Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang

Singkawang (ANTARA) - Sedikitnya lima orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat yang berhasil menyelesaikan pendidikan sertifikat Diploma 1 Teologi di wisuda dalam lapas tersebut.

"Lima warga binaan tersebut dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan secara daring (dalam jaringan) selama satu tahun melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB)," kata Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksono di Singkawang, Rabu.

"Ini merupakan pencapaian luar biasa karena wisuda Diploma I ini menjadi yang pertama di Lapas Singkawang," ujarnya.

Dia mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar (YIBB) yang telah memberikan pendidikan teologi kepada warga binaan yang dapat menjadi bekal ketika mereka nantinya kembali ke masyarakat.

Ke depannya, dia akan mengupayakan agar jumlah warga binaan yang mengikuti pendidikan makin bertambah dan akan dibahas mengenai pengembangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

"Ke depannya akan kita kembangkan untuk bisa dilanjutkan ke jenjang sarjana. Kami tentu berharap kerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia (STTAI) Surabaya dan Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar(YIBB) akan terus berjalan," ujarnya.

Selain mendukung pendidikan untuk WBP juga memberikan pelatihan keterampilan untuk pertukangan. Hal tersebut sebagai salah satu program pembinaan bagi narapidana di Lapas Singkawang.

"Adapun program kemandirian yang diberikan berupa pelatihan pertukangan, hal ini sangat penting dan bisa bermanfaat bagi narapidana agar mereka memiliki keterampilan dan keterampilan tersebut yang nantinya bisa dijadikan bekal hidup setelah bebas nantinya," ujarnya.

Dia menambahkan, pemberian pelatihan ketrampilan kemandirian ini untuk persiapan sebagai kompetensi pada masyarakat luar, yang mana nantinya narapidana yang telah selesai ikut pelatihan akan menerima sertifikat pelatihan.

"Sertifikat pelatihan ini sangat penting untuk mereka sebagai salah satu daya kompetensi ketika melamar atau mencari pekerjaan di luar karena ketrampilan mereka diakui dan bersertifikat," ucapnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap momentum peringatan Hari HAM Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Desember dapat menggugah kesadaran bersama terkait pentingnya nilai-nilai HAM.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” kata Yusril saat peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

Yusril juga berharap agar momentum ini menyadarkan semua pihak bahwa ada persoalan HAM yang perlu ditegakkan dan diselesaikan.

“Semoga peringatan ini mengilhami kita semua, ada persoalan HAM yang harus kita lindungi, kita majukan, dan kita bela bersama, terutama warga masyarakat kita yang mengalami persoalan-persoalan HAM,” ucapnya.

Di sisi lain, Menko mengimbau semua pihak untuk tidak terperangkap dalam dendam dan permusuhan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia mengajak pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lampau sambil menatap masa depan.

“Kita memang jangan terlalu banyak terperangkap oleh masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Kita mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu, kita menyelesaikan sejauh mungkin dapat diselesaikan, tapi janganlah kita terlibat di dalam dendam dan permusuhan,” ujar Yusril.

Dalam pidatonya, Yusril bercerita tentang perjuangan penegakan HAM di Tanah Air. Ia mengakui banyak kasus HAM yang terjadi di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, tetapi negara tetap berupaya untuk menyelesaikannya.

Menurut dia, upaya-upaya tersebut di antaranya adalah amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan menuangkan pasal-pasal menyangkut hak asasi, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ia menjelaskan, terhadap kasus-kasus masa lalu yang buktinya masih dapat dikumpulkan, pelakunya masih bisa didakwa, dan korbannya masih dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan, maka pemerintah membentuk pengadilan HAM ad-hoc untuk menyelesaikannya.

“Terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa sekarang dan di masa depan, kita berhasil membentuk pengadilan HAM biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” sambung dia.

Sementara itu, terhadap kasus yang tidak dapat lagi direkonstruksi, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Yusril menyebut, Pemerintah akan kembali menyusun UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu.

Pemerintah, imbuh Menko, berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sekaligus menegakkan dan menghormati nilai-nilai hak asasi.

“Ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita semua. Kita harus menyelesaikan, banyak persoalan-persoalan HAM yang kita hadapi bersama, baik terjadi di masa yang lalu, masa sekarang, maupun kita harus mencegah hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang,” kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan berbasis HAM, sebagaimana konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan harus ada perubahan pada Undang-Undang Narkotika yang mengatur para pemakai narkotika tidak lagi dipidana, tetapi direhabilitasi.

"Harapan kita semua ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika," kata Yusril di Jakarta, Rabu.

Menurut ia, pemikiran terkait para pengguna narkotika tidak lagi dipidana karena sesungguhnya mereka merupakan korban dari kejahatan peredaran ilegal narkotika.

Yusril menjelaskan bahwa ketika para pengguna narkotika ini direhabilitasi maka hal itu akan mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang saat ini jumlahnya sudah melebihi ambang maksimal atau daya tampung.

Untuk itu, lanjut Yusril, pemikiran terkait perubahan Undang-Undang Narkotika harus terus digaungkan supaya para korban ini bisa direhabilitasi, bukan malah dibui..

"Para korban pemakai tidak lagi dipidana, tetapi harus direhabilitasi. Sekarang memang sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, nantinya warga binaan akan berkurang secara drastis," tuturnya.

Selain mengubah Undang-Undang Narkotika, Yusril mengatakan perlu juga ada tata cara terkait penanganan rehabilitasi bagi korban pengguna narkotika.

"Barangkali juga perlu ada jurusan baru tentang bagaimana rehabilitasi korban narkotika, ini mohon dipikirkan bersama pada masa-masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Menko Yusril mengatakan bahwa spirit Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 lebih dekat dengan filosofi hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Presiden Prabowo Subianto menekankan hukum dan hak asasi manusia (HAM) harus direformasi, bukan hanya norma hukumnya, tetapi juga aparatur penegak hukum, sarana, dan prasarana," katanya.

Menurut ia, pada awal Januari 2026, Indonesia akan menerapkan KUHP baru dan tidak lagi menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.

Yusril menjelaskan bahwa KUHP baru itu mempunyai filsafat penghukuman yang jauh berbeda dengan KUHP peninggalan Belanda karena KUHP baru ini tidak berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih pada keadilan restoratif dan rehabilitasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi,"

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugiat Santoso menegaskan bahwa ideologi Pancasila harus terus ditanamkan di era digital yang sangat kuat seperti saat ini.

Menurut dia, di era digital kini berbagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi Pancasila mengepung dari segala penjuru, baik dari sisi kiri maupun kanan serta baik dari paham sosialis maupun liberalis.

"Kita punya ideologi sendiri, yaitu Pancasila, dan itu harus kita mantapkan terutama terkait semangat toleransi," ujar Sugiat pada acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Semangat toleransi, kata dia, juga merupakan bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto pada poin kedelapan.

Ia menuturkan Pancasila merupakan ideologi dengan filosofi yang sangat luhur dengan lima sila, yakni ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial.

Berbagai sila tersebut, menurutnya, harus terus diterapkan dan dijaga agar Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang sangat indah dengan keberagaman.

"Jangan sampai ideologi-ideologi transnasional yang tidak jelas kunjungannya, yang kalah luhur, kalah mulia, itu malah meresap ke kita, khususnya ke generasi muda," tuturnya.

Maka dari itu, Wakil Ketua Komisi 13 DPR tersebut sangat mendukung BNPT yang telah menggelar berbagai kegiatan guna mendorong kerukunan umat beragama, salah satunya melalui Dialog Kebangsaan.

Di DPR, sambung dia, terdapat dua bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada BNPT untuk memperbanyak acara semacam Dialog Kebangsaan, yakni legislasi dan penganggaran.

Dalam fungsi legislasi, Sugiat menyatakan DPR siap memperkuat undang-undang (UU) apabila BNPT memerlukan dukungan UU guna mendorong kegiatan yang meningkatkan kerukunan umat beragama.

Pada fungsi penganggaran, dia pun menegaskan bahwa DPR juga siap menambahkan anggaran untuk berbagai kegiatan mulia tersebut.

"Jadi jangan sampai hanya di Karanganyar saja ada program seperti ini, harus diperbanyak," ucap Sugiat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Internasional Darmansjah Djumala mengatakan bahwa tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi bukti prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia masih relevan di kancah politik global.

"Ini memberi pelajaran, prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam tarikan kepentingan geopolitik negara asing," kata Djumala di Jakarta, Rabu.

Dengan terpecahnya Suriah di bawah Assad akibat intervensi asing, kata dia, terbukti bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam politik global

Djumala, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga mengingatkan keterlibatan asing menjadi poin utama dalam perang saudara di Suriah.

Rusia dan Iran terlibat dalam konflik tersebut dengan mendukung rezim Assad, Turki terlibat dalam perang saudara di Suriah dengan mendukung kelompok oposisi terbesar Suriah Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan sayap militer oposisi Tentara Nasional Suriah (Syrian National Army/SNA).

Amerika Serikat (AS) juga ikut melibatkan diri dalam perang tersebut dengan mendukung kelompok perlawanan separatis Kurdi, SDF (Syrian Democratic Forces).

Dalam pandangannya, Djumala menegaskan bahwa perang saudara di Suriah mulanya hanyalah gerakan prodemokrasi yang muncul seiring dengan berembusnya angin demokratisasi di Timur Tengah atau Arab Spring, dan keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut malah menambah kompleksitas.

“Keterlibatan pihak asing dalam perang saudara di Suriah bukan menyelesaikan masalah, malah membuat konflik makin parah sehingga menumbangkan Presiden Assaad," ujarnya.

Djumala mengatakan bahwa Assad adalah presiden di negara Timur Tengah yang relatif cukup lama bertahan dari gempuran badai demokratisasi Arab Spring 2011.

Tidak seperti Ben Ali (Tunisia), Hosni Mobarak (Mesir), Khadafy (Libya), Morsi (Mesir), dan Abdullah Saleh (Yaman) yang tumbang diterpa badai Arab Spring, Bashar Assad mampu bertahan lebih dari 13 tahun.

Dalam pengamatan Djumala, yang pernah menjabat Dubes RI untuk Astria dan PBB, kemampuan Assad bertahan karena didukung secara militer oleh Rusia dan Iran, yang sudah lama menjadi sekutu dekatnya dalam geopolitik Timur Tengah.

Namun, belakangan dukungan kedua sekutu tersebut mengendur karena Rusia disibukkan oleh perang dengan Ukraina. Begitu pula dengan Iran yang dukungannya ke rezim Assad mulai mengendur ketika Hamas menyerang Israel, Iran kemudian terlibat dalam perang itu dengan mendukung proxy-nya di Lebanon, Hisbullah.

Diberitakan sejumlah media internasional, Presiden Suriah Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia sebelum jatuhnya Kota Damaskus ke tangan pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan Abu Mohammed al-Golani.

Dunia kini menanti dengan cemas, bagaimana Golani menggunakan kekuasaan de facto yang kini berada di tangannya untuk melakukan pengalihan kekuasaan. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat Suriah selama ini diperintah dengan tangan besi oleh keluarga Hafez al-Assad, ayah Bashar al-Assad.

Banyak pihak khawatir akan muncul aksi balas dendam oleh pemberontak terhadap keluarga Assad dan kroni-kroninya. Internasional bahkan mengkhawatirkan Suriah akan menjadi negara gagal (failed state) karena dikoyak oleh pertikaian kelompok-kelompok kepentingan yang berlatar etnik, suku, dan agama.

Pada tahun 2014 Golani kepada stasiun televisi Al Jazeera menyatakan sikapnya bahwa pihaknya ingin membuat Suriah menjadi negara Islam dan tidak ada tempat bagi kelompok minoritas. Namun, pada tahun 2016 dia mulai menjaga jarak dengan kelompok radikal ISIS.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan kegiatan Dialog Kebangsaan dalam Rangka Persaudaraan Lintas Agama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan acara yang melibatkan 300 peserta dari berbagai organisasi keagamaan tersebut bertujuan memperkuat toleransi antarumat beragama sekaligus mencegah penyebaran ideologi radikal terorisme.

"Kegiatan ini dalam rangka mengimplementasikan Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama dan poin kedelapan," kata Eddy saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia menyebutkan poin pertama misi Astacita, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara poin kedelapan, yaitu memperkuat kehidupan toleransi antarumat beragama untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Dalam Astacita, kata dia, telah ditentukan berbagai prioritas nasional, seperti kegiatan yang lebih aplikatif di daerah.

Eddy mengaku memilih Karanganyar sebagai tempat pelaksanaan Dialog Kebangsaan lantaran pengalamannya dahulu saat menjadi tim Satuan Tugas Anti-Teror Polri, yang sempat mengejar gembong teroris Noordin M Top.

Noordin, sambung dia, sempat dikejar oleh Polri di wilayah Solo Raya, termasuk Kabupaten Karanganyar.

"Jadi saat itu saya sering ada di wilayah Solo Raya ini, sehingga saya tidak asing lagi. Alhamdulillah sekarang kondisi Solo Raya semakin membaik," tuturnya.

Adapun kegiatan dialog menghadirkan berbagai narasumber, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rinto Subekti, serta tokoh agama dari berbagai keyakinan.

Mereka menyampaikan pentingnya pesan damai dan moderasi dalam beragama untuk menangkal pengaruh radikalisme.

Acara tersebut dirancang untuk menjalin silaturahmi antarumat beragama di Indonesia, menguatkan peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan damai, serta merumuskan strategi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Kegiatan Dialog Kebangsaan diharapkan dapat menciptakan sinergi antara BNPT, Kementerian Agama, dan organisasi keagamaan untuk mendukung upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme.

Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati perbedaan serta menyebarkan narasi perdamaian agar menjadi momentum penting untuk memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

Ke depan, BNPT dan mitra strategisnya akan terus menggelar kegiatan serupa sebagai upaya membangun masyarakat yang toleran, damai, dan bersatu dalam keberagaman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Dalam pada itu, memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa lembaga tersebut siap untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk menyusun kembali Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru.

Ia membeberkan, lembaga itu akan berpartisipasi aktif bila dibutuhkan, guna membantu menyusun poin-poin yang harus dimasukkan dalam RUU itu.

"Kami akan menawar dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM akan mendapatkan mekanisme yang dapat memberikan keadilan sebagaimana mestinya," ujar dia.

Atnike menambahkan, keadilan itu sangat penting diwujudkan, agar bangsa Indonesia bisa dapat melangkah ke depan lebih baik lagi, dengan situasi penegakan HAM yang berkeadilan.

Selain UU Nomor 26 Tahun 2000, Komnas HAM juga berkomitmen menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) baru terkait hak asasi manusia (HAM).

Ia membeberkan, upaya itu untuk meneruskan kebijakan sebelumnya yang sudah dimulai pada Pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kemudian juga sudah ditindaklanjuti sebagian, dan masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah yang baru sekarang ini. Dalam pada itu memang sudah ada draft atau konsep tentang Rencana Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang mudah-mudahan mengadopsi prinsip-prinsip universal tentang KKR ini yang dipelajari dari banyak negara," kata Yusril saat menghadiri peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (10/12).

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Seoul (ANTARA) - Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat dia ditahan dengan tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer, menurut pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12).

Setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim kini ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil, kata Shin Yong-hae, Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, kepada anggota parlemen dalam sidang.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi, menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol.

Dengan penangkapan resmi Kim, penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon diperkirakan akan mempercepat prosesnya.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Sumber : Yonhap-OANA

Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta aparat penegak hukum menerapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas berinisial IWAS di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

"Komnas Perempuan terus memantau dan mendalami kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan kita berharap aparat penegak hukum dapat secara konsisten menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad dalam konferensi pers daring, di Jakarta, Rabu.

Komnas Perempuan berharap penanganan kasus ini bukan hanya sebatas proses hukum terhadap pelaku, tetapi para korban juga mendapatkan hak-haknya secara adil sebagaimana yang tercantum dalam UU TPKS.

Pihaknya juga mendorong para korban yang masih berusia anak agar mendapatkan hak pemulihan secara psikis maupun psikologis.

Sebelumnya, IWAS (21), laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Berkas perkara dugaan pelecehan seksual dengan tersangka IWAS saat ini sudah dilimpahkan dari Polda NTB ke Kejaksaan Tinggi NTB atau tahap 1, dan saat ini masih diteliti oleh Jaksa Peneliti Kejati NTB, terkait kelengkapan formil dan material.

Berkas perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi.

Dalam kasus tersebut, ada dua korban yang sudah memberikan keterangan dan menjadi kelengkapan berkas.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyatakan dua pelajar sekolah menengah atas asal Kabupaten Simeulue terpilih menjadi Duta Pelajar Sadar Hukum 2024.

Asisten Intelijen Kejati Aceh Mukhzan di Banda Aceh, Rabu, mengatakan dua pelajar asal Kabupaten Simeulue tersebut Raihan Afif dan Nadya Azzhara berhasil terpilih Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 setelah mengikuti seleksi dilaksanakan Kejati Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh.

"Kami mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan kegiatan ini dan selamat atas terpilihnya sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum 2024. Kami berharap sebagai duta pelajar sadar hukum bisa menjadi contoh dan teladan bagi yang lainnya," katanya.

Raihan Afif dan Nadya Azzhara sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum 2024 setelah unggul dalam seleksi yang diikuti peserta dari 23 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota mengirim dua wakil, putra dan putri.

Mukhzan mengatakan seleksi duta pelajar sadar hukum tersebut sebagai upaya membangun dan membentuk kesadaran hukum bagi pelajar, dan generasi muda secara keseluruhannya.

"Kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan Aceh. Program ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum kepada para pelajar agar mereka tumbuh menjadi generasi muda yang berkarakter dan mampu menjadi pemimpin di masa depan," katanya.

Mukhzan menyebut peserta seleksi duta pelajar sadar hukum
merupakan para pelajar tingkat sekolah menengah atas, kejuruan, dan sederajat. Sebelumnya, mereka mengikuti seleksi di tingkat kabupaten kota.

Materi uji yang para peserta duta pelajar sadar hukum tersebut, kata dia, meliputi pengetahuan tentang hukum, seperti hukum pidana, tindak pidana korupsi, narkotika, informasi teknologi, dan transaksi elektronik, dan lainnya.

"Semua peserta seleksi adalah anak-anak yang menjadi duta sadar hukum yang akan menjadi contoh dan teladan bagi lingkungan dalam membangun dan membentuk kesadaran hukum bagi generasi muda," kata Mukhzan

Raihan Afif, duta pelajar sadar hukum asal Kabupaten Simeulue mengaku bangga atas apa yang diraihnya tersebut. Apalagi, wilayah asalnya merupakan pulau terluar dan jauh dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, sehingga menempuh perjalanan melelahkan mengikuti kompetisi tersebut

"Saya juga sudah mempersiapkan diri dengan baik mengikuti seleksi duta pelajar sadar hukum ini. Saya juga pernah dua kali mengikuti seleksi hanya di tingkat kabupaten. Namun, kini berhasil meraih yang terbaik di tingkat kabupaten kota," kata Raihan Afif.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali memperkuat aspek hukum perkreditan bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Dewata untuk memitigasi risiko kredit.

"Fokus dalam aspek hukum perkreditan BPR ini meliputi pemberian kredit dari proses awal hingga pasca-penyaluran kredit," kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Yan Jimmy Hendrik Simarmata di Denpasar, Bali, Rabu.

Penguatan aspek hukum itu dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada sumber daya manusia khususnya segmentasi usaha kecil dan menengah (UKM) BPR di Pulau Dewata.

Adapun aspek hukum perkreditan BPR meliputi prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang mencakup kebijakan pemberian kredit, penilaian kualitas kredit serta profesional dan integritas pejabat BPR di bidang perkreditan.

Dengan penguatan tersebut, SDM di BPR termasuk jajaran direksinya dapat meningkatkan pemahaman aspek hukum sehingga hambatan dan masalah dalam proses perkreditan dapat diminimalkan.

"Pelatihan aspek hukum perkreditan BPR ini sangat penting karena akan mempengaruhi kegiatan utama BPR," katanya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Edi Setiadi menjelaskan pelatihan peningkatan aspek hukum perkreditan bagi BPR merupakan bagian penting mengingat kegiatan usahaya yang beragam.

"Memasuki era digitalisasi tentunya akan menuntut BPR untuk lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabahnya," kata Edi.

Sementara itu, Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit menekankan aspek hukum merupakan pilar utama dalam operasional BPR, sehingga perlu meningkatkan kemampuan identifikasi, verifikasi dan legalitas agunan kredit.

"Selain itu juga meningkatkan fungsi pelindungan konsumen," ucap Komplit.

Berdasarkan data OJK, jumlah BPR di Bali mencapai 131 BPR termasuk satu BPR Syariah.

OJK mencatat kinerja BPR di Bali cukup terjaga baik di antaranya dari kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 mencapai 35,26 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode sama 2023 mencapai 31,56 persen.

Sedangkan, risiko likuiditas BPR di Bali pada Agustus 2024 juga terjaga mencapai 14,77 persen atau berada di atas ambang batas 5 persen.

Adapun realisasi kredit secara keseluruhan di Bali pada Agustus 2024 mencapai Rp110,17 triliun atau naik dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp102 triliun.

Sedangkan, total dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan di Bali mencapai Rp187,72 triliun atau naik 16,19 persen dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp161,56 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Penasihat hukum Herman Budiyono, Michael SH MH CLA, CTL, CCL melaporkan oknum jaksa Kota Mojokerto yang menyidangkan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan senilai Rp12 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan jual beli tuntutan.

"Kami minta perlindungan hukum. Kami membuat pengaduan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) terkait dugaan oknum jaksa yang ada di Kota Mojokerto, termasuk dugaan jual beli tuntutan. Tuntutan 4 tahun penjara itu tidak layak," kata Michael dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu.

Sebelumnya, pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Senin (25/11), Herman dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Herman dianggap terbukti melakukan tidak pidana pasal 374 KUHP junto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya JPU menyebutkan, hal yang memberatkan terdakwa adalah mengakibatkan kerugian pelapor Rp12,2 miliar. Terdakwa juga pernah terjerat tindak pidana penganiayaan dan dihukum tiga bulan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa sopan, tidak berbelit belit selama persidangan.

Menurut Michael, jaksa dalam tuntutannya hanya menyampaikan perpindahan uang. Padahal perpindahan uang tersebut belum tentu suatu tindak pidana.

Bahkan ahli dari jaksa sendiri yang menyampaikan bahwa perbuatan pidana dalam pasal 374 KUHP harus riil dan konkret, tidak bisa sepotong-sepotong.

Apabila jaksa menyampaikan tuntutan dengan dasar sepotong-sepotong atau tidak konkret dan akurat, lanjut Michael, maka akan menjadi kesimpulan yang tidak valid, tidak ada nilai kebenaran dan keadilan.

"Jangangkan tuntutan 4 tahun, untuk disidangkan saja perkara ini tidak layak. Karena perkara ini adalah perkara perdata. Jadi ada dugaan kriminalisasi terhadap terdakwa," ujar Michael.

Michael menegaskan prinsip tindak pidana penggelapan jabatan harus ada yang dirugikan. Yakni melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil hak orang lain.

Sementara dalam kasus ini, tidak ada hak orang lain yang diambil oleh terdakwa. Sementara di sisi lain hutang para pelapor ini sampai sekarang belum dibayar.

"Kami juga bersurat ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin). Kami juga bersurat ke Jaksa Agung dan juga Kapuspenkum untuk minta penerangannya atas perkara ini," ujar Michael.