Istanbul (ANTARA) - Direktur Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR), Fadl Abdulghani, mengatakan organisasi tersebut telah mendokumentasikan lebih dari 6.000 petugas rezim yang terlibat dalam kejahatan perang di bawah rezim Bashar al-Assad.

Dalam wawancara dengan Anadolu yang dilaporkan pada Kamis, Abdulghani menyerukan penuntutan terhadap semua pihak yang terlibat, serta mendesak pemerintahan baru Suriah untuk segera membentuk pengadilan nasional untuk tujuan tersebut.

Ia memperingatkan bahwa tanpa keadilan, kemarahan dapat memicu balas dendam dari keluarga korban.

"Assad dan para perwira seniornya harus dihadapkan pada peradilan,” kata Abdulghani.

Jika keadilan ditegakkan, lanjutnya, rakyat Suriah akan berkontribusi untuk membangun kembali negara.

Ia menekankan perlunya dukungan internasional, termasuk keahlian dan bantuan finansial untuk membangun sistem peradilan yang independen di Suriah.

Abdulghani juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di tempat penahanan, dan menyampaikan bahwa SNHR telah mengumpulkan bukti lebih dari 200.000 kematian yang terjadi atas perintah Assad.

"Para korban ini harus mendapatkan kompensasi dan semua pelaku harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya.

Direktur tersebut menyerukan persatuan di kalangan rakyat Suriah dan menekankan perlunya Suriah yang demokratis, seperti negara-negara lain yang menjamin hak-hak warganya.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara tetangga, terutama Turki, Yordania, dan Lebanon, atas dukungan mereka.

Bashar al-Assad, pemimpin Suriah selama 24 tahun, melarikan diri ke Rusia setelah kelompok anti-rezim menguasai Damaskus, mengakhiri kekuasaan Partai Ba'ath yang telah berkuasa sejak 1963.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Manajer PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim menyampaikan bahwa stigma Crazy Rich PIK dimanfaatkan dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah untuk menormalkan tirani dalam penegakan hukum.

"Perkara ini memanfaatkan hiperbola dunia showbiz agar muncul kenyinyiran, bahkan kebencian masyarakat terhadap stigma Crazy Rich PIK untuk menormalkan tirani dalam penegakan hukum," ucap Helena dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Helena mengatakan bahwa seorang crazy rich yang menjadi terdakwa korupsi, berikut dengan citra bahwa orang tersebut kaya dari uang rakyat, menjadi drama favorit para warganet.

Drama tersebut, kata dia, membuat Helena merasa menuntut keadilan memberi luka yang dalam untuk dirinya dan keluarganya dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015–2022.

Padahal, Helena mengaku sempat bangga dengan jargon Crazy Rich PIK yang disematkan pada dirinya.

Menurut dia, pemberian julukan tersebut merupakan apresiasi dari warganet atas hasil kerja kerasnya.

"Namun, ternyata, Yang Mulia, harga sebuah popularitas itu sangat mahal. Mahal sekali. Saya membayarnya dengan harga diri saya," ucap Helena.

Pada hari Kamis (5/12), jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Ardito Muwardi dalam Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut Helena untuk dijatuhi pidana selama 8 tahun penjara terkait dengan perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

JPU menilai Helena melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Selain pidana penjara, JPU turut menuntut agar majelis hakim menghukum Helena dengan denda sejumlah Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Helena juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar dengan memperhitungkan aset yang telah dilakukan penyitaan.

Dalam kasus korupsi timah, Helena didakwa membantu terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin untuk menampung uang hasil korupsi timah sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp420 miliar.

Uang korupsi itu diduga berasal dari biaya pengamanan alat processing atau pengolahan untuk penglogaman timah sebesar 500 dolar AS hingga 750 dolar AS per ton, yang seolah-olah merupakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (CSR) empat smelter swasta dari hasil penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Keempat smelter swasta dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

Selain membantu penyimpanan uang korupsi, Helena juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas keuntungan pengelolaan dana biaya pengamanan sebesar Rp900 juta, dengan membeli 29 tas mewah, mobil, tanah, hingga rumah untuk menyembunyikan asal-usul uang haram tersebut.

Atas perbuatannya, Helena didakwa merugikan negara senilai total Rp300 triliun dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015–2022.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Asosiasi Pengacara Malaysia (Badan Peguam Malaysia) menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebuah skema perjanjian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia Hermono kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan penandatanganan MoU tersebut penting karena persoalan utama yang dihadapi WNI di Malaysia adalah persoalan hukum.

“Dan saya melihat bahwa pendekatan hukum ini menjadi isu yang terpenting di Malaysia. Oleh sebab itu kita menggandeng Asosiasi Pengacara Malaysia atau Malaysian Bar Council untuk membantu kita memberikan bantuan hukum, memberikan ‘capacity building’ (peningkatan kapasitas) dan juga untuk kegiatan-kegiatan pelatihan juga,” katanya.

Menurut Hermono, hal itu juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu bisa dilihat dengan ditingkatkannya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ia juga mengatakan dengan adanya kerja sama dengan Asosiasi Pengacara Malaysia itu tentu akan menjadi model bagaimana Perwakilan RI di Malaysia menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di Malaysia.

Tentu, menurut dia, tidak hanya yang ada di Malaysia saja akan melihat bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi WNI itu dijalankan, tetapi juga Jakarta dan Kantor Perwakilan RI di negara-negara berbeda juga akan melihat apa yang terjadi di Malaysia.

“Karena Malaysia selalu menjadi ‘benchmark’ bagaimana Perwakilan RI menyediakan perlindungan bagi para pekerja migran kami. Jadi ini penting,” kata Hermono.

Sementara itu, Presiden Badan Peguam Malaysia Mohamad Ezri Abdul Wahab mengatakan falsafah pendirian asosiasi mereka adalah untuk memastikan keterjaminan akses keadilan demi kepentingan semua orang, tanpa memandang ras, etnis dan status ekonomi.

Dengan adanya, I-Clas, kerja sama antara Asosiasi Pengacara Malaysia dengan KBRI Kuala Lumpur, ia mengatakan akses keadilan bagi WNI di Malaysia akan lebih terjamin.

“Insya-Allah program ‘I-Clas’ ini bisa meluas ke seluruh Semenanjung Malaysia. Saya sangat terharu dengan kepercayaan yang diberikan oleh Duta Besar karena hal ini melambangkan tingkat kepercayaan terhadap kualitas pelayanan hukum,” ujar dia.

Ezri mengatakan segala permasalahan hukum WNI yang membutuhkan bantuan hukum di pengadilan akan ditangani oleh pusat bantuan hukum mereka. Itu untuk membantu, supaya mereka tidak perlu mengeluarkan uang dan lain sebagainya, semua dibiayai oleh badan tersebut.

WNI, ujar dia, hanya perlu menghubungi Pusat Bantuan Hukum mereka, dan mereka akan melihat apakah memenuhi syarat untuk dapat diwakili di pengadilan.

Sejauh ini, menurut Ezri, bantuan hukum mereka berikan hanya kepada warga Malaysia secara pro bono. Terdapat 14 cabang Pusat Bantuan Hukum milik asosiasi di seluruh Semenanjung Malaysia yang memberikan layanan bantuan hukum, dengan pembiayaan dilakukan oleh para pengacara di sana.

“Jadi pengacara-pengacara di Malaysia berkontribusi terhadap pusat-pusat layanan bantuan hukum di sana,” ujar dia.

Dengan adanya MoU dengan KBRI Kuala Lumpur maka WNI kini juga bisa mendapatkan layanan bantuan hukum dari para pengacara di bawah Asosiasi Pengacara Malaysia. Dan untuk saat ini, sebagai "pilot project" maka layanan bantuan hukum bagi WNI dapat didapat di Perak, Kuala Lumpur dan Selangor.

“Kita lihat seperti apa suksesnya, mungkin kita akan kembangkan di negeri lain,” ujar dia.

Duta Besar Hermono dan Presiden Asosiasi Pengacara Malaysia Mohamad Ezra Abdul Wahab menandatangani MoU tersebut di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur, disaksikan jajaran Atase di KBRI dan juga para pengacara dan pengurus Asosiasi Pengacara Malaysia yang hadir.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) menerima aduan tim kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, yang menjadi tersangka dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015–2016.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, membeberkan ada dua poin utama yang disampaikan oleh tim kuasa hukum tersangka kepada lembaga tersebut dan dua hal itu menjadi bagian dari wewenang KY untuk menindaklanjutinya.

"Dasar aduan yang pertama tentang pada waktu pak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, menurut tim penasihat hukum tersangka tidak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, padahal menurut mereka, kliennya adalah orang yang mampu untuk memilih penasihat hukumnya sendiri tanpa harus ditunjuk Kejagung," kata Joko usai menerima audiensi tim kuasa hukum Tom Lembong di Kantor KY, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut dia membeberkan, dasar kedua yakni menyangkut penyidik Kejagung yang menetapkan status tersangka kepada Tom Lembong, tidak didasarkan dua alat bukti.

Dengan dua hal itu, lanjut dia, kuasa hukum tersangka menilai hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Tumpanuli Marbun, telah keliru serta tidak sesuai dengan undang-undang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara praperadilan yang diajukan tersangka, sehingga diduga telah melanggar kode etik.

Oleh karena itu, mereka (tim kuasa hukum) mengadu dan meminta kepada Komisi Yudisial untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim praperadilan.

Joko menambahkan, aduan kedua menyangkut permohonan tim kuasa hukum yang meminta KY untuk memantau secara aktif proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang akan dijalani oleh tersangka.

"Karena menurut penilaian kami itu merupakan kewenangan dari KY, maka kami meminta kuasa hukum membuat laporan detail tentang dugaan pelanggaran kode etik terkait aduan pertama, serta kami juga akan memantau proses persidangan tersebut," ujar dia.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut.

Semarang (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menilai program Sekolah Damai merupakan salah satu penangkal bagi penyebaran paham radikal terorisme.

Pasalnya, kata Komjen Pol. Eddy, program Sekolah Damai mengajarkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM) yang dapat mencegah berbagai paham radikal terorisme masuk ke diri para siswa.

"Sekolah Damai merupakan salah satu langkah mitigasi karena sejak dini anak-anak muda kita harus dibekali nilai-nilai tersebut," ungkap Komjen Pol. Eddy saat ditemui usai melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada era saat ini, dia mengatakan terdapat dua jalur penyebaran paham radikal terorisme, yakni melalui jalur daring (online) dan luring (offline).

Menurut dia, penyebaran paham radikal terorisme secara daring saat ini cenderung lebih masif lantaran sudah banyaknya anak muda yang memiliki alat komunikasi.

Untuk itu, BNPT selalu melakukan pengawasan di ruang siber serta melakukan berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui program Sekolah Damai.

Komjen Pol. Eddy berpendapat bahwa penyelenggaraan program Sekolah Damai sejalan dengan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Pancasila, demokrasi, dan HAM diyakini secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis untuk menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik dan inklusif.

"Sekolah Damai ini memiliki berbagai nilai tersebut sehingga bisa menangkal paham radikal, baik melalui online dan offline maupun melalui pendidikan sekolah maupun nonsekolah," tuturnya.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak 2017 di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multipihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan bahwa timnya memohon kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi proses peradilan terhadap kliennya sehingga bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Zaid Mushafi menjelaskan bahwa permohonan itu guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) Tumpanuli Marbun, yang menolak praperadilan yang diajukan tersangka Tom Lembong dalam perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015–2016.

"Kami menilai hakim telah keliru dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang lalu," kata Zaid usai beraudiensi dengan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito serta tim Komisi Yudisial lainnya di Kantor KY, Jakarta, Kamis.

Diungkapkan pula bahwa kekeliruan hakim pada pengujian penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tom Lembong ditunjukkan dari pertimbangan dalam putusannya.

Mantan Mendag itu, lanjut dia, ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari yang sama pada pemeriksaan terakhir, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

"Hakim justru mengafirmasi penetapan tersangka dan penahanan tersebut," katanya.

Kuasa hukum Tom Lembong menilai hakim yang bersangkutan juga telah keliru dalam menerapkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, karena Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tidak pernah melegitimasi hasil koordinasi penyidik dengan BPKP terkait dengan bukti permulaan dalam penyidikan dan penetapan tersangka delik tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Zaid menambahkan bahwa proses yang tidak sesuai dengan aturan lainnya, yakni saat penetapan status tersangka, kliennya tidak mendapat kesempatan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya sehingga telah melanggar Pasal 54, 55, dan Pasal 57 KUHAP.

"Penyidik secara melawan hukum telah menunjuk advokat untuk mendampingi tersangka, tanpa pernah memberikan kesempatan yang layak dan patut untuk memilih sendiri penasihat hukumnya," ujar dia.

Bahkan, lanjut Zaid, hakim menyatakan tidak setuju dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa apabila penasihat hukum ditunjuk penyidik untuk melengkapi administrasi. Hal tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan melawan hukum.

Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan tidak mempertimbangkan surat penunjukan penasihat hukum.

Untuk itu, ke depannya tim kuasa hukum meminta KY untuk berperan aktif dalam memantau proses persidangan agar berjalan sesuai dengan kewenangan hakim, serta memantau penunjukan majelis hakim yang nantinya terbebas dari dugaan keberpihakan pada kelompok atau golongan tertentu.

"Komisi Yudisial adalah lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim," ujar Zaid.

Untuk itu, kata dia, dalam proses pokok perkara nanti di persidangan, KY bisa memantau dan mengantisipasi terkait dengan pelanggaran kode etik yang mungkin bisa terjadi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

Hingga Kamis, jumlah saksi dan ahli yang telah diperiksa dalam kasus korupsi impor gula itu sebanyak 126 saksi dan tiga ahli.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi sebagai penggugat kepengurusan Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah terjadi pelanggaran Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Keppres No.18 Tahun 2022 berisikan persetujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Berdasarkan pasal 4 UU No.1/1987 Jo. pasal 15 ayat (2) Keppres No.18/2022 menyatakan hanya ada satu Kadin yaitu Kadin Indonesia periode 2021-2026," kata kuasa hukum penggugat Munaslub Kadin Indonesia, Denny Kailimang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

Denny mengatakan itu terkait gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie dan tiga orang lainnya.

Dia menegaskan dunia usaha harus fokus mendukung pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam lima tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Keppres No.18/2022, adapun tahapan dan syarat untuk dapat diselenggarakannya munaslub yakni, harus ada pemberian surat peringatan tertulis (baik pertama maupun kedua) yang didahului dengan adanya rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memberikan surat peringatan tertulis tersebut.

Kemudian, harus ada permintaan sekurang-kurangnya setengah jumlah Kadin Provinsi dan permintaan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota luar biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

"Seharusnya permintaan/ pengusulan Munaslub tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tingkat nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama," jelasnya.

Awalnya, pada Kamis (12/9), para penggugat mendapatkan Surat Panitia Munaslub Kadin 2024 No. 002/MUNASLUB/IX/2024 tanggal 12 September 2024 untuk menghadiri Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Sabtu (14/9), para penggugat mendapatkan surat dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia Periode 2021-2026 No. 1740/DP/IX/2024 yang isinya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan Anggota Luar Biasa (ALB) agar tidak menghadiri Munaslub Kadin 2024.

"Karena penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 melanggar Keppres 18/2022 tentang AD/ART KADIN," jelasnya.

Hingga akhirnya, para penggugat dan dua Ketua Umum Kadin Provinsi lainnya masing-masing melalui surat maupun hasil rapat via zoom meeting dalam periode 12 September 2024 hingga 14 September 2024 dengan tegas menolak penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024.

Namun, para tergugat tetap melaksanakan Munaslub Kadin 2024 pada hari Sabtu (14/9) pukul 13.00 WIB yang bertempat di Hotel St. Regis Jakarta.

Sementara, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto menunda gugatan yang diajukan 18 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi terkait keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie.

Sidang ditunda Kamis depan (19/12) pukul 10.00 WIB di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara sidang tercatat dengan nomor 1232/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang teregister pada Selasa (26/11).

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini telah memiliki 79 SMA dan SMK negeri yang menerapkan program Sekolah Damai sebagai salah satu upaya mencegah intoleransi dan ideologi ekstremisme atau terorisme di tingkat sekolah.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa Sekolah Damai merupakan inisiatif dari Wahid Foundation yang didukung oleh Pemprov Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut dia, Sekolah Damai bertujuan untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.

"Saya tergugah untuk terus meningkatkan. Sekarang sudah ada 79 sekolah damai. Ini akan terus ditingkatkan. Kalau perlu, seluruh sekolah menjadi sekolah damai," katanya saat mendampingi Kepala BNPT Eddy Hartono meninjau Sekolah Damai di SMAN 13 Semarang.

Nana Sudjana mengatakan bahwa keberadaan Sekolah Damai sangat penting karena pada era globalisasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pada era globalisasi justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024—2029, dan tentang Sekolah Damai.

"Alhamdulillah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mendapat penghargaan RAN PE Awards pada kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak bersama Wahid Foundation atas inisiasi program Sekolah Damai," katanya.

Development and Policy Advisor Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa program Sekolah Damai sejak 2017 dengan percontohan di empat provinsi, yaitu Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, proyek percontohan Sekolah Damai di Jateng merupakan yang terbaik.

"Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng," katanya.

Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.

"Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023

“Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis.

Maryono menunda pembacaan putusan para terdakwa hingga keesokan harinya, yakni Jumat (13/12).

“Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13,” kata Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019–2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022–2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018–2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019–2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Program Sekolah Damai inovasi untuk pendidikan perdamaian

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai program Sekolah Damai merupakan inovasi untuk pendidikan perdamaian yang mengedepankan metode partisipatif, kolaboratif, dan kreatif untuk mengatasi intoleransi dan ekstremisme kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan keberadaan Sekolah Damai telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

"Program ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan (resiliensi) anak-anak dan pemuda, kelompok yang sering menjadi sasaran aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan," ujar Eddy saat mengunjungi SMAN 13 Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Program Sekolah Damai merupakan inisiatif Wahid Foundation yang diluncurkan sejak tahun 2017 di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Program tersebut terus berkembang sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pendidikan toleransi dan perdamaian.

Eddy mengapresiasi program Sekolah Damai yang telah menjadi model dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.

Ia mengungkapkan terdapat beberapa cerita baik yang dirinya dengar dari program itu, di antaranya peningkatan praktik perdamaian dan toleransi melalui kunjungan ke rumah ibadah lintas agama dan kepercayaan, keberhasilan dalam membangun lingkungan sekolah yang inklusif dan harmonis, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola konflik melalui upaya mengedepankan dialog.

Adapun Kepala BNPT melakukan kunjungan ke SMAN 13 Semarang untuk melihat langsung praktik baik implementasi program Sekolah Damai yang digagas oleh Wahid Foundation dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2).

Sejak 2022, melalui kerja sama multi pihak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program Sekolah Damai telah diterapkan di 79 SMA/SMK favorit di Jawa Tengah, termasuk SMAN 13 Semarang sebagai salah satu model terbaiknya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengesahkan 79 SMA/SMK tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 300/1 Tahun 2024.

Dalam momen kunjungan tersebut, selain kepala BNPT, hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn) Nana Sudjana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jateng Haerudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah, Pokja Damai Jawa Tengah, dan perwakilan Sekolah Damai Jawa Tengah dari Karesidenan Semarang Raya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Tahun 2024, Eddy menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Damai Jawa Tengah akan diangkat sebagai salah satu Champion Story.

Hal itu, menurutnya, menjadi dasar untuk memperluas inisiatif serupa di seluruh Indonesia, terutama dalam rangka keberlanjutan Peraturan Presiden (Perpres) RAN PE fase kedua (2025–2029) yang saat ini dalam proses persetujuan.

Fase kedua RAN PE akan bersifat tematik dengan sembilan tema utama, salah satunya isu pendidikan.

Oleh karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan bebas dari ekstremisme.

"Untuk mewujudkan hal ini, BNPT siap untuk terus berkolaborasi dalam upaya penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ucap dia.

Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.) Nana Sudjana mengapresiasi program Sekolah Damai yang memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif.

"Program Sekolah Damai memberikan pendekatan baru yang partisipatif dan efektif untuk membangun kapasitas sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang damai dan toleran," ucap Nana dalam kesempatan yang sama.

Dia menyebutkan pendekatan pendidikan yang diusung memberikan manfaat strategis, seperti meningkatkan kesadaran kolektif tentang toleransi, menjadikan sekolah sebagai model bagi komunitas sekitar, dan memperkuat kapasitas guru sebagai agen perdamaian.

Kunjungan ke SMAN 13 Semarang memberikan kesempatan bagi BNPT untuk mendengar pengalaman langsung dari guru dan siswa.

Dalam momen itu, terdapat penyerahan piagam penghargaan keberhasilan program Sekolah Damai kepada SMAN 13 Semarang berupa Champion Story RAN PE 2024, sebagai contoh model kolaborasi inklusif yang berkelanjutan untuk memperkuat rasa aman dan mencegah ekstremisme di masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat secara simbolis kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila yang telah mengikuti pelatihan guru Sekolah Damai pada 22, 23, dan 29 November 2024.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai perdamaian dalam pembelajaran.

Kunjungan ini juga diisi dengan sesi dialog interaktif antara Kepala BNPT, guru, dan siswa. Dialog tersebut membahas implementasi program Sekolah Damai serta memberikan kesempatan bagi para guru dan peserta didik untuk berbagi pengalaman dan pandangan mengenai dampak program ini di sekolah mereka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024