Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia Agus Andrianto memberikan sebanyak 20.000 paket sembako kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan.

Sebagai wujud kepedulian, Menteri menyerahkan secara simbolis 20.000 paket sembako yang akan dibagikan untuk warga binaan dan masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas dan Rutan.

"Program seperti ini adalah bentuk nyata dari pelayanan berbasis kemanusiaan. Kami harus memastikan warga binaan mendapatkan hak-hak dasarnya dengan baik,” kata Menteri Agus di Medan, Rabu.

Dalam arahannya ia memberikan apresiasi kepada jajaran pemasyarakatan Sumatera Utara atas pelaksanaan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menekankan pentingnya implementasi 13 Program Akselerasi yang selaras dengan agenda prioritas nasional yaitu Program Astacita Republik Indonesia.

“Kita semua di sini memikul tanggung jawab besar. Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan narapidana, tapi juga bagaimana kita berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat," kata dia.

Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran bekerja dengan penuh semangat dan menjaga integritas. Jangan main-main dalam melaksanakan tugas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Agung Krisna mengatakan, perhatian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui kunjungannya ke wilayah Sumatera Utara untuk memberikan penguatan sekaligus memberi motivasi bagi jajaran imigrasi dan pemasyarakatan.

"Kami beserta jajaran terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sejalan dengan 13 program akselerasi yang telah bapak sampaikan" ucapnya.

Pada kesempatan ini Agung juga memaparkan secara singkat mengenai kinerja dan prestasi yang telah dicapai jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut pada 2024.

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, penyediaan makanan harus berkualitas bagi warga binaan pada lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara di tanah air.

"Dapur sehat ini merupakan fasilitas penting memastikan penyediaan bahan makanan yang berkualitas bagi warga binaan,” ujar Agus ketika mengunjungi Lapas Kelas I Medan, Rabu.

Menteri Imipas mengatakan, salah satu agenda utamanya melakukan kunjungan kerja meninjau pelayanan dapur sehat yang memproduksi makanan berkualitas warga binaan di Lapas Kelas I Medan, Sumatera Utara.

Sebab, lanjut Agus, dapur sehat merupakan salah satu upaya memastikan warga binaan mendapatkan makanan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

"Saya memberikan apresiasi terhadap pengelolaan dapur Lapas Medan yang telah memenuhi standar kebersihan dan prosedur keamanan pangan," jelas dia.

Selain melihat proses pengolahan makanan di Lapas Kelas I Medan, Agus juga memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan makanan dalam penyajian sesuai prosedur yang berlaku.

“Saya berharap agar fasilitas dapur ini terus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan makanan yang berkualitas dan mendukung kesehatan warga binaan,” ujar menteri.

Agus juga mengunjungi fasilitas lainnya, seperti ruangan kegiatan kerja, area tanaman hidroponik, dan berbagai aktivitas pembinaan melibatkan warga binaan.

Pelatihan keterampilan, kemudian kerajinan, lalu produksi kreatif dan lainnya juga diperlihatkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Pengelolaan lapas yang fokus kepada pembinaan dan kemandirian adalah kunci untuk menciptakan warga binaan yang siap kembali ke masyarakat," tegas dia.

Menurutnya, Lapas Kelas I Medan telah menunjukkan komitmen yang besar dalam menjalankan tugas tersebut.

"Saya berharap program-program pembinaan di Lapas Medan menjadi role model bagi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemasyarakatan lainnya untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup warga binaan di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Pewarta: Muhammad Said/Aris Rinaldi Nasution
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama Kolaborasi BUMN kembali memperluas cakupan program Pelita Warna, dengan meluncurkan tahap terbaru di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, Rabu.

Dua tahun, program ini sukses diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur, karena itu inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memberdayakan warga binaan (WB) Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Department Head Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo Febrianto Zenny melalui keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan program tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo bersama sejumlah BUMN lainnya dalam mendukung rehabilitasi dan pemberdayaan warga binaan.

"Kami ingin warga binaan Rutan Kelas I Pondok Bambu memiliki keterampilan praktis sebagai bekal untuk hidup mandiri usai masa pembinaan. Untuk itu, Program Pelita Warna diimplementasikan dengan berbagai kegiatan seperti seminar anti-narkoba, pelatihan keterampilan serta pengadaan fasilitas pendukung, termasuk BUMN Coffee Corner," kata Febrianto.

Menurutnya, program itu menitikberatkan pemberdayaan warga binaan dengan dukungan pengembangan fasilitas di rutan seperti penyediaan akses air bersih siap konsumsi untuk mendukung kesehatan warga binaan.

"Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memberikan dampak positif secara langsung, tetapi juga menginspirasi lembaga pemasyarakatan lain untuk menerapkan program serupa," ujarnya.

Pelita Warna sendiri merupakan inisiatif program TJSL yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, Pelita Warna dirancang untuk tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga manfaat berkelanjutan bagi warga binaan.

"Kami ingin memastikan warga binaan tidak hanya diberdayakan, tetapi juga dipersiapkan secara maksimal untuk dapat reintegrasi ke masyarakat. Program ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara BUMN dan lembaga pemerintah dapat menciptakan perubahan positif bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan," ucap Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya mengapresiasi keberlanjutan program Pelita Warna.

"Terima kasih kepada Pelindo dan BUMN yang telah mendukung rehabilitasi di Lapas Cipinang selama dua tahun terakhir. Kini, program ini hadir di Rutan Pondok Bambu. Kami berharap inisiatif seperti ini dapat direplikasi di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," katanya.

Pada program terbaru ini melibatkan kolaborasi tujuh BUMN, yaitu Askrindo, IFG, Airnav, PT PP, WIKA, Pelni, dan ASDP. Berbagai pelatihan keterampilan seperti barista, make-up artist, dan pijat refleksi menjadi fokus utama program.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Terindikasi overstay, jadi melebihi batas waktu izin tinggal. Dia di Tulungagung, tinggal bersama keluarganya, menikah dengan WNI di Tulungagung

Blitar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Jawa Timur, menahan seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia, karena telah tinggal di Indonesia melebihi izin tinggal atau overstay hingga sekitar 290 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar Arief Yudistira menjelaskan WNA itu berinisial HA asal Malaysia. Ia telah menikah dengan seorang perempuan, warga negara Indonesia dan tinggal di Tulungagung.

"Terindikasi overstay, jadi melebihi batas waktu izin tinggal. Dia di Tulungagung, tinggal bersama keluarganya, menikah dengan WNI di Tulungagung," katanya di Blitar, Rabu.

Ia mengatakan, pasangan itu saat menikah dilakukan di Indonesia. Pernikahan keduanya juga sudah dicatatkan ke KUA di Tulungagung. Mereka diduga ada masalah, sehingga yang laki-laki urung pulang ke negaranya.

"Dia ada kesempatan untuk pulang ke negaranya, tapi tidak dilakukan sampai berhasil kami amankan. Ada masalah dan akhirnya overstay," kata dia.

Imigrasi Blitar, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan keluarga terkait dengan masalah izin tinggal itu. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan kedutaan asal WNA tersebut.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan kedutaan dan keluarga. Dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti dengan pendeportasian," kata dia.

Arief menambahkan, mulai awal Januari 2024 hingga pertengahan Desember 2024, Imigrasi Blitar telah memroses tujuh WNA dari berbagai daerah. Mereka ada yang dari Singapura, Pakistan, serta Malaysia.

Untuk HA, Imigrasi Blitar menjeratnya dengan Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang bersangkutan berada di ruang detensi Imigrasi Blitar, untuk proses hukum lebih lanjut.

Pihaknya juga mengatakan, Imigrasi Blitar juga intensif koordinasi dengan tim pengawasan orang asing (Timpora) di wilayah Imigrasi Blitar antara lain Kabupaten/Kota Blitar dan Tulungagung.

Imigrasi Blitar juga rutin mengadakan pertemuan dengan warga yang tergabung dalam timpora tingkat kabupaten hingga kecamatan.

Selain itu, Imigrasi Blitar juga mengadakan operasi gabungan tim pengawasan orang asing ke sejumlah perusahaan yang terdapat orang asing bekerja antara lain di pabrik gula di Kabupaten Blitar, kemudian di kampus wilayah Tulungagung, serta di pabrik di Kota Blitar. Hasilnya, untuk berkas dari WNA yang bekerja dinyatakan komplet.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan,"

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pelayanan imigrasi di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang berjalan lancar menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus Andrianto memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Kualanamu, sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara," ujar Menteri Agus di Medan, Rabu.

Untuk itu, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," kata Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Penggunaan sistem berbasis teknologi ini, menurutnya, diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ucapnya.

Selain itu, Menteri juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian .

Menteri Agus Andrianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," tutur dia.

Kunjungan menteri ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan,"

Medan (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan pelayanan imigrasi di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang berjalan lancar menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus Andrianto memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Kualanamu, sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara," ujar Menteri Agus di Medan, Rabu.

Untuk itu, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," kata Agus.

Lebih lanjut, dia mengatakan, terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Penggunaan sistem berbasis teknologi ini, menurutnya, diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ucapnya.

Selain itu, Menteri juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian .

Menteri Agus Andrianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," tutur dia.

Kunjungan menteri ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC) dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di seluruh provinsi di Papua.

“Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip free, prior, andinformedconsent atau FPIC dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk untuk proyek-proyek strategis nasional,” kata Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo saat taklimat pers di Jakarta, Rabu.

Prabianto menjelaskan bahwa persoalan terkait PSN muncul di Papua Selatan. Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat mengenai masalah status lahan lebih kurang 2 juta hektare yang akan digunakan untuk PSN di Merauke.

“Tentunya permasalahan lahan ini akan menjadi persoalan karena kita tahu bahwa sebagian besar wilayah tersebut tentunya akan terkait dengan masalah hak-hak wilayah adat. Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat adat setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka,” ujarnya.

Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek strategis akan menjadi persoalan baru dan dikhawatirkan dapat memunculkan peristiwa pelanggaran HAM.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, sekaligus mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi bagi masyarakat.

Komnas HAM juga meminta seluruh pemerintah daerah yang terbentuk setelah Pilkada 2024 untuk memberi perhatian khusus terhadap persoalan sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk PSN.

“Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM,” imbuh Prabianto.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pada periode Januari–November 2024, pihaknya menerima sebanyak 85 aduan yang berasal dari seluruh wilayah di Papua. Dari total aduan diterima, Komnas HAM menerima sebanyak 13 aduan yang menyangkut isu agraria.

“Biasanya kalau dalam konflik agraria juga ada korelasinya dengan masyarakat adat, kemudian juga PSN,” kata Anis dalam kesempatan yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK.

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana CSR BI, sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan,” kata Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024, di Jakarta, Rabu.

Ia membenarkan bahwa BI menerima kedatangan KPK di Kantor Pusat BI pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

“Dalam kedatangan tersebut, KPK, informasi yang kami terima itu, membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR,” ujar Perry.

Dia menyampaikan, CSR BI diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di BI, antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR-nya diberikan kepada yayasan yang sah.

Syarat selanjutnya, yaitu ada program kerja yang konkret serta diikuti dengan pengecekan dan laporan pertanggungjawaban oleh yayasan terkait. Perry mengatakan, hal itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan.

Ia menekankan bahwa Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi secara garis besar melalui tiga pilar atau tiga bidang program, salah satunya bidang pendidikan, khususnya melalui beasiswa. Setiap tahun, BI memberikan tambahan beasiswa kurang lebih sebanyak 11 ribu beasiswa.

Bidang lain dalam CSR BI, yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui UMKM dan lainnya, serta bidang untuk ibadah sosial.

“Alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja. Kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan, alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di satuan kerja dengan prosedur dan ketentuan yang tadi, yaitu yayasan yang sah, punya program yang konkret, dan ada pengecekan serta pertanggungjawaban,” kata Perry menjelaskan.

Terkait dengan apakah kasus tersebut berpengaruh terhadap kondisi pasar, Perry mengatakan bahwa segala berita tentunya akan berpengaruh pada kondisi pasar termasuk nilai tukar rupiah.

“Oleh sebab itu, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang sudah kami sampaikan, melalui intervensi, melalui pembelian SBN dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI,” kata Perry pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap narapidana berkewarganegaraan Indonesia yang terancam eksekusi hukuman mati, setelah RI memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima napi anggota "Bali Nine" ke Australia.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mati," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Menurut Atnike, narapidana WNI yang dihukum mati juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi napi yang sudah menjalani masa tahanan panjang. Terlebih, kata dia, KUHP yang baru mengatur pidana mati bukan lagi hukuman utama.

"Ini terkait dengan KUHP yang baru yang sudah menetapkan bahwa hukuman mati bukan lagi hukuman yang utama; dan dalam periode 10 tahun seseorang apabila dinilai memiliki kelakuan baik dan berubah, itu juga dapat dipertimbangkan untuk komutasi hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup," ujarnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah dalam memulangkan lima narapidana Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Atnike, langkah tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan alasan HAM.

"Selain alasan diplomasi, memang ada persoalan overcrowded penjara, tapi itu tidak signifikan jumlah pemulangan narapidana itu untuk melonggarkan lapas kita. Jadi memang, fokusnya kami duga untuk memberikan hak hidup bagi napi itu melalui proses diplomatik di antara kedua negara," ujar Atnike.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pemulangan Mary Jane merupakan titik baik yang dilakukan pemerintah. Hal ini mengingat terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia di negaranya.

"Langkah ini menurut kami langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, kesepakatan dua negara, upaya diplomasi dua negara, dan dalam konteks hukuman mati tentu ini merupakan hal baik," ujar Anis dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010.

Adapun lima narapidana anggota Bali Nine dikembalikan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine dilakukan atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah memberi perhatian lebih terhadap narapidana berkewarganegaraan Indonesia yang terancam eksekusi hukuman mati, setelah RI memindahkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan lima napi anggota "Bali Nine" ke Australia.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian kepada narapidana-narapidana lainnya, termasuk WNI yang masih berada dalam ancaman eksekusi hukuman mati," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Menurut Atnike, narapidana WNI yang dihukum mati juga perlu mendapat perhatian, terutama bagi napi yang sudah menjalani masa tahanan panjang. Terlebih, kata dia, KUHP yang baru mengatur pidana mati bukan lagi hukuman utama.

"Ini terkait dengan KUHP yang baru yang sudah menetapkan bahwa hukuman mati bukan lagi hukuman yang utama; dan dalam periode 10 tahun seseorang apabila dinilai memiliki kelakuan baik dan berubah, itu juga dapat dipertimbangkan untuk komutasi hukuman dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup," ujarnya.

Komnas HAM mengapresiasi langkah pemerintah dalam memulangkan lima narapidana Bali Nine ke negara asalnya. Menurut Atnike, langkah tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan mempertimbangkan alasan HAM.

"Selain alasan diplomasi, memang ada persoalan overcrowded penjara, tapi itu tidak signifikan jumlah pemulangan narapidana itu untuk melonggarkan lapas kita. Jadi memang, fokusnya kami duga untuk memberikan hak hidup bagi napi itu melalui proses diplomatik di antara kedua negara," ujar Atnike.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, pemulangan Mary Jane merupakan titik baik yang dilakukan pemerintah. Hal ini mengingat terpidana mati kasus penyelundupan narkoba itu diduga kuat menjadi korban perdagangan manusia di negaranya.

"Langkah ini menurut kami langkah yang berbasis pada pertimbangan kemanusiaan karena Mary Jane merupakan korban, kesepakatan dua negara, upaya diplomasi dua negara, dan dalam konteks hukuman mati tentu ini merupakan hal baik," ujar Anis dalam kesempatan yang sama.

Pemerintah Indonesia telah memindahkan Mary Jane Veloso ke Filipina via Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu dini hari. Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010.

Adapun lima narapidana anggota Bali Nine dikembalikan ke Australia via Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12) pagi. Kelima napi yang dipindahkan itu, antara lain, Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Lima orang yang ditransfer ke Australia merupakan sisa dari Bali Nine yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Sementara itu, empat orang lainnya telah dieksekusi mati, bebas, dan meninggal dunia.

Pemindahan Mary Jane dan lima napi Bali Nine dilakukan atas dasar pengaturan praktis (practicalarrangement) yang disepakati antara Indonesia, Filipina, dan Australia. Kendati dipindahkan ke negara asalnya, Indonesia akan tetap memantau perkembangan hukuman yang diberikan kepada mereka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Kondisi kesehatan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yang saat ini menjadi terdakwa kasus korupsi dan menjalani hukuman, terus menurun, sehingga harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Chasan Boesoerie, Ternate, Maluku Utara.

Demikian disampaikan anggota tim penasihat hukum AGK, Hairun Rizal yang kini tengah berupaya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas pengalihan penahanan kota bagi kliennya itu agar bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan yang memadai.

"Melihat kondisi terdakwa atau klien kami yang membutuhkan perawatan dan perhatian secara serius, dan terdakwa saat buang air besar maupun buang air kecil sudah tidak bisa lagi berjalan sendiri ke kamar mandi dan harus ditandu atau dibopong," kata Hairun di Ternate, Maluku Utara, Rabu.

Hairun mengatakan berdasarkan keterangan dokter, AGK sudah dibolehkan kembali ke Rutan Kelas IIB Ternate, namun pihak keluarga memandang kondisi AGK masih sangat memprihatinkan.

"Tentu kami selaku tim penasehat hukum menghormati apa yang menjadi rekomendasi dari hasil pemeriksaan dokter. Hanya saja kalau kita melihat sama-sama pasien Pak AGK secara langsung kondisinya sangat lemah dan secara fakta kami berharap dia masih bisa dirawat-inap. Hal itu yang menjadi harapan pihak keluarganya," kata Hairun.

Hairun mengatakan apabila terdakwa memang harus kembali ke rutan, maka pihaknya berharap pihak rutan dapat memperhatikan kondisi kliennya dan melaporkan secara intensif kondisi AGK kepada keluarga.

Hairun menyampaikan tim penasihat hukum menghormati semua proses hukum yang berjalan, namun dia mengingatkan hak terdakwa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan juga dijamin oleh undang-undang, terlebih dalam kondisi yang masih sakit dan melemah.

"Jadi hari ini resmi kita kembalikan beliau ke Rutan Ternate di Jambula. Tetapi jika memang tiba-tiba kondisi AGK drop atau melemah lagi, kami berharap diinformasikan ke kami dan keluarga, untuk dirawat secara intensif di RSU," katanya.