Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah menuntaskan perundingan dengan pemerintah Australia, Filipina dan Prancis terkait pemulangan warga negara mereka yang dijatuhi pidana di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajaran untuk merespons permintaan dari sejumlah negara terkait pemulangan warga negara mereka yang dipidana di Indonesia.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita yaitu Filipina, Australia dan Prancis. Dan kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina sudah final, sudah ditandatangani," kata Yusril saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina dilakukan dengan "practical agreement" untuk pemulangan narapidana dari Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah masih menyelesaikan perundingan dengan Australia yang diperkirakan selesai dalam waktu dekat.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia 'on process'. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," kata Yusril.

Yusril mengatakan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana dengan pemerintah Prancis dan negara-negara lainnya yang mengajukan permohonan masih didalami dan dianalisis.

Menurut Yusril, dikabulkan atau tidaknya pemulangan narapidana itu membutuhkan pendalaman secara koordinatif dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Jaksa Agung dan Kapolri.

"Semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan pada bulan Desember ini sudah selesai semuanya," ujar Yusril.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum oleh warga negara asing.

"Pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum di Indonesia, termasuk oleh warga negara asing," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes Pol. Yuldi Yusman saat konferensi pers penangkapan WNA asal Vietnam di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Imigrasi juga berharap agar masyarakat senantiasa berperan aktif melaporkan kegiatan mencurigakan yang dilakukan WNA selama di Indonesia.

Menurut Kombes Pol. Yuldi, hal itu akan membantu penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.

"Kami komitmen untuk melindungi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi Indonesia dari kejahatan lintas negara dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mengamankan 12 warga negara Vietnam yang diduga bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara. Penangkapan pada hari Kamis (12/12) itu bermula dari laporan masyarakat.

Penindakan ini, kata dia, berawal dari laporan masyarakat yang masuk, kemudian pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan lidik selama kurang lebih 1 bulan.

"Dari hasil tersebut, kemarin kami melakukan penindakan di TKP dan ternyata benar ditemukan ada 12 warga negara Vietnam yang melakukan kegiatan menjadi PSK," kata Kombes Pol. Yuldi.

Ke-12 warga negara Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan. Akan tetapi, mereka justru bekerja sebagai PSK berkedok ladies companion (LC).

Mereka terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, seluruhnya akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun.

Di samping itu, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tengah mendalami kasus tersebut, termasuk membongkar pihak koordinator yang mengarahkan para warga negara asing itu untuk bekerja di Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait Papua.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," ujar Supratman saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan.

Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan Kepala Negara juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Supratman mengatakan hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua. Sebanyak 18 narapidana terkait kasus Papua akan menerima amnesti.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini upaya itikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya," tutur dia.

Narapidana yang terlibat dalam penggunaan narkotika turut diberikan amnesti oleh Presiden.

"Yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas," ucap Supratman.

Lebih lanjut Supratman menambahkan bahwa Menurut data Kementerian Imipas, ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti.

Supratman mengatakan pada prinsipnya Presiden Prabowo telah menyetujui pemberian amnesti tersebut. Selanjutnya, usulan pemberian amnesti ini akan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

"Selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ujar Supratman.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal selama berada di Indonesia.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali setelah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian berhasil mengamankan 12 orang perempuan warga negara Vietnam yang kedapatan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) di daerah Jakarta Utara.

"Direktorat Jenderal Imigrasi akan meningkatkan pengawasan terhadap WNA untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang serupa," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Menurut Yuldi, saat ini Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian kerap menerima laporan masyarakat mengenai WNA yang berulah. Ia menegaskan, pihaknya tidak ragu untuk melakukan penindakan apabila betul-betul ditemukan pelanggaran.

"Saat ini memang kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan kita sedang melakukan lidik terhadap laporan tersebut; dan apabila memang benar ditemukan sesuai dengan laporan akan kita lakukan penindakan," ujarnya.

Yuldi mengakui bahwa pengawasan terhadap WNA membutuhkan upaya ekstra. Ia mencontohkan, 12 warga Vietnam yang diamankan tersebut semula menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Soalnya mereka ‘kan datang tujuannya untuk wisata. Kita kan, mana kita tahu dia mau datang ke sini untuk bekerja seks komersial atau tidak. Jadi sebetulnya kalau kita untuk memantaunya itu agak sulit karena penyalahgunaannya begitu sudah sampai di sini. Kalau kita terlalu strict (ketat), nanti jarang ada wisatawan yang datang ke sini," ucapnya.

Namun begitu, Yuldi memastikan bahwa Ditjen Imigrasi akan melakukan peningkatan pengawasan, salah satunya dimulai saat WNA mengajukan visa sebelum berkunjung ke Indonesia.

"Mungkin lebih pada saat mereka mengajukan visa, ya. Lebih detail lagi dilihat mereka di sini tujuannya apa dan mereka latar belakang pendidikannya apa. Mungkin dari situ nanti akan kita lakukan lebih detail lagi," ucap Yuldi.

Diketahui, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan sebanyak 12 orang perempuan berkewarganegaraan Vietnam yang diduga menjadi PSK berkedok ladies companion (LC) di daerah Jakarta Utara, Kamis (12/12).

Ke-12 warga negara Vietnam itu terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal, melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, mereka akan dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas underscored the need to consider and study the discourse on electing regional leaders through members of local representative councils (DPRD).

The discourse was brought up by President Prabowo Subianto and Chairman of the Golkar Party, Bahlil Lahadalia, at a commemorative event of the party's 60th anniversary in Bogor, West Java, on Thursday (December 12).

"I think that is a good discourse that is worth considering. Note that the 1945 Constitution and General Election Law simply mandate the nation to elect regional heads democratically. A democratic election is not necessarily a direct one," he remarked in Jakarta on Friday.

Speaking to reporters at the Presidential Palace, Agtas observed that the indirect election discourse had surfaced due to the need to pursue a higher level of efficiency and safety during the implementation of an election.

"The president responded to the discourse proposed by the Golkar chairman. However, this proposal is nothing new among political parties, and based on my observation, it is well received by members of the public," he assessed.

Furthermore, he affirmed that the implementation of an indirect election would not be a setback for Indonesia, as he believes such an election might prove more practical.

"If (direct) regional head elections lead to turmoil, budget inefficiency, and underwhelming results, we need to conduct an in-depth study (of an indirect election)," he remarked.

On that note, the minister called on members of the public to allow the government and political parties to contemplate the discourse deeply.

"We still have much time, given the next cycle of regional head elections will occur in 2029," he concluded.

Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami koordinator yang mengarahkan 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial di Jakarta Utara.

"Untuk siapa koordinatornya, siapa yang ininya (mengoordinasikan, red.) kita lagi pendalaman untuk ke arah sana," ucap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol Yuldi Yusman saat konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Dijelaskan Yuldi, ke-12 WN Vietnam yang telah diamankan tersebut masuk ke Indonesia secara sendiri-sendiri. Mereka masuk menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi justru bekerja di Indonesia.

"Mereka masuknya ini sendiri-sendiri, jadi tidak secara rombongan. Seperti orang mau liburan lah ke Indonesia. Ternyata, di sini mereka melakukan kegiatan pekerja seks komersial," ujarnya.

Di samping itu, Yuldi juga mengatakan bahwa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini, termasuk dalam hal membongkar pihak yang mengoordinasikan ke-12 WN Vietnam dimaksud.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama kurang lebih satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan bahwa ada 12 warga Vietnam yang menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Adapun, tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara, yaitu sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Seluruh WN Vietnam tersebut dijerat Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Oleh sebab itu, mereka dideportasi dan ditangkal masuk ke Indonesia untuk kurun waktu dua tahun.

Sementara itu, terkait penegakan pidana terhadap ke-12 WN Vietnam tersebut, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam.

"Untuk selanjutnya diproses di Vietnamnya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana karena ‘kan yang dilakukan adalah tindakannya di Indonesia dengan dikenakan masalah izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggal," ucap Yuldi menjelaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan sejumlah 12 orang perempuan warga negara asing asal Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

Ke-12 orang warga Vietnam tersebut masuk ke Indonesia menggunakan bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan dengan tujuan berwisata, tetapi mereka justru bekerja menjadi PSK dan berkedok sebagai ladies companion (LC).

"Perbuatan 12 warga negara Vietnam tersebut melanggar Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Komisaris Besar Polisi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat.

Akibat perbuatannya, seluruh WNA Vietnam itu akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan dimasukkan daftar penangkalan yang berlaku selama dua tahun.

Yuldi menjelaskan penindakan ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Kemudian, pihak imigrasi melakukan penyelidikan selama sekitar satu bulan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas Imigrasi melakukan penindakan di tempat kejadian perkara pada Kamis (12/12). Berdasarkan penindakan, ditemukan ada 12 orang warga Vietnam yang menjadi PSK.

"Adapun tarif yang dikenakan ataupun yang ditetapkan oleh penyelenggara sebesar Rp5.600.000 per orang. Itu untuk satu kali kencan," imbuh Yuldi.

Para WNA Vietnam yang diamankan ini tinggal di Indonesia selama sekitar satu bulan. Untuk pendalaman perkara, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas.

Selain itu, Yuldi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Vietnam terkait penegakan pidana terhadap ke-12 orang WNA Vietnam tersebut.

"Sementara di Indonesia dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan dilakukan deportasi. Untuk selanjutnya diproses di Vietnam-nya sendiri, tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan sana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KUHP Nasional merupakan simbol dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana di Indonesia.

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala), Kalimantan Selatan, melalui kuliah umum secara daring.

"Kami memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Tanah Laut terkait dengan sosialisasi KUHP Nasional yang begitu penting untuk diketahui dan dipahami," kata Edward Omar Sharif Hiariej yang akrab disapa Prof. Edy, Jumat.

Menurut dia, KUHP Nasional merupakan simbol dekolonialisasi dan demokratisasi hukum pidana di Indonesia.

Secara materi muatan, kata dia, KUHP Nasional lebih proporsional dalam mengedepankan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Prof. Edy menjelaskan bahwa penghapusan pidana kurungan di KUHP Nasional digantikan dengan sanksi denda yang lebih fleksibel.

Pada Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana kurungan yang sebelumnya diterapkan dalam peraturan daerah diganti dengan pidana denda.

"Misalnya, pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti dengan denda Kategori I maksimal Rp1 juta, dan pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan denda Kategori II maksimal Rp10 juta," jelasnya.

Wamenhum menekankan pentingnya pemahaman bahwa sanksi pidana bukan hanya soal kurungan, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai dekolonialisasi yang diusung KUHP Nasional.

Prof. Edy menuturkan bahwa peraturan daerah tetap memiliki muruah untuk mengatur dan memberikan sanksi pidana sesuai dengan persetujuan rakyat.

Ia berharap kegiatan sosialisasi itu menjadi langkah awal dalam mendorong pemahaman yang lebih luas terhadap KUHP Nasional, tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga di wilayah lainnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Tala Akhmad Hairin mengungkapkan tantangan daerah menjelang pemberlakuan KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya terkait dengan penyesuaian sanksi pidana kurungan.

"Di KUHP baru, tidak ada lagi pidana kurungan dalam konteks peraturan daerah, tetapi digantikan dengan pidana denda," ungkapnya.

Hairin mengatakan bahwa kegiatan itu menjadi bukti komitmen pemda dalam mengantisipasi implementasi KUHP Nasional untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.

Pewarta: Firman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Ambon memberikan pelatihan keterampilan mebel atau manufaktur untuk memaksimalkan pembinaan pada tahanan di Rutan itu dengan menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ambon.

"Pembekalan berupa materi-materi dasar membuat kerangka, cara menggambar kerangka, memilih jenis kayu yang diberikan kepada tahanan oleh tenaga ahli dari BPVP Ambon ini guna memberikan pemahaman sebelum melakukan praktek pada bahan yang disediakan," kata Kepala Rutan Ambon Adam Ridwansah di Ambon, Kamis.

Adam mengungkapkan bahwa tujuan pelatihan ini guna menciptakan warga tahanan yang terampil dan berkualitas sehingga menjadi orang yang berguna di masyarakat, mempunyai skill, dan tidak menjadi beban keluarga.

Pelatihan ini kata dia menekankan pendekatan praktis yang mana peserta akan terlibat langsung dalam proses pembuatan furniture.

Mereka akan mempelajari cara mengukur, memotong, dan merakit bagian-bagian furniture, serta teknik finishing untuk mencapai hasil akhir yang berkualitas.

Selain itu, pelatihan ini juga membahas tentang keamanan kerja dan penggunaan peralatan kerajinan kayu.

Meski demikian menurut Adam Rutan sebagai tempat penitipan sementara bagi tahanan maka dari itu pihaknya belum bisa memberikan banyak program pelatihan.

"Kerja sama dengan BPVP ini akan menjadi agenda tahunan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), jadi nanti setiap tahunnya kita akan agendakan kegiatan serupa," tuturnya.

Kemudian selain manufaktur kata dia pihaknya juga mendukung program asta cita Presiden Republik Indonesia (RI) dengan melakukan pembinaan ketahanan pangan.

"Para tahanan kami latih untuk bercocok tanam, kita coba manfaatkan sedikit lahan namun tetap bisa produktif. Kita memanfaatkan botol-botol bekas dan pipa untuk bercocok tanam dengan metode hidroponik," kata dia.

Saat ini jumlah tahanan yang menghuni Rutan Ambon berjumlah sebanyak 38 orang mereka menjalani masa tahanan sembari menunggu perkembangan kasus di kejaksaan maupun pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir, di antara partai-partai politik juga sudah (dibahas)," ujar Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Supratman, wacana tersebut mendapatkan momentum baru setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan kembali dan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut.

Menurut ia, hal itu merupakan peluang untuk menciptakan diskursus yang dapat memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa pilkada langsung yang selama ini diterapkan telah menimbulkan berbagai tantangan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pelanggaran, inefisiensi biaya, hingga potensi konflik antar kelompok di daerah yang kerap kali memerlukan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar.

Penurunan angka partisipasi pemilih pada pilkada juga menjadi salah satu dasar bergulirnya wacana ini. Banyak masyarakat kini lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga mereka sehingga minat terhadap proses demokrasi seperti pilkada cenderung menurun.

Namun, Menkum menegaskan bahwa wacana ini masih tahap pembahasan dan belum ada keputusan yang diambil. Pemerintah dan partai politik sedang melakukan kajian untuk memastikan opsi terbaik dalam pelaksanaan pilkada ke depan.

"Sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian, saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama, pemerintah juga akan melakukan kajian yang sama sehingga nanti dalam pembahasan Undang-Undang tentang pemilu itu bisa dicapai sebuah kesepakatan di antara partai-partai politik di parlemen," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia karena dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita," ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.

Kendal, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan program Desa Siapsiaga bertujuan membangun daya tangkal masyarakat desa terhadap radikalisme yang mengarah kepada terorisme sejak dini.

Ia menyebutkan desa merupakan lingkungan dasar yang paling rentan terkena paham radikal terorisme karena di dalamnya terdapat pula generasi muda atau karang taruna.

"Nah, inilah yang menjadi sasaran untuk dilakukan brainwash atau dicuci otaknya," kata Eddy dalam acara Ngobrol Bareng Kepala BNPT di Desa Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Untuk itu, kata dia, program Desa Siapsiaga mempersiapkan sebuah desa agar peduli terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ancaman terorisme sejak dini.

Eddy mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian BNPT, penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Ia menegaskan BNPT akan terus berkolaborasi dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk mengakomodasi program Desa Siapsiaga agar para penggeraknya semakin semangat.

"Selain itu, kolaborasi juga akan kami lakukan untuk mencari regenerasi para penggerak supaya nanti ke depannya Desa Siapsiaga ini bisa terus kami tumbuh kembangkan," ujarnya menambahkan.

Ke depan, Eddy menuturkan akan mengajak kementerian/lembaga untuk berkolaborasi dalam program Desa Siapsiaga, salah satunya Kementerian Agama yang memiliki program Desa Moderasi Beragama serta Kementerian Dalam Negeri yang memiliki program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

"Jadi, ini akan coba kami gabungkan untuk menunjukkan bahwa negara hadir," tutur Eddy.

Desa Siapsiaga merupakan program BNPT yang bertujuan menciptakan desa toleran dan mampu mencegah masuknya ideologi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

BNPT telah membentuk proyek percontohan atau pilot project Desa Siapsiaga pada tahun 2023. Kemudian pada 2024, BNPT menjadikan Desa Siapsiaga salah satu dari tujuh program prioritas.

Sebagai tindak lanjut dari proyek percontohan yang telah dilaksanakan, pada tahun 2024 BNPT melaksanakan pembentukan Desa Siapsiaga secara mandiri melibatkan 50 desa/kelurahan di lima Provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024