Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke negara asalnya Filipina dalam waktu satu atau dua hari ke depan.

"Dalam waktu satu sampai dua hari kedepan, Mary Jane akan segera dipindahkan ke Filipina," kata Menko Yusril dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Launching Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Yusril mengatakan saat ini terpidana Mary Jane sudah berada di Lapas Pondok Bambu Jakarta setelah dipindahkan oleh petugas dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menggunakan jalur darat.

"Hanya menunggu tahap akhir sudah bisa dipindahkan ke Filipina. Semuanya berjalan lancar dan menunggu waktu saja," ujar Yusril menegaskan.

Ia memberikan apresiasi kepada tiga kementerian dibawahnya yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena kolaborasi yang dilakukan dapat menyelesaikan proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba tersebut.

Meski saat ini ketiga kementerian tersebut masih dalam proses menyiapkan pegawai di bawah jajarannya tetapi tugas dan kewajiban tetap terlaksana dengan baik.

Hal ini karena harmonisasi dan pejabat yang mengisi kementerian adalah bukan orang lain tetapi sahabat yang sudah saling mengenal sehingga mudah koordinasi.

"Ketika pemberian amnesti ini jadi pembahasan. Maka sesuai arahan Presiden ditarik ke Kemenko maka semua berjalan dengan lancar. Kemarin juga untuk pengiriman terpidana kasus Bali Nine ke Australia telah lancar dilaksanakan," ujarnya.

Dia mengatakan awal dibentuk sudah ada koordinasi yg baik, kebetulan sekali pejabatnya bukan orang lain, tetapi sahabat sendiri. Jadi mudah koordinasi. pemberian amnesti ditangani dirjen AHU.

Dia mengatakan Mary Jane sudah di Jakarta (Pondok Bambu), menunggu tahap akhir ke Filipina. "Terima kasih jajaran tiga kementerian sangat harmonis, semua langkah ini terlaksana dengan baik," ujarnya.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halamannya.

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso akan dipindahkan ke negara asalnya Filipina dalam waktu satu atau dua hari kedepan.

"Dalam waktu satu sampai dua hari kedepan, Mary Jane akan segera dipindahkan ke Filipina," kata Menko Yusril dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Launching Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Yusril mengatakan saat ini terpidana Mary Jane sudah berada di Lapas Pondok Bambu Jakarta setelah dipindahkan oleh petugas dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menggunakan jalur darat.

"Hanya menunggu tahap akhir sudah bisa dipindahkan ke Filipina. Semuanya berjalan lancar dan menunggu waktu saja," ujar Yusril menegaskan.

Ia memberikan apresiasi kepada tiga kementerian dibawahnya yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena kolaborasi yang dilakukan dapat menyelesaikan proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba tersebut.

Meski saat ini ketiga kementerian tersebut masih dalam proses menyiapkan pegawai dibawah jajarannya tetapi tugas dan kewajiban tetap terlaksana dengan baik.

Hal ini karena harmonisasi dan pejabat yang mengisi kementerian adalah bukan orang lain tetapi sahabat yang sudah saling mengenal sehingga mudah koordinasi.

"Ketika pemberian amnesti ini jadi pembahasan. Maka sesuai arahan Presiden ditarik ke Kemenko maka semua berjalan dengan lancar. Kemarin juga untuk pengiriman terpidana kasus bali nine ke Australia telah lancar dilaksanakan," ujarnya

Dia mengatakan awal dibentuk sudah ada koordinasi yg baik, kebetulan sekali pejabatnya bukan orang lain, tetapi sahabat sendiri. Jadi mudah koordinasi. pemberian amnesti ditangani dirjen AHU.

Dia mengatakan Mary Jane sudah di Jakarta (Pondok Bambu), menunggu tahap akhir ke Filipina. "Terima kasih jajaran tiga kementerian sangat harmonis, semua langkah ini terlaksana dengan baik," ujarnya.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halamannya.

Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran
Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing - masing," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa otoritas Filipina telah menyiapkan pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso.

"Mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini, dan sudah mempersiapkan perjalanannya," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Saat ini Mary Jane sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta. Dia dijadwalkan diterbangkan ke Filipina pada Selasa (17/12) malam atau Rabu (18/12) dini hari.

Yusril menyebut pemindahan Mary Jane ke Filipina melalui mekanisme transfer tahanan dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan Filipina.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram saat konferensi pers di Jakarta, Senin, menyatakan Mary Jane akan bertolak menuju Filipina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Seluruh dokumen perjalanan maupun tiket untuk kepulangan Mary Jane telah disediakan oleh pihak Kedutaan Besar Filipina.

Menurut Surya, Mary Jane akan dibawa ke bandara pada Selasa (17/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Terpidana mati yang belakangan diketahui sebagai korban penyelundupan manusia itu nantinya akan dijemput oleh perwakilan Kedutaan Besar Filipina.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas

Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso, wajib mengikuti program masa pengenalan lingkungan (mapenaling) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta sebelum dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane diwajibkan mengikuti program mapenaling sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Mary Jane tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pagi, pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Ia sebelumnya ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Setelah menjalani hukuman selama hampir 15 tahun, Mary Jane dipindahkan ke Jakarta via jalur darat sebelum kemudian ditransfer ke Filipina, kampung halamannya.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Surya menjelaskan, setelah tiba di Lapas Pondok Bambu, Mary Jane melakukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. “Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” katanya.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia dan Filipina telah menyepakati pemindahan Mary Jane. Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihaza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin itu direncanakan bakal dipindahkan ke Filipina sebelum Natal 2024. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada tanggal pasti pemulangan narapidana yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” imbuh Surya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana bergabung dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sinergi dalam mengantisipasi pendanaan terorisme lintas negara.

"Harapannya kami bisa bergabung dengan Satgas Pasti supaya kami bisa memperoleh rekomendasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono dalam Kegiatan Olahraga Bersama BNPT dan OJK di Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, ia menjelaskan rekomendasi dari PPATK diperlukan karena dalam Undang-Undang Pendanaan Terorisme BNPT memiliki kewajiban untuk merumuskan daftar terduga teroris dan terduga jaringan terorisme.

Dirinya turut membeberkan Hasil Utama Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 yang menjadi dasar pentingnya kerja sama dengan OJK.

Adapun Hasil Utama Penilaian Risiko TPPT Tahun 2021 terdiri atas pengumpulan dana (collecting) untuk pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighter (FTF) melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization (NPO) dan usaha bisnis yang sah.

Kemudian, lanjut Eddy, meliputi pula perpindahan dana (moving) menggunakan metode teknologi pembayaran baru, penggunaan dana (using) untuk membeli senjata dan bahan peledak, hingga perkembangan ancaman terkini, salah satunya penyalahgunaan asset virtual berupa kripto.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan rencana bergabungnya BNPT ke Satgas Pasti OJK merupakan keharusan karena relevansinya dengan tugas dan fungsi BNPT.

"Harus bergabung karena relevansinya sangat kuat dan ini sesuai dengan standar internasional serta best practice-nya juga mengharuskan. Kalau tidak, kita dipandang memiliki penilaian risiko tersendiri," ucap dia.

Satgas Pasti merupakan organisasi yang dibentuk untuk menangani dan mencegah aktivitas keuangan ilegal di Indonesia.

Satgas tersebut dibentuk oleh OJK bersama dengan kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.

Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina. Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memastikan bahwa pemindahan narapidana kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso, dari Yogyakarta ke Jakarta berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dengan mengutamakan keamanan, transparansi, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

“Proses pemindahan narapidana Mary Jane dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta telah berlangsung dengan sukses,” kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Surya menjelaskan, pemindahan Mary Jane dari Yogyakarta ke Jakarta merupakan tindak lanjut dari Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.05.05-2540 tertanggal 13 Desember 2024.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu bertolak menuju Jakarta via jalur darat pada Minggu (15/12) malam. Petugas penjemput tiba di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada pukul 22.30 WIB, untuk kemudian melakukan pengecekan administrasi dan serah terima berkas Mary Jane.

Mary Jane dan barang bawaannya masuk ke dalam mobil Tim Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada pukul 22.50 WIB. Tepat pada pukul 23.00 WIB, mobil tim penjemput dan Mary Jane berangkat menuju Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta diikuti dengan satu mobil Kejaksaan Gunung Kidul.

Narapidana berkewarganegaraan Filipina itu tiba di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Senin pukul 07.30 WIB dengan didampingi oleh enam orang petugas Satopspatnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta empat orang petugas dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman.

Kedatangan Mary Jane dan rombongan diterima langsung oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dengan didampingi perwakilan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

“Proses penerimaan diawali dengan pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi, Mary Jane kini telah ditempatkan di kamar hunian yang telah disiapkan,” kata Surya.

Selanjutnya, Mary Jane diwajibkan mengikuti program pengenalan lingkungan (mapenaling) sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lapas, sebelum ia dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari ke depan,” ujar Surya pula.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez telah meneken pengaturan praktis (practical agreement) terkait pemindahan Mary Jane ke negara asalnya di Jakarta, Jumat (6/12) lalu.

Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane. Adapun Mary Jane, akan dipulangkan dalam status tetap sebagai narapidana sebelum Natal 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010. Perempuan yang belakangan diketahui sebagai korban perdagangan manusia itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat, di antaranya Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya tela

Yogyakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul ke Lapas Pondok Bambu Kelas I Jakarta Timur pada Minggu (15/12) malam.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Herwatan di Yogyakarta, Senin, menjelaskan Mary Jane dijemput oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menuju Jakarta sekitar pukul 22.30 WIB.

"Tadi malam dibawa menuju Jakarta dan pagi ini Mary Jane diserahkan kepada Lapas Pondok Bambu Kelas I Jakarta Timur," ujar dia.

Menurut Herwatan, proses pemindahan Mary dari Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul sepenuhnya dilakukan oleh tim dari Ditjenpas Kemenkumham RI.

Dia mengatakan tim dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman turut serta melakukan pengawasan dalam proses pemindahan tersebut.

"Yang jelas kami ikut mengawasi, mengawasi sampai di tempat tujuannya. (Mary Jane) tiba di Lapas Pondok Bambu sekitar pukul 07.30 WIB," kata dia.

Setelah dipindah di Lapas Pondok Bambu Kelas I Jakarta Timur, menurut Herwatan sepenuhnya menjadi kewenangan Kemenkumham RI termasuk rencana pemulangan Mary ke Filipina.

Kendati demikian, status hukum Mary Jane sebagai terpidana mati kasus narkotika dipastikan Herwatan hingga kini tidak berubah.

"Tadi malam sampai dengan hari ini, statusnya masih status (terpidana) mati," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Mary Jane Veloso, bakal dipindahkan ke negara asalnya, Filipina, sebelum Natal 2024.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus penyelundupan narkotika.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Menurut Yusril, pemindahan Mary Jane dilakukan dengan sejumlah syarat, di antaranya Pemerintah Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane.

Filipina juga berkewajiban untuk melaksanakan sisa hukuman Mary Jane jika nantinya telah dipindahkan.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

1. Korlantas Polri batasi jam operasional angkutan barang selama Nataru

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan pembatasan operasional truk angkutan barang dalam rangka mengurangi angka kecelakaan dan kemacetan selama libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Pertama untuk mengurangi angka kecelakaan, kemudian untuk mengurangi tingkat kemacetan," kata Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polri siapkan mitigasi titik macet selama Nataru

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan mitigasi untuk mengatasi dan mengurai titik-titik macet selama selama libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Kami sudah memitigasi ya potensi-potensi kemacetan," kata Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan di Jakarta, Minggu.
Aan menerangkan Korlantas Polri telah membagi titik-titik macet tersebut ke dalam tiga klaster yakni jalur menuju pelabuhan dan bandara, jalan tol dan jalur arteri.

Selengkapnya klik di sini.

3. Tersangka hakim vonis bebas Ronald Tannur dilimpahkan ke JPU

Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terlibat kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"Betul, (tersangka dan barang bukti) dilimpahkan pada Jumat, 13 Desember 2024," kata Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung Sutikno ketika dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan pelimpahan tiga tersangka yang berinisial ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) itu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polda Kalteng ungkap penyalahgunaan 2,5 ton pupuk bersubsidi

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan pupuk bersubsidi tanpa izin di Kota Palangka Raya sebanyak 2,5 ton.

Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji di Palangka Raya, Minggu, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan terduga pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi tersebut berinisial RA (30) di kediamannya Jalan Mahir Mahar, Kota Palangka Raya.

Selengkapnya klik di sini.

5. Wamendagri: Diperlukan pemimpin berkualitas dunia yang integratif

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto mengatakan diperlukan pemimpin berkualitas dunia yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan kemampuan multidimensi dalam mewujudkan Indonesia Emas di masa mendatang.

“Pemimpin berkualitas dunia dengan kearifan lokal, punya kemampuan multidimensional, mewakili semua kepentingan, punya kapasitas sebagai solidarity maker dan juga administrator,” kata Bima dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Banjarmasin (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menerima dua tersangka korupsi titipan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjerat kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Kalsel Said Mahdar di Banjarmasin, Minggu, mengatakan dua tersangka yang dititipkan KPK di Lapas Kelas IIA Banjarmasin itu, yakni dua orang kontraktor atas nama Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi.

Keduanya sebelumnya merupakan tahanan KPK di Jakarta, namun setelah berkasnya rampung dipindahkan penahanannya ke Lapas Banjarmasin untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Sebelumnya, KPK menetapkan tersangka terhadap SOL (Kadis PUPR Prov Kalsel), YUL (Kabid Cipta Karya PUPR Provinsi Kalsel sekaligus PPK), AMD (pengurus Rumah Tahfidz Darussalam), FEB (Plt. Kepala Bag. Rumah Tangga Gubernur Kalsel), YUD (swasta), dan AND (swasta) terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan “fee” dari sejumlah proyek pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf A atau b, Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tim penyidik KPK menyita uang tunai sekitar Rp10 miliar yang diduga sebagai uang suap pada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam tersangka pada 6 Oktober 2024.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kala itu juga ditetapkan tersangka oleh KPK, namun menang gugatan praperadilan hingga status tersangkanya batal demi hukum.

Saat ini keberadaan Sahbirin Noor yang telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Kalsel masih dicari KPK lantaran mangkir pada pemanggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas enam tersangka lainnya.

Pewarta: Firman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kairo (ANTARA) - Gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina, Hamas pada Sabtu (14/12) menyatakan komitmennya soal penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

"Kami terbuka untuk setiap inisiatif yang tulus dan serius yang bertujuan untuk mengakhiri agresi terhadap rakyat (Palestina)," menurut pernyataan Hamas.

"Kami berkomitmen untuk mengembalikan pengungsi, menarik (pendudukan) Israel, membantu rakyat, memulihkan apa yang telah dihancurkan oleh Israel, dan mencapai kesepakatan pertukaran tahanan," kata Hamas dalam sebuah pernyataan yang menandai ulang tahun ke-37 pendiriannya.

Salah satu pemimpin Hamas di Lebanon, Bassam Khalaf, sebelumnya mengatakan kepada RIA Novosti bahwa pihak-pihak terkait bersemangat untuk menyelesaikan kesepakatan tentang gencatan senjata dan pembebasan tahanan menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Surat kabar Wall Street Journal pada Kamis melaporkan, mengutip para mediator Arab, bahwa Hamas untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang Gaza mengatakan bahwa mereka mungkin setuju dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang memungkinkan pasukan Israel tetap berada sementara di wilayah itu setelah pertempuran berhenti.

Pemerintah Mesir mengatakan pada Selasa (10/12) bahwa delegasi Israel telah datang ke Kairo untuk membahas gencatan senjata di Gaza dan akses kemanusiaan ke wilayah Palestina tersebut.

Delegasi Hamas bertemu kepala intelijen Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, di Kairo pada Senin (9/12) untuk membicarakan upaya gencatan senjata dan pembentukan komite dukungan publik di Gaza.

Sumber: Sputnik-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hamas tegaskan komitmen soal pasukan Israel di Gaza dan tawanan perang