga binaan di bidang ketahanan pangan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung.

"Ilmu yang didapatkan ini bisa dikembangkan saat selesai menjalankan masa hukumannya, sehingga bisa berusaha dan mereka tidak mengulangi perbuatannya," katanya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu mengapresiasi sangat tinggi Lapas Kelas IIB Lubuk Basung yang telah melakukan penanaman jagung, sayur-sayuran dan lainnya di lahan milik lembaga itu.

"Pangan lestari sudah dimulai di Lapas Lubuk Basung dengan memanfaatkan perkarangan yang kosong," katanya.

Ia mengatakan siap memberikan dukungan ke Lapas Kelas IIB Lubuk Basung dalam rangka mendukung kemandirian pangan.

Mudah-mudahan program tersebut berjalan dengan baik dan sukses, sehingga target bakal tercapai nantinya.

"Kita berupaya semaksimal mungkin agar kemandirian pangan akan tercapai nantinya," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Ini adalah persoalan kolektif yang mencerminkan wajah masyarakat kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Novita Hardini mengatakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati pada 10 Desember, Selasa ini, harus menjadi momen refleksi bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Namun kenyataannya, perempuan dan anak masih sering menjadi korban kekerasan yang merongrong rasa kemanusiaan kita," kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap nilai moral dan sosial. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merenggut hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi setiap hari. Empat bentuk kekerasan yang menjadi perhatian utama adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan femisida.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi nyata. Pendidikan dan sosialisasi yang masif adalah hal yang penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Laporkan kekerasan, dukung korban, dan didik generasi muda kita dengan nilai-nilai hormat, empati, dan keberanian melawan ketidakadilan. Ini adalah langkah kecil yang akan membawa perubahan besar," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di daerah tersebut untuk mencegah praktik-praktik yang menyimpang dan melawan hukum.

Penjabat Wali Kota Singkawang, Sumastro menyatakan, Pemkot Singkawang berkomitmen untuk selalu mengedepankan kewaspadaan guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

"Apabila kami memohon pendampingan, mohon jangan ditolak. Karena kita menaruh harapan bahwa program pemberantasan korupsi akan berujung pada kesejahteraan masyarakat," katanya di Singkawang, Selasa.

Dia berharap, kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Kota Singkawang dengan APH dapat selalu terjaga dan betul-betul efektif dalam memitigasi dan memetakan dari berbagai praktik-praktik yang menyimpang melawan hukum.

Terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia kemarin, Dia memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Singkawang yang memaknai Hakordia dengan pendekatan edukatif kepada warga terutama di lingkungan sekolah.

Dia berharap dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan dapat menyiapkan ekosistem pemerintahan yang pruden dan membangun manajemen risiko yang baik. Terlebih lagi dalam rangka adaptasi menyongsong pemimpin daerah baru yang sebentar lagi akan hadir.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Nur Handayani saat dihubungi secara terpisah menyampaikan, Kejaksaan telah bersinergi dengan Kepolisian dan KPK dalam optimalisasi pemberantasan Tipikor dan pengawasan area rawan korupsi.

Adapun untuk instansi Pemerintah Daerah, kebocoran yang paling sering terjadi adalah pada pengadaan barang dan jasa.

"Disinilah kita perlu hati-hati dan menindaklanjuti dengan regresif dan sungguh sungguh. Kita juga dibantu Inspektorat Daerah melaksanakan pendampingan dalam pengawasan penggunaan anggaran Pemda," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menghindari perbuatan melawan hukum, kini tidak bisa hanya melalui penindakan secara represif oleh APH. Namun, juga langkah-langkah perbaikan sistem secara sinergis, komplementer dalam mengupayakan penanggulangan dan pencegahan korupsi.

"Perlu melakukan secara rutin kegiatan pencegahan seperti FGD, In House Training, penyuluhan hukum dan sejenisnya," ujarnya.

Pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Semarang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Cilacap, Jawa Tengah, memproses secara hukum upaya seorang warga negara Myanmar berinisial NP saat akan mengurus pembuatan paspor dengan menggunakan identitas sebagai warga negara Indonesia.

Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Is Edy Eko Putranto di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa penggagalan pembuatan paspor oleh warga negara asing tersebut oleh petugas Imigrasi Cilacap pada 3 Desember 2024

Is Edy mengungkapkan bahwa peristiwa itu bermula ketika pelaku mendaftar untuk membuat paspor dengan mendatangi Kantor Imigrasi Cilacap untuk proses foto dan wawancara.

"Pelaku ini menggunakan identitas atas nama Sarina, warga Kota Medan yang tercatat sebagai penduduk dengan kelahiran Kebumen," katanya.

Menurut dia, petugas curiga saat proses wawancara dengan pelaku saat pembuatan paspor.

"Pelaku ini ternyata tidak fasih berbahasa Indonesia," katanya.

Berdasarkan kecurigaan tersebut, kata dia, petugas lantas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui pelaku merupakan warga negara asing.

Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan warga negara Myanmar yang memiliki izin tinggal yang sudah kedaluwarsa sekitar 1 tahun.

Selain itu, kata dia, pelaku memiliki seorang suami berkewarganegaraan Indonesia yang tinggal di Kebumen.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selama menjalani proses hukum, lanjut dia, pelaku akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 pada 10 Desember sebagai momentum untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebab, kata dia, Israel bukan sedang berperang melainkan melakukan genosida dengan terus meluluhlantakkan Jalur Gaza.

"Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina," terang Deng Ical, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan bahwa Israel terus membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, ratusan ribu warga Palestina terluka, dan puluhan ribu jiwa meninggal dunia.

"Kekejaman Israel sudah di luar batas kemanusiaan," ucapnya.

Menurut dia, pembantaian yang dilakukan Israel telah di luar nalar kemanusiaan. Untuk itu, dia menilai sudah tidak ada lagi HAM di Gaza sebab Israel sudah mengabaikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM).

Dia pun menyerukan agar genosida di Gaza harus dihentikan, oleh karenanya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berani bersikap terhadap Israel.

"Israel harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Semua negara harus mendukung usulan itu," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina, serta mengajak semua pihak lainnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia akan terus melawan penjajahan di atas muka bumi. Konstitusi sangat jelas mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapuskan," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kita tahu spirit penegakan hukum dalam KUHP nasional sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berlaku saat ini karena dianggap sudah terlalu lama mengikuti beleid warisan Hindia Belanda.

"Kita tahu spirit penegakan hukum dalam KUHP nasional sudah jauh berbeda dengan spirit penegakan hukum yang kita warisi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda," kata Yusril di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Yusri mengatakan hukum warisan Hindia Belanda lebih menekankan kepada hukuman badan dan balas dendam. Hal itu bertolakbelakang dengan aturan yang diusung saat ini, yang mengedepankan restorative justice dan rehabilitatif.

Perubahan tersebut juga akan menyelaraskan UU Tipikor dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

"Kita sekarang lebih pada pendekatan restorative justice kemudian rehabilitatif, kita memulihkan keadaan dan karena itu amanah dalam UNCAC itu lebih penekanannya kepada asset recovery, agak sedikit beda dengan yang sekarang ditekankan dalam UU Tipikor yaitu aspek kerugian negaranya," ujarnya.

Yusril belum menjelaskan lebih rinci mengenai linimasa perubahan UU Tipikor tersebut, namun dia menegaskan hal tersebut harus dilakukan secepat mungkin.

"Ini menjadi wacana yang harus segera kita selesaikan dan mudah-mudahan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam waktu yang cepat ini terselesaikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah satu program Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut termuat dalam Astacita Nomor 7 yang mencantumkan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan program bebas peredaran uang tunai atau "cashless" bagi warga binaan di dalam lapas tersebut.

"Penerapan cashless ini untuk mencegah pungutan liar (pungli) di dalam lapas," kata Kepala Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Meita Eriza di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penerapan cashless ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 5 huruf C yaitu uang yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh narapidana dan tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada lapas atau rutan.

"Penerapan cashless ini selain mencegah pungli, inovasi getas dan penggunaan mesin EDC ini juga menjadi kontrol petugas terhadap transaksi yang dilakukan secara tidak wajar oleh warga binaan," ujarnya.

Selain itu, untuk memastikan tidak adanya peredaran uang tunai di dalam lapas. Semua satu pintu, tidak ada lagi peredaran uang tunai yang dipegang langsung oleh warga binaan.

"Kita telah bekerja sama sama dengan Bank Sumsel Babel Syariah (BSB) Kota Pangkalpinang sejak Juli 2020 dan diawali dengan penerapan cashless melalui Inovasi Getas (Gerakan Tabungan Kas) berupa Mobil Kas Keliling yang datang langsung ke lapas," katanya.

Ia menambahkan tidak berselang lama, dilakukan peluncuran mesin uang elektronik yaitu EDC (Elektronic Data Capture) sebagai alat transaksi di setiap merchant atau kantin yang ada di lapas.

Kasubsi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Irma Ristika Dewi mengatakan bahwa dengan adanya Inovasi Getas dan Penerapan Mesin EDC ini dapat mempermudah petugas Lapas untuk mencatat uang keluar masuk Warga Binaan pada buku Register D. Setiap warga binaan memegang Kartu dari BSB yang dapat digunakan sebagai pembayaran menggunakan mesin EDC.

“Melalui transaksi cashless, seluruh lalu lintas peredaran uang di dalam lapas dapat tetap termonitor setiap harinya. Apabila nanti ditemui ada penyimpangan terkait hal ini, maka akan kami beri sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Irma.

Pewarta: Aprionis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 337 kasus

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan Jakarta menjadi provinsi terbanyak terjadi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Ia mengungkapkan, dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia dan Jakarta menempati peringkat pertama sebagai yang terbanyak.

Lebih lanjut dia membeberkan, untuk peringkat kedua terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat (Jabar), dengan jumlah 232 kasus.

"Pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), pemerintah daerah dan pemerintah pusat/kementerian (433 aduan), dan korporasi (321 aduan)," ujar perempuan itu.

Atnike menambahkan, dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak dilanggar dan diterima adalah terkait hak atas kesejahteraan dengan jumlah 813 aduan.

Kemudian, tambah dia, hak memperoleh keadilan sebanyak 758 aduan dan hak atas rasa aman (212 aduan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah ditangani 354 kasus. Sedangkan melalui fungsi mediasi, telah dilakukan penutupan atas 63 kasus dengan mengeluarkan dokumen Memorandum Penutupan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya siap melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Hal tersebut disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, terkait perkembangan kisruh organisasi PMI.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," katanya.

Ketika ditanya mengenai surat keputusan (SK) dari kubu Agung Laksono, Supratman menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait permohonan pengesahan kepengurusan dari salah satu pihak.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, Supratman memastikan bahwa jika SK tersebut sudah masuk, pihaknya akan memverifikasi secara detail berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan, termasuk prosedur pelaksanaannya," katanya menambahkan.

Terkait langkah mediasi antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono, Supratman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengedepankan proses tersebut sebelum mengambil keputusan.

Sampai saat ini, Supratman kembali menekankan bahwa belum ada permohonan resmi terkait dualisme kepengurusan PMI yang diterima oleh Kementerian Hukum.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal.

Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla.

Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan.

Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla.

Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangg
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan program bebas peredaran uang tunai "cashless" bagi warga binaan di dalam lapas tersebut.

"Penerapan cashless ini untuk mencegah pungutan liar dan peredaran di dalam lapas," kata Kepala Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Meita Eriza di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penerapan cashless ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 5 huruf C yaitu uang yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh narapidana dan tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada lapas atau rutan.

"Penerapan cashless ini selain mencegah pungli, inovasi getas dan penggunaan mesin EDC ini juga menjadi kontrol petugas terhadap transaksi yang dilakukan secara tidak wajar oleh warga binaan," ujarnya.

Selain itu, untuk memastikan tidak adanya peredaran uang tunai di dalam lapas. Semua satu pintu, tidak ada lagi peredaran uang tunai yang dipegang langsung oleh warga binaan.

"Kita telah bekerjasama sama dengan Bank Sumsel Babel Syariah (BSB) Kota Pangkalpinang sejak Juli 2020 dan diawali dengan penerapan cashless melalui Inovasi Getas (Gerakan Tabungan Kas) berupa Mobil Kas Keliling yang datang langsung ke lapas," katanya.

Ia menambahkan tidak berselang lama, dilakukan peluncuran mesin uang elektronik yaitu EDC (Elektronic Data Capture) sebagai alat transaksi di setiap merchant atau kantin yang ada di lapas.

Kasubsi Admisi dan Orientasi Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang Irma Ristika Dewi mengatakan bahwa dengan adanya Inovasi Getas dan Penerapan Mesin EDC ini dapat mempermudah petugas Lapas untuk mencatat uang keluar masuk Warga Binaan pada buku Register D. Setiap warga binaan memegang Kartu dari BSB yang dapat digunakan sebagai pembayaran menggunakan mesin EDC.

“Melalui transaksi cashless, seluruh lalu lintas peredaran uang di dalam lapas dapat tetap termonitor setiap harinya. Apabila nanti ditemui ada penyimpangan terkait hal ini, maka akan kami beri sanksi sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Irma.

Jakarta (ANTARA) - Pada momentum peringatan hari HAM sedunia, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo menekankan perlunya penguatan program psikososial untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

“Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan assessment, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” tutur Antonius, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Harapan LPSK terkait penguatan program psikososial dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran LPSK di tengah harapan pemulihan dari korban dan keluarga korban yang terus meningkat.

LPSK sesuai mandat UU 31 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, Antonius mengingatkan, program perlindungan LPSK dalam tindak pidana PHB tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan/ketetapan sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK.

Jumlah permohonan dari korban dan keluarga korban PHB ke LPSK hingga November 2024 berjumlah 835 pemohon. Sedangkan, terlindung LPSK pada 2024 sebanyak 1.238 orang. Mereka terbanyak dari Jawa Tengah (662 orang), DI Yogyakarta (335 orang), Sumatera Barat (100 orang), Jawa Timur (35 orang), DKI Jakarta (32 orang), Jawa Barat (27 orang).

“Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujar Antonius.

Berdasar jumlah layanan pada terlindung PHB sejak 2012-2023, bantuan paling tinggi diberikan pada bantuan medis (4.398), psikologis (644), dan psikososial 104.

Berdasar tantangan pemulihan LPSK selama ini yang penuh keterbatasan anggaran, Anton menegaskan perlunya komitmen politik yang komprehensif oleh pemerintah sekarang untuk membuat kebijakan khusus untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan pemulihannya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menekankan urgensi Deklarasi Universal HAM (DUHAM), sebuah standar umum yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada momentum Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diperingati pada Selasa ini.

“DUHAM merupakan salah satu janji global paling inovatif dan sekaligus langkah maju dalam sejarah peradaban manusia,” kata Natalius Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Pigai, DUHAM ialah dokumen penting yang mengabadikan hak-hak fundamental manusia.

Peringatan Hari HAM Sedunia, kata dia, bertepatan dengan tanggal DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB, yakni pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

DUHAM berisi 30 pasal yang secara garis besar menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang mesti diakui dan dihormati. DUHAM menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara dalam menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Kementerian HAM akan menggelar perayaan puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa malam. Puncak peringatan akan diikuti oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, serta masyarakat umum.

Adapun tema yang diangkat tahun ini ialah Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut diangkat sebagai apresiasi terhadap keberagaman bangsa yang merupakan aspek fundamental hak asasi, sekaligus menjadi modal penting bagi masa depan Indonesia.

Plt. Sekjen Kementerian HAM Novita Ilmaris dalam keterangan yang sama, menjelaskan, puncak peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini dimeriahkan dengan pameran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pergelaran tari yang menggambarkan keberagaman dan harmoni.

Selain dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri, puncak peringatan Hari HAM Sedunia juga akan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, kepala daerah, lembaga HAM nasional lainnya, serta para aktivis HAM.

“Panitia juga telah menyiapkan pesta rakyat sekaligus hiburan bagi masyarakat umum yang hadir di TMII nanti malam. Kami mengajak masyarakat umum untuk hadir meramaikan peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76,” ucap dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024