Jakarta (ANTARA) - Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebelum pulang ke Filipina.

Pewarta ANTARA dari LPP Pondok Bambu, Jakarta, melaporkan Mary Jane diberangkatkan dari lapas tersebut pukul 19.17 WIB mengenakan kaos warna hitam dengan menggunakan mobil van hitam.

Sebelum masuk ke mobil untuk berangkat ke Bandara Soetta, Mary Jane sempat mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"Terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia," ucap Mary Jane.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Mary Jane tiba di LPP Pondok Bambu pada Senin (16/12) pagi pukul 07.30 WIB. Setibanya di lapas tersebut, Mary Jane menjalani pemeriksaan kesehatan, verifikasi administrasi, hingga penandatanganan berita acara serah terima, lalu ditempatkan di kamar hunian yang disediakan.

Sebelum ditransfer ke Filipina, Mary Jane diwajibkan untuk mengikuti program masa pengenalan lingkungan di Lapas Perempuan Pondok Bambu. Hal tersebut sebagai bagian dari prosedur orientasi awal di lingkungan lapas.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bahwa permasalahan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas (overcapacity) di lembaga pemasyarakatan (lapas) memerlukan evaluasi kebijakan hingga penguatan rehabilitasi sosial.

“Pemerintah perlu mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, termasuk pendataan dan klasifikasi narapidana berdasarkan jenis kejahatan, dengan cara ini pengawasan dapat lebih efektif,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, dia mendorong penguatan rehabilitasi sosial dan program pendukung lainnya bagi narapidana sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal ini, kata dia, sebagai modal bagi narapidana untuk menyatu kembali dengan lingkungannya.

“Ini mencakup kerja sama dengan institusi sosial dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung reintegrasi yang lebih halus,” tambah dia.

Selain itu, Bamsoet juga mempertimbangkan opsi pembangunan fasilitas lapas dan rumah tahanan (rutan), sekaligus penambahan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, untuk mengatasi masalah overcapacity tersebut.

“Pembangunan lapas baru dan renovasi pada lembaga yang sudah ada, harus menjadi prioritas, diikuti dengan peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka untuk menangani dinamika lapas yang semakin kompleks,” katanya pula.

Ia menyebut, kapasitas ideal lapas berkisar antara 120-140 ribu, sementara jumlah narapidana mencapai 270 ribu orang. Menurut dia, permasalahan overcapacity menjadi salah satu penyebab utama penegakan hukum di dalam lapas menjadi sulit, sehingga diperlukan penyelesaian segera.

“Hal ini tidak hanya menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antarnarapidana. Selain, semakin mempersulit serta mengurangi kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan yang efektif,” imbuhnya.

Bamsoet menyampaikan hal tersebut usai berdiskusi dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Jakarta, Selasa. Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menyoroti jumlah napi narkoba yang menjadi mayoritas penghuni lapas.

Mantan Ketua MPR RI itu mengingatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan agar napi kasus narkoba tidak lagi terlibat dalam aktivitas narkoba di dalam lapas.

“Banyak narapidana terlibat dalam pengaturan aktivitas narkoba meskipun mereka berada di dalam Lapas. Bahkan, beberapa narapidana yang divonis seumur hidup diketahui masih memiliki peran aktif dalam mengatur pasokan dan distribusi narkoba. Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lainnya untuk berkomunikasi dengan jaringan di luar penjara,” katanya mengingatkan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) konsisten dalam upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank bangkrut, baik melalui pelaporan pidana kepada Penyidik Kepolisian RI (Polri) atau Otoritas Jasa Keunagan (OJK) maupun gugatan perdata ke pengadilan.

“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dalam LPS Morning Talk di Jakarta, Selasa.

Dalam penegakan hukum pidana, LPS telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pada bank gagal kepada penegak hukum baik Penyidik Polri ataupun OJK, di berbagai bank, di antaranya; BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra, BPR Sewu.

Ary mengatakan, LPS juga berperan aktif mendukung proses pemeriksaan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara menyampaikan informasi atau data dalam hal terdapat fakta yang ditemukan LPS dari hasil investigasi di bank yang telah dicabut izin usahanya, hal ini dalam rangka melengkapi pemeriksaan yang telah berjalan sebelumnya.

Kemudian dalam rangka mengoptimalkan proses recovery claim yang telah dilakukan, LPS juga mengajukan gugatan perdata terhadap mantan pengurus dan pemegang saham bank serta pihak terkait lainnya yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.

Sampai dengan saat ini LPS telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal pada:

1. BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
2. BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Bandung,
3. BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Yogyakarta,
4. BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
5. BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya,
6. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil,
7. BPR Efita (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Depok,
8. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong,
9. BPR Sambas (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Singkawang, serta
10. BPR Legian (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Denpasar.

Selain dalam rangka penegakan hukum dan recovery claim di atas, gugatan juga LPS lakukan dalam bentuk gugatan reklasifikasi simpanan.

Gugatan ini diajukan terhadap para nasabah yang sebelumnya dinyatakan layak bayar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap simpanannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan sehingga simpanannya diubah menjadi tidak layak bayar.

Gugatan reklasifikasi telah LPS ajukan terhadap nasabah-nasabah bank:

1. BPR Tripanca Setiadana (Dilikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
2. BPRS Shadiq Amanah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan
3. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong.

Lebih lanjut, guna melaksanakan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan LPS, maka LPS akan menindaklanjuti dengan pengajuan eksekusi putusan.

"Saat ini LPS sedang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham pada BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah, BPR Sambas Arta, dan BPR Tripilar Arthajaya," katanya.

Salah satu pencapaian penanganan perkara hukum LPS pada 2024 yakni terkait BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Yogyakarta.

Dalam kasus itu, terdapat tindak lanjut pelaksanaan putusan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham PT BPR Tripillar Arthajaya (BPR Tripillar) yakni Bambang Wahyudi, Djungtjik Arsan, Abdul Nasir alias Jang Keun Won, serta Ova Emilia yang sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS selaku penggugat dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp29.137.542.200.

Untuk melaksanakan putusan inkrah dimaksud, atas permohonan LPS, PN Yogyakarta telah meletakkan sita atas aset-aset para tergugat dimana PN Yogyakarta juga telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, hingga Rehabilitasi.

Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan agar pemerintah secara selektif memberikan amnesti untuk berbagai kasus tertentu setiap tahunnya.

“Dengan demikian, momentum memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi pas untuk dilakukan," ujar Supratman dalam kegiatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Di sisi lain, kata dia, dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan memiliki berbagai strategis di bidang peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP agar bida mengantisipasi isu-isu aktual, salah satunya tentang grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi.

Mantan Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan UU yang terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Dia mengatakan pembentukan UU itu telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR, yang akan diinisiasi DPR. Selain itu, akan terdapat pula UU tentang Partai Politik yang diinisiasi oleh pemerintah.

"Semua ini perlu dipersiapkan dari sekarang,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan agar regulasi yang berlebihan (over-regulation) di berbagai sektor bisa diatasi serta peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa dikurangi.

Dia pun menekankan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Astacita Presiden Prabowo.

Dirinya berharap kegiatan Refleksi Akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh DJPP dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

“Pengguna Golden Visa 471 dengan investasi sebesar Rp9 triliun,” kata Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra menjawab pertanyaan ANTARA saat taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Secara keseluruhan, jumlah visa yang diterbitkan oleh Imigrasi pada periode 1 Januari–15 Desember 2024 adalah 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (singleentry) tercatat sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multipleentry) sebanyak 43.292, serta visa tinggal terbatas sebanyak 62.630.

Layanan visa merupakan layanan dengan kontribusi terbesar bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi. Tercatat, 56 persen dari total PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini berasal dari layanan visa.

Total PNBP Ditjen Imigrasi per 15 Desember 2024 mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun). Pencapaian tersebut 142 persen lebih besar dari target, yakni Rp6 triliun.

Golden Visa diresmikan oleh Presiden Ketujuh RI Joko Widodo di Jakarta, Kamis (25/7). Landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023.

Jenis Golden Visa meliputi investor perorangan, investor korporasi, eks warga negara Indonesia (WNI), keturunan eks WNI, rumah kedua (secondhome), talenta global, dan tokoh dunia.

Visa jenis ini bertujuan memudahkan warga negara asing (WNA) untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Golden visa memberikan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia, yakni 5 dan 10 tahun dengan syarat investasi tertentu.

Selain itu, manfaat lainnya yang diberikan kepada pemegang Golden Visa, di antaranya akses jalur prioritas pelayanan keimigrasian di bandara internasional, serta tidak perlu mengurus izin tinggal terbatas (ITAS).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,"

Palembang (ANTARA) - Dua lembaga pemasyarakatan (lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024.

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan refleksi akhir tahun pada Desember 2024 ini, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penghargaan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham di Tanah Air yang menunjukkan kinerja terbaik.

Lapas Kelas II A Lubuklinggau diberikan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diserahkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan Lapas Kelas II B Muara Enim memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Menteri HAM, Natalius Pigai.

"Penghargaan predikat pembangunan zona integritas menuju WBK yang diraih oleh Lapas Lubuklinggau adalah bukti komitmen dari Kepala Lapas, Hamdi Hasibuan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Terpenting dalam zona integritas adalah pembangunan integritas, yang artinya membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Mulai dari membangun sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi hingga mengubah mindset para pegawai agar disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan,” jelasnya.

Atas upaya tersebut, lanjut Ilham, sangat wajar jika Lapas Lubuklinggau dianugerahi predikat WBK oleh Presiden RI melalui Menteri Hukum, sehingga menjadi satuan kerja ke-11 yang meraih predikat WBK dari total 28 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

"Saya juga mengapresiasi Lapas Kelas II A Muara Enim yang saat ini dikomandoi oleh Kalapas Mukhlisin Fardi atas kinerjanya memperoleh penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Menteri Hak Asasi Manusia," ujar Natalius Pigai.

Berdasarkan data, dari seluruh Lapas dan Kantor Imigrasi se-Indonesia yang menjadi unit kerja pelayanan publik Kemenkumham, hanya terdapat lima unit kerja yang memperoleh penghargaan, salah satunya adalah Lapas Kelas II B Muara Enim.

Dalam konteks pelayanan publik, penting diingat bahwa bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil.

"Kami akan terus meningkatkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna layanan, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali terabaikan,” kata Kakanwil Ilham.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Capaian PNBP per 15 Desember 2024 yang dicapai oleh Ditjen Imigrasi merupakan catatan tertinggi sepanjang sejarah,”

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar M. Godam mengatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Imigrasi Tahun 2024 tercatat sebagai yang paling tinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp8.582.514.636.478 (Rp8,58 triliun).

“Capaian PNBP per 15 Desember 2024 yang dicapai oleh Ditjen Imigrasi merupakan catatan tertinggi sepanjang sejarah,” kata Godam pada taklimat pers di Kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa.

Godam memerinci, PNBP Ditjen Imigrasi tahun ini meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2023, yakni Rp7,610,196,792,195. Sementara itu, PNBP pada tahun 2022 berjumlah Rp4,500,000,000,000 dan tahun 2021 hanya Rp2,900,000,000,000.

“Peningkatan ini lebih besar daripada target yang dicanangkan oleh Ditjen Imigrasi untuk tahun 2024, yaitu Rp6 triliun, sehingga pencapaian mencapai 142 persen,” imbuh Godam.

Adapun, layanan dengan kontribusi terbesar terhadap PNBP Ditjen Imigrasi, antara lain, visa Rp4.822.116.782.474 (56 persen), paspor Rp2.357.836.050.000 (28 persen), dan izin keimigrasian lainnya Rp1.402.561.804.004 (16 persen).

Di samping itu, Ditjen Imigrasi setidaknya melakukan enam inovasi pelayanan sepanjang tahun 2024, yaitu pengoperasian autogate, pengukuhan petugas imigrasi pembina desa (pimpasa), perluasan dan perbaikan layanan dengan dibukanya kantor imigrasi baru, peluncuran immigrationlounge, visa daring, hingga izin tinggal elektronik.

Khusus autogate, Godam menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah mengoperasikan sebanyak 78 autogate baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan 90 autogate baru di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali

“Total autogate yang akan dioperasikan di seluruh Indonesia, terutama di bandara dan pelabuhan besar, berjumlah 251, baik yang sedang berporses di Bandara Internasional Kualananamu, Sumatera Utara dan Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur maupun yang sudah beroperasi di masing-masing tempat pemeriksaan imigrasi,” imbuhnya.

Disampaikan pula oleh Godam, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari–15 Desember 2024 adalah 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89 persen dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival).

Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (singleentry) tercatat sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multipleentry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630, serta golden visa sebanyak 471.

Sementara itu, total paspor yang diterbitkan pada periode yang sama mencapai 4.838.581 paspor. Terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di kantor imigrasi terhadap WNI yang diduga kuat sebagai pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diantara 18 Satuan kerja (Satker) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku.

"Keberhasilan Lapas Ambon meraih predikat WBK tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," kata Kepala Lapas Mukhtar saat dihubungi dari Ambon, Selasa.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, kepada Kepala Lapas Ambon, Mukhtar di Tangerang Banten.

Dikatakannya hal itu merupakan buah komitmen mewujudkan pembangunan Zona Integritas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dari seluruh elemen Lapas.

"Predikat WBK yang diraih ini merupakan kebanggaan bagi seluruh jajaran Lapas Ambon. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Lapas Ambon telah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," tutur Mukhtar

Ia menjelaskan proses panjang telah dilalui Lapas Ambon sejak tahun 2017 dengan terus berbenah dan meningkatkan kinerja hingga tahun 2024 hingga akhirnya berhasil meraih predikat WBK.

Tak Lupa Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas penghargaan predikat WBK yang diraih.

"Saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Lapas Ambon sendiri menjadi satu-satunya Satuan Kerja (Satker) di lingkup Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2024.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Ambon dalam mewujudkan reformasi birokrasi ke depan.

"Lapas Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan predikat WBK. Dengan semangat yang sama, Lapas juga berharap dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam tahun mendatang," ujarnya.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr Mia Amiati menegaskan pentingnya penegakan hukum yang humanis namun tetap profesional dengan menjunjung nilai keadilan dan profesionalitas.

"Pendekatan humanis bukan berarti penegakan hukum menjadi lemah atau permisif, tapi penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus profesional, proporsional, dan akuntabel dengan mengedepankan empati serta prinsip due process of law,” ujar Mia, melalui keterangannya yang diterima di Surabaya, Selasa.

Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kajaksaan Tinggi (Kejati) Jatim 2024 yang digelar di Kabupaten Kediri, Mia mengatakan bahwa pendekatan tersebut juga bertujuan menghapus stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Prinsip nondiskriminatif adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Mia Amiati menjelaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Jaksa Agung RI Nomor B-148/A/CR.2/11/2024 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan Daerah.

Selain itu, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

“Penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan money follow program penting untuk memastikan program yang disusun efektif dan relevan dengan sasaran pembangunan nasional,” ujarnya.

Rakerda ini diawali dengan paparan capaian kinerja 2024 dari para asisten, dilanjutkan dengan pemaparan dari satuan kerja yang terpilih.

Mia berharap forum ini dapat menjadi wadah strategis untuk merumuskan solusi nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan di Jawa Timur.

“Rakerda bukan hanya formalitas, tetapi momentum untuk menyerap aspirasi dari bawah dan merumuskan langkah konkret agar Kejaksaan lebih responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat,” ujar Mia.

Hasil dari Rakerda ini nantinya akan menjadi bahan utama dalam Rapat Kerja Kejaksaan RI 2025 dan penyusunan laporan tahunan Kejaksaan RI 2024.

Dengan pendekatan yang humanis dan profesional, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayahnya.

Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu.

Mataram (ANTARA) - Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KDD NTB) memastikan kesiapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat menampung penahanan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka penyandang tunadaksa berinisial IWAS alias Agus.

"Iya, tadi kami sudah melihat dan memastikan, kalau nanti Agus menjalani penahanan, paling tidak ruangannya (tahanan) sudah siap," kata Ketua KDD NTB Joko Jumadi di Mataram, Selasa.

Dari kunjungan ke Lapas Kelas II A Lombok Barat, Joko menyebutkan terdapat dua kamar tahanan untuk penyandang disabilitas yang sudah lengkap dengan fasilitas penunjang.

"Menurut kami, itu sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ. Di satu kamar, ada dua kamar mandi, kloset ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada sower," ujarnya.

Dengan kesiapan tersebut, Joko mengatakan bahwa tersangka IWAS sudah bisa menjalani penahanan ruang tahanan (rutan) apabila nanti masa tahanan rumah sudah habis.

"Jadi, memungkinkan dia (Agus) menjadi tahanan rutan selama dia (rutan) aksesibel. Tadi kami lihatnya aksesibel," ucap dia.

Selama menjalani penahanan di lapas, lanjut Joko, Lapas Kelas II A Lombok Barat juga akan mendapat dukungan tenaga pendamping untuk membantu segala kebutuhan tersangka IWAS.

"Umpamanya nanti, dia (Agus) butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli membenarkan pihaknya telah memiliki ruangan tahanan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Jumlahnya dua kamar.

"Ruangan itu ada perbedaan fasilitas. Ada tambahan kloset duduk, memang kebutuhan teman-teman lansia dan disabilitas," kata Fadli.

Lapas Kelas II A Lombok Barat juga memiliki tenaga pendamping yang siap membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas maupun lansia. Tenaga pendamping ini adalah seorang warga binaan.

"Jadi, ada warga binaan (tenaga pendamping) yang akan mengurus itu," ujarnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.

Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.

Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.

Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.

"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.

Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menerima surat keputusan dan sertifikat lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat menerima sertifikat lisensi di Bogor, Jawa Barat, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan sertifikasi tersebut penting sebagai langkah konkret dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Ini merupakan sejarah dan tonggak pertama bagi BNPT untuk menjadi asesor," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Ia menjelaskan lisensi diberikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor 2260/BNSP/IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan Kode Lisensi BNSP-LSP-2536-ID.

Sebagai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT melaksanakan kewajiban pemerintah dalam pencegahan, salah satunya kesiapsiagaan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur dan sarana prasarana.

Dengan demikian, kata dia, lisensi yang diterima menghadirkan skema sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan terorisme.

Eddy menyebutkan skema utama yang dihadirkan, yakni Auditor Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital Strategis dan Fasilitas Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

"BNPT kini memiliki sertifikasi untuk profesi dalam konteks penanggulangan terorisme guna melakukan asesmen berbagai objek vital dan ruang publik agar terhindar dari ancaman terorisme," katanya menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BNSP Syamsi Hari turut menyampaikan apresiasi atas langkah BNPT dalam membentuk LSP sebagai lembaga yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia nasional.

"Kami apresiasi dari BNSP kepada rekan-rekan semua. Dukungan dari BNPT sangat kami butuhkan dalam membangun Indonesia Emas, tentunya megatren dunia dan pengembangan SDM menjadi hal yang krusial," tutur Syamsi.

Ke depannya, dia menegaskan bahwa BNSP akan terus berusaha mengembangkan berbagai skema terbaru bersama BNPT yang memiliki peran sangat strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dirinya berharap keberadaan LSP BNPT dapat menjadi elemen kunci dalam strategi pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dengan tenaga ahli yang tersertifikasi, profesional, dan kompeten, Indonesia bisa menghadapi ancaman terorisme melalui pendekatan yang lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024